Xcloud.id

Tag: Dave Laksono

  • Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Dave mengatakan bahwa kejadian ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tidak terulang.

    Ia berharap Pemerintah dan TNI segera mengambil langkah konkret guna memastikan keamanan masyarakat ke depannya.

    “Saya meminta untuk TNI melakukan investigasi yang mendalam guna memastikan apakah standar operasional telah dijalankan dengan benar, dan mendorong revisi kebijakan pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang,” ujarnya.

    Dave juga menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya para korban akibat peristiwa ledakan itu.

    “Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas insiden tragis ledakan amunisi tak layak pakai di Garut yang menyebabkan 13 korban jiwa, termasuk anggota TNI dan warga sipil,” tuturnya.

    TNI membenarkan 13 orang, yang empat di antaranya prajurit TNI, meninggal dunia akibat peledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.

    Seluruh korban jiwa yang meninggal di tempat telah dievakuasi dari lokasi ledakan menuju RSUD Pameungpeuk untuk autopsi dan pemulasaraan jenazah.

    Bahan-bahan peledak yang dimusnahkan itu merupakan barang milik TNI Angkatan Darat, tepatnya dari Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III, Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad).

    Informasi yang berkembang, nama-nama korban meninggal dunia, antara lain:

    1. Kolonel Cpl Antonius Hermawan;

    2. ⁠Mayor Cpl Anda Rohanda;

    3. ⁠Sdr. Agus bin Kasmin;

    4. ⁠Sdr. Ipan bin Obur;

    5. ⁠Sdr. Iyus Ibing bin Inon;

    6. ⁠Sdr. Anwar bin Inon;

    7. ⁠Sdr. Iyus Rizal bin Saepuloh;

    8. ⁠Sdr. Toto;

    9. ⁠Sdr. Dadang;

    10. ⁠Sdr. Rustiawan;

    11. ⁠Sdr. Endang;

    12. Kopda Eri Dwi Priambodo; dan

    13. Pratu Aprio Setiawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Lahadalia Ditetapkan Jadi Anggota Kehormatan Kosgoro 1957

    Bahlil Lahadalia Ditetapkan Jadi Anggota Kehormatan Kosgoro 1957

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ditetapkan anggota Kehormatan organisasi sayap, PPK Kosgoro 1957. Bahlil juga dinobatkan sebagai Tokoh Hilirisasi oleh Kosgoro.

    Penetapan itu digelar dalam acara pembukaan pembukaan Muspinas III Kosgoro 1957, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Penetapan itu tertanggal dalam Keputusan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Nomor KPTS.102/PPK/Kosgoro 1957/V/2025 Tentang Penetapan Bahlil Lahadalia sebagai Anggota Kehormatan Kosgoro 1957.

    “Memutuskan, menetapkan keputusan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Tentang penetapan Bapak Dr. Bahlil Lahadalia sebagai Anggota Kehormatan Kosgoro 1957 Tentang penetapan Bapak Dr. Bahlil Lahadalia sebagai Anggota Kehormatan Kosgoro 1957,” ujar Sekjen Kosgoro 1957, Saiful Rahman.

    Saat ditemui usai acara, Ketum Kosgoro, Dave Laksono menjelaskan terkait penobatan Bahlil sebagai Tokoh Hilirisasi. Dia mengatakan Bahlil merupakan tokoh yang tepat dalam menjalankan fungsi hilirisasi.

    “Kita rasa, kita melihat bahwa beliau adalah tokoh yang tepat untuk menjalankan fungsi hilirisasi karena memang sesuai dengan penugasan beliau dan telah berhasil beliau jalankan,” kata Dave.

    Dave menilai Bahlil memiliki daya juang dan kinerja dalam memajukan hilirisasi. Bahlil juga dinilai telah berhasil memajukan hilirisasi.

    (amw/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR apresiasi Komdigi hentikan World ID demi cegah penyalahgunaan

    DPR apresiasi Komdigi hentikan World ID demi cegah penyalahgunaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengapresiasi keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara program World ID untuk mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi warga negara.

    Menurut dia, penghentian program World ID oleh Komdigi menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi privasi dan keamanan data masyarakat. Ia menilai program yang mengharuskan pemindaian biometrik warga seperti retina atau wajah untuk identifikasi digital harus melalui kajian mendalam sebelum diimplementasikan secara luas.

    “World ID ini kan memang diberhentikan karena Komdigi melihat ada potensi penyimpangan. Orang itu di-scan, terus digunakan untuk apa, dipakai siapa, ini masih belum jelas,” kata Dave saat ditemui awak media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (7/5) malam.

    Ia menggarisbawahi pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap teknologi berbasis data pribadi. Ketika mekanisme penyimpanan, pengelolaan, dan tujuan penggunaan data tidak jelas, sambungnya, pemerintah wajib mengambil langkah tegas untuk menghentikannya sementara.

    “Ini adalah suatu kesigapan dari kementerian untuk melakukan penghentian sebelum World ID ini semakin berjalan dan tidak jelas arahnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyatakan bahwa saat ini Komdigi masih mendalami lebih lanjut dugaan penyimpangan dalam program tersebut. Hasil penyisiran data dan evaluasi kebijakan akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya.

    “Ini masih didalami dulu. Jadi kita tunggu hasil penyisiran daripada Komdigi sendiri,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid menyebut aplikasi pengelola mata uang kripto ‘World App’ atau ‘Worldcoin’ yang memberikan uang tunai instan mulai Rp200.000 hingga Rp800.000 bagi siapa saja yang bersedia melakukan verifikasi dengan scan retina mata telah dibekukan.

    Dia mengatakan kementerian telah mengecek langsung setelah ramai di media sosial ratusan orang rela mengantre panjang demi bisa scan retina mata mereka menggunakan alat khusus.

    “Kalau terkait dengan Worldcoin, itu kan untuk saat ini atas masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya,” kata Meutya di Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5).

    Meutya mengaku saat ini Komdigi belum melakukan pertemuan dengan pihak World App. Meski begitu, dirinya telah menjadwalkan pertemuan tersebut pada pekan depan.

    Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan izin sekaligus mengetahui fungsi scan retina warga yang telah mengunduh aplikasi World App.

    Dari hasil penemuan Komdigi, lanjut Meutya, World App tidak hanya bermasalah di Indonesia namun juga mendapatkan masalah di negara lain.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kosgoro 1957 kukuhkan Bahlil Lahadalia jadi anggota kehormatan

    Kosgoro 1957 kukuhkan Bahlil Lahadalia jadi anggota kehormatan

    “Pendekatan ini mengajarkan bahwa perdamaian bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati,”

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 resmi menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai anggota kehormatan.

    Keputusan itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 Sabil Rachman dalam pembukaan Muspinas III Kosgoro 1957 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu malam.

    Penetapan ini tertuang dalam Keputusan PPK Kosgoro 1957 Nomor KPTS.102/PPK/Kosgoro 1957/V/2025. Dalam keputusan tersebut, Kosgoro menyatakan pengangkatan Bahlil merupakan hasil keputusan rapat pleno yang disetujui penuh oleh pengurus pada 5 Mei 2025 di Jakarta.

    “Menetapkan Bapak Dr. Bahlil Lahadalia sebagai Anggota Kehormatan Kosgoro 1957,” ujar Sabil saat membacakan surat keputusan.

    PPK Kosgoro 1957 juga akan menyosialisasikan penetapan ini kepada seluruh pengurus, kader, anggota, dan simpatisan Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia.

    Surat keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono dan Sekjen Sabil Rachman.

    Penetapan ini turut mendapat penghormatan dari sejumlah tokoh senior Kosgoro 1957, termasuk Agung Laksono, Airlangga Hartarto, Zainuddin Amali, hingga Ahmad Doli Kurnia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m

     

  • Worldcoin dan World App Dibekukan, DPR: Awas Langgar UU Data Pribadi

    Worldcoin dan World App Dibekukan, DPR: Awas Langgar UU Data Pribadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengungkapkan adanya potensi pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh aplikasi World ID, menyusul kekhawatiran terhadap praktik pengumpulan data biometrik yang dilakukan aplikasi tersebut, termasuk di Indonesia.

    “Ya, ada potensi pelanggaran UU PDP, terutama jika data biometrik seperti pemindaian iris mata dikumpulkan tanpa regulasi yang jelas dan tanpa persetujuan sah dari pengguna,” ujar Dave kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/5/2025).

    UU PDP di Indonesia mengatur bahwa pengelolaan data pribadi, khususnya data sensitif seperti biometrik, harus memenuhi prinsip transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.

    Namun dalam kasus World ID, Dave menyoroti bahwa aplikasi tersebut belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) secara sah di Indonesia, yang berarti aktivitasnya tidak berada dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.

    Bahkan menurutnya, Worldcoin, induk dari World ID, menggunakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) atas nama badan hukum lain.

    “Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa data biometrik yang dikumpulkan mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna di Indonesia, sehingga berisiko disalahgunakan,” jelasnya.

    Dave menambahkan bahwa data iris mata adalah salah satu data biometrik paling sensitif, bersifat unik dan permanen, serta tidak dapat diganti jika bocor atau disalahgunakan.

    Tanpa sistem audit dan keterbukaan teknologi yang kuat, tidak ada jaminan bahwa data tersebut tidak disimpan, ditransmisikan, atau diproses tanpa sepengetahuan pengguna.

    UU PDP seharusnya sudah berlaku sejak Oktober 2024. Namun, implementasi UU PDP hanya bisa dilakukan setelah lembaga pelindungan data pribadi berdiri. Sampai saat ini, pemerintah belum juga mendirikan lembaga pelindungan data pribadi sesuai ketentuan UU PDP.

    (dem/dem)

  • Banyak Warga RI Dapat Uang dari Bola Mata, DPR Blak-blakan Bilang Ini

    Banyak Warga RI Dapat Uang dari Bola Mata, DPR Blak-blakan Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membekukan sementara aplikasi World ID.

    Menurut Wakil Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kebijakan ini merupakan tindakan preventif yang penting demi melindungi data pribadi warga negara Indonesia.

    Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa data iris mata dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak terkontrol, termasuk pencurian identitas atau aktivitas yang dapat mengancam privasi pengguna.

    “Alasan utama pembekuan adalah kekhawatiran terhadap pengumpulan data biometrik, terutama pemindaian iris mata, yang dilakukan oleh aplikasi tersebut,” ujar Dave kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/5/2025).

    Dave menekankan bahwa regulasi mengenai pengumpulan serta pemanfaatan data sensitif oleh pihak swasta, terlebih oleh entitas asing, masih belum cukup jelas di Indonesia. Situasi ini membuka celah risiko penyalahgunaan data yang sangat besar.

    “Jika tidak ada aturan yang ketat, data ini bisa saja diperjualbelikan atau digunakan tanpa izin oleh pihak-pihak yang berkepentingan,” kata Dave.

    Tak hanya soal data biometrik, Komisi I juga menyoroti temuan bahwa aplikasi World ID belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

    “Komisi I DPR RI menilai bahwa kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi,” terangnya.

    Pembekuan ini, kata dia, menjadi momentum untuk memperkuat regulasi serta memperjelas mekanisme pengawasan terhadap aplikasi digital, terutama yang mengakses data sensitif.

    Menurut Dave, langkah ini adalah bagian dari upaya melindungi hak dan privasi masyarakat di tengah berkembangnya ekosistem digital di Indonesia.

    (fab/fab)

  • Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar AS, bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya meneladani empati, dialog, hingga inklusivitas dari sosok Paus Fransiskus dalam mengupayakan perdamaian dunia, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

    “Paus ini empati dan moralnya itu sangat diutamakan dan terus mendorong nilai-nilai kemanusiaan untuk bagaimana menyelesaikannya, dan selalu mengedepankan dialog dan inklusi,” kata Dave Laksono.

    Hal itu disampaikannya dalam sebuah dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Gong Bapak Suci untuk Perdamaian Israel-Palestina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dave Laksono menyebutkan salah satu kunci diplomasi ialah tetap terbukanya proses dialog. Dalam hal ini, DPR RI berperan menjembatani dan mendorong forum-forum multilateral agar proses perdamaian tetap hidup.

    “Kami terus berkomunikasi dan juga terus mendorong baik dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk terus menyuarakan hal-hal perdamaian dan terus menarik para pemain internasional untuk bisa duduk bisa mencari solusinya,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan proses dialog tersebut harus dapat merangkul semua pihak secara inklusif sebab konflik di kawasan seperti Timur Tengah akan berdampak langsung pada kehidupan global.

    “Karena setiap ada konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina atau Israel, akan berdampak pada perdagangan global,” ucapnya.

    Lebih lanjut dia menyoroti peran Paus Fransiskus yang terus mengadvokasikan perdamaian selama masa hidupnya patut dijadikan teladan oleh masyarakat dunia.

    “Bagaimana advokasi yang beliau sampaikan itu semangatnya untuk bisa berjalan terus walaupun beliau sudah meninggalkan kita,” tuturnya

    Wakil rakyat ini lantas menyoroti nilai kesederhanaan, keadilan, dan empati yang didorong Paus sebagai fondasi penting dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk keteguhan Paus dalam menjaga kesederhanaannya hingga akhir hayat.

    Ia mengatakan bahwa Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar Amerika Serikat (AS), bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana Toyota Zenix, yang tergolong bukan kendaraan mewah.

    “Di sisa-sisa terakhir hidupnya walaupun dengan keterbatasan fisiknya, beliau tetap setia terhadap sumpahnya, sumpahnya untuk tetap hidup sederhana,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa hanya dengan kekuatan simboliknya yang dimilikinya, Paus mampu menyuarakan perdamaian lintas negara di dunia.

    “Walaupun dengan tantangannya, dengan keterbatasan fisik, walaupun juga kekuatan politiknya sebenarnya Vatikan ‘kan kekuatan politiknya lebih daripada kekuatan agama, kekuatan simbolik,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Dave Laksono: Kebijakan Presiden Soal Pertanian Fokus pada Kemandirian Pangan – Halaman all

    Anggota DPR Dave Laksono: Kebijakan Presiden Soal Pertanian Fokus pada Kemandirian Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menilai  kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat pencapaian luar biasa.

    Menurutnya, kebijakan Prabowo berfokus pada kemandirian pangan dan kesejahteraan petani yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    Pembukaan 2 juta hektar lahan baru untuk pertanian berhasil meningkatkan luas panen dan memperkuat ketahanan pangan nasional, sehingga produksi beras Indonesia meningkat signifikan.

    “Alhamdulillah, dalam enam bulan, Indonesia mencatat rekor baru dengan stok cadangan beras pemerintah mencapai 3,18 juta ton, tertinggi dalam 23 tahun,” kata Dave kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

    Selain itu, produksi beras nasional juga meningkat 50–62 persen antara Januari hingga April 2025 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Pemerintah telah memperbesar alokasi pupuk, menyederhanakan regulasi, dan mempercepat distribusi sarana produksi untuk meningkatkan hasil panen.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyebut Indonesia berpeluang besar mengekspor beras ke negara tetangga, sesuai pernyataan Presiden Prabowo di Banyuasin, Sumatra Selatan. 

    “Dengan cadangan beras melimpah, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung ketahanan pangan regional,” kata dia

    Selain meningkatkan produksi, Dave menyebut kebijakan Presiden Prabowo juga memperhatikan kesejahteraan petani dengan menetapkan harga serap gabah Rp 6.500 per kilogram, yang membantu meningkatkan pendapatan dan mendorong petani tetap aktif dalam sektor pertanian.

    “Keberhasilan ini mencerminkan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya petani. Lonjakan produksi beras tersebut juga didukung oleh arahan Presiden melalui Inpres dan Perpres untuk mempercepat peningkatan produksi pertanian,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa meningkatnya produksi pertanian kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri saja, tapi juga mulai diminati oleh negara lain. 

    Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu, (23/4/2025).

    Menurut Presiden, hasil produksi pertanian dalam empat bulan terakhir menunjukkan lonjakan signifikan hingga membuat beberapa negara meminta bantuan pangan dari Indonesia. Hal ini dianggap sebagai lompatan besar dari posisi Indonesia sebelumnya yang dikenal sebagai pengimpor pangan.

    “Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan,” katanya. 

    Presiden menekankan bahwa bantuan tersebut akan tetap memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Namun, tetap dilandasi oleh semangat solidaritas dan tanggung jawab global. 

    “Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain,” tambahnya. 

    Sebagai bagian dari program besar ini, pemerintah juga mendorong pembangunan gudang dan pendingin hasil panen di setiap desa, serta memberikan truk pengangkut agar hasil pertanian tidak terbuang sia-sia. Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas banyak hasil panen petani yang rusak karena tidak sempat dipasarkan.

    “Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap kooperasi akan kita beri truk,” katanya.

    Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan tunduk atau meminta-minta kepada negara lain. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bukan mengeluh, dan membangun dari kekuatan sendiri.

    “Kita buktikan hari ini bahwa Indonesia mampu. Bangsa yang mampu bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah bukan bangsa yang minta-minta,” pungkas Presiden. 

  • Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono: Premanisme Jadi Penghambat Ekonomi Nasional 27 April 2025

    Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono: Premanisme Jadi Penghambat Ekonomi Nasional 27 April 2025

    Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono: Premanisme Jadi Penghambat Ekonomi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI
    Dave Laksono
    menilai,
    premanisme
    telah terbukti mengganggu perkembangan perekonomian di Indonesia.
    Menurut Dave, masalah premanisme harus segera diberantas agar Indonesia dapat maju.
    “Telah terbukti ini menghambat perkembangan ekonomi dan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Dave saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Minggu (27/4/2025).
    Politikus Partai Golkar ini menambahkan, premanisme bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di tanah air.
    Di sisi lain, Dave mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan tidak ada tempat bagi premanisme dan aksi kekerasan di Indonesia.
    “Semua harus patuh dan tunduk di bawah hukum,” ujarnya.
    Sorotan terhadap persoalan premanisme kembali mencuat setelah sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berfoto dengan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules.
    Peristiwa ini mendapat respons negatif dari publik di media sosial, di mana prajurit TNI dianggap mengidolakan mantan preman Tanah Abang yang pernah mengancam aparat penegak hukum.
    Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen Djon Afriandi merespons dengan menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan situasi terkait peristiwa tersebut.
    Djon menekankan, premanisme harus ditindak secara hukum karena cenderung memaksakan kehendak dan merampas hak orang lain dengan paksa.
    “Tugas menindak itu tentu ada pada kepolisian. Tapi, masyarakat juga harus berani melawan karena premanisme itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Djon di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, pada Sabtu (26/4/2025).
    Sebelumnya, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar juga mengeluhkan tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang memungut bayaran dari perusahaan.
    Ia menyebutkan, tindakan memaksa oleh ormas tersebut mengakibatkan investasi senilai triliunan rupiah batal masuk ke Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.