Xcloud.id

Tag: David Sumual

  • Pertumbuhan Ekonomi Harus Hadirkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    Pertumbuhan Ekonomi Harus Hadirkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    Jakarta: Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan harus menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu amanat dari para pendiri bangsa. 

    “Keseluruhan data proyeksi ekonomi yang ada saat ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi kita semua agar mampu memahami apa yang harus dilakukan pada tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD12), Rabu, 17 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari  (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan David Sumual (Kepala Ekonom Bank BCA), Media Wahyudi Askar (Direktur Center of Economic and Law Studies/Celios), dan Riza Annisa Pujarama (Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance /INDEF) sebagai narasumber.  Selain itu hadir pula Dr. Radityo Fajar Arianto, SE, MBA. (Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, bangsa Indonesia harus memiliki optimisme dengan bersama-sama terlibat aktif dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    “Para pemangku kepentingan perlu bersama-sama melakukan refleksi untuk melihat sektor-sektor yang berpotensi tumbuh dan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu faktor pendorong untuk mencapai target ekonomi yang direncanakan,” tuturnya.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai, sektor padat karya perlu mendapat perhatian lebih untuk menyikapi dampak dinamika ekonomi global menekan perekonomian di dalam negeri. 

    Oleh karena itu, ia berharap partisipasi aktif semua pihak, masyarakat, swasta, dan pemerintah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa. 
     

    Ancaman black swan event
    Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengungkapkan, kondisi perekonomian secara global tahun depan masih dalam ancaman black swan event sehingga perlu masuk dalam mitigasi risiko pada 2026.

    “Tahun depan harus tetap waspada dengan tetap mencari katalis-katalis untuk memacu pertumbuhan,” kata David.

    Dampak bencana alam di Sumatra beberapa waktu lalu, ujar David, diperkirakan akan mempengaruhi 0,3 persen dari PDB.  Dalam upaya rekonstruksi pascabencana ia pun menyebut dana yang dibutuhkan mencapai Rp70 triliun.

    “Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan sekitar 5,5 persen, salah satunya didorong oleh nett ekspor sekitar 3,5 persen,” sebutnya.

    Namun, ujar David, dari sisi investasi asing tahun depan tidak cukup masif. Mata uang rupiah tertekan akibat outflow investasi portofolio. 

    Ia menilai sejumlah langkah stimulus yang diterapkan pemerintah harus segera diperbaiki pelaksanaannya agar mampu memberikan dampak yang lebih merata bagi masyarakat. 

    Sejumlah katalis yang dapat dilakukan pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan, menurut David, antara lain penurunan BI rate, realisasi perjanjian investasi dan perdagangan untuk membuka pasar baru, dan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah, seperti penguatan produksi pangan. 

    Sementara itu, Direktur Celios, Media Wahyudi Askar berpendapat, dalam perspektif kebijakan pada 2026 harus fokus pada mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko harus dikedepankan agar kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam perekonomian tidak terjadi. 

    Lansekap ekonomi 2026 akan lebih kompleks. Kelompok masyarakat kelas menengah mulai terganggu daya belinya, sedangkan pada kelompok masyarakat kelas atas spendingnya masih tinggi. 

    “Tahun depan ada shifting economy. Ada yang naik, tetapi ada yang turun,” ujar Media. 

    Media memperkirakan, pada 2026 berpeluang terjadi overheating economy, karena permintaan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kapasitas produksi yang ada. 

    Salah satunya, jelas Media, berpotensi dipicu oleh pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai Rp335 triliun. Namun, tambah dia, dampaknya belum masif sampai ke sektor-sektor UMKM. 

    Selain itu, ungkap Media, skenario lain yang akan terjadi pada tahun depan adalah goldilocks economy yang dicerminkan dengan pertumbuhan yang moderat dan inflasi yang stabil. 

    Menurut Media, bila kondisi goldilocks economy tersebut berlangsung lama, akan memberi dampak negatif yang panjang antara lain dalam bentuk ketimpangan di perkotaan dan masyarakat miskin akan semakin miskin. 

    Menata ekonomi nasional
    Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Riza Annisa Pujarama mendorong berbagai upaya untuk menata kembali perekonomian nasional guna menumbuhkan keadilan di tengah masyarakat. 

    Dia menjelaskan, dalam 8 triwulan terakhir dampak dinamika ekonomi nasional terus menekan daya beli masyarakat yang selalu berada di bawah 5 persen.

    ‘Secara makro tingkat kemiskinan tercatat menurun. Namun, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan. Sementara itu, sub sektor pariwisata belum menunjukkan perbaikan, seperti restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi, meski sejumlah stimulus sudah diberikan. Dampak dinamika perdagangan global juga masih menimbulkan ketidakpastian di dalam negeri,” tuturnya.

    Sejumlah faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi itu, tegas Riza, harus segera diatasi bersama demi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. 

    Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan, Radityo Fajar Arianto berpendapat, bahwa 2026 merupakan tahun yang menantang bagi pemerintah Indonesia. 

    Radityo menilai, dari sektor penerimaan negara juga cukup menantang. Namun, tambah Radityo, dia melihat peluang dan momentum untuk menjawab kondisi tersebut. 

    “Salah satu peluang adalah upaya rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang diperkirakan membutuhkan Rp70 triliun,” jelas Radityo. 

    Menurut dia, dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, bisa melibatkan Danantara untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan dunia dalam skema kerja sama yang melibatkan pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara. 

    Jakarta: Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan harus menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu amanat dari para pendiri bangsa. 
     
    “Keseluruhan data proyeksi ekonomi yang ada saat ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi kita semua agar mampu memahami apa yang harus dilakukan pada tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD12), Rabu, 17 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari  (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan David Sumual (Kepala Ekonom Bank BCA), Media Wahyudi Askar (Direktur Center of Economic and Law Studies/Celios), dan Riza Annisa Pujarama (Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance /INDEF) sebagai narasumber.  Selain itu hadir pula Dr. Radityo Fajar Arianto, SE, MBA. (Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, bangsa Indonesia harus memiliki optimisme dengan bersama-sama terlibat aktif dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 
     
    “Para pemangku kepentingan perlu bersama-sama melakukan refleksi untuk melihat sektor-sektor yang berpotensi tumbuh dan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu faktor pendorong untuk mencapai target ekonomi yang direncanakan,” tuturnya.
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai, sektor padat karya perlu mendapat perhatian lebih untuk menyikapi dampak dinamika ekonomi global menekan perekonomian di dalam negeri. 
     
    Oleh karena itu, ia berharap partisipasi aktif semua pihak, masyarakat, swasta, dan pemerintah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa. 
     

    Ancaman black swan event
    Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengungkapkan, kondisi perekonomian secara global tahun depan masih dalam ancaman black swan event sehingga perlu masuk dalam mitigasi risiko pada 2026.
     
    “Tahun depan harus tetap waspada dengan tetap mencari katalis-katalis untuk memacu pertumbuhan,” kata David.
     
    Dampak bencana alam di Sumatra beberapa waktu lalu, ujar David, diperkirakan akan mempengaruhi 0,3 persen dari PDB.  Dalam upaya rekonstruksi pascabencana ia pun menyebut dana yang dibutuhkan mencapai Rp70 triliun.
     
    “Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan sekitar 5,5 persen, salah satunya didorong oleh nett ekspor sekitar 3,5 persen,” sebutnya.
     
    Namun, ujar David, dari sisi investasi asing tahun depan tidak cukup masif. Mata uang rupiah tertekan akibat outflow investasi portofolio. 
     
    Ia menilai sejumlah langkah stimulus yang diterapkan pemerintah harus segera diperbaiki pelaksanaannya agar mampu memberikan dampak yang lebih merata bagi masyarakat. 
     
    Sejumlah katalis yang dapat dilakukan pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan, menurut David, antara lain penurunan BI rate, realisasi perjanjian investasi dan perdagangan untuk membuka pasar baru, dan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah, seperti penguatan produksi pangan. 
     
    Sementara itu, Direktur Celios, Media Wahyudi Askar berpendapat, dalam perspektif kebijakan pada 2026 harus fokus pada mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko harus dikedepankan agar kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam perekonomian tidak terjadi. 
     
    Lansekap ekonomi 2026 akan lebih kompleks. Kelompok masyarakat kelas menengah mulai terganggu daya belinya, sedangkan pada kelompok masyarakat kelas atas spendingnya masih tinggi. 
     
    “Tahun depan ada shifting economy. Ada yang naik, tetapi ada yang turun,” ujar Media. 
     
    Media memperkirakan, pada 2026 berpeluang terjadi overheating economy, karena permintaan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kapasitas produksi yang ada. 
     
    Salah satunya, jelas Media, berpotensi dipicu oleh pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai Rp335 triliun. Namun, tambah dia, dampaknya belum masif sampai ke sektor-sektor UMKM. 
     
    Selain itu, ungkap Media, skenario lain yang akan terjadi pada tahun depan adalah goldilocks economy yang dicerminkan dengan pertumbuhan yang moderat dan inflasi yang stabil. 
     
    Menurut Media, bila kondisi goldilocks economy tersebut berlangsung lama, akan memberi dampak negatif yang panjang antara lain dalam bentuk ketimpangan di perkotaan dan masyarakat miskin akan semakin miskin. 

    Menata ekonomi nasional
    Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Riza Annisa Pujarama mendorong berbagai upaya untuk menata kembali perekonomian nasional guna menumbuhkan keadilan di tengah masyarakat. 
     
    Dia menjelaskan, dalam 8 triwulan terakhir dampak dinamika ekonomi nasional terus menekan daya beli masyarakat yang selalu berada di bawah 5 persen.
     
    ‘Secara makro tingkat kemiskinan tercatat menurun. Namun, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan. Sementara itu, sub sektor pariwisata belum menunjukkan perbaikan, seperti restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi, meski sejumlah stimulus sudah diberikan. Dampak dinamika perdagangan global juga masih menimbulkan ketidakpastian di dalam negeri,” tuturnya.
     
    Sejumlah faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi itu, tegas Riza, harus segera diatasi bersama demi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. 
     
    Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan, Radityo Fajar Arianto berpendapat, bahwa 2026 merupakan tahun yang menantang bagi pemerintah Indonesia. 
     
    Radityo menilai, dari sektor penerimaan negara juga cukup menantang. Namun, tambah Radityo, dia melihat peluang dan momentum untuk menjawab kondisi tersebut. 
     
    “Salah satu peluang adalah upaya rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang diperkirakan membutuhkan Rp70 triliun,” jelas Radityo. 
     
    Menurut dia, dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, bisa melibatkan Danantara untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan dunia dalam skema kerja sama yang melibatkan pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Pertumbuhan Ekonomi Harus Hadirkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    Pertumbuhan Ekonomi Harus Hadirkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    Jakarta: Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan harus menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu amanat dari para pendiri bangsa. 

    “Keseluruhan data proyeksi ekonomi yang ada saat ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi kita semua agar mampu memahami apa yang harus dilakukan pada tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD12), Rabu, 17 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari  (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan David Sumual (Kepala Ekonom Bank BCA), Media Wahyudi Askar (Direktur Center of Economic and Law Studies/Celios), dan Riza Annisa Pujarama (Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance /INDEF) sebagai narasumber.  Selain itu hadir pula Dr. Radityo Fajar Arianto, SE, MBA. (Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, bangsa Indonesia harus memiliki optimisme dengan bersama-sama terlibat aktif dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    “Para pemangku kepentingan perlu bersama-sama melakukan refleksi untuk melihat sektor-sektor yang berpotensi tumbuh dan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu faktor pendorong untuk mencapai target ekonomi yang direncanakan,” tuturnya.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai, sektor padat karya perlu mendapat perhatian lebih untuk menyikapi dampak dinamika ekonomi global menekan perekonomian di dalam negeri. 

    Oleh karena itu, ia berharap partisipasi aktif semua pihak, masyarakat, swasta, dan pemerintah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa. 
     

    Ancaman black swan event
    Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengungkapkan, kondisi perekonomian secara global tahun depan masih dalam ancaman black swan event sehingga perlu masuk dalam mitigasi risiko pada 2026.

    “Tahun depan harus tetap waspada dengan tetap mencari katalis-katalis untuk memacu pertumbuhan,” kata David.

    Dampak bencana alam di Sumatra beberapa waktu lalu, ujar David, diperkirakan akan mempengaruhi 0,3 persen dari PDB.  Dalam upaya rekonstruksi pascabencana ia pun menyebut dana yang dibutuhkan mencapai Rp70 triliun.

    “Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan sekitar 5,5 persen, salah satunya didorong oleh nett ekspor sekitar 3,5 persen,” sebutnya.

    Namun, ujar David, dari sisi investasi asing tahun depan tidak cukup masif. Mata uang rupiah tertekan akibat outflow investasi portofolio. 

    Ia menilai sejumlah langkah stimulus yang diterapkan pemerintah harus segera diperbaiki pelaksanaannya agar mampu memberikan dampak yang lebih merata bagi masyarakat. 

    Sejumlah katalis yang dapat dilakukan pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan, menurut David, antara lain penurunan BI rate, realisasi perjanjian investasi dan perdagangan untuk membuka pasar baru, dan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah, seperti penguatan produksi pangan. 

    Sementara itu, Direktur Celios, Media Wahyudi Askar berpendapat, dalam perspektif kebijakan pada 2026 harus fokus pada mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko harus dikedepankan agar kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam perekonomian tidak terjadi. 

    Lansekap ekonomi 2026 akan lebih kompleks. Kelompok masyarakat kelas menengah mulai terganggu daya belinya, sedangkan pada kelompok masyarakat kelas atas spendingnya masih tinggi. 

    “Tahun depan ada shifting economy. Ada yang naik, tetapi ada yang turun,” ujar Media. 

    Media memperkirakan, pada 2026 berpeluang terjadi overheating economy, karena permintaan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kapasitas produksi yang ada. 

    Salah satunya, jelas Media, berpotensi dipicu oleh pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai Rp335 triliun. Namun, tambah dia, dampaknya belum masif sampai ke sektor-sektor UMKM. 

    Selain itu, ungkap Media, skenario lain yang akan terjadi pada tahun depan adalah goldilocks economy yang dicerminkan dengan pertumbuhan yang moderat dan inflasi yang stabil. 

    Menurut Media, bila kondisi goldilocks economy tersebut berlangsung lama, akan memberi dampak negatif yang panjang antara lain dalam bentuk ketimpangan di perkotaan dan masyarakat miskin akan semakin miskin. 

    Menata ekonomi nasional
    Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Riza Annisa Pujarama mendorong berbagai upaya untuk menata kembali perekonomian nasional guna menumbuhkan keadilan di tengah masyarakat. 

    Dia menjelaskan, dalam 8 triwulan terakhir dampak dinamika ekonomi nasional terus menekan daya beli masyarakat yang selalu berada di bawah 5 persen.

    ‘Secara makro tingkat kemiskinan tercatat menurun. Namun, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan. Sementara itu, sub sektor pariwisata belum menunjukkan perbaikan, seperti restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi, meski sejumlah stimulus sudah diberikan. Dampak dinamika perdagangan global juga masih menimbulkan ketidakpastian di dalam negeri,” tuturnya.

    Sejumlah faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi itu, tegas Riza, harus segera diatasi bersama demi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. 

    Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan, Radityo Fajar Arianto berpendapat, bahwa 2026 merupakan tahun yang menantang bagi pemerintah Indonesia. 

    Radityo menilai, dari sektor penerimaan negara juga cukup menantang. Namun, tambah Radityo, dia melihat peluang dan momentum untuk menjawab kondisi tersebut. 

    “Salah satu peluang adalah upaya rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang diperkirakan membutuhkan Rp70 triliun,” jelas Radityo. 

    Menurut dia, dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, bisa melibatkan Danantara untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan dunia dalam skema kerja sama yang melibatkan pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara. 

    Jakarta: Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan harus menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu amanat dari para pendiri bangsa. 
     
    “Keseluruhan data proyeksi ekonomi yang ada saat ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi kita semua agar mampu memahami apa yang harus dilakukan pada tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD12), Rabu, 17 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari  (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan David Sumual (Kepala Ekonom Bank BCA), Media Wahyudi Askar (Direktur Center of Economic and Law Studies/Celios), dan Riza Annisa Pujarama (Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance /INDEF) sebagai narasumber.  Selain itu hadir pula Dr. Radityo Fajar Arianto, SE, MBA. (Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, bangsa Indonesia harus memiliki optimisme dengan bersama-sama terlibat aktif dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 
     
    “Para pemangku kepentingan perlu bersama-sama melakukan refleksi untuk melihat sektor-sektor yang berpotensi tumbuh dan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu faktor pendorong untuk mencapai target ekonomi yang direncanakan,” tuturnya.
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai, sektor padat karya perlu mendapat perhatian lebih untuk menyikapi dampak dinamika ekonomi global menekan perekonomian di dalam negeri. 
     
    Oleh karena itu, ia berharap partisipasi aktif semua pihak, masyarakat, swasta, dan pemerintah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa. 
     

    Ancaman black swan event
    Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengungkapkan, kondisi perekonomian secara global tahun depan masih dalam ancaman black swan event sehingga perlu masuk dalam mitigasi risiko pada 2026.
     
    “Tahun depan harus tetap waspada dengan tetap mencari katalis-katalis untuk memacu pertumbuhan,” kata David.
     
    Dampak bencana alam di Sumatra beberapa waktu lalu, ujar David, diperkirakan akan mempengaruhi 0,3 persen dari PDB.  Dalam upaya rekonstruksi pascabencana ia pun menyebut dana yang dibutuhkan mencapai Rp70 triliun.
     
    “Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan sekitar 5,5 persen, salah satunya didorong oleh nett ekspor sekitar 3,5 persen,” sebutnya.
     
    Namun, ujar David, dari sisi investasi asing tahun depan tidak cukup masif. Mata uang rupiah tertekan akibat outflow investasi portofolio. 
     
    Ia menilai sejumlah langkah stimulus yang diterapkan pemerintah harus segera diperbaiki pelaksanaannya agar mampu memberikan dampak yang lebih merata bagi masyarakat. 
     
    Sejumlah katalis yang dapat dilakukan pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan, menurut David, antara lain penurunan BI rate, realisasi perjanjian investasi dan perdagangan untuk membuka pasar baru, dan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah, seperti penguatan produksi pangan. 
     
    Sementara itu, Direktur Celios, Media Wahyudi Askar berpendapat, dalam perspektif kebijakan pada 2026 harus fokus pada mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko harus dikedepankan agar kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam perekonomian tidak terjadi. 
     
    Lansekap ekonomi 2026 akan lebih kompleks. Kelompok masyarakat kelas menengah mulai terganggu daya belinya, sedangkan pada kelompok masyarakat kelas atas spendingnya masih tinggi. 
     
    “Tahun depan ada shifting economy. Ada yang naik, tetapi ada yang turun,” ujar Media. 
     
    Media memperkirakan, pada 2026 berpeluang terjadi overheating economy, karena permintaan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kapasitas produksi yang ada. 
     
    Salah satunya, jelas Media, berpotensi dipicu oleh pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai Rp335 triliun. Namun, tambah dia, dampaknya belum masif sampai ke sektor-sektor UMKM. 
     
    Selain itu, ungkap Media, skenario lain yang akan terjadi pada tahun depan adalah goldilocks economy yang dicerminkan dengan pertumbuhan yang moderat dan inflasi yang stabil. 
     
    Menurut Media, bila kondisi goldilocks economy tersebut berlangsung lama, akan memberi dampak negatif yang panjang antara lain dalam bentuk ketimpangan di perkotaan dan masyarakat miskin akan semakin miskin. 

    Menata ekonomi nasional
    Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Riza Annisa Pujarama mendorong berbagai upaya untuk menata kembali perekonomian nasional guna menumbuhkan keadilan di tengah masyarakat. 
     
    Dia menjelaskan, dalam 8 triwulan terakhir dampak dinamika ekonomi nasional terus menekan daya beli masyarakat yang selalu berada di bawah 5 persen.
     
    ‘Secara makro tingkat kemiskinan tercatat menurun. Namun, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan. Sementara itu, sub sektor pariwisata belum menunjukkan perbaikan, seperti restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi, meski sejumlah stimulus sudah diberikan. Dampak dinamika perdagangan global juga masih menimbulkan ketidakpastian di dalam negeri,” tuturnya.
     
    Sejumlah faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi itu, tegas Riza, harus segera diatasi bersama demi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. 
     
    Dosen Ekonomi Universitas Pelita Harapan, Radityo Fajar Arianto berpendapat, bahwa 2026 merupakan tahun yang menantang bagi pemerintah Indonesia. 
     
    Radityo menilai, dari sektor penerimaan negara juga cukup menantang. Namun, tambah Radityo, dia melihat peluang dan momentum untuk menjawab kondisi tersebut. 
     
    “Salah satu peluang adalah upaya rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang diperkirakan membutuhkan Rp70 triliun,” jelas Radityo. 
     
    Menurut dia, dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, bisa melibatkan Danantara untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan dunia dalam skema kerja sama yang melibatkan pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada 16-17 Desember 2025. Kebijakan tersebut dinilai perlu diambil sambil mencermati sejumlah indikator perekonomian domestik dan global.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, BI akan mempertimbangkan perkembangan sektor riil, mulai dari pertumbuhan kredit hingga stabilitas pasar keuangan.

    Menurutnya, bank sentral juga mencermati pergerakan imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, kondisi pasar antarbank, stabilitas nilai tukar rupiah, serta laju inflasi. Hingga kini, BI rate berada di level 4,75% setelah dipangkas total 125 basis poin sejak awal 2025.

    “Kemungkinan BI akan menahan suku bunga acuan di bulan ini, sambil melihat perkembangan pasar finansial global serta efektivitas dari insentif dan pemotongan bunga yang sudah diberikan BI sebelumnya,” tutur dikutip Senin (14/12/2025).

    Ia menuturkan, pertumbuhan kredit masih cenderung stagnan di level 7,36% per Oktober 2025. Namun, sejumlah indikator sektor riil lainnya, seperti purchasing managers’ index (PMI) manufaktur dan penjualan ritel, mulai menunjukkan sinyal perbaikan pada kuartal IV 2025.

    Dengan kondisi tersebut, BI dinilai memiliki ruang untuk menahan suku bunga sambil menilai sejauh mana transmisi kebijakan moneter dan insentif yang telah dikeluarkan sebelumnya bekerja di perekonomian.

    “Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas dari yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir,” kata David.

    Ia juga menilai masih terdapat potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga peluang bagi bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), untuk melanjutkan penurunan suku bunga tetap terbuka.

    Situasi tersebut, menurut David, dapat membuka ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan dua hingga tiga kali sepanjang 2026.

    Namun, kebijakan tersebut tetap bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi di AS yang menuntut kebijakan moneter The Fed lebih akomodatif.

    “Saat ini kita akan sama-sama menunggu data AS yang lebih jelas yang akan dirilis, karena sebelumnya sempat terganggu oleh government shutdown AS,” tegas David.

  • Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.

    Nilai tersebut berpotensi meningkat mengingat bencana melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Jadi kalau bencana angkanya itu antara Rp 50 triliun-Rp 70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucap David dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Adapun provinsi terdampak bencana mencatatkan pertumbuhan Aceh sebesar 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

    David menilai, kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih berpotensi tertahan. Hal ini disebabkan banyaknya jalur logistik yang terputus di wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas produksi belum dapat berjalan optimal.

    Namun, ia memperkirakan momentum perbaikan akan mulai terlihat pada kuartal II  2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi.

    Pada kesempatan yang sama, David juga mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui penurunan konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera menurunkan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, konsumsi turun 22,31% atau Rp 11,8 triliun, sementara di Aceh penurunan mencapai 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.

    Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025 dan pola penurunan belanja di Aceh mengikuti tren serupa, efek konsumsi pascabencana diperkirakan dapat memangkas PDB nominal nasional sebesar 0,31% atau sekitar Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.

  • Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Jakarta –

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

    Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk atau BCA David Sumual mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi itu dikarenakan efek bencana yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat.

    “Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32% dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya,” kata David dalam Bincang Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah 5,4%. Realisasinya diperkirakan hanya bisa pada level 5% sampai 5,1%.

    “Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1%, tapi nggak mungkin 6%,” ucap David.

    Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam di wilayah Sumatera akan menurunkan 25,53% (Rp 3,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Barat dan menurunkan 22,31% (Rp 11,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, belanja masyarakat Aceh diperkirakan turun 23,92% (Rp 2,8 triliun).

    Dengan asumsi belanja masyarakat yang terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau Rp 18,58 triliun secara nasional.

    (aid/fdl)

  • Purbaya Sentralisasi Valas DHE SDA ke Himbara, Bank Swasta Kian Terhimpit?

    Purbaya Sentralisasi Valas DHE SDA ke Himbara, Bank Swasta Kian Terhimpit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan sejumlah kebijakan mulai dari menempatkan dana pemerintah hingga yang terakhir mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor perbankan ke Himbara.

    Serangkaian kebijakan ini dianggap akan menggerus ketersediaan likuiditas dan ketahanan bank swasta yang sebagian memang sudah kalah saing dengan bank negara. 

    Sekadar catatan Purbaya menuturkan kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

    Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025) lalu. 

    Ia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

    Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

    Ancaman Bagi Bank Swasta? 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir. 

    Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri. 

    Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

    “Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025). 

    David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu. 

    “Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya,” terang David. 

    Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence  dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri. 

    Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. “Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita,” paparnya.

    Eksportir Bakal Patuhi Purbaya

    Kalangan eksportir menyatakan bakal mengikuti rencana revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang sebelumnya tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Rencana aturan baru DHE SDA itu akan mewajibkan devisa eksportir parkir di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara). 

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyatakan bahwa kalangan pengusaha tentu akan mengikuti aturan pemerintah.  “Kalau hal tersebut adalah aturan pemerintah tenu pengusaha akan ikuti,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025). 

    Benny pun menilai tidak akan butuh waktu lama bagi eksportir memindahkan devisanya dari bank swasta ke himbara. Sebagaimana diketahui, pada beleid yang mulai berlaku Maret 2025 itu, eksportir hanya diwajibkan untuk memarkirkan devisanya di bank dalam negeri selama 12 bulan 100%. 

    Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut perubahan PP No.8/2025 mencantumkan kewajiban untuk memarkirkan devisa di himbara guna mempermudah pengawasan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta beleid itu dievaluasi lantaran dinilai belum efektif. 

    Akan tetapi, saat dimintai tanggapan dari sisi pengusaha, Benny tidak memberikan catatan tertentu. Dia mengaku simpanan wajib DHE justru bisa dijadikan jaminan kredit. “Simpanan wajib DHE bisa dijadikan jaminan kredit kalau memerlukan dana,” terangnya. 

  • Sudah Diguyur Likuiditas, Himbara Juga Bakal ‘Monopoli’ Valas DHE SDA

    Sudah Diguyur Likuiditas, Himbara Juga Bakal ‘Monopoli’ Valas DHE SDA

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana untuk menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) secara terpusat di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara) dikhawatirkan berdampak ke likuiditas valuta asing (valas) bank non-himbara. 

    Pemerintah sendiri tinggal selangkah lagi secara resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang nantinya mengatur DHE SDA wajib parkir 100% selama 12 bulan secara spesifik di himbara. Perubahan itu diharapkan pemerintah bisa menambah suplai valas di dalam negeri. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir. 

    Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri. 

    Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

    “Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025). 

    David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu. 

    “Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya,” terang David. 

    Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence  dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri. 

    Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. “Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita,” paparnya. 

    Alasan Purbaya Tunjuk Himbara

    Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya ke depan masih akan fokus untuk penataan regulasi DHE SDA dengan revisi PP No.8/2025. Sebab, dia mengeklaim selama pemberlakuan PP No.8/2025, eksportir menempatkan devisanya dalam bentuk dolar di bank-bank kecil dalam negeri dan menukarkannya ke rupiah. 

    Namun, perbankan yang menampung devisa itu justru mengonversinya kembali ke dolar dan dilarikan ke luar negeri. 

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, yaudah himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” terang Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025). 

    Purbaya memastikan bahwa motif utama untuk mewajibkan DHE SDA parkir di himbara guna memastikan suplai dolar bertambah. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun tidak khawatir apabila kebijakan baru itu nantinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan likuiditas antara himbara dan bank swasta. 

    Menurutnya, fokus pemerintah dalam waktu dekat adalah untuk memastikan kebijakan DHE SDA efektif dalam menambah pasokan dolar di dalam negeri. Apalagi, dia menilai beleid sebelumnya yang baru berlaku sekitar sembilan bulan ini hampir gagal menjalankan tujuannya. 

    “Kan selama ini hampir gagal kan? Ya kan? Menurut Anda gimana? Kalau udah gagal, kita diemin apa enggak?,” ujarnya. 

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Dia menyebut hal ini sudah disosialisasikan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha. 

    “Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha, lalu hari ini kami lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmon [harmonisasi, red] untuk kemudian bisa segera diundangkan,” ungkap Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan,  Jakarta, Senin (8/12/2025). 

  • Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US,8 Miliar pada Oktober 2025

    Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US$3,8 Miliar pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada Oktober 2025 atau 66 bulan secara beruntun. Kendati demikian, surplus diproyeksikan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Oktober 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 18 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Oktober 2025 diproyeksikan sebesar US$3,80 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau September 2025 senilai US$4,34 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan dengan nominal US$4,75 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual dengan angka US$2 miliar.

    David menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang hanya naik 0,05% secara tahunan (year on year/YoY) dan 2,78% secara bulanan (month on month/MoM). Di sisi lain, impor naik lebih tinggi sebesar 2,23% YoY dan 8,87% MoM.

    “Trade balance [neraca dagang] turun di Oktober karena ekspor tumbuh lebih lambat. Ini juga terindikasi dari data impor negara-negara lain, terutama ekspor ke China, Jepang, dan India,” jelas David kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung stagnan kecuali tembaga dan timah yang naik.

    Sementara itu, impor naik terutama dari Singapura. Menurut David, kenaikan itu diimbangi oleh harga komoditas impor yang sebagian besar juga turun.

    “Terutama minyak, batu bara dan komoditas pertanian seperti coklat,” tutupnya.

  • Pengamat: Minat Investasi Warga RI Pengaruhi Pengenaan Bea Keluar Ekspor Emas

    Pengamat: Minat Investasi Warga RI Pengaruhi Pengenaan Bea Keluar Ekspor Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Minat investasi masyarakat Indonesia terhadap emas dinilai menjadi salah satu motif pemerintah untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor produk emas mulai 2026. 

    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai bahwa keputusan pemerintah itu lebih didorong oleh kebutuhan akan produk emas yang meningkat di pasar dalam negeri. 

    Salah satunya yakni untuk mendorong perusahaan tambang emas agar lebih memilih memasarkan produknya di dalam negeri. Utamanya, untuk peningkatan hilirisasi pada komoditas emas. Motif ini semakin diperkuat dengan tingginya minat investasi masyarakat Indonesia terhadap emas. 

    “Mengingat saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang menanamkan investasinya pada produk emas, sementara berdasarkan laporan Antam beberapa waktu lalu, mereka cukup kesulitan di dalam mendapatkan bahan baku produk logam mulia,” terang Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025). 

    Kendati demikian, Sudirman mewanti-wanti agar pemerintah berhati-hati dalam pengenaan bea keluar emas. Hal ini dinilai olehnya penting untuk menjaga harga emas di dalam negeri tetap stabil. 

    Sikap hati-hati itu juga dinilai penting agar tidak menimbulkan fluktuasi yang tajam sebagai akibat dari peningkatan pasokan produk emas ke pasar domestik sebagai akibat dari penerapan bea ekspor. 

    Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA David Sumual turut meyakini bahwa motif pemerintah di balik pengenaan bea keluar ekspor emas itu adalah untuk menggenjot hilirisasi. Dia menyebut ada nilai tambah bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    “Ini mungkin terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB,” terangnya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

    Namun demikian, David menyebut pengenaan bea ekspor terhadap emas tidak akan berpengaruh sebab motornya berasal dari harga pasar global. 

    “Harga emas domestik hanya mengikuti harga internasional,” tegasnya. 

  • Menimbang Manfaat Bea Keluar Ekspor Emas ke Ekonomi RI

    Menimbang Manfaat Bea Keluar Ekspor Emas ke Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan bea keluar terhadap empat produk dari komoditas emas diperkirakan bakal memberikan nilai tambah perekonomian pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual memandang bahwa rencana pemerintah mengenakan bea keluar terhadap ekspor emas dore, granules, cast bars dan minted bars merupakan upaya pemerintah untuk mendorong upaya penghiliran SDA. 

    Hal ini bisa dilihat dari skema tarif bea keluar yang dikenakan yakni semakin besar terhadap produk emas yang bersifat mentah, yakni dore. Sementara itu, produk emas yang lebih mendekati produk jadi atau setengah jadi rencananya dikenai bea keluar lebih kecil. 

    David menilai kebijakan berbasis insentif ini akan bisa memberikan nilai tambah kepada PDB Indonesia. 

    “Ini terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025). 

    Adapun David tidak melihat adanya dampak pengenaan bea keluar ini terhadap harga emas. Sebab, dia melihat komoditas tersebut bergerak mengikuti pasar global. 

    “Harga emas domestik hanya mengikuti harga internasional,” jelas David. 

    Adapun pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut bea keluar untuk komoditas emas ini sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) tentang APBN 2026. 

    Febrio mengatakan perumusan kebijakan ini sudah dalam tahap finalisasi, dan diharapkan tahun depan bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan negara dari kepabeanan. Nantinya akan diundangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan share terbesar keempat untuk cadangan tambang emas dunia, yakni 3.491 ton per 2023.

    Di sisi lain, harga emas cukup tinggi di mana pada kuartal IV/2025 pernah mencapai lebih dari US$4.000 per troy ons. 

    “Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan ini akan segera kami undangkan untuk kemudian kami pastikan di 2026 memberikan sumbangan bagi pendapatan negara,” tuturnya. 

    Secara terperinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenakan tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. 

    Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidak termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eksportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granules juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudah dalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.