Jakarta, CNBC Indonesia –Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan masyarakat sudah tidak perlu khawatir untuk melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil listrik pada momen Natal dan Tahun baru 2025.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (17/12/2024).
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengemukakan tiga paket kebijakan ekonomi untuk mendukung sektor ketenagakerjaan.
Pertama, kata Menaker, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Menaker menyampaikan bahwa pekerja di sektor padat karya (seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur) dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
Kedua, lanjutnya dukungan bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan stimulus berupa manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama enam bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Senin (17/12/2024).
Melalui program JKP, lanjutnya mereka juga akan menerima manfaat pelatihan dengan dana sebesar Rp2.400.000.
Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan akses informasi pekerjaan melalui platform yang tersedia, termasuk akses untuk mengikuti Program Prakerja.
“Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat PHK,” ucap Menaker.
Ketiga, jelas Menaker relaksasi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Relaksasi tersebut berupa potongan 50 persen iuran JKK diberikan kepada sektor padat karya yang mencakup sekitar 3,76 juta pekerja.
Menaker menegaskan bahwa pemberian relaksasi ini tidak akan memengaruhi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja.
“Kami ingin pastikan pemberian relaksasi atau diskon ini tidak akan memengaruhi pemberian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja,” ucapnya.
Dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta itu.
Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Kemudian Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Lalu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
JABAR EKSPRES – Permerintah berpotensi terima penambahan penerimaan negara senilai Rp75 Triliun dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang direncanakan pada 1 Januari 2025.
“(Potensi penerimaan) itu sekitar Rp75 triliun,” kata Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.
Ia mengatakan pemerintah terus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan PPN, terutama mengenai asas keadilan.
BACA JUGA: Cek Daftar UMK Jabodetabek 2025, Bekasi Tertinggi!
Meskipun, pemerintah menaikan tarif PPN sebesar 12 persen 2025 namun pemerintah tetap memberikan fasilitas pembebasan dan pengenaan PPN.
Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk pembebasan PPN pada 2025 diperkirakan mencapai Rp265,5 triliun, dengan rincian bahan makanan sebesar Rp77,1 triliun, insentif UMKM Rp61,2 triliun, transportasi Rp34,4 triliun, jasa Pendidikan dan kesehatan Rp30,8 triliun.
Kemudian, keuangan dan asuransi Rp27,9 triliun, otomotif dan property Rp15,7 triliun, listrik dan air Rp14,1 triliun, Kawasan bebas Rp1,6 triliun, serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial Rp700 miliar.
BACA JUGA: Tiga Perusahaan Mobil Bangun Pabrik di Indonesia, Ini Kata Menperin
Sementara barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium menjadi sasaran pengenaan tarif PPN 12 persen.
Misalnya dalam bahan makanan premium seperti wagyu dan salmon, jasa Pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.
“Kami pastikan masyarakat miskin dan rentan kami lindungi. Masyarakat yang mampu yang membayar, tentu sesuai dengan undang-undang. Ini akan kami berikan prinsip keadilan,” tutur Febrio.
BACA JUGA: Cairkan Saldo Rp275.000 Ke E-Wallet Lewat Aplikasi Penghasil Uang, Intip Tips & Triknya
Untuk lebih detail terkait objek pajak PPN 12 persen dan barang/jasa yang diberi insentif akan tertuang dalam peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah yang diterbitkan kemudian.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depannya.
“APBN tahun depan kan belum mulai, tapi akan kami Kelola,” ujar Febrio.
BACA JUGA: Karyawan Rugi Rp4 Juta, Klub Motor CB Nganjuk Viral Gegara Numpang Istirahat di Indomaret
Sementara, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun untuk mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen.
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, yakni pada Januari-Februari 2025, sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Kami juga memberikan (insentif) untuk rumah tangga (berupa) diskon listrik 50 persen selama dua bulan, yakni Januari-Februari, untuk yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.
Pemberian insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen tersebut berdampak pada 81,4 juta rumah atau 97 persen dari jumlah keseluruhan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50 persen tersebut mencapai Rp12,1 triliun.
“Sedangkan, air bersih juga tidak membayar PPN, (senilai) Rp2 triliun,” kata Sri Mulyani. Kepada para pelanggan PLN 3.500 VA-6.600 VA, tutur Sri Mulyani, akan tetap dikenakan PPN sebesar 12 persen.
Dorong daya beli masyarakat
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan apresiasinya terhadap pemberian diskon sebesar 50 persen terhadap tarif listrik untuk pelanggan dengan daya 2.200 watt ke bawah.
“Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia.
Selain itu, PLN juga mengapresiasi PPN yang dikenakan kepada 400 ribu pelanggan PLN yang memiliki daya di atas 6.600 VA.
“PPN untuk tarif listrik dikenakan hanya kepada pelanggan rumah tangga kami atau pelanggan terkaya dari desil yang ada dalam struktur pelanggan kami,” ucap Darmawan.
Darmawan juga menyatakan PLN siap menjalankan kebijakan tersebut, dalam hal ini melakukan penyesuaian terhadap para pelanggan yang terdampak oleh diskon listrik sebesar 50 persen.
PPN tetap naik jadi 12%
Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari tarif PPN sebelumnya sebesar 11 persen yang berlaku sejak April 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(HUS)
Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) mendukung penuh langkah Pemerintah dalam menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97% dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga.
Melalui stimulus tersebut, Pemerintah melalui PLN akan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada Januari hingga Februari 2025.
Dalam agenda Konferensi Pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan” yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi melalui beragam stimulus guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya sektor rumah tangga yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%. Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat, dan diharapkan tumbuh di atas 5%,” kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah melalui insentif berupa pemberian diskon tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya terpasang 2.200 VA atau lebih rendah pada periode Januari – Februari 2025.
“Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50 persen selama dua bulan Januari-Februari untuk yang berlangganan berdaya 2.200 VA ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga atau 97 persen pelanggan (rumah tangga) PLN masuk kategori ini,” jelas Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN mendukung penuh kebijakan tersebut dan memastikan mekanisme penyaluran diskon listrik berjalan tepat sasaran dan tanpa melalui proses registrasi.
“Kami siap all out mendukung untuk pelaksanaan kebijakan ini. Dengan adanya sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi di PLN, maka kami memudahkan pelanggan agar tidak perlu ada registrasi yang berbelit,” terang Darmawan.
Dirinya juga menjabarkan bahwa diskon 50% bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari. Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon 50% akan diperoleh ketika pelanggan melakukan pembelian token listrik di periode yang sama.
“Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” jabar Darmawan.
Dirinya juga mengimbau pelanggan agar dapat menghubungi contact center yang telah disediakan jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program stimulus listrik ini.
“Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program ini, kami juga menyediakan contact center siaga 24 jam yang dapat dihubungi melalui nomor whatsapp 08777-11-12-123,” tutup Darmawan.
(haa/haa)
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% selama periode Januari-Februari 2025 seiring kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan. Diskon listrik berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada keuangan PT PLN (Persero).
Menurutnya, dampak pada PLN tentunya penurunan pendapatan dari segmen golongan di bawah 2.200 VA.
“Dengan adanya penurunan pendapatan ini, maka menjadi kewajiban pemerintah memberikan kompensasi senilai besaran penerimaan yang hilang,” kata Fabby kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).
Fabby pun berpendapat kebijakan memberi diskon tarif listrik selama 2 bulan itu adalah langkah populis dari pemerintah. Dia menduga itu merupakan salah satu upaya meredam kenaikan beban akibat kebijakan kenaikan PPN.
“Dan mengurangi beban masyarakat yang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal serupa pernah dilakukan pemerintah saat pandemi Covid-19. Jadi ini bukan hal yang baru,” ucap Fabby.
Pernyataan Fabby memang selaras dengan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menuturkan, pemberian diskon tarif listrik merupakan salah satu insentif pemerintah untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi kelas menengah ke bawah usia PPN naik menjadi 12% awal tahun depan.
“Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan,” katanya dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, diskon itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan. Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta.
“Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari,” ucapnya.
Darmawan pun menjelaskan terkait mekanisme pemberian diskon tarif sebesar 50% tersebut. Dia mengatakan, diskon akan berlaku secara otomatis saat pelanggan hendak membayar.
Dia mencontohkan, pelanggan yang membayar listrik dengan pulsa tadinya Rp100.000 untuk kWh tertentu, nanti hanya tinggal membayar Rp50.000.
Hal serupa juga berlaku untuk skema pascabayar. Darmawan mengatakan, nantinya tagihan listrik hanya akan berjumlah separuh dari pemakaian.
“Otomatis itu, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun, itu dari sudut pandang kami melalui proses otomatis yang berbasis sistem digital,” jelas Darmawan.
Itu otomatis, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun. Kami melalui proses otomatis yang berbasis pada sistem digital
Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun untuk mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen.
“Itu otomatis, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun. Kami melalui proses otomatis yang berbasis pada sistem digital,” ujar Darmawan ketika ditemui setelah menghadiri Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.
Darmawan menjelaskan bahwa pembayaran tarif listrik akan secara otomatis mendapatkan potongan harga sebesar 50 persen untuk pengguna token, dan tagihan akan secara otomatis dipotong 50 persen untuk pelanggan pascabayar.
“Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi 087771112123,” ucap Darmawan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, yakni pada Januari–Februari 2025, sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Pemberian diskon tersebut dialamatkan kepada para pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 watt ke bawah.
Pemberian insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen tersebut berdampak pada 81,4 juta rumah atau 97 persen dari jumlah keseluruhan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50 persen tersebut mencapai Rp12,1 triliun.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta, CNN Indonesia —
Mobil listrik, walau statusnya baru, memungkinkan mogok di jalan entah karena kehabisan daya baterai atau masalah lainnya. Bila mogok salah satu solusinya adalah menghubungi nomor layanan siap tanggap yang disediakan PLN untuk mendapatkan bantuan yakni 087771112123.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan hal ini menjadi langkah antisipastif jika sewaktu-waktu ada kendaraan listrik yang kehabisan daya di posisi yang jauh dari lokasi SPKLU, sehingga dapat langsung ditangani melalui unit mobile charging.
“Kami menghindari saudara-saudara yang pakai kendaraan listrik kehabisan listrik. Kalau kehabisan listrik kan sulit misal di tengah jalan, di tengah desa,” kata dia dikutip dari CNBC Indonesia.
“Untuk itu kami sediakan WA 087771112123. Kenapa ini penting kami dapat mandat dari pemerintah setiap keluarga yang mudik jangan sampai kesulitan. Tugas kami pastikan Nataru dengan mudik berjalan lancar,” kata Darmawan,
Ia juga menyampaikan pihaknya memiliki 5 unit mobil charging dan sudah membangun EV digital service di aplikasi PLN yang menunjukkan tersedianya lokasi SPKLU setiap 23 kilometer sekali.
Selain itu PLN turut menambah jumlah SPKLU sebanyak delapan kali lipat dari tahun lalu, dari yang semula 64 menjadi 500 unit pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.
Penambahan ini disebabkan prediksi jumlah mobil listrik yang mudik selama periode nataru mencapai 8.000 unit, naik dua setengah kali lipat dari periode lalu.
“Nataru tahun lalu sekitar 2.700, di tahun ini akan lebih dari 7.700 atau 7.800, atau bahkan bisa mendekati 8.000. Maka jumlah SPKLU, terutama di jalan tol, kemudian di daerah-daerah itu, dibandingkan dengan Nataru tahun lalu itu meningkat delapan kali lipat, terutama di jalan-jalan tol,”
Berdasarkan data PLN, total mobil listrik yang mengaspal selama periode Nataru tahun ini sebanyak 68.695 unit, di mana 10 persen di antaranya diprediksi akan melaksanakan mudik. Oleh sebab itu, jumlah SPKLU akan ditambah di 297 lokasi.
(fea/fea)
[Gambas:Video CNN]
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5048046/original/011028400_1734011029-WhatsApp_Image_2024-12-12_at_19.55.20_b981dc58.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dirut PLN Darmawan Prasodjo Kembali Raih Gelar CEO Of The Year 2024 – Page 3")
Lewat penghargaan ini, Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung agenda Pemerintah dengan menjadi lokomotif transisi energi di Indonesia. Lebih lanjut, Perseroan juga akan terus berinovasi sekaligus menciptakan peluang baru bagi perekonomian.
“Dulu PLN hanya bertugas menyediakan listrik, tetapi kini tugas PLN adalah menyediakan energi yang bersih dan affordable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, sekaligus pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Darmawan.
Ajang penghargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.
Jakarta –
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo kembali dinobatkan sebagai CEO of The Year untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2022. Darmawan terpilih di antara CEO terbaik dari berbagai perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ajang CNBC Indonesia Awards 2024 pada Rabu (11/12).
Penghargaan ini diraih atas kepiawaiannya memimpin transformasi PLN dan menjadi motor penggerak dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Darmawan juga dinilai menjadi sosok inspiratif bagi masa depan energi Indonesia.
Atas kepemimpinan dan navigasi Darmawan, PLN juga dianugerahi Best Company in National Energy Security. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan korporasi mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan transformasi yang didorong BUMN akan terus berlanjut dan tetap dikelola secara profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pihaknya memastikan BUMN akan menjadi pusat ekonomi kerakyatan.
“Kami di BUMN memastikan pemerataan ekonomi harus disukseskan sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Hal ini tentunya sejalan dengan visi Bapak Presiden, Pak Prabowo, yang terus menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Erick dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).
Sementara itu Darmawan berterima kasih atas dua penghargaan yang diberikan. Ia mengatakan penghargaan ini menambah energi baru bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan menjalankan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.
Darmawan juga bertekad mendukung target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sekaligus memprioritaskan pengembangan EBT sebagai masa depan energi dunia.
“Transisi energi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi, tetapi juga menyeimbangkan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Kita akan mencapai energi bersih yang terjangkau sekaligus menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui swasembada energi,” ucap Darmawan.
“Kami telah menyiapkan peta jalan yang konkret dan terus memperluas kolaborasi. Hingga tahun 2040, dari 100 GW kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun, sekitar 75 GW berasal dari energi terbarukan, 5 GW nuklir, dan sisanya gas,” papar Darmawan.
Darmawan menambahkan, dalam empat tahun terakhir, PLN telah melakukan transformasi, mulai dari membangun fondasi inovasi dan efisiensi, digitalisasi proses bisnis secara end to end serta berhasil membangun sistem operasi kelistrikan paling aman dan andal.
“PLN berhasil mengubah cara pandang dari backward looking menjadi forward looking. Memastikan financial sustainability yang jauh lebih sehat. Mengubah layanan PLN menjadi sangat responsif, memuaskan, dan berkeadilan. Kami mengubah yang tadinya bureaucratic like process menjadi business like process,” tambahnya.
Tak hanya itu, hasil transformasi membuat PLN dapat bertahan selama pandemi Covid-19. Di tengah penjualan yang menurun, PLN justru meningkatkan pendapatan listrik.
“Di tengah masa sulit Covid, kami pun berhasil membukukan kinerja keuangan terbaik selama tiga tahun berturut-turut sepanjang sejarah PLN,” urai Darmawan.
Lewat penghargaan ini, Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk mendukung agenda Pemerintah dengan menjadi lokomotif transisi energi di Indonesia. Lebih lanjut, Perseroan juga akan terus berinovasi sekaligus menciptakan peluang baru bagi perekonomian.
“Dulu PLN hanya bertugas menyediakan listrik, tetapi kini tugas PLN adalah menyediakan energi yang bersih dan affordable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, sekaligus pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Darmawan.
Sebagai informasi, ajang penghargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.
(akn/ega)