Tag: Dave Laksono

  • Gibran Tak Hadir HUT MKGR, Bahlil: Beliau Kelihatannya Tambah Cinta

    Gibran Tak Hadir HUT MKGR, Bahlil: Beliau Kelihatannya Tambah Cinta

    Jakarta

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Wapres Gibran Rakabuming Raka berhalangan hadir dalam puncak HUT ke-65 ormas MKGR. Bahlil mengatakan justru Gibran semakin mencintai MKGR.

    “Ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya Pak Wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita,” kata Bahlil dalam sambutannya di HUT ke-65 MKGR, di Hotel Shangri-La Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

    “Tapi kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun. Dan beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Bahlil juga menyapa para tamu yang hadir. Saat menyapa, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Bahlil berkelakar jika Raffi seharusnya tidak hadir.

    “Pak Raffi, yang saya hormati. Fi lain kali kalau saya ada jangan kau ada Fi. Kalah pamor saya sama kau Fi. Tapi nggak apa-apa lah, kalau jam-jam tertentu boleh kalau sama saya,” canda Bahlil.

    Bahlil juga menyapa para ketua organisasi pendiri Partai Golkar, di antaranya, SOKSI dan Kosgoro. Bahlil mengatakan Ketua Kosgoro Dave Laksono merupakan sahabatnya.

    “Saya AMPI, 2001 saya wakil sekretaris AMPG. 2001. Habis itu saya biro pemuda, kemudian masuk di AMPI,” sambungnya.

    Namun, Bahlil mengatakan karirnya di AMPI kalah dari Dave. Bahlil lalu berkelakar karirnya di Partai Golkar lebih bagus dari Dave.

    (amw/rfs)

  • Dave Laksono Janjikan Konsistensi Kosgoro 1957 Sosialisasikan Kebijakan Pemerintahan Prabowo – Halaman all

    Dave Laksono Janjikan Konsistensi Kosgoro 1957 Sosialisasikan Kebijakan Pemerintahan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Dave Laksono, menegaskan pihaknya akan ikut serta menyosialisasikan kebijakan pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto, kepada seluruh elemen masyarakat.

    Dave menginginkan Kosgoro 1957 dan Partai Golkar ambil bagian dalam menyukseskan hal tersebut mengingat banyaknya program dan kebijakan strategis pemerintah dan perkembangan politik terbaru.

    Di antaranya dengan melaksanakan diskusi nasional bertemakan “Prospek dan Tantangan Polhukam dan Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Emas 2045”, di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (17/1/2025).

    “Di pemerintahan baru, begitu banyak program-program dan juga kebijakan yang sangat strategis diambil oleh pemerintahan hari ini,” kata Dave usai diskusi, dikutip Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential treshold juga perlu disikapi dengan baik.

    “Terus ditambah juga dengan situasi perkembangan politik, keputusan MK me-nol-kan presidential threshold, terus juga hasil pilkada kemarin, ini adalah langkah-langkah yang perlu disikapi dengan tegas,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, diskusi nasional ini perlu dilakukan agar semua pihak paham sikap seperti apa yang harus diambil terhadap program pemerintahan baru.

    “Tujuan daripada kita membuat seminar ini adalah untuk mendalami masalah, terus juga membantu juga mensosialisasikan langkah-langkah Partai Golkar apa saja yang akan diambil dan yang perlu diambil,” kata dia.

    Dia juga ingin pemerintah daerah melalui kepala daerah terpilih 2024, bisa sejalan dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo.

    “Ke depannya mengingat pemerintahan daerah baru saja memilih kepala daerah baru dan insyaallah akan pelantikan dalam waktu dekat ini. Jadi langkah-langkah ini perlu ada satu paham yang serupa dari tingkat pusat hingga tingkat daerah,” tandasnya.

  • Indonesia Wacanakan Tiru Australia untuk Batasi Medsos Sesuai Umur

    Indonesia Wacanakan Tiru Australia untuk Batasi Medsos Sesuai Umur

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa pemerintah memiliki wacana untuk membatasi bermain media sosial (medsos) sesuai umur.

    Sehingga nantinya seseorang yang masih di bawah umur tak bisa mengakses medsos. Aturan ini mirip seperti yang sudah diterapkan di Australia.

    Meutya membocorkan bahwa aturan pembatasan medsos dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak di era digital.

    “Pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu (mengenai batas usia mengakses medsos) sambil kemudian kajian perlindungan anaknya lebih kuatnya lagi, karena harus melibatkan DPR itu akan kita siapkan,” kata Meutya di hadapan wartawan seusai bertemu Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025). 

    Lebih lanjut Meutya menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung perlindungan anak di ranah digital.

    “Beliau (presiden) mendukung bagaimana perlindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita,” ujar Meutya.

    Sejalan dengan ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan mengkaji wacana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    DPR telah mendengar ide pembatasan medsos tersebut dan akan melakukan pembahasan yang lebih dalam.

    “Dan tentunya dari pihak pemerintah itu kemudian dari legislatif itu kita kaji dan kita bicarakan bersama,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dikutip dari Antara.

    Dia mengatakan hal yang bakal dikaji adalah dampak baik dan buruk, serta manfaatnya bila penggunaan media sosial dibatasi. Pasalnya, beberapa negara lain pun sudah membatasi penggunaan media sosial berdasarkan usia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai bahwa harus ada keberpihakan dari pemerintah untuk melindungi anak-anak bangsa dari dampak negatif penggunaan media sosial.

    Menurut dia, media sosial mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi anak-anak, khususnya yang di bawah umur.

    Dirinya menilai bahwa kemampuan anak-anak belum mumpuni untuk menyerap dan menyeleksi konten-konten di media sosial.

    “Jangan sampai anak-anak bangsa kita tumbuh dengan pemikiran atau konten yang mereka terima, yang tidak layak untuk seumur mereka dan berpotensi merusak jiwa dan pikiran mereka, dan bisa berdampak pada akhlak dan moral mereka,” katanya.

  • Jokowi Bakal Gabung Golkar jalur MKGR

    Jokowi Bakal Gabung Golkar jalur MKGR

    GELORA.CO – Isu Presiden ke-7 RI Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar kembali mencuat. Terbaru, dikabarkan Jokowi bakal masuk Golkar melalui jalur ormas pendiri Golkar.

    Golkar mempunyai tiga ormas pendiri yang dinamai sebagai Trikarya. Mereka adalah Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

    Sekjen Golkar Sarmuji hanya menjawab diplomatis terkait isu Jokowi bergabung dengan partainya.

    “Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Kalau sekarang belum,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

    Sementara Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, mengaku belum mendapat kabar terkait dengan masuknya Jokowi lewat jalur ormas pendiri.

    “[Jokowi masuk Golkar lewat MKGR] Belum,” kata Adies.

    Sedangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Laksono juga mengaku belum mendapat informasi terkait hal ini. “Aku belum tahu,” kata Dave.

  • Agung Laksono Ngaku Sudah Bertemu JK Sebelum Munas ke-22 PMI

    Agung Laksono Ngaku Sudah Bertemu JK Sebelum Munas ke-22 PMI

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengaku dirinya telah bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) sebelum dirinya turut maju mencalonkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

    Agung mengemukakan dia bertemu dengan JK sebelum Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI dilangsungkan, tetapi dia tak mengingat kapan tanggal pastinya. Adapun, kata dia, pertemuan ini dilakukan di kediaman JK.

    “Saya menemui dulu Pak JK, saya anggap [JK] senior saya. Saya bertemu beliau [JK] suatu hari saya lupa tanggalnya, di rumahnya. Pokoknya saya ajak satu orang yang dikenal oleh saya dan Pak JK [bukan orang PMI], namanya Pak Yasril, orang dari daerah Sulawesi Selatan,” katanya saat dihubungi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

    Dia melanjutkan Yasril ini adalah saksi yang mendengarkan dan menyaksikan pertemuan antara dirinya dengan JK. Lebih lanjut, Agung menjelaskan kepada JK pertemuan ini bertujuan untuk menginfokan bahwa dirinya akan maju menjadi bakal calon Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

    Ayah dari Anggota DPR RI Dave Laksono ini menyampaikan bahwa setelah dirinya memberitahu informasi itu ke JK, JK mempersilakan Agung untuk maju dan bahkan tidak ada larangan dari Wapres RI ke-10 dan 12 tersebut.

    “Tidak ada larangan dari beliau, tidak ada, silakan [maju], begitu intinya. Jadi saya juga tidak kurang ajar amat, main nyelonong, tidak. Saya lapor dulu bahwa saya akan maju gitu. Tapi selanjutnya majunya harus sesuai aturan, antara lain melengkapi 20% [suara] tersebut gitu,” tutur Agung.

    Lebih jauh, Agung mengatakan hingga kini belum ada komunikasi lagi dengan JK. Hanya itu saja komunikasi terakhir antara mereka berdua. Namun, dia menuturkan dirinya akan terbuka bilamana nantinya JK ingin berkomunikasi dengannya.

    “Nggak ada [komunikasi]. Kkalau saya sih oke, kalau beliau nelepon saya terima, saya orangnya tidak suka bekelai-bekelai, saya welcome, tapi aturannya harus dijaga dong,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 berujung konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Keputusan ini didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional, dengan Jusuf Kalla menjadi calon tunggal. 

    Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menegaskan bahwa seluruh peserta memberikan dukungan penuh kepada Jusuf Kalla. Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan. 

    Kubu ini menilai Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, serta ada upaya memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka juga mengkritik pembahasan AD/ART yang ditolak oleh pihak Jusuf Kalla. 

    Sebagai respons, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan, dengan Muhammad Muas sebagai Wakil Ketua Umum dan Ulla Nurchrawaty sebagai Sekretaris Jenderal. Mereka berencana mendaftarkan hasil Munas tandingan ke Kementerian Hukum. 

    Sementara itu, Jusuf Kalla mengecam tindakan kubu Agung sebagai ilegal dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Dia menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Namun, Agung Laksono menegaskan bahwa isu ini hanya masalah organisasi dan bertujuan untuk memperbaiki PMI.

  • Soal Jokowi Masuk Golkar, Anak Agung Laksono: Tunggu Nanti

    Soal Jokowi Masuk Golkar, Anak Agung Laksono: Tunggu Nanti

    ERA.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan partainya bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden Ke-7 Republik Indonesia Jokowi dalam acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    “Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran kita undang di acara HUT,” kata Sarmuji saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi Partai Golkar sekaligus anak politisi senior Golkar Agung Laksono, Dave Laksono, tak menutup kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja bergabung dengan Golkar pada momen acara tersebut.

    Dia meminta publik untuk menunggu hal-hal yang akan terjadi pada acara tersebut. “Tunggu nanti,” kata Dave yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

    Dia mengatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu merupakan partai yang terbuka dan berbeda dari partai lainnya. Siapa pun, kata dia, bisa bergabung dengan Golkar jika ingin bersama-sama berkarya membangun bangsa.

    Menurut dia, Jokowi merupakan sosok yang tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena merupakan panutan dan tokoh bangsa. Dia menilai bahwa Jokowi masih memiliki daya jual yang luar biasa dalam hal politik.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa wajar jika Jokowi masih berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pasalnya, Bahlil merupakan menteri dari Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden.

    “Kita selalu welcome Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari Partai Golkar, karena beliau sebagai mantan presiden, mantan kepala daerah, itu sudah memberikan sumbangsih besar kepada bangsa Indonesia, dan itu yang harus kita hormati dan hargai,” katanya.

  • Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengungkap strategi diplomasi ke negara-negara Pasifik untuk menjaga kepentingan nasional di Papua.

    Dalam sesi diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, salah satu strateginya yaitu mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam forum-forum multilateral di kawasan, misalnya ADMM Plus.

    “Kita merasa selama ini diplomasi kita di pertahanan, khususnya pertahanan tentang Papua, selama ini kita jalan sendiri. Negara-negara Pasifik yang tiba-tiba ramai di PBB dan lain-lain itu seolah-olah kita menghadapi mereka sendirian,” kata Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Mohamad Nafis dalam paparannya saat FGD.

    Oleh karena itu, Indonesia saat menjadi tuan rumah ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) dan ADMM Plus pada Januari 2024 berhasil mengupayakan adanya pernyataan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk menyepakati implementasi AOIP dari perspektif pertahanan.

    AOIP atau Tinjauan ASEAN terhadap Indo-Pasifik, menurut Nafis, membuka jalan untuk mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam kegiatan-kegiatan ADMM dan ADMM Plus, misalnya dalam pertemuan-pertemuan kelompok (working group), ataupun agenda-agenda latihan bersama di kawasan.

    “Dengan adanya AOIP, secara otomatis ADMM akan bekerja sama lebih erat dengan negara Pasifik, dan tentunya itu akan membantu kita bahwa negara-negara Pasifik dengan negara-negara ASEAN itu hubungannya baik,” kata pejabat Kementerian Pertahanan itu.

    Dia melanjutkan adanya hubungan baik ke depan itu diharapkan dapat membuat negara-negara di Pasifik lebih berpihak kepada ASEAN.

    “Jadi (saat) kita mau bicara eh kalian berhenti bicara Papua dong, itu kita juga lebih enak bicaranya,” kata dia.

    Terkait diplomasi ke negara-negara Pasifik, Kementerian Pertahanan pada tahun ini juga menggagas misi muhibah dan diplomasi ke empat negara di Pasifik Selatan. Misi itu kemudian dilaksanakan selama 40 hari lebih oleh Satgas Port Visit Pasifik, yang beranggotakan prajurit-prajurit TNI AL dari Komando Armada III, kemudian melibatkan pelajar dan mahasiswa dari Papua.

    Dalam misi itu, Satgas Port Visit Pasifik berlayar dengan kapal perang sekaligus kapal bantu rumah sakit KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dan sandar di Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini.

    FGD yang diselenggarakan Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI hari ini mengangkat tema “Good Neighbour Policy: Arah Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia di Era Pemerintahan Prabowo”. Kegiatan itu menampilkan sejumlah pembicara, di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta Dr. Peni Hanggarini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puja-puji Golkar untuk Jokowi: Tokoh Bangsa yang Miliki Daya Jual Luar Biasa

    Puja-puji Golkar untuk Jokowi: Tokoh Bangsa yang Miliki Daya Jual Luar Biasa

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Dave Laksono ikut berkomentar soal partainya yang membuka pintu lebar kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), jika memang ingin bergabung dengan partai berlogo pohon beringin itu.

    Menurut Dave, Jokowi merupakan tokoh bangsa yang telah membantu banyak orang. Dengan itu, dave memandang bahwa Jokowi memiliki daya tarik yang luar biasa.

    “Ya Pak Jokowi itu tokoh bangsa, beliau itu panutan banyak orang. Jadi pasti beliau memiliki daya jual yang luar biasa kepada siapapun, beliau tetap dibutuhkan oleh seluruh bangsa Indonesia,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    Dave melanjutkan partainya ini merupakan partai yang terbuka dengan siapa saja yang ingin bergabung guna berkarya dalam membangun bangsa.

    “Golkar itu partai terbuka, mungkin beda dengan yang lain. Saya enggak tahu, tapi yang jelas Golkar partai terbuka, siapa saja bisa bergabung, masuk bersama untuk berkarya membangun bangsa,” kata Politikus Golkar yang juga Wakil ketua Komisi I DPR RI.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sejauh ini komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia rutin dilakukan. 

    Kendati demikian, putra Agung Laksono itu tidak membeberkan apakah komunikasi itu menyangkut soal kans Jokowi bergabung dengan Golkar atau tidak. 

    “Sesuai katanya Pak Jokowi sudah ada komunikasi kan, ya itulah. Kalau komunikasi kan memang rutin, Pak Bahlil kan dulu menterinya Pak Jokowi, jadi komunikasi adalah hal yang wajar,” tuturnya.

    Jika memang Jokowi memutuskan bergabung dengan Golkar, Dave mengatakan kalau berbicara mengenai kaderisasi dari awal itu adalah hal yang terlalu jauh untuk dibahas.

    Namun yang jelas, tambahnya, partainya selalu terbuka kepada Jokowi untuk menjadi bagian dari partai berlogo pohon beringin tersebut.

    Lebih jauh, dia juga enggan membeberkan apakah nanti akan ada kejutan di perayaan ulang tahun Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Desember mendatang atau tidak.

    “Tunggu nanti,” pungkas Dave.

  • Golkar undang Prabowo hingga Jokowi dalam acara Puncak HUT Ke-60

    Golkar undang Prabowo hingga Jokowi dalam acara Puncak HUT Ke-60

    Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran kita undang di acara HUT

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar.

    Adapun Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar bakal berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    “Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran kita undang di acara HUT,” kata Sarmuji saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi Partai Golkar Dave Laksono tak menutup kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja bergabung dengan Golkar pada momen acara tersebut. Dia pun meminta publik untuk menunggu hal-hal yang akan terjadi pada acara tersebut.

    “Tunggu nanti,” kata Dave yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

    Dia mengatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu merupakan partai yang terbuka dan berbeda dari partai lainnya. Siapa pun, kata dia, bisa bergabung dengan Golkar jika ingin bersama-sama berkarya membangun bangsa.

    Menurut dia, Jokowi merupakan sosok yang tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena merupakan panutan dan tokoh bangsa. Dia menilai bahwa Jokowi masih memiliki daya jual yang luar biasa dalam hal politik.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa wajar jika Jokowi masih berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pasalnya, Bahlil merupakan menteri dari Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus dilematis bagi Golkar dalam Pilkada 2024. Pasalnya, partai berlambang beringin itu banyak kehilangan akarnya di daerah-daerah yang menjadi basis atau penopang suara dalam setiap Pemilu.

    Namun demikian, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Adies Kadir membantah bahwa KIM Plus menjadi beban bagi Golkar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Dia mengakui Golkar kehilangan daerah-daerah strategis seperti Banten dan Riau. Namun demikian, kekalahan itu telah dikompensasi oleh tambahan kemenangan di berbagai gelaran Pilkada.

    “Langkah kami sudah tepat, karena Golkar dapat menambah banyak Kemenangan baik di Pilgub, Pilbup dan Pilwakot,” ujar Adies kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, drama pencalonan kepala daerah di Golkar terjadi sejak proses pengusungan calon kepala daerah Agustus lalu. Golkar banyak ‘membuang’ kader-kader potensialnya demi mengusung calon gubernur atau calon kepala daerah dadi KIM Plus.

    Di Jawa Barat misalnya, kendati meraup banyak kursi pada pemilihan legislatif alias Pileg 2024 lalu, Golkar harus merelakan kursi Gubernur Jawa Barat kepada bekas politisinya, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra. Dia hampir dipastikan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat dengan suara yang mutlak.

    Selain di Jawa Barat, Golkar juga berpotensi kehilangan kursi Gubernur Banten. Calon dari partai Golkar Airin Rachmy Diani, kalah melawan politikus Gerindra Andra Soni. Airin hanya memperoleh suara di angka 40-an persen jauh tertinggal dari Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati Natakusumah.

    Golkar juga kehilangan momentum di Pilgub Jakarta. Calon dari partai Golkar Ridwan Kamil saat ini jauh tertinggal dengan perolehan suara calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

    Data KPU Jakarta setidaknya menunjukkan bahwa Pramono-Rano memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran dengan perolehan suara 5,07%. Sedangkan, Ridwan Kamil jauh tertinggal dengan perolehan suara di kisaran 39%.

    Adapun Ridwan Kamil sejatinya akan dicalonkan oleh Golkar di Pilkada Jawa Barat. Namun demikian, karena komitmen di koalisi, Golkar akhirnya menggeser Ridwan Kamil di Jakarta. Semula Ridwan Kamil alias Kang Emil yang berpasangan dengan politkus PKS Suswono berada di atas angin. Survei masih menempatkan Emil di atas 50%. 

    Selain itu, sebelum putusan MK tentang RUU Pilkada, ada potensi Emil melawan kotak kosong. Sayangnya skenario itu pecah ketika MK melonggarkan syarat threshold alias ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Hasilnya, PDIP yang semula tidak bisa mencalonkan sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. 

    Nasib Golkar juga kian tidak menentu di Pilkada Riau dan Kalimantan Barat. Riau telah lama dikenal sebagai basis suara Partai Golkar. Sejak reformasi bergulir, nyaris tidak ada satupun partai politik yang berhasil menguasai kursi Gubernur Riau selain Golkar. 

    Namun demikian, pada Pilkada 2024, calon yang diusung Golkar Syamsuar yang notabene petahana berpotensi kalah melawan pasangan yang diusung oleh PKB, PDIP dan Nasdem yakni Abdul Wahid – Haryanto. “Kami akan mengevaluasi kekalahan di hampir seluruh wilayah di Riau,” imbuh Kadier.

    Sementara itu di Kalimantan Barat alias Kalbar, drama politik bahkan terjadi sebelum proses kontestasi berlangsung. Semula, Golkar telah mengusung salah satu kadernya Ria Norsan sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. 

    Namun ketika terjadi perubahan konstelasi politik di pusat ditandai dengan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar kemudian memecat kadernya sendiri Ria Norsan. Mereka memilih mengusung kader partai lain, Sutarmidji bersama KIM Plus.

    Ironisnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, calon yang diusung oleh KIM Plus yakni Sutarmidji gagal terpilih. Pilkada Kalbar 2024 dimenangkan oleh kader yang dipecat Golkar, Ria Norsan dann Krisantus Kurniawan. Keduanya diusung PDIP.

    Kendati demikian, Golkar masih memiliki harapan di Sumatra Utara meskipun kursinya bukan gubernur melainkan wakil gubernur. Padahal di Sumut status Golkar adalah partai pemenang pemilihan umum alias Pemilu. Kursi gubernur berada di tangan Gerindra.

    Golkar juga hanya sebatas menjadi partai pengusung tanpa mewakilkan calon di Pilkada Jawa Tengah alias Pilkada Jateng. Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, hasil Pilkada 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah partai ke depan.

    “Tentu akan ada evaluasi secara menyeluruh akan hasil Pilkada. Agar dapat mulai membuat strategi jangka panjang menuju Pemilu 2029.”

    Golkar Kehilangan Momentum 

    Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa Golkar telah kehilangan momentum dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Golkar telah kehilangan banyak basisnya mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Lampung.

    Menurut Adi, banyak faktor kenapa golkar kehilangan basis, salah satunya faktor figur. Golkar dalam Pilkada 2024 kelihatan tidak punya daya tawar politik seperti di Jawa Barat dan Banten. “Banten jagoan Golkar tak diusung KIM plus,” ujarnya.

    Faktor daya tawar itu pula juga yang membuat Golkar merelakan tidak mengusung calon atau kadernya dalam Pilkada 2024 seperti di Jawa Barat atau di Lampung. “Apapun judulnya, Golkar mesti berkompromi dengan keinginan KIM yang dalam bangak hal membuat golkar rugi secara politik.”

    Di sisi lain, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menuturkan bahwa kekalahan di Banten dan Riau yang selama ini jadi basis tradisional Golkar cukup mengejutkan. Hal ini terjadi dikarenakan pergeseran preferensi pemilih yang cenderung ke calon alternatif daripada petahana.

    Pergeseran itu, kata dia, salah satunya tampak dari animo publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana selama ini sehingga hal itu mendorong pemilih untuk mewujudkan kebaruan baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan.

    Meski demikian, Wasisto menganggap bahwa apa yang diperoleh Golkar pada Pilkada 2024 sudah maksimal. “Saya pikir Golkar tentu sudah maksimal, di banyak daerah lain, partai ini memenangkan kursi gubenur dan bupati dan wali kota.”