Xcloud.id

Tag: David Sumual

  • Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah ekonom mengungkapkan segudang masalah yang membuat ekonomi Indonesia loyo pada kuartal I-2025. Terlepas dari masalah perang tarif dagang di tingkat global yang membuat prospek ekonomi dunia lesu, masalah ekonomi yang belum terbenahi menjadi penyebab ekonomi Indonesia pada awal tahun ini tak mampu tumbuh di atas 5%.

    “Sudah cukup jelas bahwa saat ini ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan,” kata Kepala Ekonom BCA David Sumual dalam acara Innovation Summit Southeast Asia 2025, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    David mengatakan, ekonomi Indonesia yang hanya tumbuh 4,87% pada kuartal I-2025 atau merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% dan bahkan anjlok lebih dalam dibanding pertumbuhan kuartal I-2024 sebesar 5,11%, salah satunya dipicu oleh daya beli masyarakat yang tak mampu pulih, setelah tertekan sepanjang 2024.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,53% terhadap ekonomi atau PDB Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu tumbuh 4,89% yoy, jauh lebih buruk dari kondisi empat kuartal tahun lalu yang memang sudah di bawah 5% di kisaran 4,9%.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    Terus merosotnya komponen utama pendorong ekonomi itu disebabkan jumlah kelas menengah di Indonesia yang terus terkikis. Berdasarkan catatan BPS, Pada 2014, jumlah kelas menengah masih sebanyak 43,34 juta orang lalu pada 2019 menjadi 57,33 juta orang. Sementara itu, pada 2021 jumlahnya merosot menjadi sebesar 53,83 juta orang, sedangkan pada 2024 sudah tersisa 47,85 juta orang.

    Golongan kelas menengah yang merosot itu masuk ke golongan kelas menengah rentan dan golongan kelas rentan miskin. Sebab, sejak masa pandemi dua golongan kelas itu mengalami peningkatan jumlah.

    Pada 2019 jumlah kelas menengah rentan atau aspiring middle class sebanyak 128,85 juta, lalu pada 2021 menjadi 130,82 juta dan pada 2024 menjadi 137,50 juta. Sementara itu, jumlah kelas rentan miskin naik dari 54,97 juta orang, menjadi 58,32 juta orang, dan pada 2024 menjadi 67,69 juta orang.

    Kelas menengah ini bahkan tercatat tak banyak yang naik kelas menjadi kelas atas, sebab kelas atas hanya naik dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang menjadi 1,07 juta orang pada 2021, dan pada 2024 masih sebanyak 1,07 juta orang. Sedangkan kelas miskin terus turun dari 25,14 juta, menjadi 27,54 juta, dan pada 2024 menjadi 25,22 juta.

    “Penurunan populasi kelas menengah dan konsumsi yang stagnan juga menjadi penghambat dari sisi dalam negeri,” ujarnya.

    David mengatakan, penciptaan lapangan kerja yang minim terutama karena deindustrialisasi dini menjadi masalah utama yang menyebabkan ambruknya data kelas menengah, yang berujung pada lemahnya daya beli masyarakat.

    Kondisi deindustrialisasi ini tercermin dari distribusi industri pengolahan atau manufaktur terus merosot terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2014, berdasarkan catatan BPS peranan sektor industri manufaktur terhadap PDB masih 21,02%. Pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2024 kian merosot menjadi hanya 18,98% dengan pertumbuhan hanya 4,43%.

    “Pertumbuhan lapangan kerja yang tertinggal di sektor tersebut menghalangi populasi kelas menengah yang bercita-cita untuk meningkatkan taraf hidupnya secara sosial-ekonomi,” tegas David.

    Oleh sebab itu, untuk menangani masalah itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggalakkan industrialisasi di Indonesia sebagai sarana penciptaan lapangan kerja. Industrialisasi akan tercipta bila investasi marak masuk ke tanah air.

    Investasi akan masuk bila regulasi di tanah air tidak berbelit, yang selama ini menjadi hambatan bagi investor untuk masuk. “Misalnya, modal yang harus disetor di Indonesia terlalu tinggi, Rp10 miliar dibandingkan hanya 2 ringgit di Malaysia. Ini salah satu penghambat investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, David juga menekankan, investor akan teratarik untuk terus berinvestasi di Indonesia bila perlindungan hak kekayaan intelektual diperkuat, seiring dengan upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas, dan terus berkembangnya riset, maupun inovasi teknologi.

    “Dengan menggabungkan fokus strategis, mengatasi hambatan sistemik, membangun ekosistem inovasi yang sesungguhnya, dan belajar dari keberhasilan relevan seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, Indonesia dapat meningkatkan basis industrinya dan mendorong masa depan ekonominya, kata David.

    (arj/mij)

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Sulit Tembus 5,2%

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Sulit Tembus 5,2%

    Jakarta –

    Kalangan ekonom kompak memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai target 5,2% tahun ini seperti yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Proyeksi ini disampaikan setelah melihat realisasi pertumbuhan yang melambat ke level 4,87% pada kuartal I-2025.

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan target pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2025 akan sulit dicapai jika pemerintah tidak memiliki terobosan program yang bisa memberi dampak signifikan.

    “Dalam kondisi ceteris paribus dan tidak ada terobosan program dari pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sebesar 4,87%, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara agregat pada akhir tahun,” kata Ajib kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Ajib menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pertama, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi sejak awal tahun menjadi indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan.

    Kedua, belanja pemerintah yang mengalami tekanan di mana penerimaan pajak hanya mencapai 14,7% dari target sampai Maret 2025. Bahkan kehadiran Danantara yang menjadi pengelola deviden BUMN disebut menjadi sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Ketiga, sisi investasi yang cenderung masih wait and see karena kondisi ekonomi domestik dan global yang masih fluktuatif. Keempat, sektor ekspor impor yang sangat terpengaruh oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

    “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, pemerintah Indonesia harus mendorong low cost economy. Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufakturnya mempunyai daya saing yang tinggi,” beber Ajib.

    Terpisah, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga mengatakan jika target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% sulit dicapai. Pemerintah dinilai perlu kerja keras mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Untuk tahun 2025 kelihatannya sulit ke arah 5.2% sesuai target pemerintah, tapi kalau 5% masih bisa dicapai. Dengan upaya keras percepatan belanja pemerintah terutama yang terkait program flagship pemerintah, diharapkan kuartal II-2025 bisa lebih baik, dengan catatan ketegangan akibat perang tarif juga mereda,” ucap David.

    (kil/kil)

  • Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat ke 4,87% (year on year). Perolehan itu lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan pada kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%.

    Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan ketidakpastian global yang semakin meningkat membuat kondisi ekonomi Indonesia ke depan lebih mengkhawatirkan. Mengingat kuartal I yang sudah alami pelemahan, padahal dampak dari gonjang-ganjing global baru akan dimulai.

    “Ini sebelum gonjang-ganjing yang ada di tingkatan eksternal dan itu juga sudah ditopang dengan Ramadan serta Lebaran, tapi ternyata memang ada pelemahan. Jadi kelihatannya ke depan masih agak lebih mengkhawatirkan lagi,” kata Yose dalam acara Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Yose melihat ekspor Indonesia akan terpengaruh dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dengan kondisi itu, bukan tidak mungkin jika pertumbuhan ekonomi turun lebih jauh.

    “Ekspor kita bukan hanya ke AS, tetapi dengan pelemahan yang ada di tingkatan global, itu harga-harga komoditas akan turun, padahal banyak pemasukan kita asalnya dari komoditas dan itu tentunya akan berpengaruh juga kepada ekspor kita yang akhirnya menurunkan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Yose.

    Menurut Yose, pemerintah harus lebih bersiap diri menghadapi kondisi-kondisi yang semakin tidak menentu ke depan. Pasalnya permasalahan ke depan disebut akan lebih kompleks.

    “Jadi ini belum ada apa-apanya nih kelihatannya, jadi memang perlu pegangan lebih erat lagi, lebih keras lagi. Permasalahannya dalam ekonomi kita internal sendiri itu tidak terlalu kelihatan menjanjikan. Kalau tahun 2008 atau 2012 ketika ada krisis itu, Indonesia kan bahkan sempat disebut komodo dragons economy karena kulitnya tebal, resilien, tetapi ternyata sekarang ini nggak terlalu seperti itu,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Terlebih sejak Trump mulai menerapkan kebijakan tarif impor tinggi.

    “Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Kondisi eksternal tidak mendukung prospek pertumbuhan jangka pendek kita sejak Presiden Trump mulai memainkan tarif,” tutur David.

    Populasi kelas menengah dan konsumsi rumah tangga yang turun turut melemahkan perekonomian. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 tumbuh 4,89%, melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%.

    (kil/kil)

  • Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I/2025, yakni sebesar 1,38% secara tahunan (year on year/YoY). Hal itu turut memengaruhi struktur produk domestik bruto alias PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah.

    Amalia menuturkan kontraksi yang terjadi akibat adanya efek belanja pemilu yang dilakukan pada kuartal I/2024.

    “Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya [penyebab kontraksi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga buka suara soal dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang tertahan. Menurutnya, efisiensi atau realokasi anggaran itu membuat belanja tidak terjadi pada kuartal I/2025 tetapi akan tetap terealisasi.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan pada kuartal II/2025 dan seterusnya, karena kuartal I/2025 masih ada proses administrasi untuk direalokasi menjadi kegiatan pemerintah atau kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Amalia.

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Alhasil, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mecapai 4,87% atau lebih rendah dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.

    Meski demikian, perlambatan ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Baik akibat efek belanja Pemilu maupun efisiensi yang pemerintah Prabowo lakukan sejak awal tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY).

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah hingga 19,9% (YoY) dan memberikan kontribusi sebsar 6,25% pada kuartal I/2024.

    Sementara melihat pada kuartal sebelumnya atau kuartal IV/2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 4,17% (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,96% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada kuartal I/2025 akibat efek efisiensi belanja pemerintah.

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    David menyampaikan bahwa selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari akan adanya perlambatan ekonomi akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun.

    Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.

    Terdiri dari efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) seniali Rp50,6 triliun.

    “Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu, seperti yang ditayangkan sejumlah media, seperti Kompas dan Detik.

    Kini, Prabowo telah mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dari efisiensi tersebut. Harapannya, belanja yang sebelumnya tertahan dapat terakselerasi pada bulan-bulan berikutnya.

  • Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto, tidak akan menyentuh 5% pada kuartal I/2025. 

    Sementara pemerintah telah memasang target pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk keseluruhan tahun ini. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditanya apakah masih akan optimistis tumbuh 5% pada kuartal pertama, dirinya hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran 5%. 

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan estimasi dari 21 ekonom yang Bloomberg himpun, konsensus proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 menunjukkan nilai tengah (median) di angka 4,93%. 

    Estimasi terendah sebesar 4,7% dari Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian dan ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi tertinggi yang menunjukkan optimisme, adalah ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjadja dengan angka 5,1%. 

    Bank pelat merah, dalam hal ini Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri pun memproyeksikan pertumbuhan yang tidak mencapai 5%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,91% YoY pada kuartal I/2025, lebih rendah dari 5,02% pada kuartal IV/2024.

    “Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melambat di bawah 4,9% YoY, yang mencerminkan kecenderungan pengeluaran defensif karena rumah tangga mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk berjaga-jaga,” kata Asmo dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025). 

    Sementara belanja pemerintah diperkirakan akan melambat menjadi 3,3% YoY pada kuartal I/2025, dari 4,3% pada kuartal sebelumnya, di tengah penyesuaian kebijakan dan lambatnya pencairan anggaran pada awal tahun. 

    Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% YoY pada kuartal I/2025, turun dari 4,9% di kuartal sebelumnya. 

    Asmo menilai tertundanya pencairan fiskal, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut.

    Adapun kinerja perdagangan eksternal diperkirakan akan melemah pada awal tahun 2025, yang mencerminkan melemahnya momentum perdagangan global.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93%. Dirinya mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Adapun, BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan melambat dan tak mampu mencapai 5% karena adanya efisiensi belanja yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Ekonom Bank Central Asia (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93% pada kuartal I/2025. Ia mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat menjadi salah satu sebab pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan, selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Dari kacamata riil, David melihat yang masih membantu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah inflasi yang rendah, khususnya untuk konsumsi (PDB konsumsi riil stagnan). Sementara itu, untuk investasi, sebagian besar indikator menunjukkan perlambatan. 

    Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi -2,88% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024. 

    Pelemahan belanja tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025, yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah baru mencapai 17,1% dari pagu. 

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun,” ujar Josua. 

    Josua memproyeksikan pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91%, mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global. 

    Ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko terhadap outlook jangka pendek. Dalam konteks ini, kata Josua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik di kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama ekonomi diperkirakan tumbuh 4,50% YoY, melambat dari 4,91% pada kuartal I/2024. 

    Investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh 3,11% YoY, relatif stabil, ditopang oleh realisasi investasi riil yang meningkat 15,9% YoY pada kuartal I/2025 menjadi Rp465,2 triliun. 

    Namun, secara kuartalan, pertumbuhan investasi diperkirakan terkontraksi -6,50%, mengindikasikan kehati-hatian investor, terutama dari sisi PMA yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding PMDN (19,1% YoY). 

    Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi.

    Adapun BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada pekan depan, Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai indeks keyakinan konsumen yang menurun selama tiga bulan terakhir, memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di tingkat produsen maupun membuat investor menunda rencana penanaman modalnya.  

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat penurunan optimisme konsumen tersebut dapat berdampak negatif terhadap berbagai macam hal, termasuk rencana kegiatan produksi dan persepsi investor. 

    Dengan menurunannya persepsi konsumen, termasuk di dalamnya indeks ekspektasi ekonomi (IEK), maka para produsen di Indonesia mungkin dapat menurunkan kapasitas produksinya dalam jangka waktu dekat dan memilih untuk menggunakan stok yang sudah ada. 

    “Jika penurunan IKK tersebut terus berlanjut secara berkepanjangan, maka investor juga dapat melihat hal tersebut dan menunda kegiatan investasi mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/4/2025).

    Sementara pemerintah telah menargetkan investasi senilai Rp1.905 triliun. Lebih tinggi dari realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024.

    Per Maret 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1. Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7. 

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Josua lebih lanjut melihat pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memperkuat konsumsi maupun keyakinan konsumen akan ekonomi, bukan hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga kelas menengah dan aspiring middle class.

    “Diperlukan juga dukungan pemerintah, misalnya melakukan spending dengan lebih efektif dan tepat sasaran untuk bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen,” tuturnya. 

    Pasalnya, melihat data Mandiri Spending Index (MSI) per 6 April 2025, kelompok bawah tergerus daya beli, sementara kelompok menengah menahan belanja. 

    Terbukti bahwa tingkat tabungan kelompok bawah yang biasanya meningkat di periode Ramadan (84,4 pada Maret 2024), namun tahun ini terus melambat dan berada di level terendah ke level 79,8 (Maret 2025). Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan daya beli yang semakin tergerus. 

    Sementara tingkat tabungan kelompok menengah stabil dan relatif sama dengan di Ramadan 2024, dari 101,1 (Maret 2024) menjadi 101,8 (Maret 2025). 

    Di sisi lain, tingkat tabungan kelompok atas dalam tren melambat, dari 97,4 (Maret 2024) menjadi 93,3 (Maret 2025). Kondisi ini mengindikasikan belanja lebih banyak dilakukan oleh kelompok atas. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau Bank BCA David Sumual pun melihat kebiasaan masyarakat akan bergeser untuk membeli barang tahan lama yang lebih murah (downtrading).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati irit bicara saat disodorkan pertanyaan soal keyakinan konsumen yang menurun dalam tiga bulan terakhir. Padahal, terdapat Ramadan maupun Lebaran yang menjadi momen peningkatan daya beli. 

    “Kita akan tingkatkan [keyakinan konsumen],” ujarnya sambil masuk ke mobil usai menghadiri Taklimat Media di Gedung Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

    Sementara saat ditanya terkait langkah pemerintah untuk memperkuat keyakinan konsumen, Sri Mulyani memilih diam. 

  • Kepala ekonom BCA: Keragaman mata uang bermanfaat bagi Global South

    Kepala ekonom BCA: Keragaman mata uang bermanfaat bagi Global South

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, menyatakan, mata uang yuan China kian berperan penting dalam arus modal perdagangan Indonesia dan China, dan andil yuan terus menanjak.

    Pernyataan itu dia sampaikan saat berpartisipasi dalam Global South Financiers Forum 2025 yang digelar di Beijing, China. Saat menerima wawancara dari Kantor Berita Xinhua, yang merupakan penyelenggara forum tersebut.

    Ia menyatakan, diversitas mata uang dan penggunaan mata uang lokal akan membantu negara-negara Global South, termasuk Indonesia, dalam meningkatkan ketangguhan ekonominya dan agar lebih tahan terhadap risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh guncangan-guncangan eksternal.

    Dari sudut pandang dia, negara-negara Global South harus memperkuat kerja sama praktis keuangan, di mana pembangunan sistem pembayaran internasional patut disoroti.

    Pada Februari tahun ini, bank sentral China dan Indonesia memperbarui perjanjian pertukaran mata uang yuan dan Rupiah dengan nilai mencapai 400 miliar yuan atau sekitar 878 triliun rupiah, yang dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan kedua belah pihak.

    Menurut dia, perjanjian tersebut akan mendorong kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara. “Kerja sama keuangan dengan China ini akan membantu pembangunan hilirisasi pertambangan dan pertanian, yang sedang didorong oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan China membantu pembangunan infrustruktur di Indonesia.

    Ia juga berpendapat bahwa negara-negara Global South menghadapi kebutuhan yang sangat besar dalam hal investasi di bidang infrustruktur baru, energi terbarukan, dan pertanian ramah lingkungan. Lingkungan investasi yang stabil dan berkepanjangan bagi negara-negara Global South juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi sejumlah tantangan, seperti perubahan iklim, imbuh David.

    “Kerja sama Global South tidak terbatas pada keuangan. Kerja sama juga perlu dilakukan di bidang teknologi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. China dapat menjadi lokomotif dalam kerja sama Global South dan memberi kontribusi,” ujar dia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Setoran Pajak Anjlok di Awal Tahun, Indikasi Ekonomi RI Bermasalah

    Setoran Pajak Anjlok di Awal Tahun, Indikasi Ekonomi RI Bermasalah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah kalangan ekonom kompak menyebutkan anjloknya setoran pajak pada awal tahun ini dipicu oleh bermasalahnya aktivitas perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah membantah hal itu.

    Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan awal tahun ini, setoran pajak yang masuk ke kas negara hanya senilai Rp187,8 triliun, terkontraksi sebesar 30,19% dibandingkan catatan Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun.

    Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan ketika penerimaan pajak turun drastis sebesar 30,1% dibandingkan tahun lalu, pemerintah seharusnya mengakui tantangan yang dihadapi alih-alih menyepelekan dampaknya.

    “Penurunan ini menunjukkan masalah struktural dalam perekonomian, seperti melemahnya konsumsi domestik, rendahnya profitabilitas perusahaan, dan gangguan dalam administrasi perpajakan akibat implementasi sistem Coretax yang belum matang,” kata Syafruddin, Jumat (14/3/2025).

    Ia pun menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang hanya menyalahkan faktor teknis dan harga komoditas, sebagai penyebab anjloknya penerimaan negara, hingga berakibat defisit fiskal sudah muncul sejak awal tahun. “Itu adalah analisis yang terlalu dangkal,” tegasnya.

    Baginya, penurunan penerimaan pajak, khususnya setoran pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPN DN yang melorot pada dua bulan pertama tahun ini, dengan nilai Rp 102,5 triliun, atau minus 9,53% dibanding realisasi hingga Februari 2024 yang sebesar Rp 113,3 triliun, sudah menjadi sinyal bermasalahnya daya beli masyarakat.

    “Menutup-nutupi masalah dan mempertahankan kebijakan yang tidak efektif. Ini hanya akan memperburuk kondisi ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, Goldman Sachs telah menurunkan peringkat aset investasi Indonesia, memproyeksikan defisit APBN 2025 bisa melebar menjadi 2,9% dari PDB, lebih tinggi dari target 2,53%.

    Selain itu, Lembaga investasi asing asal Jepang, Nomura Holdings juga memperkirakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan melampaui batas defisit APBN yang tertuang dalam penjelasan Pasal 12 UU Keuangan Negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Dalam laporan Nomura Asia Insights bertajuk Indonesia: Fiscal risk monitor #1 – Taking stock of new (unfunded) measures and their costs, disebutkan defisit APBN 2025 berpotensi membengkak sebesar 0,9% dari target defisit APBN pemerintah pada tahun ini 2,5% dari PDB. Mengakibatkan potensi APBN bengkak hingga menjadi 3,4%.

    “Jika masyarakat dan pelaku usaha memahami kondisi ekonomi secara transparan, mereka dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan,” ungkap Syafruddin.

    “Namun, jika pemerintah masih menganggap bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui kondisi ekonomi secara transparan, maka kepercayaan terhadap kebijakan fiskal akan semakin luntur. Saatnya pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk reformasi fiskal yang lebih nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Ia bilang, penurunan penerimaan jelas-jelas ada kaitannya dengan kondisi ekonomi.

    “Kondisi ekonomi kan juga kalau kita lihat dari berbagai indikator belanja retail terus juga dari big data, terus juga dari penjualan mobil, penjualan barang tahan lama seperti mobil, motor, semua kan trendnya menurun. Jadi memang ini kaitan juga mungkin dari sisi Dari beli masyarakat yang juga melemah. Nah ini pasti ada pengaruhnya ke penerimaan pajak,” kata David.

    Selain itu, bila dilihat secara tahunan atau year on year (yoy), David menegaskan, memang pasti kondisi fiskal harus turun karena tahun lalu belanja pemerintah kencang sekali pada kuartal I untuk mendongkrak aktivitas ekonomi.

    “Belanja pemilu juga termasuk karena kan ada pemilu di Februari tahun lalu ya. Jadi wajar lah kalau menurut saya ada tekanan.

    Termasuk juga ada problem itu kan Coretax,” tutur David.

    Berbeda dengan kalangan ekonom, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun merupakan hal biasa dan bukan anomali. Ia mengatakan, tiap tahun, tren ini selalu muncul.

    “Itu sama setiap tahun. Jadi tidak ada hal yang anomali jadi sifatnya normal saja,” kata Anggito saat konferensi pers APBN di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Meski begitu, ia mengakui ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tambahan turunnya penerimaan pajak. Yakni, masalah administrasi pajak hingga harga komoditas yang merosot.

    Khusus untuk harga komoditas yang anjlok dan memengaruhi penerimaan negara, ia mengatakan di antaranya harga minyak mentah yang merosot 5,2% secara tahunan, batu bara minus 11,8%, dan nikel turun 5,9%.

    “Kalau kita lihat kenapa Januari-Februari lebih rendah? karena dua faktor. Faktor penurunan harga komoditas utama dan ada juga faktor administrasi,” ujar Anggito.

    Dari sisi administrasi perpajakan yang membuat penerimaan merosot, ia enggan menyebut disebabkan permasalahan siste inti administrasi pajak atau Coretax yang terjadi sejak 1 Januari 2025.

    Menurutnya, lebih cenderung disebabkan efek kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah diterapkan sejak 2024, relaksasi untuk pelaporan dan penyetoran PPN termasuk faktornya dan restitusi yang signifikan.

    Penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun pada tahun 2024. Namun, Anggito berdalih tanpa lebih bayar seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “2025 karena adanya efek lebih bayar, kalau itu diklaim kembali atau dinormalisasi pada Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata PPh 2025 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Usai Deflasi, Inflasi Ramadan Bakal Tetap Rendah Imbas Diskon dan PPN DTP Tiket Pesawat

    Usai Deflasi, Inflasi Ramadan Bakal Tetap Rendah Imbas Diskon dan PPN DTP Tiket Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Laju deflasi Indeks Harga Konsumen/IHK diperkirakan akan berakhir pada bulan Ramadan atau Maret 2025, sejalan dengan berakhirnya diskon tarif listrik 50% yang berlangsung pada Januari dan Februari. 

    Pada Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi tahunan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, yakni sebesar 0,09%. Sementara deflasi secara bulanan sebesar 0,48%, yang menandai kelanjutan tren deflasi dari Januari 2025 sebesar 0,76%.  

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan bahwa ke depannya IHK akan mengalami peningkatan dan menunjukkan inflasi. 

    “Berakhirnya diskon listrik di bulan Maret dapat secara bertahap mengangkat inflasi di bulan-bulan berikutnya,” ujarnya, dikutip pada Selasa (4/3/2025). 

    Meski demikian, inflasi berpotensi tetap berada di bawah target pemerintah sebesar 2,5%±1% pada 2025. 

    Pasalnya, meski tak ada lagi diskon listrik, pemerintah telah menyiapkan sederet intervensi kebijakan pada Ramadan dan Lebaran tahun ini dan membantu mengurangi tekanan harga. 

    “PPN di bawah PMK No. 18/2025, dan diskon tiket pesawat yang memberikan pengurangan 13-14% untuk penerbangan domestik kelas ekonomi, bersama dengan diskon jalan tol sebesar 20%,” jelasnya.

    Pemerintah telah mengumumkan akan memberikan diskon tarif pesawat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.18/2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025. 

    Di mana insentif PPN DTP sebesar 6% berlaku untuk tiket yang dibeli antara 1 Maret hingga 7 April 2025, untuk penerbangan yang beroperasi dari 24 Maret hingga 7 April 2025. 

    Pada kesempatan yang lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat memang adanya potensi inflasi yang signifikan pada Maret dan bulan-bulan selanjutnya. 

    “Tanpa diskon listrik, inflasi sekitar 1,5% year on year (YoY). Menjelang Lebaran, inflasi bisa naik signifikan secara YoY,” tuturnya kepada Bisnis.

    Untuk diketahui, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. 

    Inflasi/deflasi sebagai output akhir dari penghitungan IHK, juga sebagai pengukur pergerakan ekonomi terutama pola perubahan harga komoditas.