Xcloud.id

Tag: David Sumual

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan. 

  • Ekspor Impor Januari 2025 Diramal Kontraksi, Neraca Dagang Susut ke US,47 Miliar

    Ekspor Impor Januari 2025 Diramal Kontraksi, Neraca Dagang Susut ke US$1,47 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja perdagangan internasional Indonesia berupa ekspor dan impor diramal mengalami kontraksi secara bulanan atau dibandingkan dengan Desember 2024. 

    Kepala Ekonom PT Bank Centra Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memperkirakan ekspor secara bulanan terkontraksi hingga 6,9% month to month (MtM) atau senilai US$21,8 miliar. Sementara impor terkontraksi 4% dengan nilai mencapai US$20,4 miliar. 

    Dengan demikian, estimasi neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2025 masih akan surplus senilai US$1,47 miliar. Lebih rendah dari realisasi surplus Desember 2024 yang senilai US$2,24 miliar. 

    “Neraca dagang turun terutama karena harga komoditas ekspor utama Indonesia, batu bara dan CPO turun sedangkan harga minyak naik,” ujarnya, Minggu (16/2/2025). 

    David melihat kinerja ekspor dan impor secara bulanan keduanya turun karena jumlah hari kerja yang lebih sedikit pada Januari 2025. 

    Sementara secara tahunan, ekspor dan impor masih terpantau tumbuh positif masing-masing sebesar 6,58% year on year (YoY) dan 10,15%. 

    Ke depannya, David menilai neraca dagang masih akan mencatatkan surplus tetapi cenderung lebih lemah karena ketidakpastian kebijakan tarif dari Donald Trump. Sementara saat ini belum ada katalis baru yang dapat mendorong harga komoditas. 

    Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan surplus neraca dagang yang lebih optimistis di angka US$1,78 miliar. 

    Sejalan dengan indeks Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Januari 2025 naik ke 51,9 dari bulan sebelumnya yang sebesar 51,2, mencerminkan ekspansi manufaktur yang mendorong impor bahan baku. 

    Alhasil, impor meningkat 8,1% YoY seiring dengan kebutuhan manufaktur. Sementara ekspor tumbuh 6,35% YoY didukung kenaikan harga CPO meski batu bara dan steel tertekan,” jelasnya. 

    “Neraca perdagangan tetap surplus US$1,78 miliar, menuniukkan ketahanan ekspor di tengah tekanan harga pada komoditas global,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$2,24 miliar pada Desember 2024. Realisasi tersebut melanjutkan tren surplus neraca dagang Indonesia dalam 56 bulan terakhir. 

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan tren surplus tersebut sudah bertahanan sejak Mei 2020. Kendati demikian, realisasi tersebut turun dibandingkan November 2024. 

    Komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja.

  • Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024, Ekonom Sebut Mampu Tembus 5%

    Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024, Ekonom Sebut Mampu Tembus 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2024 dan secara keseluruhan tahun akan berada di atas 5%, lebih tinggi dari realisasi kuartal III/2024 yang sebesar 4,95% year on year (YoY).

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), David Sumual, melihat peningkatan ini kemungkinan didorong oleh nilai ekspor yang lebih tinggi selama kuartal IV/2024.

    Tercatat, total nilai ekspor (migas dan nonmigas) pada Oktober, November, dan Desember mencapai US$71,88 miliar.

    “Untuk kuartal IV, proyeksi di 5,03% YoY, dan berarti pertumbuhan ekonomi full year 2024 berada pada 5,03% YoY,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    David menjelaskan peningkatan ekonomi ini juga sejalan dengan inflasi yang rendah sepanjang kuartal terakhir tahun lalu, sehingga menjaga tingkat konsumsi secara riil, meski konsumsi secara nilai mungkin melambat.

    Pasalnya, beberapa indikator konsumsi menunjukkan pelemahan, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi likuiditas yang cukup terbatas di rumah tangga.

    Sementara itu, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), Hosianna Evalita Situmorang, memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal IV/2024 akan mencapai 5,02% YoY, dan untuk seluruh tahun tumbuh 5,03% YoY.

    Senada dengan David, kenaikan harga komoditas global yang berkelanjutan juga berperan positif, terutama pada sektor ekspor yang membantu perekonomian Indonesia.

    “Meski ada tantangan dari ketidakpastian ekonomi global, faktor-faktor ini memberikan ruang untuk optimisme,” ujarnya.

    Selain itu, proyeksinya juga dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti lonjakan konsumsi pada akhir tahun, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mendukung permintaan domestik.

    Ke depan, Hosianna memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil pada 2025, dengan konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh didorong oleh daya beli yang mulai pulih, meski masih ada tantangan dari kenaikan harga barang dan biaya produksi.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 menjadi 5%, dari outlook Laporan Semester sebesar 5,1% dan target awal 5,2%.

    “Kuartal IV/2024 kami estimasi masih akan ada di 5%. Sehingga, untuk keseluruhan tahun pertumbuhannya masih ada di 5%,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan realisasi PDB kuartal IV/2024 dan secara keseluruhan tahun pada Rabu (5/2/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Bank Indonesia Pangkas BI Rate Demi Dorong Konsumsi, Bakal Ampuh?

    Bank Indonesia Pangkas BI Rate Demi Dorong Konsumsi, Bakal Ampuh?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan konsumsi khususnya dari kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu alasan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Januari 2025. Akankah kebijakan tersebut ampuh dorong daya beli?

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat pemangkasan tersebut di luar ekspektasi seluruh ekonom yang tergabung dalam konsensus Bloomberg—yang seluruhnya sepakat BI akan menahan BI Rate di 6%.

    David memandang kebijakan tersebut tidak akan berpengaruhi banyak terhadap daya beli masyarakat.

    “Dari kebijakan moneter mungkin terbatas [efeknya]. Tetapi mungkin dari pemerintah bisa terus dorong memberikan iklim investasi yang kondusif di sektor riil,” ujarnya, Rabu (15/1/2025).

    David menyampaikan memang dari segi inflasi sangat terkendali sehingga masih ada ruang untuk menstimulasi pertumbuhan via kebijakan moneter, yakni pemangkasan suku bunga.

    Meski demikian, likuiditas relatif ketat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih cukup tertekan. Untuk itu, BI mencoba menarik rupiah melalui instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI) dengan imbal hasil yang lebih menarik.

    “Likuiditas masih relatif ketat. Perlu terobosan lain lewat kebijakan struktural untuk dorong investasi,” tuturnya.

    Sementara dari sektor finansial, pemerintah dapat menyediakan instrumen investasi yang menarik untuk investor asing dan mendiversifikasi instrumen dan pendalaman pasar dengan biaya pendanaan yang relatif murah, misal dengan menerbitkan Dimsum Bonds seperti milik Hongkong untuk menarik investasi dari luar.

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menyambut baik pemangkasan BI Rate yang mengarah kepada pro-growth atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Harapannya, dengan kebijakan tersebut dapat menstimulasi masyarakat maupun pengusaha untuk melakukan belanja. 

    “Kalau suku bunga deposito turun, masyarakat akan mengalihkan uangnya untuk investasi maupun usaha sehingga terjadi ekspansi,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

    Bank Indonesia resmi memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, usai ditahan 6% sejak Oktober 2024.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan keputusan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan dari kondisi dinamika global maupun dalam negeri.

    Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan, yakni rupiah yang stabil, survei sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan konsumsi, serta sudah lebih jelasnya arah kebijakan AS dan The Fed.

    “Oleh karena itu, ini adalah waktu untuk menurunkan suku bunga supaya bisa menciptakan mendorong ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025). 

  • BI Rate Turun Jadi 5,75%, Ramai Ekonom Kaget

    BI Rate Turun Jadi 5,75%, Ramai Ekonom Kaget

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan dewan gubernur Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,75% pada Januari 2025 membuat sejumlah kalangan ekonom terkejut. Sebab, pemangkasan ini dilakukan BI tatkala kurs rupiah malah sedang tertekan di level .

    Pasca Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2025 pada pukul 14.00 WIB tadi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun langsung tertekan lebih dalam. Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,34% di angka Rp16.315/US$ pada hari ini, Rabu (15/1/2025). Hal ini berbanding terbalik dengan posisi kemarin (14/1/2025) yang menguat 0,06%.

    Di sisi lain, konsensus CNBC Indonesia yang dihimpun dari 15 lembaga/institusi secara absolut memproyeksikan bahwa BI akan kembali menahan suku bunganya di level 6%. Maka, tak heran bahwa sejumlah ekonom kenamaan di dalam negeri terkejut dengan keputusan BI, karena BI juga telah menahan suku bunganya selama empat bulan beruntun.

    Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menjadi salah satu ekonom yang mengaku terkejut dengan keputusan dewan gubernur BI hari ini. Ia mengungkapkan, ini karena kurs rupiah saat ini tengah tertekan, meskipun dari sisi tekanan inflasi sangat terkendali.

    “Iya ini unexpected. Dari segi inflasi memang sangat terkendali, sehingga ada ruang untuk dorong pertumbuhan. Tapi, memang kurs juga agak tertekan,” tegas David kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/1/2025).

    Meski begitu, David mengakui untuk menghadapi tekanan kurs saat ini, BI memiliki banyak senjata, di antaranya ialah melalui instrumen operasi moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang memiliki suku bunga atau imbal hasil sangat cukup menarik. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan per 10 Januari 2025 di level 7,06%; 7,10%; dan 7,23%.

    “Jadi BI tampaknya akan mencoba jaga attractiveness Rupiah via SRBI rate yang relatif menarik,” tegas David.

    Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga menjadi salah satu ekonom yang mengungkapkan keterkejutannya. Namun, ia menitikberatkan bahwa kebijakan pemangkasan BI Rate ini dilakukan saat surat berharga di dalam negeri tengah dalam posisi tertekan.

    Sebagaimana diketahui, pada pekan kedua Januari 2025, berdasarkan catatan Bank Indonesia, pasar SBN Indonesia mulai bergejolak, karena para investor mulai melakukan aksi jual neto sebesar Rp 2,9 triliun, padahal pada pekan pertama Januari 2025 masih tercatat beli neto Rp 1,94 triliun.

    “Jadi timingnya cukup surprising, mengingat ada tekanan ke surat berharga dalam negeri. Upside nya memang masih ada ruang karena Fed Fund Rate (suku bunga Bank Sentral AS) dan BI rate ada gap 1,5%, dan ini membantu mengurangi beban utang pemerintah,” ucap Banjaran.

    Kendati demikian, Banjaran mengakui, keputusan penurunan BI Rate tersebut sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah pada Januari 2025 yang lebih rendah dibandingkan pelemahan nilai tukar negara yang memiliki kapasitas ekonomi setara dengan Indonesia.

    BI pun mencatat nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Januari 2025 (hingga 14 Januari 2025) hanya melemah sebesar 1,00% (ptp) dari level nilai tukar akhir 2024. Perkembangan ini relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti rupee India, peso Filipina, dan baht Thailand yang masing-masing melemah sebesar 1,20%; 1,33%; dan 1,92%.

    “⁠Keputusan tersebut juga didorong oleh tetap rendahnya perkiraan inflasi pada 2025 dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Banjaran.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga mengaku terkejut atas keputusan hasil RDG BI bulan ini. Ia mengatakan, BI secara tak terduga memangkas suku bunga acuan menjadi 5,75% di tengah kondisi kurs yang tengah bergerak di level Rp 16.300/US$.

    “Dengan Rupiah yang berpotensi bergerak di sekitar 16.300 pada kuartal I-2025, mengikuti tren mata uang Asia lainnya seperti Baht Thailand, Peso Filipina, dan Rupee India, tekanan depresiasi berpotensi masih akan terus berlanjut,” ucap Hosianna.

    Ia menganggap, sebagai respons dari kebijakan BI Rate ini, di tengah tekanan kurs, BI akan mempertahankan penerbitan SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar AS. Hosianna memperkirakan penerbitan obligasi secara bruto instrumen itu akan meningkat menjadi Rp 1,44 triliun.

    “Untuk mengelola likuiditas, Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal, termasuk meningkatkan pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder melalui pengalihan utang,” tuturnya.

    Di luar tiga ekonom itu, sebetulnya juga ada beberapa ekonom yang tak terkejut dengan keputusan BI, di antaranya ialah Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman. Ia mengatakan, sebetulnya ruang keputusan pemangkasan suku bunga acuan oleh dewan gubernur BI itu telah terbuka sejak Desember 2024.

    “Keputusan BI dalam RDG bulan Januari 2025 untuk memotong BI-rate sebesar 25 bps ke 5,75% tidak terlalu mengejutkan. Karena sebenarnya ruang pemotongan sudah ada sejak Desember 2024 seperti penjelasan kami bulan Desember lalu,” tutur Faisal.

    Meski nilai tukar rupiah memang cenderung melemah bulan Januari 2025 ini, namun Faisal mengingatkan, permasalahan tekanan kurs ini ini merupakan fenomena global, karena dolar AS menguat hampir ke semua mata uang dunia, seiring dengan ketidakpastian global yang tetap berlangsung. BI pun menganggap tekanan kurs ini sudah mulai dapat terukur dan terkendali.

    Yang menjadi masalah adalah risiko pada sisi pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 menurutnya kemungkinan akan tertekan baik dari faktor dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, risiko Trade War akibat Trump 2.0 akan berisiko menurunkan kinerja ekspor Indonesia.

    Sementara itu, dari dalam negeri, risiko pelemahan tingkat permintaan akan berlanjut, seperti yang terindikasi dari inflasi yang sangat rendah mendekati batas bawah target sasaran, yang menunjukkan lemahnya tingkat permintaan.

    “Jadi langkah BI ini sebenarnya sudah sesuai dengan view kami sebelumnya, namun pemotongan di Desember tertunda ke Januari,” ucap Faisal.

    Ekonom Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga memiliki sikap serupa dengan Faisal. Ia mengaku tak terkejut dengan keputusan Perry Cs karena sinyal ekonomi melemah sudah ia wanti-wanti sedari lama, sehingga terus mendorong BI untuk menurunkan suku bunga acuannya.

    “Saya sebenarnya tidak kaget ya karena dari beberapa bulan yang lalu saya sih juga menyuarakan supaya suku bunga BI rate ini turun ya demi mendongkrak performa ekonomi Indonesia, terutama dari sisi sektor riil yang memang masyarakat kita butuh suku bunga yang lebih rendah, baik itu untuk kebutuhan bisnis maupun untuk kebutuhan terkait konsumsi,” kata Myrdal.

    Ia pun menganggap wajar BI Rate awal tahun ini turun, karena transmisi imported inflation dari pelemahan kurs beberapa waktu terakhir tidak terjadi, tercermin dari angka inflasi yang sangat rendah di level 1,57% pada 2024.

    “Dan gap antara BI rate dan inflasi juga sangat lebar jadi sebenarnya masih banyak ruang untuk BI rate turun dan ditambah lagi kita lihat pressure imported inflation ke depan nya pun juga so far so good, kalau kita lihat tidak terlalu melonjak,” ucapnya.

    “Apalagi kalau kita cermati dari pergerakan harga komoditas terutama minyak juga saat ini sulit untuk melonjak signifikan, walaupun ada perang di mana-mana tapi harga minyak masih konsisten di bawah level US$ 82 per barel,” tegas Myrdal.

    Ia menekankan, BI rate yang rendah saat ini sangat dibutuhkan Indonesia karena untuk menyinergikan antara kebijakan fiskal yang sudah sangat didesain tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpotensi melemah.

    Di sisi lain, program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto juga ia ingatkan sebetulnya butuh dukungan dari kebijakan moneter yang longgar dari BI, di antaranya ialah program pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan berbagai program penyelamatan daya beli supaya penjualan barang tahan lama seperti otomotif dapat kembali bergeliat.

    “Jadi walaupun pemerintah sudah jor-joran beri insentif fiskal dan PPN yang naik hanya diberikan untuk beberapa golongan yang sangat selektif tapi kalau misalnya BI rate tidak turun ini kelihatannya kurang greget ya makanya kita apresiasi lah BI rate sudah turun,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Neraca Perdagangan Desember 2024 Surplus US,24 Miliar, 56 Bulan Beruntun!

    Neraca Perdagangan Desember 2024 Surplus US$2,24 Miliar, 56 Bulan Beruntun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$2,24 miliar pada Desember 2024. Realisasi tersebut melanjutkan tren surplus neraca dagang Indonesia dalam 56 bulan terakhir.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan tren surplus tersebut sudah bertahanan sejak Mei 2020. Kendati demikian, realisasi tersebut turun dibandingkan November 2024

    “Nilainya kira-kira turun US$2,1 miliar dibandingkan bulan lalu,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja.

    Di samping itu, pada saat yang sama neraca perdagangan migas tercatat defisit sebesar US$1,6 miliar.

    “Yang komoditas penyumbang utama defisitnya adalah hasil minyak dan minyak mentah,” lanjut Amalia.

    Sebelumnya, nilai tengah estimasi neraca dagang Desember 2024 dari konsensus ekonom Bloomberg surplus senilai US$3,8 miliar atau sekitar US$32,67 miliar sepanjang tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menjelaskan surplus pada Desember sejalan dengan proyeksi ekspor pada Desember masih akan tumbuh sebesar 7,6% (year on year/YoY) sementara impor tumbuh lebih tinggi mencapai 10,4%.

    “Untuk Desember sendiri ada faktor musiman sehingga secara nominal ekspor dan impor cenderung tinggi, terutama untuk impor,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Melihat secara historis, Indonesia mulai mencatatkan surplus pada masa awal pandemi Covid-19 atau Mei 2020 lalu yang mencapai US$2,09 miliar. Defisit neraca perdagangan terakhir terjadi pada April 2020, yaitu sebesar US$-0,37 miliar.

    Bahkan melihat periode 2018 dan 2019, neraca dagang kerap mencatatkan defisit. Surplus tertinggi hanya terjadi pada Juni 2018 senilai US$1,67 miliar.

  • Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Jakarta, FORTUNE – Meskipun hubungan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota BRICS, seperti India dan Cina, sudah berlangsung baik dan cukup erat, namun keanggotaan resmi Indonesia diperkirakan akan semakin memperkuat hubungan tersebut.

    Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mengatakan “bargaining chip” Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi bakal semakin menguat. Namun, sayangnya, secara daya saing produk, posisi Indonesia sebenarnya kurang menguntungkan. Ini karena produk yang dijual hampir mirip di antara negara-negara Selatan-Selatan anggota BRICS.

    “Cina justru lebih diuntungkan dalam hal bargaining position karena ekspor komoditas kebanyakan ke Cina,” katanya kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menambahkan BRICS juga menawarkan alternatif dari dominasi ekonomi Barat. Resminya Indonesia menjadi anggota BRICS akan semakin memperkuat kerja sama dengan Tiongkok, India, dan negara anggota lainnya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor strategis seperti teknologi dan energi.

    Selain itu Indonesia akan mendapat akses ke New Development Bank (NDB) BRICS untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bisa dimanfaatkan untuk energi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “NDB menawarkan pendanaan tanpa conditionality yang ketat, memberikan fleksibilitas kepada Indonesia,” kata Josua kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Di samping itu, Josua menilai penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

    Kendati demikian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat dilihat oleh negara-negara Barat sebagai keberpihakan pada blok alternatif, berpotensi memengaruhi hubungan dengan AS dan mitra Barat lainnya.

    “Perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara anggota BRICS dapat membatasi efektivitas kolaborasi. Selain itu, ekonomi negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi stabilitas blok,” kata Josua.

    Dengan demikian manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia dari keanggotaan BRICS diperkirakan tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek, terutama karena perdagangan intra-BRICS masih rendah dan sebagian besar berpusat pada Tiongkok.

    Jadi secara keseluruhan, bergabungnya Indonesia ke BRICS menawarkan peluang untuk diversifikasi ekonomi dan promosi agenda Global South, namun juga menghadirkan tantangan dalam bentuk risiko geopolitik dan ketergantungan yang lebih besar pada Tiongkok.

  • Inflasi Desember 2024 Diprediksi Capai 1,6%, Terkerek Harga Bahan Pokok dan Emas

    Inflasi Desember 2024 Diprediksi Capai 1,6%, Terkerek Harga Bahan Pokok dan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memporyeksikan inflasi pada akhir tahun atau Desember 2024 akan mencapai kisaran 1,6% secara tahunan atau year on year/YoY. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat proyeksi yang lebih tinggi dari realisasi inflasi November sebesar 1,55% YoY tersebut sejalan dengan adanya efek low base dari komponen harga bergejolak atau bahan pangan. 

    “Inflasi sedikit akselerasi karena efek low base dari volatile food lebih moderat, ditambah sedikit akselerasi YoY dari beras, daging ayam, dan telur ayam,” ujarnya, Senin (30/12/2024). 

    Sementara inflasi inti yang diproyeksikan mencapai 2,33% YoY pada Desember, juga lebih tinggi dari November (2,26%) utamanya terhadap komponen jasa restoran, perawatan pribadi, dan minyak goreng. 

    Untuk inflasi transportasi, David memproyeksikan akan cenderung stagnan meski memasuki musim liburan. 

    Adapun menurut konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg hingga Senin (30/12/2024) sore, median atau nilai tengah dari 11 ekonom di angka 1,53% YoY. Estimasi tertinggi dari ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang yang memproyeksikan sebesar 1,73%. 

    Proyeksi terendah berasal dari ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman di angka 0,35% YoY. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede yang juga termasuk dalam konsensus, memprediksi Indeks Harga Konsumen (IHK) akan inflasi akan mencapai 1,67% YoY terdorong akibat inflasi musimam. 

    Membandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi tahunan pada 2024 jauh lebih rendah, turun dari 2,81% YoY. Sebaliknya, dibandingkan dengan tahun 2023, inflasi inti tahunan diperkitakan akan meningkat menjadi 2,29% dari 1,80%. 

    “Kenaikan inflasi inti tahun 2024 terkait dengan tren kenaikan harga emas dan depresiasi rupiah, sehingga mempengaruhi harga emas domestik,” ungkapnya. 

    Josua memproyeksikan untuk inflasi harga diatur pemerintah, akan sedikit menurun dari 0,82% YoY di bulan November menjadi 0,69%. Sementara inflasi harga bergejolak diperkirakan akan pulih dari deflasi 0,32% menjadi inflasi 0,48% di akhir tahun. 

    Secara umum, prediksi dari para ekonom tersebut terpantau berada dalam batas bawah target pemerintah dan Bank Indonesia yang sebesar 1,5% hingga 3,5%. Proyeksi tersebut juga tercatat lebih rendah dari asumsi dasar pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,8%. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan capaian IHK Indonesia secara bulanan dan tahunan 2024 pada Kamis (2/01/2025) pukul 11.00 WIB. 

  • Ekonom: SRBI Tetap Menarik Meski Tren Investor Lakukan Aksi Jual

    Ekonom: SRBI Tetap Menarik Meski Tren Investor Lakukan Aksi Jual

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI masih tetap menarik meskipun dalam beberapa bulan terakhir rutin mengalami outflow.

    Pada pekan terakhir Desember atau sepanjang tanggal 23 hingga 27 Desember 2024 saja investor asing melakukan jual neto SRBI senilai Rp2,82 triliun. Lebih besar dari jual neto investor asing di pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN) yang masing-masing Rp0,63 triliun dan Rp0,86 triliun. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan memang akhir-akhir ini investor asing memiliki kecenderungan keluar dari instrumen negara emerging market, termasuk Indonesia.

    “Ada ekspektasi suku bunga The Fed lebih rendah penurunannya dibanding perkiraan semula. Jadi investor asing sementara risk off [menghindari risiko],” ujarnya, Minggu (29/12/2024). 

    David melihat tren outflow dari pasar SRBI masih akan terus berlanjut dalam jangka pendek di tengah dinamika perekonomian global dan domestik terkini. 

    Melihat secara historis data Perkembangan Indikator Stabilitas Rupiah yang terbit setiap pekannya, investor asing terakhir mencatatkan beli neto SRBI pada pekan terakhir Oktober 2024 senilai Rp1,43 triliun. 

    Sepanjang November hingga pekan terakhir Desember ini, investor asing rutin setiap pekannya melakukan aksi jual SRBI. Terbesar pada pekan kedua November senilai Rp3,65 triliun. 

    Meski demkian, David memandang salah satu intrumen untuk menarik investor asing tersebut akan tetap menarik ke depannya di tengah berbagai tantangan. 

    “Tapi SRBI menarik,” lanjutnya. 

    Sebagaimana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sampaikan, bahwa suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan per tanggal 13 Desember 2024 tercatat meningkat menjadi masing-masing pada level 7,14%, 7,17%, dan 7,24%, dan menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing.

    Dari tiga instrumen yang Bank Indonesia terbitkan untuk menjaga stabilitas rupiah, yakni SRBI, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), SRBI sebagai instrumen moneter pro-market yang menjadi primadona. 

    Hingga 16 Desember 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp940,67 triliun, US$2,08 miliar, dan US$386 juta. 

    Sementara sepanjang tahun ini saja hingga 24 Desember 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp167,83 triliun di SRBI. Sedangkan di pasar saham hanya senilai Rp15,61 triliun, dan Rp37,94 triliun di pasar SBN. 

  • Yield SBN Vs US Treasury Bersaing Ketat pada 2025, Beban Belanja Bunga Utang Berisiko Naik

    Yield SBN Vs US Treasury Bersaing Ketat pada 2025, Beban Belanja Bunga Utang Berisiko Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Surat Berharga Negara/SBN milik pemerintah tampaknya harus bersaing dengan imbal hasil atau yield dari surat utang pemerintah AS atau US Treasury dalam melakukan pembiayaan APBN 2025 yang ditargetkan senilai Rp775,9 triliun. 

    Pasalnya, likuiditas yang masih ketat diiringi dengan suku bunga yang masih tinggi membuat pemerintah mengimbanginya dengan imbal hasil yang tinggi agar SBN tetap dilirik.

    Sementara defisit fiskal AS yang diprediksi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan tembus 7,7% dari PDB, mengharuskan pemerintahnya menerbitkan US Treasury lebih banyak. Salah satunya dengan cara mengerek naik yield-nya.

    Belum memasuki 2025, imbal hasil SBN tenor 10 tahun, per 19 Desember 2024 meningkat ke 7,07% dari pekan sebelumnya di level 6,95%. Hal tersebut sejalan dengan tingginya yield UST tenor 10 tahun yang juga mengalami kenaikan dari 4,328% menjadi 4,562%. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat memang akan ada potensi perebutan dana pada tahun depan yang cukup ketat. Terlebih dengan posisi risk off yang masih akan terjadi secara periodik, merespon perkembangan perekonomian AS.

    Sementara tingkat imbal hasil yang relatif tinggi akan memberikan tekanan pada belanja negara mengingat besarnya belanja bunga utang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh besarnya portofolio SBN.

    Untuk tahun depan saja, pemerintah perlu merogoh Rp552,9 triliun atau 15,27% dari pagu belanja 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, untuk membayar bunga utang—belum termasuk pembayaran utang pokok sekitar Rp800 triliun. 

    Yusuf berpandangan implikasi imbal hasil ke depan terhadap belanja akan moderat karena tidak akan mempengaruhi belanja pemerintah secara langsung. Justru dinamika rupiah yang tengah melemah akan menjadi pengaruh utama belanja pemerintah.

    “Implikasi akan relatif moderat. Artinya pemerintah akan tetap mengeksekusi rancangan blanja sambil berkorrdinasi degan BI untuk melihat bagaimana dinamika perekonomian AS akan membrikan dampak terutama ke aliran dana dan juga dinamika nilai tukar rupiah,” ujarnya, Kamis (26/12/2024). 

    Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro memandang pergerakan yield yang semakin tinggi memang tidak terhindarkan dalam situasi saat ini. 

    Meski demikian, perlu diwaspadai dalam tahun-tahun ke depan kala pemerintah harus membayar imbal hasil tersebut. 

    “Jadi secara buyer itu memang satu-satunya cara untuk menarik pembeli, terutama untuk surat utang adalah memberikan imbal hasil yang lebih tinggi,” tuturnya, Kamis (26/12/2024). 

    Mengambil contoh dalam penerbitan Sukuk Global tenor 10 tahun pada November lalu dengan yield 5,25%, pemerintah perlu memperhitungkan pelemahan rupiah. Misalnya dalam 10 tahun terakhir, rupiah terdepresiasi 6%—7%. 

    Artinya, imbal hasil yang pemerintah bayarkan bukan sesuai yield awal, melainkan ditambah dengan depresiasi rupiah karena diterbitkan dalam bentuk dolar AS, misalnya. 

    “Berarti ya efektif borrowing cost-nya bagi pemerintah itu bisa di atas 10%-11% jika memperhitungkan depresiasi dari nilai tukar,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melilhat hal tersebut memang akan menambah beban bunga utang, namun kenaikan yield diperlukan untuk menjaga minat investor terhadap SBN ketimbang UST. 

    “Sehingga belanja negara perlu lebih efisien dan memberi multiplier tinggi konsekuensi logisnya,” ujarnya. 

    Hinggu Desember 2024, pemerintah telah melakukan pembiayaan di awal atau prefunding APBN 2025 senilai Rp80,7 triliun. Lebih besar dari realisasi prefunding APBN 2024 yang senilai Rp39,1 triliun. 

    Terdiri dari Sukuk Global senilai US$2,75 miliar atau setara Rp43,56 triliun dan hasil lelang SBN selama Desember yang menghasilkan Rp37,1 triliun. 

    Dengan demikian, pemerintah perlu ‘bergulat’ untuk merealisasikan pembiayaan anggaran 2025 untuk menutupi defisit APBN milik Prabowo Subianto.