Xcloud.id

Tag: Darmaningtyas

  • Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pendidikan Nasional, Darmaningtyas ikut berkomentar soal video Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal Mantan Presiden Joko Widodo.

    Dalam video berdurasi 5 menit itu mengungkap soal andil Jokowi dalam melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Darmaningtyas menyebut pernyataan Hasto dalam video hanya pembelaan diri saja. Apalagi kalau itu PDIP ikut menyetujui revisi. 

    “PDIP tetep bertanggung jawab lah karena sebagai pemilik suara terbanyak saat itu menyetujui revisi. Kalau memang PDIP tidak menyetujui revisi harusnya ya menolak keras revisi. Jadi ini hanya pembelaan diri saja,” kata Darmaningtyas dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Sebelumnya dalam video yang diterima fajar.co.id itu, Hasto tampak berdiri menggunakan batik lengan pendek. Ia dengan tenang menjelaskan bagaimana revisi UU KPK dengan menyebut nama presiden ke-7 itu.

    Saat itu, Hasto mengaku ngobrol dengan Jokowi di istana. Jokowi berencana mendorong anaknya, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

    “Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” kata Hasto.

    Beberapa waktu setelah pertemuan itu. Hasto kemudian didatangi seorang menteri. Ia tak menjelaskan siapa menteri dimaksud.

    “Beliau mengatakan kepada saya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK, saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, kemudian ada beberapa pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung di KPK,” paparnya.

  • Pengusaha Minta Kapal Ekspres Ditiadakan Selama Angkutan Lebaran

    Pengusaha Minta Kapal Ekspres Ditiadakan Selama Angkutan Lebaran

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajukan sejumlah solusi untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar arus mudik selama Angkutan Lebaran 2025.

    Menurut Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, masa koordinasi yang hanya dua minggu sebelum pelaksanaan angkutan Lebaran dirasa tidak cukup untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang sering terjadi. Dia pun menekankan pentingnya memperpanjang waktu koordinasi agar semua kendala dapat diatasi dengan baik.

    “Koordinasi hanya dua minggu sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran sangat tidak cukup. Kami butuh waktu lebih panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Khoiri juga menyoroti masalah penerapan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dianggap tidak fleksibel. Pada Angkutan Lebaran 2024, ia mencatat, kebijakan ini menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Ciwandan dan kekosongan di Pelabuhan Merak pada H-7, sehingga keputusan untuk mengalihkan kendaraan terlambat.

    “Pada H-7 tahun lalu, selama dua hari terjadi antrian panjang di Ciwandan, sementara Merak justru kosong. Hal ini terjadi karena penerapan SKB yang terlalu cepat dan tidak bisa disesuaikan dengan situasi di lapangan,” jelas Khoiri.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Gapasdap mengusulkan beberapa langkah, termasuk pembagian kewenangan yang lebih jelas, perpanjangan masa berlaku SKB, serta yang paling kontroversial, penghapusan kapal ekspres selama periode Lebaran. Khoiri percaya langkah ini bisa meningkatkan kapasitas kendaraan dan penumpang hingga 26,7% dibandingkan tahun lalu.

    “Demi kelancaran angkutan Lebaran, kami minta kapal ekspres dihapuskan. Kapal ekspres menjadi sumber kemacetan di pelabuhan, jadi lebih baik fokus pada layanan yang lebih efisien untuk pemudik,” tegasnya.

    Selain itu, Khoiri juga mengusulkan agar Pelabuhan Merak diutamakan dibandingkan pelabuhan tambahan lain seperti BBJ Bojonegara. Menurutnya, Merak masih memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih lancar dalam menangani arus kendaraan dan penumpang.

    “Pelabuhan Merak harus jadi prioritas. Tahun lalu, Merak terlihat kosong sementara BBJ justru penuh dengan antrean panjang. Akhirnya, kendaraan diputar balik ke Merak. Ini yang harus kita hindari,” kata Khoiri.

    Khoiri juga mempersoalkan praktik ASDP yang memblokir penjualan tiket reguler meskipun di lapangan tidak ada antrian atau penumpang. Dia menyarankan agar penjualan tiket dilakukan oleh pihak independen untuk menghindari kebijakan yang tidak transparan.

    “ASDP harus menghindari pembatasan tiket yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kami sudah membahas hal ini, dan kami mengusulkan agar penjualan tiket lebih transparan dan dikelola pihak independen,” tambahnya.

    Terkait dengan kebijakan pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan diskon tarif selama arus mudik dan arus balik Lebaran, Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menilai hal itu tidak tepat. Menurutnya, pemberian diskon tarif seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada operator angkutan.

    “Diskon tarif seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan operator. Pengusaha angkutan sudah menanggung kerugian di masa reguler, dan Lebaran adalah waktu untuk mereka memperoleh kompensasi,” ujar Darmaningtyas.

    Dia juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan subsidi angkutan penyeberangan, seperti pengurangan PPN atau insentif lainnya, untuk meringankan beban operator selama musim Lebaran.

    Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Faktor ekonomi yang semakin sulit diprediksi akan menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mudik tahun ini.

    “Secara keseluruhan, jumlah pemudik kemungkinan akan berkurang karena tekanan ekonomi yang semakin berat. Masyarakat mungkin akan berpikir dua kali untuk mudik tahun ini,” kata Darmaningtyas.

    Dengan berbagai usulan dan kritik yang disampaikan oleh Gapasdap dan para pengamat, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik selama Angkutan Lebaran 2025.

    (rrd/rir)

  • Duh, Nasib Transportasi Umum Kian Mengkhawatirkan – Page 3

    Duh, Nasib Transportasi Umum Kian Mengkhawatirkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Peneliti Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas menilai kondisi transportasi publik di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, hal ini terlihat dari evaluasi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diwarnai dengan terhentinya operasional beberapa layanan angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogyakarta. 

    Selain itu, layanan angkutan perintis juga terancam berhenti akibat pemotongan anggaran. Padahal, transportasi perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, serta seluruh Pulau Papua. 

    “Bagi mereka, angkutan perintis adalah satu-satunya sarana transportasi yang tersedia. Jika layanan ini dihentikan, bagaimana masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat beraktivitas dan berpindah tempat?,” ujar Darmaningtyas dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

    Terkait Pemotongan Anggaran

    Darmaningtyas menjelaskan masalah ini muncul akibat kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada layanan transportasi publik, terutama di daerah-daerah. 

    Darmaningtyas menyebut saat melakukan efisiensi anggaran, kebijakan yang diambil terkesan hanya sekadar pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan kelangsungan layanan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih banyak disibukkan dengan acara seremonial dibandingkan mencari solusi nyata untuk menjaga keberlangsungan transportasi umum di seluruh wilayah Indonesia.

    “Situasi ini menunjukkan lemahnya upaya dalam memperbaiki tata kelola transportasi publik, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan pengguna transportasi itu sendiri,” jelasnya.

    Selain itu, dampak dari buruknya sistem transportasi ini juga berkontribusi pada meningkatnya inflasi serta semakin terabaikannya aspek keselamatan dalam perjalanan. Bahkan, di Jawa Tengah, minimnya akses transportasi telah menyebabkan lonjakan angka putus sekolah dan pernikahan dini, menambah beban sosial di masyarakat.

     

  • Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Hal ini khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). 

    “Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2025.

    Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.

    “Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.

    Sebelumnya, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkhawatirkan nasib transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya. Juga terancamnya operasional angkutan perintis lantaran terkena dampak efisiensi anggaran. 

    Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, karena hanya itulah satu-satunya layanan angkutan umum yang tersedia.

    “Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa Masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?” tanya Darmaningtyas. 

    Merosotnya layanan angkutan umum itu, kata dia, sebagai dampak dari sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.  

    “Sedangkan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan public di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya,” ujar Darmaningtyas.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sPelabuha

    “Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini,” sebutnya.

    Menurut Dudy, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

    Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.

    Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau Rp13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.

    “Meski begitu, Menhub meyakinkan bahwa layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal,” tutur Dudy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menghilangkan Truk dan Bus ‘Pencabut Nyawa’ dari Jalanan Indonesia

    Menghilangkan Truk dan Bus ‘Pencabut Nyawa’ dari Jalanan Indonesia

    Jakarta –

    Masalah transportasi dari logistik seperti truk hingga bus pariwisata menjadi atensi. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berharap lewat pemerintahan baru dari pusat hingga daerah punya rencana besar untuk membenahi sistem transportasi di Indonesia.

    Ketua Umum MTI, Tory Darmantoro membeberkan soal angkutan logistik, data terakhir dari kebutuhan anggaran logistik Tanah Air yang berkisar di angka Rp 1.400 triliun. Angka ini hanya mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5%. Sementara pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi terdongkrak ke angka 8%.

    “Untuk mencapai Indonesia emas kita butuh 8%. Kalau kemudian kita menggenjot pertumbuhan 8% dengan kondisi logistik seperti ini, itu akan berkali-kali lipat. Karena sistemnya tidak berubah, tata kelola tidak berubah, paradigma tidak berubah,” terangnya.

    “Sejak dua tahun lalu MTI meminta pemerintah untuk mengubah paradigma angkutan logistik. Dari yang sifatnya sektoral, diubah menjadi supply chain. Harusnya antara struktur ruang dan struktur pergerakan itu sinergi. Sistem perkotaan di Indonesia itu hubungannya satu sama lain mau seperti apa? Apakah mau kereta, kapal, atau jalan tol, itu harus ditata. Sehingga kita menggunakan mode angkutan dengan karakteristik yang paling efisien untuk melayani itu,” tandas Tory.

    Darmaningtyas, Dewan Penasehat MTI sekaligus Ketua Instran. Ia menilai lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi semakin memperburuk kondisi keselamatan transportasi darat di Indonesia.

    “Performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi. Kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia,” ujar Darmaningtyas.

    Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio melihat penertiban truk ODOL menjadi isu lintas sektoral. Dia berharap lewat hadirnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, semestinya punya kapasitas untuk mendorong perubahan sistem transportasi di Indonesia.

    “Kalau kita bilang ngatur jalan saja itu dari polisi saja, menteri perhubungan saja, itu gak bisa,” kata Agus.

    “Makanya mumpung sekarang kita punya menteri koordinator infrastruktur. Dia-lah yang harus memanggil semua kementerian sektoral yang terkait dengan keselamatan dan operasional kendaraan di jalan raya,” ujar dia.

    “Panggil Menteri Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, PU, Kepolisian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Tanya, ayo kita buat perencanaan 5 tahun mau diapakan harus bertahap, supaya tidak pada teriak semua,” ungkap dia.

    “Supaya tidak pada teriak semua, misalnya menteri perhubungan bikin aturan soal ODOL, pasti langsung dipotong kementerian perindustrian dan perdagangan, itu merugikan dan seterusnya.”

    “Supaya tugas itu, itulah tugas menko bukan hanya meresmikan proyek tetapi serius dengan ini memanggil seluruh tadi jajarannya untuk menghasilkan sebuah meralat yang harus dilakukan aksinya di jalan,” tandas Agus.

    Kecelakaan akibat ODOL sering kali hanya menyeret supir ke meja hijau, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman.

    “Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” ungkap Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI.

    MTI melihat kecelakaan transportasi darat, terutama yang melibatkan bus pariwisata dan truk, terus terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan. Kondisi ini telah mencapai tahap darurat yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

    “Bagaimana hubungan antara industri, komersial. Itu semua harus ditata. Tidak ada lagi truk kleweran di pinggir jalan nasional, karena memang harusnya karena sesuai UU No 19 tahun 1992 kemenhub itu bersama kementerian lain harus memiliki simpul dan lintasan angkutan barang. Nah, kita nggak punya. Yang ada hanyalah tol dan rest area,” ujar Tory.

    “Kenapa saya bilang tidak ada sistem di logistik, karena ODOL itu terus terjadi, terus kemudian jadi suatu kebiasaan, kayaknya kalau tidak pakai ODOL bukan logistik, bukan angkutan barang,”

    Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno juga menunggu langkah taktis selanjutnya dari Menteri Perhubungan, supaya angka kecelakaan menurun.

    “Juga selalu dinanti ketegasan Presiden Prabowo Subianto mengatasi angkutan barang berdimensi dan bermuatan lebih (overdimension overload/ODOL). Jika masih diabaikan, truk akan tetap menjadi pencabut nyawa di jalan. Bermobilitas di negeri yang tidak berkeselamatan akan menghambat cita-cita pemerintah mewujudkan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Djoko beberapa waktu yang lalu.

    (riar/lua)

  • Terjadi Kecelakan Bertubi-tubi, MTI Minta Pemerintah Serius Tangani Keselamatan Transportasi Darat – Halaman all

    Terjadi Kecelakan Bertubi-tubi, MTI Minta Pemerintah Serius Tangani Keselamatan Transportasi Darat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi buruknya keselamatan transportasi darat di Indonesia ditandai oleh banyaknya kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata dan truk.

    MTI menilai, tidak ada perbaikan sistemik yang signifikan oleh pemerintah dan kecelakaan transportasi darat terus terjadi.

    Dewan Penasihat MTI dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tidak bisa hanya diam.

    “Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi,” ujar Agus di Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Agus menegaskan, upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi harus berupa kebijakan dan langkah–langkah konkret yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.

    Pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5 persen.

    Hal itu menyebabkan Indonesia mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa.

    “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?,” ucap Ketua Umum MTI Damantoro.

    Dia menambahkan, negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen saja mampu mengatasi ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen bersama seluruh kementerian.

    “Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sebab, transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis.

    Kecelakaan truk Hino di ruas Tol Cipularang arah Bandung, kilometer 80+400. (dok. Jasa Marga)

    Kecelakaan akibat truk ODOL sering kali hanya menyeret sopir ke meja hijau, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman.

    “Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” kata Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.

    Dewan Penasihat MTI sekaligus Ketua Instran Darmaningtyas mengatakan, performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. 

    “Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi. Kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia,” ujarnya.

    Dia menilai lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi semakin memperburuk kondisi keselamatan transportasi darat di Indonesia.

    “Jangan biarkan kondisi buruk itu hanya diratapi saja, tapi harus dipecahkan secara konkret,” katanya.

     

  • Yogyakarta jadi tujuan favorit penumpang KA, pengamat usul stasiun diperluas

    Yogyakarta jadi tujuan favorit penumpang KA, pengamat usul stasiun diperluas

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Yogyakarta jadi tujuan favorit penumpang KA, pengamat usul stasiun diperluas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan dipadati penumpang kereta api. Yogyakarta sebagai kota wisata ternyata memang menjadi tujuan favorit para pelanggan kereta api dari berbagai tujuan.

    “Secara nasional, KAI telah menjual tiket lebih dari 2,8 juta dan yang sudah berangkat sekitar 1,8 juta dan yang menjadi tujuan Utama adalah Kota Yogyakarta baik di Stasiun Yogyakarta maupun Lempuyangan,” ujar VP Public Relations KAI Anne Purba di stasiun Yogyakarta, Sabtu (28/12/2024).

    Anne mengungkapkan bahwa jumlah kedatangan beberapa kereta di stasiun Yogyakarta cukup tinggi. Seperti penumpang KRL Commuterline yang volumenya sudah mencapai 30 ribu per hari dan KA Jarak jauh hampir 20 ribu per hari

    Pada kesempatan yang sama, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio memberikan masukan bahwa perlu ada perluasan karena kondisi stasiun Yogyakarta yang sudah cukup padat. Para pemangku kepentingan seharusnya duduk bersama agar stasiun Yogyakarta bisa mengakomodir peningkatan jumlah pelanggan. Menurutnya, yang dibutuhkan di stasiun Yogyakarta tidak hanya beautifikasi. 

    “Harus dibuat multifungsi dari sebuah stasiun yang multi moda seperti yang kita ketahui disini ada KA Jarak jauh, KA Bandara, KRL. Kereta adalah transportasi favorit karena sangat jarang kecelakaan. Saat ini daripada naik bus, pesawat, cuaca buruk juga mending naik kereta api,” katanya.

    Sementara itu, pengamat Transportasi Darmaningtyas, menambahkan bahwa 10 tahun terakhir selalu menjadi transportasi andalan karena selamat, aman, nyaman, hanya saja persoalan akses harus dipikirkan Bersama.

    “Tidak ada alternatif lain kecuali membangun integrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan, seperti Transjogja sehingga tidak semua orang yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api di Stasiun Yogya maupun Lempuyangan menggunakan kendaraan pribadi,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (30/12). 

    Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada para pelanggan untuk segera merencanakan perjalanan dengan kereta api pada sisa masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Bagi masyarakat yang hendak bepergian menggunakan KA di sisa masa Angkutan Nataru 2024/2025 juga bisa memanfaatkan Diskon Year End Sale (YES) Deals untuk mendapatkan tiket KA dengan Harga lebih terjangkau. Promo tersebut bisa didapatkan mulai 27 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan tanggal keberangkatan 29 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025,” kata Krisbiyantoro.   

    Kemudian untuk okupansi KA-KA keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta saat ini telah mencapai total 90% atau telah terjual 297.689 tempat duduk. Jumlah tersebut terdiri dari KA reguler dan KA tambahan keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta

    Daop 6 Yogyakarta sendiri mencatat bahwa pada Sabtu (28/12) pukul 09.00 WIB, kepadatan volume penumpang KA jarak jauh di Stasiun Yogyakarta mencapai 21.274 penumpang dan Stasiun Lempuyangan mencapai 12.601 penumpang, jauh melebihi stasiun lainnya di Daop 6 Yogyakarta. (Izan Raharjo

    Sumber : Radio Elshinta

  • Yogyakarta jadi tujuan favorit penumpang KA di musim libur Nataru

    Yogyakarta jadi tujuan favorit penumpang KA di musim libur Nataru

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Yogyakarta jadi tujuan favorit penumpang KA di musim libur Nataru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan dipadati penumpang kereta api. Yogyakarta sebagai kota wisata ternyata memang menjadi tujuan favorit para pelanggan kereta api dari berbagai tujuan.

    “Secara nasional, KAI telah menjual tiket lebih dari 2,8 juta dan yang sudah berangkat sekitar 1,8 juta dan yang menjadi tujuan Utama adalah Kota Yogyakarta baik di Stasiun Yogyakarta maupun Lempuyangan,” ujar VP Public Relations KAI Anne Purba di stasiun Yogyakarta, Sabtu (28/12/2024).

    Anne mengungkapkan bahwa jumlah kedatangan beberapa kereta di stasiun Yogyakarta cukup tinggi. Seperti penumpang KRL Commuterline yang volumenya sudah mencapai 30 ribu per hari dan KA Jarak jauh hampir 20 ribu per hari

    Pada kesempatan yang sama, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio memberikan masukan bahwa perlu ada perluasan karena kondisi stasiun Yogyakarta yang sudah cukup padat. Para pemangku kepentingan seharusnya duduk bersama agar stasiun Yogyakarta bisa mengakomodir peningkatan jumlah pelanggan. Menurutnya, yang dibutuhkan di stasiun Yogyakarta tidak hanya beautifikasi. 

    “Harus dibuat multifungsi dari sebuah stasiun yang multi moda seperti yang kita ketahui disini ada KA Jarak jauh, KA Bandara, KRL. Kereta adalah transportasi favorit karena sangat jarang kecelakaan. Saat ini daripada naik bus, pesawat, cuaca buruk juga mending naik kereta api,” katanya.

    Sementara itu, pengamat Transportasi Darmaningtyas, menambahkan bahwa 10 tahun terakhir selalu menjadi transportasi andalan karena selamat, aman, nyaman, hanya saja persoalan akses harus dipikirkan Bersama.

    “Tidak ada alternatif lain kecuali membangun integrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan, seperti Transjogja sehingga tidak semua orang yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api di Stasiun Yogya maupun Lempuyangan menggunakan kendaraan pribadi,” jelasnya.

    Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada para pelanggan untuk segera merencanakan perjalanan dengan kereta api pada sisa masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Bagi masyarakat yang hendak bepergian menggunakan KA di sisa masa Angkutan Nataru 2024/2025 juga bisa memanfaatkan Diskon Year End Sale (YES) Deals untuk mendapatkan tiket KA dengan Harga lebih terjangkau. Promo tersebut bisa didapatkan mulai 27 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan tanggal keberangkatan 29 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025,” kata Krisbiyantoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (30/12).   

    Kemudian untuk okupansi KA-KA keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta saat ini telah mencapai total 90% atau telah terjual 297.689 tempat duduk. Jumlah tersebut terdiri dari KA reguler dan KA tambahan keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta

    Daop 6 Yogyakarta sendiri mencatat bahwa pada Sabtu (28/12) pukul 09.00 WIB, kepadatan volume penumpang KA jarak jauh di Stasiun Yogyakarta mencapai 21.274 penumpang dan Stasiun Lempuyangan mencapai 12.601 penumpang, jauh melebihi stasiun lainnya di Daop 6 Yogyakarta. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Koridor 1 Transjakarta Mau Dihapus, Setuju? – Page 3

    Koridor 1 Transjakarta Mau Dihapus, Setuju? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta berencana menghapus koridor Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

    Terkait hal ini, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas mengungkapkan dirinya kaget membaca pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Daerah Khusus Jakarta) Syafrin Lupito melalui akun IG-nya yang menjelaskan bahwa kelak ketika MRT tahap II sudah selesai (diperkirakan tahun 2027), maka layanan Transjakarta Koridor 1 (Blok M – Kota) akan ditiadakan. 

    “Ini jelas langkah yang tidak tepat, untuk tidak menyebut konyol. Kadishub dipastikan tidak tahu kondisi lapangan, termasuk kondisi pelanggan MRT dan Transjakarta (TJ). Kalau memahami kondisi atau karakter pelanggan MRT dan TJ tentu tidak akan mengeluarkan pernyataan tersebut,” kata Darmaningtyas dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Perbedaan Karakter Pelanggan

    Darmaningtyas menyoroti karakter pelanggan Transjakarta itu berbeda dengan karakter pelanggan MRT, baik dari aspek sosial ekonomi, tarif, maupun pola perjalanannya, sehingga tidak bisa keberadaan MRT itu menggantikan layanan TJ, meskipun satu rute.

    Pertama, dari aspek sosial ekonomi, pelanggan MRT memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi, terlihat dari penampilan fisiknya yang lebih glowing, jenis pakaiannya yang rata-rata bermerk, parfum yang digunakan, maupun tentengan tasnya. 

    Sangat jarang (boleh dikatakan tidak pernah terlihat sama sekali) pelanggan MRT menenteng tas plastik (tas kresek) atau kardus. Tapi terlalu mudah menemukan pelanggan TJ membawa tentengan tas kresek atau kardus. Jadi dari aspek sosial ekonomi ini saja, sangat tidak realistis memindahkan pelanggan TJ ke MRT. 

    “Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan TJ Koridor 1 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor, dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni,” jelasnya. 

     

  • Andai Transjakarta Koridor I Blok M-Kota Jadi Dihapus… Megapolitan 22 Desember 2024

    Andai Transjakarta Koridor I Blok M-Kota Jadi Dihapus… Megapolitan 22 Desember 2024

    Andai Transjakarta Koridor I Blok M-Kota Jadi Dihapus…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muncul rencana penghapusan Transjakarta koridor satu rute Blok M-Kota imbas pembangunan jalur Moda Raya Terpadu (MRT).
    Transjakarta koridor satu telah beroperasi selama 20 tahun sejak diresmikan pada 15 Januari 2004. Rute ini melewati Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, jalan utama pusat perekonomian dan pemerintahan alias segitiga emas Jakarta.
    Selain itu, rute ini juga melewati Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Medan Merdeka Barat Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Kali Besar Timur.
    Ada lebih dari 20 halte yang dilalui Transjakarta koridor satu, meliputi sejumlah titik di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Barat. Perinciannya sebagai berikut:
    Di setiap halte, Transjakarta koridor 1 hanya berhenti sekitar dua menit untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.
    Sehingga, waktu perjalanan dari halte awal hingga pemberhentian akhir tidak sampai satu jam, hanya sekitar 50 menit saja.
    Sementara, dari sekitar 20 halte pemberhentian Transjakarta koridor 1, penumpang paling banyak naik dari Halte Senayan Bank DKI dan Tosari.
    Halte Tosari sendiri dekat dengan perkantoran, pusat perbelanjaan, Bundaran HI, dan stasiun MRT. Pada hari kerja, kawasan tersebut diramaikan oleh para pekerja kantoran.
    Sementara, pada akhir pekan, wilayah ini jadi sasaran warga untuk belanja atau berfoto ria.
    Sementara, halte yang paling banyak penumpang turun adalah Monas dan Kali Besar.
    Rencana penghapusan Transjakarta koridor 1 ini menuai penolakan dari para pelanggan Transjakarta. Stefani (27) misalnya, khawatir penghapusan Transjakarta koridor 1 mempersulit dia dalam bermobilitas. 
    Warga Kebayoran, Jakarta Selatan, yang bekerja di Juanda, Jakarta Pusat itu sehari-harinya naik Transjakarta koridor 1.
    Penolakan juga datang dari warga Petukangan, Jakarta Selatan bernama Pija (18). Pija menilai, Transjakarta koridor 1 sangat praktis.
    Sebab, untuk mencapai Kota, pelanggan dari Blok M tak perlu transit atau berpindah. 
    “Enggak (setuju) sih, karena kalau dari pribadi mungkin Blok M ke Kota tuh cukup strategis karena gampang, enggak transit, satu jalan,” kata Pija.
    Penumpang lain yang langganan naik Transjakarta jurusan Blok M-Kota bernama Asmi (30) mengungkapkan, pada hari kerja, rute ini sangat ramai penumpang.
    “Penuh banget, ya, terutama sore jam 3 ke atas,” ujar Asmi.
    Asmi bilang, saat berangkat menuju kantornya, ia tak pernah dapat tempat duduk karena penuhnya penumpang Transjakarta.
    Biasanya, Asmi baru dapat tempat duduk ketika bus tiba di Halte Monas. Sebab, pada hari kerja, banyak penumpang yang turun di halte ini.
    Wacana penghapusan Transjakarta rute Blok M-Kota akibat bersinggungan dengan jalur Transjakarta ini pun menuai kritik.
    Pengamat transportasi sekaligus Ketua Instran (Inisiatif Strategis untuk Transportasi) Darmaningtyas menilai, Transjakarta tidak bisa digantikan dengan MRT.
    Pasalnya, karakteristik pelanggan kedua moda transportasi tersebut berbeda. Tarif MRT juga tak sama dengan Transjakarta.
    “Karakter pelanggan Transjakarta (TJ) itu berbeda dengan karakter pelanggan MRT, baik dari aspek sosial ekonomi, tarif, maupun pola perjalanannya, sehingga tidak bisa keberadaan MRT itu menggantikan layanan TJ, meskipun satu rute,” kata Darma dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).
    Dari aspek sosial ekonomi misalnya, pelanggan MRT memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Ini terlihat dari penampilan fisik, jenis pakaian pengguna MRT yang rata-rata bermerek, parfum yang digunakan, hingga tas yang dibawa.
    Menurutnya, sangat jarang pengguna MRT menenteng tas plastik atau kardus. Sementara, pemandangan demikian lumrah terlihat di KRL.
    “Jadi dari aspek sosial ekonomi ini saja, sangat tidak realistis memindahkan pelanggan TJ ke MRT,” ujarnya.
    Kedua, dari segi tarif, MRT jauh lebih mahal karena dihitung berdasarkan jarak tempuh. Untuk menaiki rute MRT Lebak Bulus–Bundaran HI, tarifnya mencapai Rp 14.000. Sementara, tarif Transjakarta TJ hanya Rp 3.500.
    “Dengan tarif sebesar itu, jelas tidak mungkin terjangkau oleh pengguna TJ. Tarif itu terjangkau bagi pengguna mobil pribadi,” kata Darma.
    Menurut Darma, rencana penghapusan Transjakarta koridor satu membuktikan bahwa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tak memahami kondisi lapangan, termasuk pelanggan MRT dan Transjakarta.
    Dia khawatir, dengan dihapusnya koridor 1 Transjakarta, masyarakat yang semula menggunakan transportasi umum justru beralih pakai sepeda motor. Sehingga, hal ini berpotensi meningkatkan angka kemacetan.
    “Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan TJ Koridor 1 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor. Dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni,” tutur dia.
    Polemik ini bermula dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta yang mengungkapkan rencana penghapusan rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT.
    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, langkah itu diambil supaya tidak terjadi tumpang tindih antarmoda transportasi umum.
    “Contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai Kota (jika sudah) terbangun, maka untuk koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
    Syafrin menyebut, penghapusan bakal dilakukan setelah pengerjaan jalur MRT

    rute Lebak Bulus sampai Kota rampung.
    “Memang sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta,” ucap dia.
    Selain itu, Dishub juga berencana menghapus rute Transjakarta koridor dua Pulogadung-Harmoni jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.
    Menurut Syafrin, rencana itu akan direalisasikan pada tahun 2029.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.