Xcloud.id

Tag: Dante Saksono

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkes Beri Hadiah Rp 50 Juta untuk Puskesmas Penemu Kusta Terbanyak di Tangerang Nasional 14 Agustus 2025

    Kemenkes Beri Hadiah Rp 50 Juta untuk Puskesmas Penemu Kusta Terbanyak di Tangerang Nasional 14 Agustus 2025

    Kemenkes Beri Hadiah Rp 50 Juta untuk Puskesmas Penemu Kusta Terbanyak di Tangerang
    Editor
    KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyiapkan hadiah insentif sebesar Rp 50 juta bagi satuan unit puskesmas di Kabupaten Tangerang, Banten, yang berhasil mengeliminasi dan menemukan kasus kusta terbanyak.
    “Puskesmas yang bisa menemukan kasus kusta tertinggi, akan kita berikan hadiah insentif sebesar Rp 50 juta. Ini khusus di Kabupaten Tangerang,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, di Tangerang, seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/8/2025).
    Hadiah ini, kata Dante, bertujuan memotivasi petugas puskesmas agar lebih giat melakukan eliminasi dan deteksi dini penanganan kasus kusta di wilayah itu.
    “Jadi, saya minta pada akhir tahun untuk dihitung dan dilaporkan, khusus di Kabupaten Tangerang, ada pemberian hadiah,” ucap dia.
    Selain hadiah utama Rp 50 juta, Kemenkes juga menyiapkan insentif untuk puskesmas penemu kasus kusta terbanyak kedua dan ketiga.
    “Untuk puskesmas kedua terbanyak menemukan kusta diberi Rp 25 juta dan ketiga sebesar Rp 15 juta,” ujar dia.
    Menurut Dante, apresiasi ini diharapkan membantu mempercepat target pembebasan penyakit kusta di 111 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2030.
    “Maka target kita dalam pembebasan penyakit kusta dinaikkan saat ini menjadi 111 kabupaten/kota di 2030,” tutur dia.
    Tahap awal eliminasi, kata Dante, adalah mengenalkan gejala penyakit kusta kepada masyarakat. Dengan begitu, kasus dapat segera diidentifikasi dan diobati.
    “Kemudian kita berikan kemoprofilaksis kusta, ini diberikan sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit kepada mereka kontak erat dengan penderita kusta,” ungkap dia.
    Dante menambahkan, Indonesia saat ini masih berada di peringkat ketiga dunia untuk jumlah kasus kusta terbanyak setelah India dan Brasil.
    “Oleh karena itu kita memberikan target. Sesuai target WHO yang cukup ketat, maka kita upayakan agar ini bisa ditangani secara maksimal,” kata Dante.
    Ia menegaskan, kusta merupakan salah satu dari 21 penyakit tropis terabaikan di dunia yang harus dieliminasi.
    Menjaga lingkungan yang sehat menjadi salah satu upaya pencegahannya.
    “Sebetulnya untuk pengobatan saat ini sudah tersedia di puskesmas, jadi sudah tidak perlu ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit itu jika ada gejala yang berat misal ada kecacatan yang berat, kalau hanya gejala ringan kita upayakan ditangani di puskesmas,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

    Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan operasional apotek dan klinik desa di bawah pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat berjalan secara luas pada akhir Agustus 2025. 

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Kesehatan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyepakati relaksasi sejumlah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan apotek desa dan klinik desa itu.

    “Harapannya pada akhir bulan ini akan keluar peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yang nanti akan diikuti oleh Kementerian Investasi untuk perizinan dalam pengelolaan apotek dan klinik desa serta yang lain-lainnya,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa (12/8/2025).

    Lebih lanjut, upaya ini dilakukan seiring dengan hasil pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Bali beberapa waktu lalu, yang menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi pada Agustus-September tahun ini.

    Menurut Ferry, Kopdes Merah Putih nantinya dapat melayani penjualan obat dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan di luar Kopdes.

    Dia menjelaskan bahwa perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta, juga menyambut baik gagasan untuk menyuplai obat dengan harga diskon. Dengan demikian, harga jual di apotek desa dapat lebih murah.

    “Kita bisa mendapatkan harga eceran, bisa 10%—20% di bawah retail modern. Karena harapannya semakin ke desa, harga obat bisa semakin murah,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa apotek desa cukup dikelola oleh tenaga kefarmasian tanpa kewajiban apoteker, dan tidak memerlukan perizinan baru selama dilembagakan dalam Kopdes.

    Selain relaksasi aturan, Kemenkes juga akan menerbitkan buku saku sebagai pedoman pelaksanaan operasional apotek dan klinik desa di bawah kelembagaan program prioritas pemerintah ini.

    “Jadi nanti peraturannya tidak lagi mengikuti peraturan-peraturan teknis yang konvensional, tidak perlu IMB [izin mendirikan bangunan] lagi, tidak perlu strategi usaha lagi karena sudah melekat di Koperasi Desa,” kata Dante.

    Menurutnya, relaksasi aturan tersebut juga akan diterapkan dalam sistem kerja sama antara Kopdes dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, layanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih maksimal.

  • Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

    Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan bahwa industri farmasi telah sepakat untuk menyuplai obat-obatan kepada Koperasi Desa Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memaparkan bahwa apotek desa di bawah naungan Kopdes nantinya akan mendapatkan obat dari perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta, dengan harga diskon. Dengan demikian, harga jualnya pun dapat lebih murah.

    “Kita bisa mendapatkan harga eceran, bisa 10%—20% di bawah retail modern. Karena harapannya semakin ke desa, harga obat bisa semakin murah,” kata Ferry di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

    Ketika ditanya perihal manajemen risiko perusahaan farmasi terkait kesepakatan tersebut, dia memandang bahwa suplai obat ke Kopdes Merah Putih tidak akan berdampak signifikan terhadap profit mereka.

    Pasalnya, skema ini merupakan penugasan pemerintah, sehingga perusahaan juga memiliki diskresi.

    Ferry menjelaskan bahwa hal ini telah dipahami seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi mengenai gerai klinik dan apotek Kopdes Merah Putih yang berlangsung sore ini.

    “BPJS Kesehatan juga tadi sudah menyetujui bahwa obat-obatan yang dijual di puskesmas bisa dijual di [apotek] desa. Jadi ini menarik, alhamdulillah keputusannya juga memberikan pemahaman yang lebih baik buat teman-teman semuanya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjual obat lebih murah hingga 20% dibandingkan ritel modern.

    Dia menjelaskan bahwa apotek desa yang dicanangkan sebagai salah satu model bisnis Kopdes Merah Putih tersebut dapat menjadi sarana masyarakat mendapatkan obat dengan harga murah.

    “Karena [Kopdes] kapasitasnya 80.000 di seluruh Indonesia, kalau dalam estimasi saya mungkin sekitar 40%—50% dari harga obat [dari pemasok] bisa diskon. Sehingga kalau misalnya menjual obat bebas, mereka akan menjual obat yang lebih murah sekitar 10%—20% dari harga yang dijual di Indomaret,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, skema tersebut akan membuat apotek desa kian berkembang, sekaligus menambah daya tarik bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Dante lantas mengajak pelaku usaha di bidang farmasi, baik milik negara maupun swasta untuk bisa memberikan potongan harga obat secara signifikan bagi apotek desa.

  • Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

    Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjual obat lebih murah hingga 20% dibandingkan ritel modern.

    Dia menjelaskan bahwa apotek desa yang dicanangkan sebagai salah satu model bisnis Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi sarana masyarakat mendapatkan obat dengan harga murah.

    “Karena [Kopdes] kapasitasnya 80.000 di seluruh Indonesia, kalau dalam estimasi saya mungkin sekitar 40%-50% dari harga obat [dari pemasok] bisa diskon. Sehingga kalau misalnya menjual obat bebas, mereka akan menjual obat yang lebih murah sekitar 10%-20% dari harga yang dijual di Indomaret,” kata Dante dalam rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

    Menurutnya, skema tersebut akan membuat apotek desa kian berkembang, sekaligus menambah daya tarik bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Dante lantas mengajak pelaku usaha di bidang farmasi, baik milik negara maupun swasta untuk bisa memberikan potongan harga obat secara signifikan bagi apotek desa.

    Hal ini dinilai dapat menjadi alternatif dari skema serupa dari yang selama ini diberikan kepada rumah sakit. Apotek desa di yang tersebar hingga pelosok negeri disebut menjadi daya tawarnya.

    Selain itu, Dante berujar bahwa apotek desa akan menerapkan sistem konsinyasi dalam pasokan obat, bukan pembelian putus. Sistem ini disebut tidak berbeda dengan praktik penjualan obat di rumah sakit pada umumnya.

    “Seperti yang kita belajar as usual di rumah sakit atau di apotek yang sekarang ada, itu yang akan dilakukan di apotek desa,” ujar Dante.

    Pada perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

    Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

    “Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

  • Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah Dimulai, Ini yang Diperiksa

    Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah Dimulai, Ini yang Diperiksa

    Jakarta –

    Program cek kesehatan gratis (CKG) khusus anak sekolah resmi dimulai Senin (4/8/2025). Ini merupakan kelanjutan program CKG umum yang sebelumnya sudah dimulai sejak Februari 2025.

    Diharapkan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang menerima manfaat pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dalam kunjungannya ke SD Prestasi Global, Depok, Jawa Barat, menuturkan bahwa program CKG sangat penting untuk dilaksanakan.

    Program ini menjadi salah satu langkah preventif untuk mendeteksi berbagai penyakit serius sebelum gejalanya benar-benar muncul.

    Penerimaan Masyarakat dan Fungsi CKG Sekolah

    Menurut Wamenkes, salah satu faktor kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mata. Ia mengatakan penglihatan yang buruk dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, pemeriksaan mata masuk dalam CKG sekolah.

    “Kalau matanya terganggu, nanti mereka melakukan proses belajar jadi nggak kelihatan, prestasi turun. Prestasi turunnya bukan karena nggak bisa (pelajaran), tapi mereka nggak bisa lihat yang ditulis di papan tulis,” kata Wamenkes ketika ditemui awak media di Depok, Jawa Barat, Senin (4/8/2025).

    Menurut Wamenkes, program CKG yang dilaksanakan di Depok berjalan dengan sangat baik. Ia menyebut anak-anak yang terlibat dalam pemeriksaan kesehatan mengikutinya dengan serius tapi tetap bahagia.

    “Saya lihat hari ini bagus ya, anak-anak lari di pemeriksaan kebugaran. Mereka serius untuk lari, mereka serius tapi happy. Mereka saya lihat, tidak ada rasa takut di pemeriksaan kesehatan ini, justru menggembirakan,” sambungnya.

    Ada Pemberian Imunisasi HPV hingga Cek Kejiwaan

    Pemeriksaan CKG sekolah meliputi kesehatan gigi, mata, telinga, kebugaran, tekanan darah tinggi, tinggi badan, berat badan, kelengkapan imunisasi, kebugaran, gejala TBC, serta pemeriksaan kejiwaan. Kelengkapan imunisasi yang diberikan adalah untuk rubella, campak, serta HPV (human papillomavirus) kanker serviks khusus untuk siswa putri kelas 5 SD.

    Menurut Wamenkes, pencegahan kanker serviks melalui imunisasi HPV sangat penting. Seringkali kanker serviks terdeteksi terlambat, sehingga pasien sulit menjalani perawatan dan kualitas hidup menurun.

    Terlebih, kanker serviks merupakan jenis kanker penyebab kematian terbanyak kedua bagi wanita Indonesia.

    “(Imunisasi) HPV ini cara untuk mencegah penyakit kanker serviks dan kanker serviks itu biasanya terjadi setelah mereka menikah biasanya. Dengan melakukan imunisasi HPV, maka bisa dicegah kanker serviks ini. Dan ini harus dilakukan sedini mungkin memang,” katanya.

    Sementara itu, untuk pemeriksaan kejiwaan dilakukan melalui kuesioner yang diberikan. Beberapa hari sebelum CKG dimulai, orang tua sudah dikirimi kuesioner untuk diisi.

    Pengisian kuesioner bisa dilakukan oleh orang tua untuk anak SD, sedangkan untuk SMP dan SMA bisa melakukannya sendiri.

    “Ada kuesioner yang dibagikan ke anak-anak SD itu diisi oleh orang tuanya, untuk mengidentifikasi kesehatan mental anak-anak SD, karena memang agak sulit ditanya. Kalau SMP dan SMA bisa diisi sendiri. Jadi sebelum pemeriksaan, diberikan pada orang tuanya,” sambungnya.

    Kata Mereka yang Ikut CKG Sekolah

    Berdasarkan pemantauan detikcom, sebagian besar anak tampak tenang ketika mengikuti program CKG. Ada sebagian anak yang nampak khawatir, tapi setelah pemeriksaan selesai, semuanya kembali normal.

    Salah satunya Alfian (6) siswa kelas 1 SD yang tenang ketika menjalani imunisasi. Meski ia harus disuntik menggunakan jarum, ia tetap santai.

    “Nggak sakit (suntuk), biasa aja. Karena aku banyak olahraga,” katanya ketika ditanyai.

    Selain imunisasi, dalam program CKG sekolah juga disediakan tes kebugaran. Dalam tes ini, siswa diminta untuk lari ringan memutari lapangan sebanyak 14 kali dengan total jarak 1.000 meter. Meski nampak melelahkan, mereka tetap begitu semangat.

    “Capek lumayan sih. Aku nggak latihan sih buat tes ini, cuma memang pernah aku jalan kaki 12 km,” cerita Reyhan (9) siswa kelas 4 SD pada detikcom.

    “Kaki aku pegel banget ini, aku memang suka olahraga. Suka lari-lari sejak kelas 2 SD. Aku biasanya juga basket seminggu sekali, ikut klub,” sambungnya.

    Waktu berlari dicatat oleh guru olahraga yang melakukan tes. Jika siswa tidak kuat, mereka juga tidak akan dipaksa untuk menyelesaikan keseluruhannya.

    Sebagai langkah tindak lanjut, apabila ditemukan indikasi masalah kesehatan pada anak, maka akan dirujuk ke puskesmas untuk pengobatan. Apabila pengobatan tidak mampu dilaksanakan puskesmas, maka anak akan dirujuk ke rumah sakit.

    Halaman 2 dari 3

    (avk/suc)

  • Wamenkes Sebut CKG Bisa Deteksi Gejala Depresi Siswa SMP dan SMA

    Wamenkes Sebut CKG Bisa Deteksi Gejala Depresi Siswa SMP dan SMA

    Depok, Beritasatu.com — Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pelajar dalam rangka program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SD Prestasi Global, Pancoran Mas, Depok.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya lintas kementerian dalam mendeteksi dini masalah kesehatan fisik dan mental anak-anak sekolah. Dalam kunjungannya, Dante menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan mental menjadi perhatian khusus.

    Pemeriksaan ini dirancang berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk siswa SD, screening kesehatan jiwa dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh orang tua.

    Sementara itu, siswa SMP dan SMA akan menjalani pemeriksaan langsung untuk mendeteksi gejala depresi dan kecemasan yang bisa ditindaklanjuti oleh guru bimbingan konseling dan puskesmas.

    “Anak-anak SD masih sulit diajak bicara soal kondisi psikologis mereka. Tapi untuk tingkat SMP dan SMA, pemeriksaan lebih mendalam bisa dilakukan,” ujar Dante, Senin (4/8/2025).

    Selain pemeriksaan mental, imunisasi juga menjadi bagian dari program ini. Dua jenis vaksin diberikan, yakni MR untuk siswa kelas 1 SD dan HPV untuk siswa kelas 5 dan 6. Menurut Dante, vaksin HPV penting untuk mencegah kanker serviks yang menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada perempuan di Indonesia.

  • Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah Dimulai, Ini yang Diperiksa

    Skrining Kesehatan Jiwa CKG Anak Sekolah Pakai Kuisioner, Diisi di Rumah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemeriksaan kesehatan mental untuk pelajar di program cek kesehatan gratis (CKG) merupakan salah satu hal yang penting. Menurutnya, ini bisa menjadi langkah untuk mendeteksi tanda-tanda depresi dan kecemasan pada anak secara lebih dini.

    Dante menuturkan, pemeriksaan kejiwaan di CKG anak sekolah dilakukan melalui kuesioner yang diberikan. Beberapa hari sebelum CKG dimulai, orang tua sudah dikirimi kuesioner soal kejiwaan anak untuk diisi.

    Pengisian kuesioner kejiwaan untuk SD dilakukan oleh orang tua, sedangkan untuk SMP dan SMA bisa dilakukan sendiri.

    “Ada kuesioner yang dibagikan ke anak-anak SD itu diisi oleh orang tuanya, untuk mengidentifikasi kesehatan mental anak-anak SD, karena memang agak sulit ditanya. Kalau SMP dan SMA bisa diisi sendiri. Jadi sebelum pemeriksaan, diberikan pada orang tuanya,” kata Wamenkes ketika meninjau kick-off CKG di SD Prestasi Global Depok, Jawa Barat, Senin (4/8/2025).

    Apabila ditemukan indikasi gangguan kejiwaan pada pelajar, maka nantinya anak akan diidentifikasi lebih lanjut. Bila diperlukan penanganan medis, maka puskesmas yang akan menindaklanjuti.

    “Dari pemeriksaan akan kelihatan apakah anaknya depresi, cemas, berkaitan dengan neurosis sehingga bisa diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh puskesmas dan oleh guru BP (bimbingan konseling),” tandasnya.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyinggung risiko masalah kesehatan mental pada anak sekolah. Menurutnya, salah satu faktor meningkatkan risiko kejiwaan adalah penggunaan gadget berlebihan.

    Hal itu disebutnya menjadi alasan semakin banyak anak sekolah mengalami kecemasan. Diharapkan program CKG khusus pelajar ini bisa menjadi salah satu tindakan preventif untuk mencegah masalah lebih besar.

    “Kita melihat bahwa cukup banyak yang juga mengalami kecemasan, depresi, mungkin kebanyakan liat gadget, jadi baca sosial media segala macam, nah itu yang sekarang kita mulai ukur,” ujar Menkes.

    (avk/kna)

  • Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah Resmi Dimulai, Periksa Gigi sampai Imunisasi

    Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah Resmi Dimulai, Periksa Gigi sampai Imunisasi

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono meninjau pelaksanaan kick-off cek kesehatan gratis (CKG) khusus anak sekolah di SD Prestasi Global Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Wamenkes menuturkan untuk di Jawa Barat ada 19 kota dan kabupaten yang melaksanakan CKG secara serempak.

    Anak-anak yang mengikuti nampak bahagia dan tidak takut dalam menjalani CKG. Menurut Wamenkes, ini menjadi tanda bahwa pelajar-pelajar menerima dengan baik program CKG yang dilaksanakan pemerintah.

    “Saya lihat hari ini bagus ya, anak-anak lari di pemeriksaan kebugaran. Mereka serius untuk lari, mereka serius tapi happy. Mereka saya lihat, tidak ada rasa takut di pemeriksaan kesehatan ini, justru menggembirakan,” kata Wamenkes ketika ditemui awak media dalam kunjungannya di Depok, Jawa Barat, Senin (4/8/2025).

    Beberapa pemeriksaan yang dilakukan meliputi kesehatan gigi, mata, telinga, kebugaran, tekanan darah, tinggi badan, dan kelengkapan imunisasi campak, rubella, serta vaksinasi kanker serviks. Untuk kesehatan jiwa, pemeriksaan dilakukan melalui kuesioner yang diberikan pada orang tua beberapa hari sebelum CKG di sekolah.

    Menurut Wamenkes, kesehatan mata adalah salah satu faktor penting dalam pemeriksaan CKG untuk anak sekolah. Penglihatan yang buruk membuat proses belajar mengajar dapat terganggu.

    “Kalau matanya terganggu, nanti mereka melakukan proses belajar jadi nggak kelihatan, prestasi turun. Prestasi turunnya bukan karena nggak bisa (pelajaran), tapi mereka nggak bisa lihat yang ditulis di papan tulis,” tandas Wamenkes.

    Kepala Sekolah Prestasi Global Depok, Mustopa menuturkan sebanyak 843 siswa turut serta dalam kick off CKG hari ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200-an siswa mengikuti imunisasi campak serta kanker serviks.

    “Hari ini semuanya, kita lakukan hari ini 843 siswa dan 200an ikut imunisasi. Misalnya ada yang nanti tidak ikut hari ini, khususnya imunisasi, kita sampaikan ke bidan puskesmas nanti diantarkan ke puskesmas terdekat,” ujar Mustopa.

    (avk/kna)

  • Pemerintah respons darurat kekerasan anak dan perempuan lewat GN-AKPA

    Pemerintah respons darurat kekerasan anak dan perempuan lewat GN-AKPA

    “Kita tidak bisa hanya berhenti pada seruan moral atau simbolik. Instruksi Presiden (Inpres) tentang GN-AKPA harus memiliki kekuatan implementatif yang jelas, dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga, dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyaraka

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah merespons darurat kekerasan anak dan perempuan melalui persiapan pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) yang dibahas melalui rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (10/7).

    Dalam forum tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menekankan pentingnya pelaksanaan GN-AKPA secara nyata dan menyeluruh oleh seluruh kementerian dan lembaga.

    Ia mengingatkan bahwa gerakan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus diimplementasikan secara konkret dengan hasil yang terukur.

    “Kita tidak bisa hanya berhenti pada seruan moral atau simbolik. Instruksi Presiden (Inpres) tentang GN-AKPA harus memiliki kekuatan implementatif yang jelas, dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga, dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” kata Otto.

    ‎Dia turut menekankan pentingnya memperkuat akses korban terhadap layanan pelaporan dan bantuan hukum, termasuk memperhatikan dukungan yang cukup bagi para pemberi bantuan hukum agar korban dapat mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.
    ‎
    Dengan demikian, kata dia, hal tersebut berarti Negara harus hadir, bukan hanya dalam bentuk hukum tertulis, melainkan dalam tindakan nyata dan sistem perlindungan yang bekerja.

    ‎Wamenko Otto juga menambahkan pentingnya edukasi kepada aparat penegak hukum agar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mendapat prioritas dalam penanganan, serta mendorong terbentuknya mekanisme pelaksanaan yang terukur terhadap Inpres GN-AKPA, seperti pembangunan pusat data kekerasan yang dapat digunakan secara lintas sektor dan real time (terkini).

    Adapun rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno tersebut membahas berbagai langkah persiapan pelaksanaan GN-AKPA sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

    Data mencatat lebih dari 11 ribu kasus kekerasan terjadi hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan berbasis teknologi informasi (daring).

    ‎“Angka ini menunjukkan situasi yang sudah memasuki kategori darurat nasional, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan yang lebih kuat, kolaboratif, dan terpadu dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.

    ‎Sebagai tindak lanjut konkret, rapat tersebut menghasilkan rumusan utama berupa rencana penerbitan Inpres tentang GN-AKPA.

    Instruksi tersebut diharapkan menjadi payung hukum dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

    ‎Dalam kegiatan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir memberikan masukan berharga demi penguatan isi dan arah kebijakan GN-AKPA yang akan diatur melalui Inpres.

    ‎Rapat turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto, serta Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla.

    Hadir pula Sekretaris Deputi Hukum Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Sri Yuliani serta sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    ‎Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah berharap GN-AKPA dapat berjalan efektif dan berdampak nyata dalam mewujudkan perlindungan yang berkeadilan dan menyeluruh bagi kelompok rentan di Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.