Xcloud.id

Tag: Darmadi Durianto

  • Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, Ini Struktur Lengkap DPP PDIP 2025-2030

    Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, Ini Struktur Lengkap DPP PDIP 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030, dalam acara Kongres VI PDIP, di Bali, Sabtu (2/8/2025).

    Adapun, sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan langsung Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang dia nyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri.

    Setelah itu, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.

    “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.

    “Bersedia!” jawab para pengurus serentak.

    Kemudian, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dipandu langsung oleh Megawati untuk mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.

    Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.   Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitoru

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini 

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti 

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara

    29.    Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri

    30.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    31.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    32.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    33.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    34.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    35.    Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    36.    Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    37.    Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

  • Daftar Lengkap Struktur Kepengurusan PDIP 2025–2030, Banyak Wajah Lama

    Daftar Lengkap Struktur Kepengurusan PDIP 2025–2030, Banyak Wajah Lama

    Daftar Lengkap Struktur Kepengurusan PDIP 2025–2030, Banyak Wajah Lama
    Tim Redaksi
    NUSA DUA, KOMPAS.com
    – PDIP secara resmi mengumumkan struktur
    Dewan Pimpinan Pusat
    (DPP) periode 2025–2030 dalam
    Kongres ke-6
    di Bali, Sabtu (2/8/2025).
    Ketua Umum PDIP
    Megawati Soekarnoputri
    kembali memimpin langsung pembacaan dan pelantikan 37 nama yang mengisi kepengurusan di tingkat pusat.
    “Kalau untuk kepengurusan yang tadi sudah diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri ini sih wajah lama masih banyak,” ujar Komarudin Watubun, Ketua Steering Committee Kongres
    PDI-P
    , dalam konferensi pers, Sabtu petang.
    Meski begitu, lanjut Komarudin, tetap terdapat sejumlah nama baru yang masuk dalam kepengurusan periode saat ini.
    Namun, posisi Sekretaris Jenderal PDI-P untuk periode ini belum ditetapkan. Menurut Komarudin, Megawati untuk sementara waktu merangkap jabatan tersebut.
    Dia pun menyatakan bahwa keputusan soal kapan sosok Sekjen akan ditunjuk, sepenuhnya berada di tangan Megawati.
    “Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” ucapnya.
    Dia pun meyakini bahwa Megawati memiliki pertimbangan tersendiri yang bertujuan demi kepentingan partai.
    “Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
    Berikut daftar lengkap struktur pengurus DPP PDI-P 2025–2030:
    Ketua Umum:
    Megawati Soekarnoputri
    Ketua-ketua DPP
    :
    1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
    2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
    3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
    4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
    5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
    6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
    7. Bidang Politik – Puan Maharani
    8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
    9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
    10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
    11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
    12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
    13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
    14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
    15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
    16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
    17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
    18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
    19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
    20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
    21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
    22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
    23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
    24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
    25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
    26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
    27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
    28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
     
    Sekretariat dan Bendahara:
    Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
    Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
    Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
    Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
    Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
    Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
    Bendahara Umum – Olly Dondokambey
    Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
    Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Tetapkan Struktur Pengurus PDIP 2025-2030, Posisi Sekjen Masih Kosong Nasional 2 Agustus 2025

    Megawati Tetapkan Struktur Pengurus PDIP 2025-2030, Posisi Sekjen Masih Kosong Nasional 2 Agustus 2025

    Megawati Tetapkan Struktur Pengurus PDIP 2025-2030, Posisi Sekjen Masih Kosong
    Tim Redaksi
    NUSA DUA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam
    Kongres VI PDI-P
    yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
    Megawati menempatkan 37 nama untuk menduduki berbagai bidang strategis partai.
    Namun, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) belum secara definitif diisi. Megawati masih merangkap jabatan tersebut untuk sementara waktu.
    “Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers usai acara.
    Politikus asal Papua itu mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Megawati belum menunjuk sosok Sekjen yang baru.
    Namun, dia meyakini keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang.
    “Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
    Adapun prosesi pelantikan pengurus DPP dipimpin langsung oleh Megawati di atas panggung utama.
    Ia lebih dulu menanyakan kesiapan para pengurus untuk dilantik.
    “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati, seperti dikutip dari siaran pers.
    “Bersedia!” jawab para pengurus serempak.
    Selanjutnya, Megawati memandu pengucapan sumpah jabatan secara bersama-sama oleh seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi kongres.
    Beberapa nama yang masuk dalam struktur DPP PDI-P periode 2025–2030 antara lain Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Ketua Bidang Perekonomian, dan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik.
    Ketua Umum
    : Megawati Soekarnoputri
    Ketua-ketua DPP:
    1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
    2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
    3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
    4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
    5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
    6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
    7. Bidang Politik – Puan Maharani
    8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
    9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
    10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
    11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
    12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
    13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
    14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
    15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
    16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
    17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
    18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
    19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
    20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
    21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
    22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
    23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
    24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
    25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
    26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
    27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
    28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara:
    Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
    Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
    Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
    Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
    Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
    Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
    Bendahara Umum – Olly Dondokambey
    Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
    Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Industri Refrigerasi, Perprindo Kepengurusan Baru Perluas Sinergi dengan Pemerintah

    Bangun Industri Refrigerasi, Perprindo Kepengurusan Baru Perluas Sinergi dengan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepengurusan baru Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) hasil Musyawarah Nasional (Munas) I menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah.

    Tak hanya membangun pasar dan industri mesin pendingin di dalam negeri, sinergi ini juga terkait dengan upaya Perprindo untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Munas I Perprindo yang berlangsung pada Rabu (16/7/2025) dihadiri oleh seluruh perwakilan perusahaan pendingin dan asosiasi teknisi serta tenaga ahli refrigerasi dan tata udara yang menjadi anggotanya.

    Forum juga dihadiri Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ronggolawe Sahuri serta Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi.

    “Beragamnya instansi pemerintah yang hadir ini menjadi bentuk dukungan besar bagi kerja kepengurusan baru Perprindo dalam memperkuat sekaligus memperluas sinergi kami dengan pemerintah,” ujar Ketua Perprindo terpilih periode 2025–2030, Budi Mulia dalam keterangan pada Jumat (18/7/2025).

    Menurut Budi, sinergi Perprindo dengan kementerian terkait diantaranya untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga ahli refrigerasi dan tata udara serta dukungan pada target pencapaian netralitas karbon dari pemerintah Indonesia.

    Perprindo, kata dia, akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Keberadaan LSP ini juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi langkah pemerintah yang mendorong seluruh sektor usaha untuk menjalankan sertifikasi kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

    “Dengan pembentukan LSP ini, akan mendukung langkah Perprindo dalam mengakselerasi peningkatan kompetensi nasional bagi teknisi dan mitra untuk berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan industri,” ujar Budi.

    Di sisi lain untuk memperkuatnya, kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan diarahkan untuk membuat Perprindo menjadi penghubung dan pendorong kolaborasi antara pendidikan vokasi dan industri.

    Budi berharap kehadiran Perprindo dapat lebih berperan tak saja bagi pelaku usaha terkait sebagai anggotanya, namun lebih berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

    “Kami berharap Perprindo akan dapat lebih mengambil peran dalam pengembangan pasar dan industri refrigerasi dan tata udara di dalam negeri,” kata Budi.

    Dalam Munas terungkap pula upaya meningkatkan sinergi di dalam organisasi. Berbagai inisiatif yang dibuat, berpusar pada upaya mengundang keterlibatan lebih besar dari setiap pelaku usaha yang tergabung dalam Perprindo.

    “Termasuk di dalamnya, kami akan membuat berbagai kajian dan berbagai forum diskusi diantara para anggota terkait dengan pasar dan industri,” ujar Sekretaris Jendral Perprindo terpilih Andy Arif Widjaja.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perprindo Darmadi Durianto menambahkan Perprindo hadir untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia dalam memajukan kualitas hidup masyarakat.

    “Utamanya melalui pengembangan pasar dan industri mesin pendingin dalam negeri,” ujar Darmadi.

  • Dorong Kompetensi SDM, Perprindo Siap Perkuat Sinergi dengan Pemerintah – Page 3

    Dorong Kompetensi SDM, Perprindo Siap Perkuat Sinergi dengan Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepengurusan baru Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo ) hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) I menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk membangun pasar dan industri mesin pendingin dalam negeri, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

    “Berbarengan dengan penguatan, kami juga akan melakukan perluasan sinergi dengan berbagai instansi terkait dalam pemerintahan,” ujar Ketua Dewan Pembina Perprindo Darmadi Durianto, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Darmadi, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI, menegaskan bahwa sejak awal, PERPRINDO hadir untuk sejalan dengan langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan industri pendingin nasional.

    Forum ini juga mendapat perhatian besar dari pemerintah, terbukti dengan kehadiran perwakilan dari lima kementerian.

    Beberapa tokoh yang hadir antara lain:

    Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer
    Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Ronggolawe Sahuri
    Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi
    Kepala Pokja Pengendalian Bahan Perusak Ozon KLHK, Bitul Zulhasni
    Ketua Tim Kerja Peserta Didik Kemendikbudristek, Sulistio

    Ketua Umum Perprindo terpilih untuk periode 2025–2030, Budi Mulia, menyebut dukungan lintas kementerian ini sangat strategis untuk memperluas kerja sama lintas sektor.

    “Sinergi ini tak hanya terkait kebijakan industri dan perdagangan, tetapi juga mencakup peningkatan daya saing tenaga ahli, serta kontribusi terhadap target pemerintah dalam pencapaian net zero emission,” ujar Budi.

     

  • 2 Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim Nasional

    2 Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim Nasional

    Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pernyataan Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika
    Budi Arie Setiadi
    yang menyebut terdapat partai mitra judi online (judol) di DPR berbuntut panjang.
    Tuduhan
    partai mitra judol
    itu dilontarkan Budi Arie dalam acara 
    Gaspol! Kompas.com 
    saat merespons dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
    “Dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang meng-
    approach
    saya damai, oh
    related by
    mitra judol itu, partai mitra judol. Ya pastilah (partai di parlemen),” kata Budi Arie.
    Pernyataan Budi Arie ini lantas direspons keras oleh sejumlah kader PDI-P, meski Budi Arie tidak menyebut secara gamblang partai politik yang dimaksud.
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani pun meminta Budi Arie untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
    “Untuk menghindari fitnah, dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
    “Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” imbuh dia.
    Dalam rapat Komisi VI DPR pada Senin (26/5/2025) lalu, anggota DPR dari PDI-P juga mengungkit pernyataan Budi Arie.
    Sadarestuwati, misalnya, menuntut Budi Arie untuk meminta maaf atas pernyataannya terebut.
    “Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” kata Sadarestuwati, Senin.
    Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini meminta agar permintaan maaf itu disampaikan di media nasional maupun media sosial (medsos).
    “Bahwa disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1×24 jam saat ini,” tuturnya.
    Kader PDI-P lainnya, Darmadi Durianto, juga meminta Budi Arie tidak menyampaikan fitnah.
    Mulanya, Darmadi menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih.
    Ia meminta Budi Arie jangan panik dalam pengembangannya, seiring dengan target pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
    Terlebih kata Darmadi, Budi Arie kini tengah tidak tenang lantaran namanya disebut dalam dakwaan kasus judi online (judol) yang bergulir di pengadilan.
    Darmadi lalu menuntut Budi Arie tidak menyerang pihak manapun jika merasa tak tenang.
    “Apalagi Bapak juga sekarang lagi enggak tenang pikirannya kan? Diserang sana-sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak, ini enggak bagus, Pak,” tandasnya.
    Sejumlah kader PDI-P lainnya pun melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
    Laporan diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Mei 2025.
    Kader PDI-P sekaligus advokat, Wiradarma Harefa, menjelaskan laporan ini atas inisiatif sejumlah kader karena sakit hati atas ucapan Budi Arie yang menuding partainya membuat
    framing
    terkait kasus judi online yang diduga menyeret Budi.
    “Jadi begini, kami ini sebagai kader PDI perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya
    PDIP
    perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan,” ujar Wira di Gedung Bareskrim, Selasa.
    Wira dan tujuh kader lainnya yang ikut ke Bareskrim merasa hal yang diucapkan Budi Arie adalah fitnah.
    Bahkan, jika nantinya Budi Arie memberikan klarifikasi atau permintaan maaf, ia selaku kader PDIP tetap tidak akan mencabut laporannya.
    “Ini bukan hanya saya dan bukan hanya kami yang ada di sini, yang marah terkait ini. Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa, dia harus mengungkapkan, dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua,” tutur Wira.
    Sebagai kader, Wira menambahkan, laporan ini sudah mendapat restu dari DPP PDIP.
    “Kami dari sini akan melaporkan ke DPP karena kami juga berangkat kami laporkan dan kami akan sampaikan ke DPP bahwa kami sudah buat laporan di Bareskrim,” kata dia.
    Puan juga memberi lampu hijau atas pelaporan yang dilayangkan tersebut.
    “Ya silakan saja, untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap,” kata Puan.
    Sementara itu, Budi Arie irit bicara setelah dituntut permintaan maaf oleh PDI-P atas ucapannya soal partai mitra judol.
    Saat wawancara dengan awak media selepas rapat Komisi VI DPR, Budi Arie tidak mau menjawab ketika dimintai tanggapan soal ‘serangan’ PDI-P.
    “Nanti aja itu,” kata Budi Arie, Senin lalu.
    Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya terkait judi online hingga sesi wawancara selesai.
    Ia hanya menanggapi pertanyaan terkait Koperasi Desa Merah Putih.
    Konsistensi ini berlanjut hingga dirinya keluar dari Gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR RI di Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Legislator PDI-P Ultimatum Budi Arie Tarik Pernyataan dan Minta Maaf soal Partainya Framing Kasus Judol Nasional

    3 Legislator PDI-P Ultimatum Budi Arie Tarik Pernyataan dan Minta Maaf soal Partainya Framing Kasus Judol Nasional

    Legislator PDI-P Ultimatum Budi Arie Tarik Pernyataan dan Minta Maaf soal Partainya Framing Kasus Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPR RI dari PDI-P
    Sadarestuwati
    menuntut Menteri Koperasi (Menkop)
    Budi Arie Setiadi
    meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut bahwa partainya dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menjadi pihak yang berada di balik keterlibatannya dalam kasus
    judi online
    (judol).
    Hal ini disampaikannya saat rapat kerja dengan Budi Arie dan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
    “Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” kata Sadarestuwati, Senin.
    Wakil Sekretaris Jenderal DPP
    PDI Perjuangan
    ini meminta agar permintaan maaf itu disampaikan di media nasional maupun media sosial (medsos).
    Permintaan maaf perlu berisi bahwa pernyataan sebelumnya yang mem-framing PDI-P dan Budi Gunawan tidak benar.
    “Bahwa disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1×24 jam saat ini,” tuturnya.
    Di rapat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P, Darmadi Durianto, meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu tidak memfitnah partainya sebagai mitra judol di Senayan.
    Mulanya, Darmadi menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih.
    Ia meminta Budi Arie jangan panik dalam pengembangannya, seiring dengan target pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
    Terlebih kata Darmadi, Budi Arie kini tengah tidak tenang lantaran dikaitkan dengan kasus judi online (judol).
    Ia lalu menuntut Budi Arie tidak menyerang pihak manapun jika merasa tak tenang.
    “Apalagi Bapak juga sekarang lagi enggak tenang pikirannya kan? Diserang sana-sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak, ini enggak bagus, Pak,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi, menyebut adanya partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online (judol).
    Hal ini disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judol, saat menjabat sebagai Menteri Kominfo.
    Dalam acara “Gaspol!” yang tayang di YouTube Kompas.com pada Kamis (22/5/2025), Budi menyebut tuduhan terhadap dirinya sebagai fitnah dan upaya framing.
    “Dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang meng-
    approach
    saya damai, oh
    related
    by mitra judol itu,
    partai mitra judol
    . Ya pasti, lah (masuk parlemen),” tandas Budi.
    Diketahui, nama Budi Arie muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dengan dugaan menerima jatah 50 persen dari biaya penjagaan laman aktivitas ilegal itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI apresiasi penyegelan barang impor ilegal China

    DPR RI apresiasi penyegelan barang impor ilegal China

    Kami apresiasi langkah Kemendag, karena kami banyak menerima aduan masyarakat/pelaku industri dalam negeri yang merasa dirugikan atas keberadaan barang impor ilegal ini

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Darmadi Durianto, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyegel 1,6 juta unit barang impor ilegal dari negara China.

    “Kami apresiasi langkah Kemendag, karena kami banyak menerima aduan masyarakat/pelaku industri dalam negeri yang merasa dirugikan atas keberadaan barang impor ilegal ini,” kata Darmadi usai meninjau langsung penyegelan barang impor milik PT Asiaalum Trading Indonesia oleh Kemendag di Tangerang, Kamis.

    Ia mengatakan, dengan langkah penindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI ini dinilai telah melindungi industri serta konsumen dalam negeri atas dampak keberadaan barang-barang impor ilegal tersebut.

    “Kami juga meminta agar banyak meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor yang beredar di dalam negeri,” ujarnya.

    Dia mengungkapkan, berdasarkan aduan atas keresahan pelaku industri di tanah air bahwa barang atau produk impor dari luar negeri banyak yang telah melanggar ketentuan undang-undang perdagangan.

    Kendati, hal tersebut secara serius akan mengancam ekosistem industri perdagangan dalam negeri. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar kegiatan impor dapat diawasi secara ketat oleh pemerintah.

    “Dengan pelanggaran yang ditemukan ini akibatnya akan berdampak pada penerimaan negara. Dan hal ini juga akan mengurangi daya saing perdagangan dalam negeri,” papar dia.

    Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) telah mengamankan sebanyak 1.680,47 unit barang-barang impor yang tidak sesuai dengan ketentuan atau impor ilegal dari negara China.

    Dari jutaan unit barang impor ilegal jenis perlengkapan perkakas, elektronik, pakaian dan baja ini dapat dijumlahkan senilai Rp18,8 miliar.

    “Barang-barang ini di impor dari China oleh PT Asiaalum Trading Indonesia yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan berlaku terkait aturan impor,” ucap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    “Untuk barang impor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SNI, tidak memiliki nomor pendaftaran barang, tidak menggunakan label bahasa Indonesia, tidak memiliki manual/kartu garansi dan tidak dilengkapi nomor kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan serta tidak memiliki dokumen importasi barang,” tambahnya.

    Adapun terhadap barang impor ilegal yang diamankan itu, antara lain seperti MCB listrik sebanyak 68.265 pcs, grindra/gergaji/mesin serut listrik sebanyak 9.763 pcs, penghisap debu sebanyak 26 unit, sarung tangan sebanyak 600.000 pcs, gunting tangan 77 pcs.

    Kemudian, barang jenis kampak sebanyak 66 pcs, penggaris besi 578 pcs, baut dan mur dari berbagai ukuran sebanyak 997.296 pcs, sekel sebanyak 9.215 pcs.

    Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas penanganan barang impor ilegal ini, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam terkait pelaku importir agar segera melengkapi dokumen sesuai aturan yang berlaku.

    “Jadi barang ini sementara masih kita lakukan pengawasan, sampai nanti kelengkapannya bisa dipenuhi. Maka, kami akan beri izin kembali,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya

    Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 27 April 2025 – 22:28 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel menghadiri acara halalbihalal dengan tema ‘Terimakasih Perjuangan Rakyat Jakarta’ di Jakarta Internasional Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu (27/4).

     

    Dalam sambutannya, Pramono meminta ribuan kader PDI Perjuangan untuk memberikan kritik masukan selama dirinya memimpin di Jakarta lima tahun ke depan. 

     

    Kritik agar disampaikan secara langsung maupun melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

     

    “Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya. Bagi saya dan Bang Dul. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan. Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya.

     

    Sementara itu, Rano mengatakan secara tegas bahwa dengan Pramono siap bekerja untuk membangun Jakarta lima tahun ke depan.

     

    “Perjuangan telah dimulai. Alhamdulillah tiga bulan saya bersama Pak Gub Ada di Balai kota dan insyaallah kita siap bekerja. Apakah anda mau bekerja? Mau bekerja? Siap bekerja?” ujar Rano.

     

    “Siap,” timpal ribuan kader PDIP.

     

    Sementara, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebutkan acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi, soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.

     

    “Ini hanya Halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye, Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta suatu momentum silahturahmi yang harapannya untuk memperkuat sinergi, soliditas dalam rangka menyikapi jalannya pemerintahan di DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan untuk sama sama memberikan dukungan hingga kritikan,” ucap Chico.

     

    Sebagai informasi, hadir dalam acara tersebut di antaranya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan; Darmadi Durianto; Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Widaya alias Aming; Eks Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi; Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Agustina ‘Tina Toon’; Ida Mahmudah; Johnny Simanjuntak; dan lainnya.(ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta para kader PDIP untuk tak sungkan mengkritik pemerintahannya.

    Hal itu disampaikan Pram dalam sambutannya di acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP DKI Jakarta.

    “Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya,” kata Pram di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

    Pram mengklaim bagi dirinya dan Rano Karno, kritik adalah vitamin 

    “Bagi saya dan Bang Doel. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan.”

    “Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” ujarnya.

    “Selain Pram dan Rano, acara halal bihalal ini dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta diantaranya Hardiyanto Kenneth, Ima Mahdiah, Ida Mahmudah, Pantas Nainggolan dan sejumlah politisi PDIP lainnya.

    Termasuk Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Widjaja, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan dan Darmadi Durianto.

    Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebut bahwa acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi dan soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.

    “Ini hanya halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye.”

    “Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta,” kata Chico.

    (TribunJakarta)