Xcloud.id

Tag: Dave Laksono

  • Pimpinan Komisi I: Publik Patut Berbangga Approval Prabowo Tertinggi Dibanding Pemimpin Negara G20 – Halaman all

    Pimpinan Komisi I: Publik Patut Berbangga Approval Prabowo Tertinggi Dibanding Pemimpin Negara G20 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, bicara soal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat pengakuan dunia. 

    Hal itu setelah nama Prabowo masuk menjadi pemimpin dunia dengan approval rating tertinggi di antara para pemimpin negara G20 per April 2025.

    “Kita patut bangga Presiden Indonesia, Prabowo Subianto diakui dunia, menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan hampir 81 persen pada  masa jabatannya,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (26/4/2025).

    Legislator Partai Golkar itu menilai tingginya tingkat kepuasan terhadap Prabowo ini dikaitkan dengan tindakannya yang dinilai cepat dalam menepati janji kampanye.

    “Beliau bersama wapres Gibran Rakabuming Raka mampu memenangkan pemilu dengan selisih suara yang besar dengan prosentase melebihi 50 persen,” ujarnya.

    Menurutnya, approval rating Prabowo tertinggi di antara negara G20 sentuh 81 persen tingkat kepercayaan publik, ternyata pads survei LSI April 2025 Presiden juga capai 88 persen.

    Penyebabnya yakni penilaian itu berdasarkan dari beberapa hal, di antaranya Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya mampu menjaga stabilitas politik dan stabilitas ketersediaan pangan bagi rakyatnya. 

    “Yang pasti Presiden Prabowo mampu menjaga konsolidasi politik dan mampu menjamin kebutuhan pokok masyarakat,” ungkapnya.

    Selain itu, kata dia, pemerintahan Presiden Prabowo yang baru beberapa bulan, sudah mampu mewujudkan swasebada pangan. Dimana dalam enam bulan pertama tercatat pemerintahan prabowo, Indonesia sudah berhasil surplus beras.

    Menurutnya, ini prestasi yang secara nyata ditunjukkan oleh Presiden Prabowo yang baru beberapa bulan memimpin Indonesia. 

    “Tidak omon-omon, tapi bekerja. Selama 6 bulan pertama pemerintah Presiden Prabowo produksi beras meningkat, lebih dari 26 persen periode sebelumnya,” kata dia.

    “Tentu ini prestasi yang dilihat dunia sehingga approval Pak Prabowo Tinggi, 6 bulan memimpin Indonesia bisa Indonesia berswasembada pangan, wabil khusus beras dan buktinya kita bisa,” tegasnya.

    Seperti diketahui, dalam unggahan The World in Maps di akun IG@the.world.in.maps, Jumat (25/4/2025), Presiden Prabowo Subianto bahkan telah melampaui tingkat kepuasan Jokowi yang berada di angka 65,1 persen pada periode yang sama dalam masa jabatannya.

    Sebaliknya, para pemimpin Eropa seperti Emmanuel Macron (Prancis), Recep Tayyip Erdogan (Turki), dan Olaf Scholz (Jerman) berada di peringkat bawah, masing-masing dengan tingkat kepuasan di bawah 36 persen saja.

     

     

  • Komisi I DPR berikan penjelasan soal revisi UU TNI

    Komisi I DPR berikan penjelasan soal revisi UU TNI

    Senin, 17 Maret 2025 12:53 WIB

    Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono (kiri), dan Dave Laksono (kanan) memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Dalam keterangan pers tersebut DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal yaitu mengenai kedudukan TNI, perpanjangan usia dinas, dan ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif, serta pembahasan pasal-pasal tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru. ANTARA FOTO/Meli Pratiwi/tom.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kanan) dan Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono (kiri) memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Dalam keterangan pers tersebut DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal yaitu mengenai kedudukan TNI, perpanjangan usia dinas, dan ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif, serta pembahasan pasal-pasal tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru. ANTARA FOTO/Meli Pratiwi/tom.

  • Pemerintah Didesak Segera Bentuk Wasit Data, Kebocoran Makin Parah

    Pemerintah Didesak Segera Bentuk Wasit Data, Kebocoran Makin Parah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan agar lembaga pengawas perlindungan data pribadi (PDP) segera dibentuk.

    “Terakhir saya dengar, UU masih diharmonisasi di Kementerian Hukum. Nanti bila sudah rampung, kita harapkan segera dibentuk, karena harus ada komisi pengawasnya tentang perlindungan data pribadi,” kata Dave saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Depok, Jawa Barat, Selasa (16/4/2025).

    Ia menekankan pentingnya keberadaan lembaga pengawas ini guna memastikan standar keamanan data berjalan dengan baik, serta mencegah potensi kebocoran data yang bisa merugikan masyarakat luas.

    “Semakin hari, semakin menjamur data center dan memang dibutuhkan lembaga pengawasnya ini untuk memastikan standarnya sesuai, keamanannya sesuai, sehingga tidak menjadi kebocoran yang merugikan masyarakat secara umum,” ujarnya.

    Lembaga PDP sendiri seharusnya sudah disahkan 17 Oktober 2024 lalu. Namun pembentukan lembaga pengawas yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut hingga kini belum terealisasi.

    Fungsi dan wewenang Lembaga PDP berada dalam pasal 59 dan Pasal 60 UU PDP. Adapun tugasnya adalah untuk mengawasi penyelenggaraan dan penegakan hukum administrasi pelanggaran yang ada di aturan UU PDP.

    (wur)

  • Komisi I DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Komisi I DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono merespons kekhawatiran Ketua PP Muhamadiyah Anwar Abbas terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Dave meminta Pemerintah mulai menjelaskan secara detail terkait rencana tersebut.

    Dave awalnya memastikan rencana Prabowo hendak mengevakuasi ribuan warga Gaza adalah hal yang mulia. Namun, dia menyebut rencana itu harus diikuti dengan rancangan hingga program yang jelas.

    “Rencana Presiden Prabowo untuk melakukan evakuasi kepada 11 ribuan warga Gaza yang terluka, terkena trauma, juga yatim piatu adalah rencana yang mulia, akan tetapi rencana tersebut harus diikuti dengan rancangan yang jelas, program yang jelas, dan ada kepastian mereka berapa lama, kebutuhannya seperti apa, pembiayaannya dari mana, dan juga mereka di sini akan ditempatkan sebagai apa?” kata Dave saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

    Dave menyebut ada hal-hal yang harus dipikirkan secara jangka panjang terkait rencana itu. Menurutnya, hal itu juga demi memberi kepastian kepada warga Gaza.

    “Karena ada hal-hal lain yang secara jangka panjang harus diperhitungkan secara detail, tentang kepastian mereka,” imbuh dia.

    Meski begitu, Dave meminta semua pihak sabar menunggu Prabowo yang saat ini masih berada di Timur Tengah. Dia meyakini Prabowo akan menjelaskan rencana itu secara mendetail setelah pulang dari sana.

    Pernyataan Anwar Abbas

    Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan rencana tersebut.

    Anwar awalnya menyebut Prabowo harus bisa memberikan jaminan warga Gaza yang dievakuasi akan kembali lagi ke Palestina. Dia mengingatkan Israel saat ini telah menduduki Jalur Gaza.

    Dia juga menyinggung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Gaza. Dia mengatakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mengosongkan Gaza dari warga Palestina.

    “Jadi yang berkuasa di Gaza itu sekarang adalah Israel, (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump sudah membuat kesepakatan akan mengusir dan mengosongkan Gaza dari warganya,” ujarnya.

    (maa/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta ketegasan Pemerintah untuk membongkar pihak yang selama ini menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam menjalankan aksinya hingga menewaskan warga sipil.

    Dave Laksono mengatakan bahwa aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu menelisik secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana sampai dengan peralatan persenjataan.

    “Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Disebutkan bahwa hal itu perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    “Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka),” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu.

    Ia menilai ketegasan dari Pemerintah perlu mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA).

    “Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa Pemerintah mengutuk keras aksi kekerasan KKB di Yahukimo, Papua, yang menewaskan 11 pendulang emas.

    “Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua,” ucap Budi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (10/4).

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa korban tewas oleh penyerangan KKB di Yahukimo, Papua, merupakan agen intelijen dari TNI itu merupakan propaganda yang hendak menyudutkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI.

    Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan Frega Wenas meminta agar seluruh pihak bersifat jeli dalam menerima narasi disinformasi dan malainformasi tersebut karena korban betul-betul merupakan warga sipil yang sedang mendulang tambang emas secara ilegal.

    “Jadi, propaganda dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar,” kata Frega di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (10/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rencana Prabowo Tampung Korban Genosida di Gaza Harus Dimatangkan

    Rencana Prabowo Tampung Korban Genosida di Gaza Harus Dimatangkan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berpandangan, rencana Presiden Prabowo Subianto menampung korban genosida Israel di wilayah Gaza untuk ke Indonesia harus dimatangkan.

    “Harus disertai dengan rencana yang matang, baik jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Dave kepada Pikiran-rakyat.com, Kamis, 10 April 2025.

    Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu menyebut hal perlu dimatangkan seperti akomodasi tempat tinggal, obat-obatan, hingga pemberian pendidikan.

    “Dan juga ke depannya, apakah akan menetap di Indonesia atau dikembalikan di sana atau diarahkan ke tempat berikutnya. Nah hal ini yang harus dirancang dengan baik sehingga ketika kita menjalankan programnya sudah jelas tahapan-tahapan yang dilalui apa saja,” ujarnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut. Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

    Hal ini disampaikan Prabowo sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Turki dan beberapa negara Timur Tengah. Prabowo juga mengungkap akan mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk mengonsultasikan hal ini dengan pemerintah Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harus Disertai Rencana yang Jelas

    Harus Disertai Rencana yang Jelas

    loading…

    Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza ke Indonesia. Foto: Press TV

    JAKARTA – Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza, Palestina ke Indonesia. Namun, rencana itu tentunya harus diiringi persiapan yang jelas dan matang agar upaya tersebut berhasil.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai ini adalah rencana mulia Presiden Prabowo dengan alasan kemanusiaan.

    “Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave, Kamis (10/4/2025).

    Legislator Golkar itu melihat ada sejumlah perencanaan matang yang harus disiapkan pemerintah Indonesia. Misalnya, tempat tinggal sementara warga Palestina yang menjadi korban hingga pelayanan apa yang akan diberikan kepada mereka.

    “Bagi anak-anaknya apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa. Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza ke Indonesia. Prabowo bakal mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengevakuasi warga Palestina.

    “Kami juga siap menerima korban luka dan nanti segera kirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan Pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    (jon)

  • Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI Nasional 10 April 2025

    Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI Nasional 10 April 2025

    Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal tentara Israel di wilayah tersebut.
    Mereka rencananya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia, yang fasilitasnya lebih representatif dibandingkan rumah sakit darurat yang sekarang banyak berdiri di Gaza.
    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka,” kata Prabowo, Rabu (9/4/2025).
    Dia mengatakan, ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput pada gelombang pertama, disediakan pesawat untuk melakukan penjemputan.
    Namun, evakuasi tersebut memiliki banyak syarat.
    Pertama, semua pihak, termasuk dari Palestina, setuju rencana evakuasi.
    Kedua, evakuasi bersifat sementara.
    Setelah kembali pulih dan situasi Gaza kondusif, warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke negeri mereka.
    “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” beber Prabowo.
    Untuk itu, kata Prabowo, dirinya akan berkonsultasi dahulu dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah.
    Rencana ini jauh berbeda dengan apa yang pernah diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
    Presiden Partai Gelora ini pernah menyebut warga Gaza tidak akan direlokasi ke Indonesia.
    Indonesia justru akan membuat perkampungan, rumah sakit, dan sekolah di tempat tersebut sehingga warga Gaza bisa beraktivitas dengan leluasa dan pengobatan bisa dilakukan di negeri mereka sendiri.
    “Kalau pemindahan itu sih tidak akan terjadi, ada program ini (Kampung Indonesia) atau enggak, itu tidak akan terjadi,” kata Anis saat ditemui di Kantor
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
    Anis mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), MUI, dan organisasi relawan lainnya sedang merencanakan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
    Selain itu, Kemenlu RI juga pernah membantah isu adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Israel terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia.
    Juru Bicara Kemenlu RI, Rolliansyah Soemirat, menyebut Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas apalagi menyepakati isu tersebut.
    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar pria yang akrab disapa Roy tersebut melalui keterangan pers, Kamis (27/3/2025).
    Roy menegaskan, saat ini Indonesia berfokus pada desakan gencatan senjata tahap kedua sehingga
    bantuan kemanusiaan
    bisa segera disalurkan kepada warga Palestina di Gaza.
    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya gencatan senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” ujar dia.
     
    Terlepas dari perbedaan pernyataan yang keluar dari pemerintah, lembaga legislatif mendukung upaya evakuasi yang direncanakan Presiden Prabowo tersebut.
    Wakil Ketua DPR RI Dave Laksono menilai, ide Prabowo tersebut adalah hal yang mulia, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar ide tersebut berhasil dan sesuai harapan.
    “Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave.
    Politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang layak bagi para warga Palestina walaupun mereka hanya tinggal sementara di Indonesia.
    Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar nantinya tidak ada warga Palestina yang justru telantar setelah dievakuasi.
    “Tentunya, mereka di sini tinggal di mana, pelayanan apa yang kita dapat berikan kepada mereka. Bagi anak-anaknya, apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa,” kata Dave.
    “Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” imbuh dia.
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang mengusahakan berdirinya Kampung Indonesia di Gaza menentang rencana Prabowo tersebut.
    Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menuturkan, rencana pengosongan Gaza dengan dalih relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.
     
    Namun, rencana tersebut ditentang sejumlah pihak karena dinilai sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza.
    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Anwar.
    Anwar Abbas juga mengingatkan Yerusalem yang dulunya adalah wilayah Palestina kini menjadi ibu kota Israel.
    Hal ini bisa terjadi karena dukungan dari Donald Trump juga.
    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib Pensiun Panglima TNI dan KSAL Belum Jelas, Komisi I DPR Tunggu Peraturan Pemerintah – Halaman all

    Nasib Pensiun Panglima TNI dan KSAL Belum Jelas, Komisi I DPR Tunggu Peraturan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Teka-teki masa pensiun Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali hingga kini belum menemui kejelasan.

    Hal tersebut pun memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar hukum yang berlaku dalam menentukan batas usia pensiun bagi perwira tinggi TNI berpangkat bintang empat.

    Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat ditetapkan pada usia 58 tahun. 

    Jika mengacu pada regulasi tersebut, baik Agus maupun Ali seharusnya memasuki masa pensiun pada tahun ini.

    Laksamana TNI Muhammad Ali diketahui akan genap berusia 58 tahun pada 9 April 2025, sedangkan Jenderal Agus Subiyanto akan mencapai usia yang sama pada 5 Agustus mendatang.

    Namun, situasi menjadi berbeda apabila mengacu pada revisi UU TNI yang telah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025. 

    Dalam revisi tersebut, usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat dinaikkan menjadi 63 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang hingga 65 tahun melalui keputusan presiden.

    Artinya, Agus dan Ali berpotensi tidak memasuki masa pensiun pada tahun ini.

    Terkait hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyatakan bahwa ketentuan teknis terkait usia pensiun prajurit TNI akan ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP). 

    Oleh menegaskan bahwa pihak legislatif saat ini masih menunggu kehadiran regulasi turunan tersebut.

    “Kami DPR tidak mengetahui secara teknis karena pada dasarnya tentang usia pensiun itu pada dasarnya akan diatur oleh PP,” kata Oleh saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

    Oleh juga menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi I DPR belum menerima draf atau format dari PP.

    “Kami juga belum tahu nih PP-nya udah dibuat atau belum,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    Hal senada turut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono. 
    Menurut Dave, Komisi I masih menantikan arah kebijakan dari pemerintah terkait implementasi UU TNI yang baru.

    “Kita tunggu pemerintah membuat kebijakan seperti apa,” ungkapnya.

  • Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Selama hampir dua tahun posisi duta besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) kosong. Selain AS sejumlah posisi Dubes Indonesia hingga saat ini masih kosong.

    Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto mencari figur yang bakal ditugaskan sebagai dubes, kemudian mengusulkan nama-nama ke DPR RI.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” kata Dave di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan adanya kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden AS Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia, yakni, posisi dubes yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat yang sudah kosong selama hampir dua tahun.

    Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

    Rosan Roeslani tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.

    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. (Pram/fajar)