Xcloud.id

Tag: Dante Saksono

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dua menterinya, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil demi mengatasi krisis kekurangan dokter di Tanah Air.

    Prabowo menekankan pentingnya bergerak cepat dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Ia meminta para menterinya tidak lagi berpegang pada aturan lama yang justru menghambat kemajuan.

    “Kita masih kekurangan dokter. Karena itu saya minta Menkes dan Mendiktisaintek segera menambah fakultas kedokteran, akademi perawatan, dan pendidikan spesialis. Jangan terlalu terhimpit prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno yang tidak bisa menjawab tantangan zaman,” tegas Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali, Rabu (26/6/2025).

    Sinyal penambahan fakultas kedokteran ini sebenarnya sudah lebih dulu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Ia menyebut peningkatan kuota mahasiswa kedokteran akan berdampak langsung pada ketersediaan dokter di masyarakat.

    “Semakin banyak lulusan dokter, makin banyak tenaga kesehatan yang bisa melayani masyarakat,” ujar Dante beberapa waktu lalu.

    Meski begitu, Dante belum merinci lokasi pendirian fakultas baru karena hal tersebut merupakan ranah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun ia memastikan, kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kalau pun ada fakultas kedokteran baru, kualitasnya tetap harus terjamin. Kalau tidak, pelayanan kesehatan di masa depan bisa terancam,” pungkasnya.

    “Saat ini hanya ada sekitar 77 ribu dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia. Artinya, hanya ada 0,23 dokter spesialis per seribu penduduk,” kata Dante.

    Padahal, menurut standar pemetaan yang ideal, Indonesia seharusnya memiliki 1,46 dokter spesialis per seribu penduduk. Artinya, kebutuhan dokter spesialis saat ini masih sangat jauh dari tercukupi.

    “Kenapa begitu? Karena jumlah dokter spesialis yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sangat terbatas,” lanjutnya.

    (naf/kna)

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • Guru Besar FKUI Ramai-ramai Protes Menkes, Dekan Beberkan Posisi Wamenkes di Kampus

    Guru Besar FKUI Ramai-ramai Protes Menkes, Dekan Beberkan Posisi Wamenkes di Kampus

    Jakarta – Menyusul maraknya gelombang protes para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, komunikasi dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono jadi sorotan. Mengingat, Dante juga menjadi Guru Besar FKUI sejak Oktober 2022.

    Hal yang kemudian dipersoalkan adalah nihilnya komunikasi para Guru Besar FKUI dengan Wamenkes, sampai muncul seruan berjilid. Meski begitu, salah satu guru besar FKUI Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH menyebut komunikasi dengan Dante sebenarnya masih berjalan.

    Sayangnya, menurut Prof Ari beberapa hal yang diutarakan tidak lantas ditindak lebih lanjut. Terlebih, menurutnya posisi Dante sebagai Wamenkes tidak bisa memiliki wewenang lebih banyak.

    “Jadi betul memang Wamenkes guru besar, tapi terus terang ketika jadi Wamenkes itu freeze jabatan sebagai dosennya di-freeze. Beliau saat ini jabatan struktural sebagai Wamenkes,” terang Prof Ari dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2025).

    “Apakah kami ada komunikasi dengan yang bersangkutan? Sering, tetapi pada kenyataannya kan narasi-narasi itu masih muncul, muncul dari Menkes. Jadi saya rasa saat Menkes-nya masih aktif, Wamenkes tidak banyak hal yang bisa dikerjakan,” lanjutnya.

    Seruan jilid II para Guru Besar FKUI menyoroti hilangnya kepercayaan mereka pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pasalnya, hingga kini, mereka menilai tidak ada perbaikan yang dilakukan Menkes.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” demikian seruan jilid II di Salemba, yang dihadiri sekitar 100 guru besar FKUI.

    (naf/up)

  • Muncul COVID-19 Varian Nimbus, Perlukah Vaksin Baru? Ini Kata Wamenkes

    Muncul COVID-19 Varian Nimbus, Perlukah Vaksin Baru? Ini Kata Wamenkes

    Jakarta –

    Belakangan COVID-19 varian NB.1.8.1 atau varian Nimbus tengah menjadi sorotan lantaran memicu kenaikan kasus di beberapa negara seperti Thailand dan Singapura. Meski tidak menunjukkan gejala lebih parah, varian baru ini disebut memiliki kemampuan penyebaran yang lebih besar.

    Berkaitan dengan hal ini, perlukah membuat vaksin baru untuk COVID-19? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan hingga saat ini pembuatan vaksin baru belum diperlukan. Terlebih, belum ada regulasi baru terkait hal tersebut.

    “Belum (perlu vaksin baru), belum ada regulasi untuk melakukan vaksinasi baru, nanti kita lihat situasinya,” kata Dante ketika berbincang dengan awak media di Jakarta Timur, Kamis (12/6/2025).

    Meski lebih mudah menular, varian-varian baru COVID-19 seperti Nimbus tidak memberikan gejala yang lebih berat, kecuali pada orang-orang yang memiliki masalah kesehatan lain atau komorbid. Orang yang memiliki komorbid dan memiliki gejala COVID-19 sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter.

    Ini perlu dilakukan agar masalah kesehatan yang sudah tidak ada semakin parah akibat infeksi COVID-19.

    “Harus tetap waspada. Kalau ada sakit-sakit, infeksi, cepat berobat ke dokter. Tetap menerapkan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) seperti dulu,” kata Dante.

    “Kemudian tidak terlalu harus khawatir. Karena pemerintah selalu melakukan mitigasi untuk kasus COVID ini. Kalaupun ada yang sakit, terutama risiko tinggi, harap cepat dibawa ke rumah sakit supaya tidak terjadi hal yang fatal,” tandasnya.

    (avk/up)

  • Wamenkes Pastikan COVID-19 RI Terkendali

    Wamenkes Pastikan COVID-19 RI Terkendali

    Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono buka suara terkait kenaikan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia. Ia menjelaskan virus COVID-19 akan terus ada dan melakukan mutasi, seperti varian NB.1.8.1 atau Nimbus yang memicu kenaikan kasus di beberapa negara. Meski begitu, Dante memastikan situasi COVID-19 di Indonesia masih terkendali.

    “Iya masih (COVID-19 di Indonesia terkendali), manageable,” kata Dante ketika ditemui awak media di Jakarta Timur, Kamis (12/6/2025).

    “Jadi memang virus ini kan selalu akan mengalami replikasi dan mengalami mutasi. Ini kita memang nggak bisa lepas dari hidup dengan COVID. Kita tetap terus hidup dengan COVID. COVID ini memang terus akan ada,” sambungnya.

    Dante mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan mengingat infeksi varian-varian baru ini tidak menimbulkan gejala yang parah. Kekebalan tubuh masyarakat sudah terbentuk cukup baik karena vaksin yang sudah didapatkan sebelumnya.

    Meski begitu, ia mengingatkan orang-orang berisiko tinggi untuk tetap hati-hati. Jangan sampai infeksi COVID-19 memperparah kondisi penyakit yang sudah ada.

    “Makanya di rumah sakit kalau sekarang ada resiko tinggi, mengalami gejala influenza-like illness, maka cepat diperiksa panel virusnya karena di situ ada pemeriksaan COVID-nya,” kata.

    Berdasarkan laporan terakhir Kementerian Kesehatan, tercatat ada total 75 kasus COVID-19 sepanjang tahun 2025. Sementara, pada periode pekan ke-22 tercatat dua kasus.

    Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 8 persen pada minggu ke-22 tahun 2025, dari minggu sebelumnya hanya 4 persen.

    Varian yang menyebar di Indonesia saat ini adalah MB.1.1 dan KP.2.18. Pihak Kemenkes menuturkan hingga saat ini belum ditemukan varian Nimbus yang belakangan disorot lantaran masuk daftar Variant Under Monitoring (VUM) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    “Secara umum (keduanya) memiliki karakteristik yang sama dengan JN.1 (penilaian risiko rendah),” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman terpisah.

    (avk/up)

  • Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Jakarta –

    Pembatalan wacana penyeragaman bungkus rokok baru-baru ini disambut lega oleh banyak pihak, terutama mereka yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT) sebagai sumber penghidupan dan pendapatan daerah. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi daerah sekaligus melindungi ribuan pekerja dari regulasi yang terlalu ketat.

    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah pusat membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok. Ia menilai keputusan ini sebagai langkah bijak yang melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari tekanan regulasi berlebihan.

    “Industri hasil tembakau adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara, dan bagi daerah seperti Situbondo, ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman kemasan adalah bentuk keberpihakan terhadap ekonomi daerah dan pekerja sektor tembakau,” tegas Rio dalam keterangannya, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Daerahnya sendiri menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada tahun 2024. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan hukum cukai, dan bantuan sosial seperti BLT bagi buruh tani dan pekerja pabrik rokok. Tahun lalu, sekitar Rp3,3 miliar telah digelontorkan untuk program BLT demi mendukung kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, kabupaten di Jawa Timur tersebut juga dialokasikan menerima DBHCHT sebesar Rp77 miliar pada tahun 2025.

    Lebih lanjut, Rio menekankan bahwa pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pemberantasan rokok ilegal, bukan membatasi produk legal. “Penyeragaman bungkus justru bisa memperbesar ruang bagi rokok ilegal karena menyulitkan konsumen dalam mengenali produk legal,” ujarnya.

    Situbondo menunjukkan komitmennya dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada 2023, lebih dari 1 juta batang rokok ilegal berhasil disita dalam 152 operasi penindakan. Penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga integritas sektor tembakau yang legal dan produktif.Rio berharap agar kebijakan nasional ke depan lebih memperhatikan keseimbangan antara kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi daerah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan bahwa rencana kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) telah dibatalkan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.

    Hal ini disampaikan Faisol melalui akun Instagram pribadinya. Kebijakan ini menjadi hasil diskusinya dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung isu kesehatan, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan industri.

    “Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memahami kepentingan industri, ketika kita sampaikan bahwa janganlah (kemasan rokok) itu diseragamkan, karena industri meminta untuk tidak ada isu yang semakin menekan industri,” ungkapnya dikutip Rabu, 14 Mei 2025.

    (fdl/fdl)

  • Kemenkes Jalankan Program Percontohan Deteksi Dini Gangguan Tiroid

    Kemenkes Jalankan Program Percontohan Deteksi Dini Gangguan Tiroid

    JAKARTA — PT Merck Tbk (Merck) mendukung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam memperluas akses skrining gangguan tiroid sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui program ini, sebanyak 80 ribu tes Thyroid Stimulating Hormone (TSH) akan didistribusikan ke puskesmas di tujuh wilayah dengan prevalensi gangguan tiroid tinggi, yakni Deli Serdang, Jakarta, Malang, Makassar, Medan, Cirebon, dan Surabaya.

    Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., menyatakan, “Gangguan tiroid kerap tidak terdeteksi hingga menimbulkan dampak yang serius. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah krusial untuk mencegah komplikasi dan memastikan penanganan yang tepat sejak dini. Kementerian Kesehatan mengapresiasi dukungan Merck dalam penyediaan alat pemeriksaan TSH di berbagai Puskesmas di Indonesia. Inisiatif ini merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses layanan kesehatan di tingkat primer.”

    Data menunjukkan, gangguan tiroid di Asia Pasifik memiliki prevalensi tinggi dengan

    sekitar 11% populasi dewasa menderita hipotiroidisme, dibandingkan angka global yang

    hanya 2-4%1. Data ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat. Presiden Direktur PT Merck Tbk, Evie Yulin menambahkan, “Merck percaya bahwa tes tiroid sederhana dalam Program Deteksi Dini Gangguan Tiroid ini bisa menjadi game changer untuk menolong jutaan pasien yang belum terdiagnosis. Merck memiliki semangat untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan deteksi dini bagi masyarakat Indonesia. Dukungan ini juga sejalan dengan Manifesto Tiroid Merck, sebuah ajakan pemeriksaan gangguan tiroid skala besar untuk mendiagnosis lebih dari 50 juta orang yang hidup dengan hipotiroidisme pada tahun 2030.”

    Program ini juga mendapat dukungan dari komunitas pasien tiroid Indonesia, Pita Tosca. Ketua dan pendirinya, Astriani Dwi Aryaningtyas mengatakan, “Sebagai pejuang tiroid, memiliki gejala klinis dan faktor risiko gangguan tiroid itu dapat menurunkan kualitas hidup individu. Gangguan tiroid yang tergolong sebagai penyakit tidak menular, terkadang memiliki gejala klinis yang tidak nampak, namun berdampak signifikan (invisible illness).

    Seperti yang kita ketahui, kelenjar tiroid berukuran kecil, kendati demikian manfaatnya sangat besar untuk metabolisme tubuh membuat kami sebagai pasien tiroid merasa sudah waktunya Pemerintah dan banyak pihak pemerhati gangguan tiroid memiliki gerakan untuk mendukung adanya peningkatan kualitas hidup pejuang tiroid.”

    Lebih lanjut, ia pun menambahkan, “Sebagai pasien tiroid sangat mendukung program skrining gangguan tiroid (TSH) ini karena dapat meningkatkan diagnosis gangguan tiroid di Indonesia, yang saat ini masih tergolong rendah. Sebagai tindak lanjut dari program

    skrining tersebut, Pita Tosca sebagai organisasi pasien berharap bahwa akses terhadap

    pengobatan gangguan tiroid dapat terus ditingkatkan, terutama mengingat pilihan

    pengobatan melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) yang masih terbatas. Deteksi dini

    melalui skrining adalah langkah penting untuk mengelola kondisi ini secara efektif. Pita

    Tosca berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak dan menyuarakan kepada

    pemangku kepentingan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan

    diagnosis dan perawatan yang mereka butuhkan.”

    Untuk mendukung pelaksanaan skrining, Merck juga menyediakan logistik pemeriksaan TSH, seperti mesin Diagnostic FIA Meter, mikropipet, stopwatch, vacuum holder, tourniquet, serta bahan medis habis pakai (BMHP), termasuk jarum, tabung EDTA, reagen tes kit, alcohol swab, dan plester.

    Mendukung Pembentukan Registri Nasional Pasien Tiroid

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Merck Indonesia bersama Indonesian Thyroid Association (InaTA) tengah menyusun manuskrip untuk publikasi laporan Thyroid Registry Report, berdasarkan hasil skrining dari program RAISE Tiroid. Manuskrip ini direncanakan untuk dipublikasikan di jurnal internasional tahun ini, sebagai upaya membangun basis data nasional yang akurat mengenai beban penyakit tiroid di Indonesia.

    Selain memfasilitasi pelaksanaan 80 ribu tes TSH di berbagai puskesmas, data yang terkumpul diharapkan dapat mendukung pemetaan penyakit dan pengambilan kebijakan berbasis bukti—khususnya bagi kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang penyakit tidak menular (PTM).

    dr. Dicky L. Tahapary, Sp.PD-KEMD, Ph.D., Ketua Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging (MVA) IMERI FKUI sekaligus penanggung jawab registri, menyatakan, “Data adalah fondasi dari kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya registri ini, kita bisa beralih dari asumsi ke pendekatan berbasis bukti, dari respons reaktif menjadi pencegahan yang lebih terstruktur. Ini adalah hal penting dalam manajemen penyakit tiroid di Indonesia.”

    Merck juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Kemenkes RI untuk membawa hasil inisiatif ini ke forum World Health Assembly (WHA), sebagai kontribusi Indonesia dalam penguatan tata kelola penyakit tidak menular di tingkat global.

    Komitmen Berkelanjutan Merck Indonesia

    Dukungan terhadap pelaksanaan skrining TSH ini merupakan kelanjutan dari program RAISE Tiroid yang telah dijalankan sejak 2023. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran serta kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan gangguan tiroid. Hingga akhir 2024, lebih dari 6.000 tenaga kesehatan telah mendapat pelatihan, 72.600 pasien telah diskrining secara digital menggunakan skor Wayne dan Billewicz, serta lebih dari 30.000 tes TSH telah dilakukan—dengan tingkat konversi 18,8% atau sekitar 5.700 kasus positif.