Xcloud.id

Tag: Dave Laksono

  • Baru Dikirim, Langsung Dibalas! Surat Aceh ke PBB Picu Kehebohan Nasional

    Baru Dikirim, Langsung Dibalas! Surat Aceh ke PBB Picu Kehebohan Nasional

    GELORA.CO –  Dalam kurang dari 24 jam, surat permintaan bantuan dari Pemerintah Aceh kepada dua badan PBB UNDP dan UNICEF langsung mendapat respons resmi.

    Kejadian ini sontak memicu kehebohan nasional setelah publik mengetahui bahwa lembaga internasional tersebut mengonfirmasi sudah menerima dan menindaklanjuti surat tersebut.

    Sementara di sisi lain pimpinan daerah justru mengaku belum mengetahui detail isinya.

    Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

    Surat yang dikirim Pemprov Aceh itu berisi permohonan dukungan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025.

    Bencana hidrometeorologi tersebut menimbulkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, hingga ribuan warga harus mengungsi.

    Situasi ini membuat Pemprov Aceh mengambil langkah cepat dengan menghubungi lembaga internasional.

    Yang punya rekam jejak kuat dalam penanggulangan dan pemulihan pascabencana di Indonesia, terutama pada masa rehabilitasi tsunami 2004.

    UNDP mengonfirmasi surat tersebut diterima pada 14 Desember 2025 dan langsung masuk mekanisme peninjauan internal.

    Dalam pernyataan resmi, UNDP menyebutkan mereka sedang menilai dukungan apa yang paling tepat untuk diberikan kepada masyarakat terdampak serta tim penanggulangan bencana di Aceh.

    “Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana”

    “serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” 

    Kata Kepala Perwakilan UNDP, Sara Ferrer Olivella dikutip pojoksatu.id dari liputan6. 

    Respons cepat ini membuat isu tersebut meluas di media sosial.

    karena dianggap sebagai salah satu reaksi tercepat lembaga internasional terhadap permintaan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

    Tak hanya UNDP, UNICEF juga menyampaikan respons serupa.

    Mereka membenarkan menerima surat tersebut dan kini sedang menelaah permintaan dukungan di sektor perlindungan anak serta layanan dasar bagi keluarga korban banjir dan longsor.

    UNICEF menegaskan bahwa koordinasi dengan otoritas nasional akan diperkuat untuk menentukan area prioritas yang membutuhkan intervensi.

    Namun, kehebohan publik semakin membesar ketika Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

    Menyatakan bahwa ia belum mengetahui secara lengkap isi surat permintaan bantuan tersebut.

    Pernyataan itu memunculkan spekulasi soal koordinasi internal pemerintahan Aceh.

    Di berbagai kanal diskusi publik, muncul pertanyaan mengenai prosedur administratif.

    Dan apakah surat itu dikirim dengan arahan langsung dari pimpinan daerah atau melalui mekanisme lain.

    Di sisi lain, pemerintah pusat ikut memberikan tanggapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan baru mengetahui adanya surat tersebut ketika diberitahu wartawan.

    Ia menyebut masih mempelajari detail permohonan bantuan tersebut dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Aceh.

    Respons ini semakin memicu diskusi soal tata kelola pemerintahan.

    Terutama mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam berkomunikasi dengan lembaga internasional.

    Komisi I DPR RI juga memberikan perhatian. Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono.

    Menegaskan bahwa langkah meminta bantuan internasional harus dibarengi koordinasi yang ketat dengan pemerintah pusat untuk menghindari kesalahpahaman diplomatik.

    Menurutnya, penanganan bencana merupakan tugas nasional yang membutuhkan sinergi semua pihak.

    Terutama ketika menyangkut kerja sama lintas negara atau organisasi internasional.

    Di tengah polemik administratif, fakta bahwa UNDP dan UNICEF merespons surat Aceh dalam waktu sangat cepat membuat isu ini terus menjadi bahan perbincangan publik.

    Banyak masyarakat menganggap respons tersebut menunjukkan tingginya perhatian dunia terhadap bencana di Aceh.

    Namun, tidak sedikit pula yang menilai kehebohan ini muncul karena ketidaksinkronan pernyataan pejabat publik, yang justru memunculkan dinamika politik baru.

    Meski demikian, di lapangan, masyarakat Aceh berharap agar seluruh polemik administratif tidak menghambat proses bantuan dan pemulihan.

    Dengan meningkatnya curah hujan dan ancaman bencana susulan, dukungan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, menjadi kebutuhan mendesak.

    Isu ini diprediksi masih akan berkembang dalam beberapa hari ke depan.

    Terutama setelah pemerintah pusat menyelesaikan kajian administrasi dan menetapkan sikap resmi terhadap permohonan bantuan tersebut.

    Sementara itu, publik masih menunggu kepastian bentuk dukungan yang akan diberikan UNDP dan UNICEF untuk membantu Aceh pulih dari bencana.***

  • 5 Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian Nasional

    5 Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian Nasional

    Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR RI bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi korban banjir bandang di Aceh yang diduga masih tertimbun lumpur.
    “Komisi I
    DPR RI
    akan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/12/2025).
    Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kedatangan tim dari China berlangsung dalam kerangka kerja sama resmi.
    Selain itu, koordinasi juga diperlukan untuk mengawasi agar setiap
    bantuan internasional
    mematuhi aturan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
    Komisi I DPR RI menilai perlu mencermati setiap kerja sama internasional, terutama jika melibatkan kehadiran pihak asing di wilayah Indonesia.
    “Kami menegaskan bahwa prinsip yang selalu kami junjung adalah memastikan setiap bantuan dari luar negeri berjalan melalui mekanisme resmi pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun instansi terkait,” ujar dia.
    Kendati demikian, Komisi I DPR RI memahami kebutuhan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam kondisi darurat.
    “Namun, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat tetap krusial. Setiap kehadiran tim asing di daerah bencana harus transparan, terkoordinasi, dan sesuai protokol nasional agar bantuan efektif sekaligus menjaga kedaulatan serta martabat bangsa,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya,
    Gubernur Aceh
    ,
    Muzakir Manaf
    (Mualem), telah mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi mayat korban banjir bandang di Aceh yang diduga hingga saat ini masih tertimbun lumpur.
    Mualem menyebutkan, mereka berjumlah lima orang yang akan membantu pencarian korban tertimbun lumpur menggunakan perangkat khusus.
    “Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/12/2025).
    Menurut Mualem, khususnya di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih ada mayat yang belum ditemukan.
    “Lumpur itu sampai pinggang, jadi mereka ada alat untuk membantu kita,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai industri asuransi menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik dan kerentanan tata kelola data.

    “Pertama, tata kelolanya itu sendiri. Jadi, diperlukan harmonisasi akan standar keamanan dan transparansi antarpelaku industri agar tercipta ekosistem data yang konsisten dan akuntabel sebagai dasar kepercayaan publik. Pengelolaan itu harus dibarengi juga dengan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur yang mapan,” ucapnya dalam acara iLearn Conference & Seminar 2025 yang diadakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re di Jakarta, Selasa.

    Saat ini, jumlah data protection officer (DPO) dan ahli tata kelola data masih terbatas, sementara sebagian besar pelaku industri masih menggunakan sistem lama yang masih rawan bocor karena tak disesuaikan dengan teknologi terkini.

    Kesenjangan tersebut dinilai memperlambat penerapan prinsip security by design (keamanan menjadi bagian inti proses desain dan pengembangan sistem) dan privacy compliance (kepatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi) di dalam bisnis asuransi Tanah Air.

    Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024, ketergantungan tinggi terhadap sistem digital meningkatkan attack surface (seluruh titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi penyerang untuk merusak atau mengakses sistem, data, atau jaringan).

    Ancaman siber lainnya adalah kasus pelanggaran data/data breach (insiden keamanan yang melakukan akses ke data personal secara tidak sah oleh pihak lain), khususnya di sektor keuangan. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi antara tata kelola data dan ketahanan siber nasional.

    Indonesia sendiri memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data maupun penggunaan digitalisasi, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

    Walaupun sudah ada UU-nya, insiden ancaman siber disebut masih berjalan terus, perangkat hukum masih kurang, sumber daya manusia di bidang terkait masih perlu ditingkatkan, hingga masalah dalam hal infrastruktur hingga pengaplikasiannya.

    “Ini semua bukan hanya PR (pekerjaan rumah). Ini perlu menjadi sebuah tanggung jawab yang applicable (berlaku) kepada semua pihak,” ujar Dave.

    Per tahun 2025 hingga bulan Oktober, kejahatan siber global diperkirakan memberikan kerugian hingga 10,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS), naik 1 triliun dolar AS dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

    Serangan siber dianggap semakin kompleks seiring pemanfaatan artificial intelligence (AI), machine learning, dan komputasi kuantum. Pada tahun 2024, insiden ransomware meningkat 81 persen dibandingkan tahun lalu, begitu pula phishing yang naik 58 persen, lalu deepfake meningkat 550 persen sejak 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 juta kasus pada tahun ini.

    Walaupun AI sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai kebutuhan presentasi hingga komersial, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian karena dipakai untuk menjadi kriminal.

    Sebagaimana perubahan zaman dan kemajuan teknologi, bila tak dibarengi dengan peraturan dan pendidikan, maka kemajuan peradaban justru tak memberikan manfaat terhadap masyarakat. Karena itu, dia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat penting untuk memahami secara detail sehingga bisa menggunakan semua teknolog yang telah diciptakan untuk kepentingan bersama.

    Lebih lanjut, Dave mengungkapkan sejumlah strategi untuk penguatan tata kelola dan kepercayaan publik di industri asuransi.

    Pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antar-regulator, industri, lembaga keamanan siber, serta akademisi untuk menjadi kunci membangun ekosistem data yang aman dan terpadu.

    Kedua yaitu penguatan SDM dan etika digital melalui pelatihan literasi keamanan, serta membangun infrastruktur teknologi nasional yang berdaulat, termasuk encryption system (sistem enkripsi) dan cloud (komputasi awan) dibuat oleh pihak domestik, agar tak selalu harus bergantung komputasi awan dari Huawei, Amazon, maupun Google.

    Strategi selanjutnya ialah peningkatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sejalan sesuai undang-undang. Terakhir yakni kebutuhan adanya perubahan paradigma bahwa data merupakan aset strategis nasional, sumber inovasi, dan menjadi elemen penting untuk mendukung kemajuan ekonomi.

    “Tata kelola data yang kuat menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan industri asuransi. Data pribadi tidak hanya menjaga hak individu, tetapi memperkuat reputasi lembaga dan martabat bangsa di ruang digital, serta industri asuransi harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika data,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I: Pemerintah perlu bersikap jika gim online picu kasus SMAN 72

    Komisi I: Pemerintah perlu bersikap jika gim online picu kasus SMAN 72

    “Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan keputusan itu final,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika suatu gim online atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjadi pemicu adanya kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang bisa menindak operator gim jika jelas-jelas terbukti melanggar atau membahayakan dan menyebabkan kekacauan.

    “Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gim online ya, kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya untuk melindungi anak-anak,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI menyatakan prihatin atas ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta hingga menimbulkan puluhan korban. Dia pun masih menunggu hasil pemeriksaan oleh kepolisian untuk bisa mengambil kesimpulan.

    “Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan keputusan itu final,” katanya.

    Menurut dia, kasus-kasus teror terhadap lingkungan sekolah bukan terjadi pertama kali. Sebelumnya, kata dia, kasus-kasus serupa sudah pernah terjadi di Amerika Serikat dengan kasus penembakan, yang disebabkan oleh persenjataan yang dijual bebas dan juga penggunaan gim online.

    Dia mengatakan bahwa kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas. Jangan sampai, kata dia, kemajuan teknologi itu justru merusak generasi muda.

    “Media sosial sama juga ya, perkembangan digitalisasi ini, juga salah satu produknya adalah sosial media,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan adanya pembatasan terhadap permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat (7/11).

    “Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari gim online,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

    Prasetyo menyebut Presiden Prabowo tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi terhadap pengaruh negatif dari sejumlah permainan daring yang dinilai berpotensi berdampak buruk terhadap generasi muda.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) menghadiri peresmian Lapangan Padel dan Pickleball di halaman Grha Golkar di lingkungan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi,
    Setnov
    terlihat menyambut kedatangan Ketua Umum DPP
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    , yang tiba di lapangan Yellow Racquet Club pada pukul 19.44 WIB.
    Selain Setnov, terlihat beberapa elite partai
    Golkar
    yang turut hadir dalam peresmian ini.
    Mereka adalah Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Wihaji dan Bendahara Umum Partai Golkar, Sari Yuliati.
    Beberapa politisi Partai Golkar seperti Putri Komarduin, Dito Ariotedjo, Dave Laksono hingga Galih Kartasasmita yang juga Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) juga terlihat di acara ini.
    Sebagai informasi,
    Setya Novanto
    atau biasa disapa Setnov sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung usai mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) pada 16 Agustus 2025.
    Setya Novanto dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin dengan Program Bersyarat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.
    Mantan Ketua DPR itu dapat bebas lebih cepat setelah hukuman penjaranya disunat dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun dan enam bulan penjara.
    Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Setya Novanto ihwal vonis hukumannya dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
    Merespons kebebasan tersebut, Golkar membuka peluang bagi Setnov menjabat kembali di partai.
    “Nah soal jadi pengurus atau tidak pengurus, tidak ada larangan. Selama dia bersedia dan kemudian pimpinan partai memerlukannya,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Istana, Jakarta pada 27 Agustus 2025.
    Meski begitu, menurut dia, Setya Novanto sudah pernah menjadi pemimpin Partai Golkar.
    Oleh karenanya, anggota Komisi II DPR RI ini menilai, Setnov harus di posisi dewan jika kembali masuk kepengurusan Partai Golkar.
    “Jadi mungkin secara kultural, kalaupun memang Pak Novanto masih bersedia, mungkin enggak di eksekutifnya lah. Karena dia senior, kan enggak mungkin di bawahnya Pak Bahlil jadi pengurus. Dia mungkin di dewan-dewan. Tapi, kalau yang bersangkutan bersedia,” kata Doli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan PT Pindad perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi pabrik untuk memproduksi massal mobil Pindad Maung yang diperintahkan untuk digunakan para menteri.

    Menurut Dave, peningkatan kapasitas produksi harus diiringi dengan kualitas agar produk Maung bertahan lama dan memiliki dampak yang masif.

    “Maung produk karya anak bangsa yang berhasil bekerja sama dengan pabrik luar ini perlu kita kawal agar program ini bisa berhasil dan bisa dimanfaatkan elemen bangsa,” kata Dave di Jakarta, Rabu.

    Legislator yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan itu mengatakan bahwa saat ini tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Pindad Maung sudah mencapai 70 persen.

    Apabila terjadi peningkatan kapasitas produksi, menurut Dave, TKDN Maung bisa mencapai 100 persen jika berkolaborasi dengan lembaga riset lain.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan bahwa kebijakan pengadaan mobil nasional memang perlu keberpihakan atau kekhususan karena bagaimanapun tidak ada mobil nasional yang diawali langsung dengan kesempurnaan.

    “Dulu di Malaysia juga pasti harus disubsidi oleh negara, negara harus berpihak, negara harus menggunakan kebanggaan dalam negerinya,” kata Sarmuji.

    Paling tidak, kata Sarmuji, orang-orang yang saat ini menjadi aparat negara diimbau untuk membeli mobil nasional dengan kualitas yang memadai.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa target tiga tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk mobil nasional itu memungkinkan sebab mobil nasional wujudnya sudah ada dan tinggal disempurnakan jika masih terdapat kekurangan.

    “Kalau ada yang belum efisien tinggal diefisienkan, kalau ada yang perlu diperhalus tinggal diperhalus. Saya yakin tiga tahun bisa, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah memang, perlu keseriusan dan kesungguhan,” kata legislator yang membidangi urusan BUMN itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian Nasional

    5 Legislator Minta Penjelasan Batalnya Hukuman Seumur Hidup Eks TNI Kasus Bos Rental Nasional

    Legislator Minta Penjelasan Batalnya Hukuman Seumur Hidup Eks TNI Kasus Bos Rental
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta penjelasan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman seumur hidup bagi dua terdakwa kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang-Merak yang merupakan mantan anggota TNI.
    “Dalam konteks ini, penting bagi institusi peradilan untuk menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan hukum yang digunakan, agar publik memperoleh kejelasan dan tidak muncul persepsi yang keliru terhadap komitmen negara dalam menegakkan keadilan,” kata Dave dalam keterangan tertulis kepada
    Kompas.com
    , Rabu (22/10/2025).
    Tiga anggota TNI AL itu semula dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) mengubah hukuman menjadi pidana 15 tahun penjara.
    Dave Laksono menyatakan komisinya yang bermitra dengan TNI mendorong proses hukum personel militer dijalankan dengan transparan.
    “Komisi I DPR RI senantiasa mendorong agar setiap proses hukum, termasuk yang melibatkan anggota TNI, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. TNI adalah institusi strategis yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara, dan karena itu harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
    Dave menghormati putusan kasasi terhadap dua anggota TNI itu sebagai putusan yang muncul dari proses hukum mendalam.
    “Namun demikian, saya memahami bahwa perubahan vonis dari pidana seumur hidup menjadi 15 tahun penjara menimbulkan respons dan pertanyaan di tengah masyarakat,” kata politikus Partai Golkar ini.
    Dua anggota TNI AL di kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak semula dihukum penjara seumur hidup, namun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap hukuman seumur hidup telah dikurangi menjadi 15 tahun.
    Perubahan itu terungkap lewat keterangan Wakil Ketua LPSK Sri Nurherawati, Senin (20/10/2025).
    “Dalam amar putusannya Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, majelis hakim memperbaiki pidana dari seumur hidup menjadi 15 tahun penjara serta mewajibkan dua terdakwa utama membayar restitusi kepada keluarga korban dan korban luka,” ujar Sri.
     
    Dua prajurit TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.
    Dalam putusan itu, Bambang Apri Atmojo diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman sebesar Rp 209,6 juta dan kepada korban luka Ramli sebesar Rp 146,3 juta.
    Ia juga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diberhentikan dari dinas militer.
    Sementara Sersan Satu Akbar Adli harus membayar restitusi Rp 147,1 juta kepada keluarga Ilyas dan Rp 73,1 juta kepada Ramli.
    Hukuman penjaranya pun dipangkas menjadi 15 tahun, dari semula seumur hidup.
    Adapun terdakwa ketiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan, yang terbukti melakukan penadahan, mendapat keringanan dari empat tahun menjadi tiga tahun penjara. Ia juga diberhentikan dari dinas militer.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai reformasi di tubuh TNI sudah berjalan dengan baik dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan posisi dan peran TNI sejauh ini sudah dilaksanakan dengan tepat, sesuai dengan amanat dalam undang-undang.

    “Kami yakin akan ada masa depan yang lebih cerah dan lebih indah untuk Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia menilai peremajaan, pembaruan, dan modernisasi, baik sistem pendidikan ataupun terhadap alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga sudah dijalankan dengan baik.

    Di samping soal pertahanan, dia juga menilai kinerja Kementerian Luar Negeri atau hubungan diplomasi pemerintah sudah sangat baik. Namun, dia menilai pemerintah masih perlu melakukan beberapa hal untuk terus meningkatkan posisi Indonesia, di sejumlah forum dunia.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono sudah proaktif menyuarakan peran-peran Indonesia dalam dinamika global.

    “Kita sangat proaktif untuk menyuarakan peran-peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan berbagai macam kemelut di dunia,” kata dia.

    Pada Senin, 20 Oktober ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap satu tahun memimpin pemerintahan. Dalam setahun terakhir, TNI pun mengalami banyak perubahan, mulai dari seragam, fungsi, struktur organisasi hingga undang-undang yang mengaturnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran Nasional 15 Oktober 2025

    Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran Nasional 15 Oktober 2025

    Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah pesatnya transformasi digital, ancaman keamanan siber nasional menjadi kian nyata.
    Indonesia masih rentan terhadap serangan siber, terlihat dari terjadinya kasus peretasan dan kebocoran data di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Di awal Oktober ini, sebanyak 341.000 data personel polisi yang tersebar berisi informasi nama lengkap, pangkat, satuan tugas, nomor telepon, dan alamat surel.
    Selain itu, ada 133,4 juta serangan siber terjadi di Tanah Air dalam kurun waktu enam bulan, yakni Januari-Juni 2025.
    Temuan tersebut adalah hasil riset berjudul “Indonesia Waspada: Ancaman Digital di Indonesia Semester 1 Tahun 2025” yang dirilis platform intelijen ancaman siber nasional milik Prosperita Group, AwanPintar.id.
    Dalam riset ini, disebutkan bahwa 68,37 persen jenis serangan adalah “Generic Protocol Command Decode”, yang merupakan serangan awal peretas (
    hacker
    ) untuk menguji ketahanan suatu sistem.
    “Serangan terbanyak masih berasal dari kategori
    Generic Protocol Command Decode
    , yang biasanya menjadi indikasi awal upaya peretas untuk menguji kerentanan sistem,” jelas Founder AwanPintar.id, Yudhi Kukuh dalam acara Virtual Media Briefing yang digelar Awanpintar.id, 26 Agustus 2025 lalu.
    Pemerintah Indonesia telah menyadari soal adanya tantangan terkait keamanan siber tersebut serta memiliki sejumlah kebijakan hingga kerja sama untuk mengatasinya.
    Salah satu langkah konkret yang diambil ialah pemblokiran terhadap konten terkait judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Dari catatan
    Kompas.com
    , sejak Presiden RI Prabowo Subianto menjabat atau 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025 tercatat sudah ada 1,3 juta konten judi
    online
    yang diblokir.
    “Sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian
    online
    ,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025) lalu.
    Saat itu, Meutya mengatakan, rincian pemblokiran mencakup 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial.
    Selain pemblokiran konten ilegal, Kementerian Komdigi juga telah menerbitkan Pedoman Etika AI yang terkait pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab di Indonesia.
    Pada 27 Februari 2025, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi terkait keamanan siber.
    “Soal regulasi keamanan siber, saat ini sedang berlangsung diskusi yang bertujuan untuk membuat regulasi yang melindungi infrastruktur penting masyarakat tanpa menghambat inovasi digital,” ungkapnya, dikutip dari situs resmi Komdigi.
    Menurut Nezar, Komdigi juga menyiapkan program keamanan informasi, seperti standar sistem publik dan audit aplikasi.
    Progam ini akan menjadi inisiatif dalam penerapan standar keamanan untuk sistem elektronik publik, audit keamanan aplikasi, dan memfasilitasi sertifikasi keamanan untuk kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.
    “Terakhir soal kerja sama internasional. Kementerian Komdigi secara aktif berpartisipasi dalam Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN, bermitra dengan negara-negara lain dan pertukaran intelijen ancaman internasional untuk membangun ketahanan siber nasional,” imbuhnya.
    Dalam aspek penegakan hukum, pihak Kepolisian terus melakukan penindakan terhadap pelaku kasus kejahatan siber seperti judi hingga penipuan online.
    Baru-baru ini, polisi menangkap seorang inisial WFT (22) atau orang di balik “Bjorka”, peretas yang kerap disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kebocoran data di Indonesia.
    Penangkapan pemilik akun X @bjorkanesiaa versi 2020 itu dilakukan pada Selasa (23/9/2025) di Minahasa, Sulawesi Utara.
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai kesadaran akan ancaman digital yang kompleks dan lintas sektor sudah semakin meningkat di satu tahun terakhir.
    “Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, perhatian terhadap keamanan siber semakin meningkat,” kata Dave kepada
    Kompas.com
    .
    Meski sejumlah lembaga telah melakukan penguatan, lanjut Dave, koordinasi nasional masih perlu ditingkatkan.
    Hal ini dinilai perlu agar respons terhadap serangan siber lebih cepat dan terpadu.
    Politikus Partai Golkar ini pun memberikan sejumlah usulan, termasuk dibuatnya peta jalan keamanan siber nasional.
    “Saya mendorong pemerintah untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan anggaran dan SDM, serta menyusun peta jalan keamanan siber nasional yang komprehensif,” ucap Dave.
    Dave juga mendorong ada evaluasi dan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan khususnya di sektor keamanan siber.
    “Komisi I DPR RI terus mendorong agar isu ini masuk dalam kebijakan strategis nasional dan terbuka untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan,” tuturnya.
    Dari sisi regulasi, Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi di antaranya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Beleid ini diketahui mengatur soal perlindungan data pribadi di Indonesia.
    Terbaru, pemerintah juga sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, draf RUU tersebut sedang disusun bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    “Sementara disusun drafnya, jadi di Kementerian Hukum sekarang ada panitia antar kementerian, kemudian dari BSSN, kemudian juga dari Komdigi,” kata Supratman di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Supratman menyatakan, akan secepatnya menyerahkan draf RUU KKS ke DPR RI untuk dibahas.
    Dihubungi terpisah, pakar keamanan siber, Pratama Persadha berpandangan kehadiran aturan keamanan dan ketahanan siber sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
    Menurutnya, perlu ada payung hukum yang komprehensif agar koordinasi antar lembaga tidak tumpang tindih, khususnya saat menangani insiden siber.
    “RUU KKS seharusnya mengatur dengan jelas peran dan kewenangan antar lembaga, mekanisme pertukaran data lintas instansi, standar keamanan siber bagi infrastruktur vital nasional (kritis nasional), serta tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pengguna,” papar Pratama saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
    Dia juga menekankan dalam RUU KKS perlu memuat aspek terkait mekanisme manajemen krisis siber nasional, protokol kolaborasi internasional, dan perlindungan terhadap sumber daya manusia siber (
    cyber workforce protection
    ) yang kerap menjadi target serangan.
    Dalam konteks keamanan siber, pemerintahan era Presiden Prabowo selama satu tahun ini sudah progresif.
    Arah kebijakan pemerintah era Prabowo, kata Pratama, sudah menunjukkan intensi kuat untuk mengoptimalkan pertahanan ruang siber, meskipun implementasinya masih mengalami tantangan struktural dan koordinatif.
    “Sejauh ini, capaian pemerintah dapat dikatakan progresif dalam aspek penindakan dan penegakan hukum, namun masih perlu penajaman dalam strategi preventif, tata kelola data, serta pembangunan infrastruktur keamanan siber yang lebih berdaulat,” ujar Pratama.
    Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini menilai langkah pemerintah dalam penangkap pelaku dan memblokir jutaan situs ilegal belum cukup memberikan efek jera.
    Namun, ia mengatakan langkah tersebut wujud komitmen negara dalam menjaga moralitas dan keamanan digital masyarakat.
    Misalkan pada kasus judi online, ia menyarankan strategi keamanan siber jangan berhenti pada tindakan “takedown” atau “blocking” pada situs semata, tetapi harus mengarah ke server permainan judi online tersebut.
    Pratama mengatakan, strategi keamanan siber harus diperluas ke ranah deteksi dini, intelijen siber, dan penguatan keamanan infrastruktur digital nasional.
    “Pemerintah perlu menekankan pendekatan intelijen yang berbasis data besar (big data intelligence) guna memetakan pola kejahatan siber, jaringan pendanaan ilegal, serta hubungan antara situs, aplikasi, dan individu yang beroperasi di bawah sistem lintas negara,” paparnya.
    Aspek lain yang disorot adalah peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi nasional.
    Ia berpandangan BSSN perlu bertransformasi karena kewenangan dan kapasitas operasionalnya masih belum sebanding dengan kompleksitas ancaman digital di Indonesia.
    “BSSN perlu ditransformasikan menjadi lembaga dengan otoritas lebih besar dalam menetapkan standar keamanan nasional, melakukan audit siber pada sektor-sektor strategis, serta memimpin koordinasi penanganan insiden siber lintas lembaga,” kata Pratama.
    Pemerintah diminta menempatkan BSSN sejajar dengan lembaga strategis negara lainnya dalam hal kebijakan, bukan sekadar lembaga teknis.
    BSSN juga perlu diperkuat dengan pengembangan laboratorium forensik digital nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait siber, dan pembangunan Pusat Operasi Keamanan Nasional (National Cyber Operations Center) yang terhubung langsung dengan infrastruktur digital kritis.
    Selain BSSN, Pratama mendorong pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai lembaga independen yang mengawasi, menegakkan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi data pribadi.
    Diharapkan Lembaga PDP bukan hanya menjadi pengawas tetapi juga regulator yang memiliki kewenangan untuk memberikan panduan teknis, melakukan investigasi, serta menjatuhkan sanksi administratif dan finansial.
    “Lembaga PDP juga harus bekerja beriringan dengan BSSN dalam membangun ekosistem keamanan informasi nasional, misalnya melalui sertifikasi keamanan sistem elektronik dan audit kepatuhan data lintas sektor,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Diminta Kawal Perjanjian Damai, Pastikan Hak Palestina Terpenuhi Nasional 14 Oktober 2025

    Pemerintah Diminta Kawal Perjanjian Damai, Pastikan Hak Palestina Terpenuhi Nasional 14 Oktober 2025

    Pemerintah Diminta Kawal Perjanjian Damai, Pastikan Hak Palestina Terpenuhi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah terus aktif berdiplomasi dan mengawal perjanjian damai di Timur Tengah guna memastikan hak-hak Palestina terpenuhi.
    Pernyataan ini disampaikan Dave saat dimintai tanggapan terkait kekhawatiran hak-hak Palestina tidak terpenuhi, mengingat selama dua tahun terakhir Israel kerap melanggar perjanjian gencatan senjata.
    “Tanpa pengawalan yang konsisten dan transparan, upaya perdamaian berisiko tercederai oleh provokasi maupun agenda politik sepihak yang dapat memicu eskalasi ulang,” kata Dave saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (14/10/2025).
    Menurut Dave, pengawasan masyarakat internasional dan komitmen bersama semua pihak sangat penting untuk menjaga proses gencatan senjata tetap terjaga dengan baik.
    Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk terus memastikan perdamaian antara Palestina dan Israel berkelanjutan, inklusif, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
    Pemerintah harus berperan aktif melalui jalur diplomasi maupun forum multilateral.
    Dave juga mengingatkan pentingnya tindakan nyata di lapangan meski ada pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait berakhirnya perang di Gaza dan harapan stabilitas kawasan.
    “Harapan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, penghentian total aksi militer, pembebasan sandera, serta dimulainya proses rekonstruksi dan pemulihan kemanusiaan secara menyeluruh,” ujar Dave.
    Politikus Partai Golkar ini memastikan, Komisi I DPR RI sebagai mitra dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan siap memberikan dukungan politik dan diplomatik kepada pemerintah.
    Komisi I DPR mendukung kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Mesir sebagai wujud komitmen Indonesia dalam diplomasi kawasan dan panggung dunia.
    “Kehadiran Presiden membawa harapan besar, tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai figur strategis yang memiliki kredibilitas dan kapasitas komunikasi lintas negara,” tutur Dave.
    Sebelumnya, para pemimpin negara di dunia berkumpul di Mesir untuk menandatangani perjanjian damai di Gaza.
    Pertemuan itu dipimpin Presiden AS Donald Trump dan sejumlah negara yang menjadi mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turkiye.
    Sementara perjanjian disepakati, Israel dan Hamas sama-sama melepaskan sandera.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.