Xcloud.id

Tag: Dante Saksono

  • Viral Cacing Keluar dari Mulut-Hidung Balita Bengkulu, Wamenkes Ingatkan soal Ini

    Viral Cacing Keluar dari Mulut-Hidung Balita Bengkulu, Wamenkes Ingatkan soal Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan faktor kebersihan (higiene) dan gizi pasca munculnya kasus kecacingan di Bengkulu. Kasus cacingan ini menimpa dua bocah di Seluma, Bengkulu, Khaira Nur Sabrina 1,8 tahun dan Aprillia 4 tahun.

    “Faktor higiene yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat jadi masalah penting, begitu juga dengan gizi,” ujar Dante saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

    Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar kasus cacingan bisa dicegah, terutama memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik.

    “Kasus itu perlu kita perhatikan gizinya, karena cacingan tidak spesifik terjadi. Kalau edukasi masyarakat berjalan dengan baik, semoga kasus seperti ini tidak terulang lagi,” jelasnya.

    Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, Prof Tjandra Yoga Aditama, menilai ada tiga poin penting dari kasus ini.

    Pertama, masih ditemukannya kasus kecacingan pada anak Indonesia, menjadi gambaran terjadi juga di berbagai daerah lain. Kecacingan termasuk kategori penyakit tropis terabaikan, sehingga kerap luput dari perhatian.

    Kedua, kasus ini dinilai berkaitan erat dengan masalah kekurangan gizi pada anak, yang menandakan persoalan gizi masih ada di sekitar lingkup masyarakat.

    Ketiga, aspek pelayanan rumah sakit dalam menangani kasus kecacingan, termasuk kemampuan melakukan operasi atau pembedahan cacing di perut, juga perlu diperkuat.

    Menurut Tjandra, hal ini menjadi pengingat bahwa selain menjaga kebersihan dan memperhatikan gizi, penguatan pelayanan kesehatan rumah sakit juga penting untuk mencegah dampak serius dari penyakit kecacingan.

    (naf/naf)

  • Respons Wamenkes soal Kasus Balita Cacingan Muncul Lagi di Bengkulu

    Respons Wamenkes soal Kasus Balita Cacingan Muncul Lagi di Bengkulu

    Jakarta –

    Kasus kecacingan kembali dilaporkan di Bengkulu. Terjadi pada balita 1 tahun 8 bulan di Seluma, Bengkulu. Cacing keluar dari mulut dan hidung anak tersebut, bahkan sudah teridentifikasi ‘bersarang’ di paru balita yang bernama Khaira.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan laporan kasus kecacingan yang bermunculan belakangan dikaitkan dengan faktor kebersihan di lingkup masyarakat, utamanya di daerah.

    Pihaknya menyebut akan meningkatkan edukasi di sejumlah wilayah dengan insiden kasus tinggi cacingan.

    “Yang penting adalah higienitas karena itu menyangkut dengan faktor hygiene yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat jadi masalah hygiene akan menjadi masalah penting,” beber dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

    Menurut Dante, maraknya kasus kecacingan juga menandakan masih adanya persoalan gizi di masyarakat. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan promotif dan langkah preventif untuk mencegah kasus cacingan terus meluas.

    “Dan masalah gizi juga akan menjadi masalah penting karena kejadian terakhir itu meninggal kan tidak spesifik karena kecacingan saja, tapi ada masalah gizi,” pungkasnya.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disoroti Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama. Prof Tjandra merinci sedikitnya tiga masalah yang terjadi di balik kecacingan pada anak Indonesia.

    “Kecacingan ini adalah tergolong penyakit tropik terabaikan, jadi kita yang abai. Kedua bahwa kasusnya juga berhubungan dengan kekurangan gizi pada anak Indonesia, artinya masalah gizi memang ada di tengah anak-anak sekitar kita,” beber dia, dalam kesempatan terpisah.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Dokter Ingatkan soal Tren Beli Obat Cacing Usai Kasus Balita Sukabumi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Jakarta –

    Obesitas pada anak kini jadi sorotan serius dunia. Laporan terbaru UNICEF menyebutkan sedikitnya satu dari sepuluh anak di dunia mengalami obesitas. Kondisi ini tak hanya dipicu minimnya edukasi gizi di keluarga, tetapi juga gempuran makanan dengan pemrosesan ultra atau Ultra Processed Food (UPF) yang semakin mudah diakses dan kerap lebih murah dibanding buah serta sayur.

    Fenomena ini nyata terjadi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan, Indonesia menghadapi situasi yang disebut double burden. Artinya, anak-anak tak hanya berisiko mengalami kekurangan gizi hingga stunting, tetapi juga obesitas. Bahkan, di kota besar, prevalensi obesitas anak tercatat lebih tinggi.

    “Kita (Indonesia) menghadapi double burden, disatu sisi kita kekurangan gizi yang menyebabkan terjadinya stunting, di sisi lain, anak-anak itu ternyata obesitas,” tuturnya saat ditemui di ASEAN Car Free Day, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9/2025).

    Definisi Obesitas pada Anak

    Obesitas pada anak bukan sekadar masalah badan gemuk, melainkan kondisi saat lemak tubuh menumpuk secara berlebihan sehingga bisa mengganggu kesehatan. Cara menentukannya pun berbeda dengan orang dewasa. Jika pada orang dewasa cukup dengan menggunakan angka Indeks Massa Tubuh (IMT), pada anak lebih spesifik ukurannya, yaitu dengan menggunakan grafik pertumbuhan yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anak usia 5-19 tahun dikategorikan obesitas bila nilai IMT-nya berada di atas persentil 97 dibanding anak seusianya. Singkatnya, jika berat badan dan tinggi badan seorang anak jauh melampaui sebagian besar teman sebayanya, ada kemungkinan ia sudah masuk kategori obesitas.

    Wamenkes Dante Saksono Harbuwono bicara soal obesitas pada anak. Foto: detikhealth/Nafilah Sri Sagita

    Belajar dari Negara Lain

    Beberapa negara telah berhasil menurunkan angka obesitas anak melalui kebijakan yang tegas. Meksiko misalnya, sejak 2014 memberlakukan pajak 10 persen untuk minuman manis. Jurnal BMC Public Health, mencatat bahwa kebijakan ini menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 7,6 persen hanya dalam dua tahun.

    Inggris memiliki kebijakan Universal Infant Free School Meal yaitu makan siang gratis untuk anak usia empat sampai tujuh tahun di sekolah dasar sejak tahun 2014. Menu yang disajikan di sekolah mengandung gizi seimbang dan membatasi asupan kalori yang tinggi. Inggris juga menerapkan kebijakan lain di tahun 2018 yaitu Soft Drinks Industry Levy. Alih-alih hanya mengurangi konsumsi, kebijakan ini mendorong produsen untuk reformulasi produk minuman agar kadar gulanya lebih rendah. Hasilnya kadar gula pada minuman ringan berkurang rata-rata 29 persen hanya dalam tiga tahun.

    Chile mengambil langkah lebih progresif dengan mewajibkan label peringatan hitam di depan kemasan untuk produk tinggi gula, garam, dan lemak. Studi ilmiah yang terangkum pada Jurnal Nutrients 2025 menunjukkan kebijakan ini efektif menurunkan konsumsi minuman berpemanis pada anak sebesar 23,7 persen dalam 18 bulan pertama, ditambah lagi larangan iklan junk food di jam tayang anak yang semakin membatasi paparan.

    Singapura juga menjadi contoh menarik dengan program “Healthier Choice Symbol” yang memberi tanda khusus pada produk lebih sehat dan memberi Nutri-grade Label untuk minuman manis. Pemerintah Negeri Singa bahkan melarang semua iklan minuman berpemanis sejak tahun 2020. Pemerintah Singapura juga aktif dalam memberikan edukasi ke sekolah tentang gaya hidup sehat. Keterlibatan komunitas, sekolah, orang tua pada program yang dijalankan pemerintah Singapura menjadi salah satu faktor penting tercapainya tujuan program. Menurut laporan Ministry of Health (MoH) Singapura tahun 2022, kebijakan ini berhasil menahan laju peningkatan obesitas anak.

    Korea Selatan juga menunjukkan langkah strategis. Negara ini melarang iklan junk food di jam tayang anak sejak tahun 2010 dan memperkenalkan konsep Green Food Zones, yaitu area 200 meter di sekitar sekolah, di mana penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak dilarang.

    Jepang menempuh jalur berbeda melalui pendidikan gizi nasional atau Shokuiku sejak 2005. Setiap sekolah dasar dan menengah wajib menyediakan menu sehat untuk makan siang yang mengikuti standar gizi nasional.

    Upaya Indonesia Mengatasi Obesitas Anak

    Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Sejumlah program telah digulirkan, meskipun fokus besar pemerintah masih tertuju pada stunting. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mengajak masyarakat untuk lebih aktif bergerak, rutin mengkonsumsi buah dan sayur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sekolah, Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) menjadi wadah integrasi edukasi gizi, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan anak. Selain itu, pedoman gizi seimbang merupakan program edukasi gizi di sekolah, posyandu, dan fasilitas kesehatan melalui konsep “Isi Piringku” diperkenalkan sebagai pengganti 4 Sehat 5 Sempurna.

    KEMENKES juga meresmikan “Kantin Sehat” sekolah agar anak-anak tidak terbiasa mengkonsumsi jajanan tinggi gula, garam, dan lemak. Lebih jauh, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2025 bahkan secara eksplisit memasukkan target penurunan prevalensi obesitas anak yang berfokus pada perbaikan pola konsumsi, peningkatan aktivitas fisik, dan pembatasan pemasaran pangan tidak sehat untuk anak.

    Namun, data riset terbaru menunjukkan prevalensi obesitas anak di Indonesia belum mengalami penurunan signifikan, sehingga implementasi kebijakan ini dinilai belum sekuat negara lain.

    Apa yang Bisa Dipelajari dari Negara Lain?

    Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kombinasi regulasi tegas dan edukasi gizi sejak dini adalah kunci. Indonesia bisa mencontoh Meksiko dan Inggris yang berhasil menekan konsumsi gula dengan pajak minuman berpemanis.
    Dante menyinggung rencana penerapan regulasi sugar tax pada makanan dan minuman manis di Indonesia sedang dibahas dan segera diproses.

    “Nanti kita sedang membuat regulasi, untuk melakukan sugar tax pada makanan. Sugar tax pada makanan ini akan memberlakukan pajak kepada sejumlah tertentu gula yang ada. Tapi masih dalam pembahasan, masih dalam proses, nanti akan kita wujudkan kalo sudah diselesaikan,” pungkasnya.

    Pengalaman negara juga Chile membuktikan bahwa label gizi yang jelas di depan kemasan sangat membantu orang tua dalam memilih makanan yang lebih sehat. Di Indonesia, saat ini label gula, garam, lemak (GGL) berada di belakang kemasan, kecil, dan sulit dipahami. Agar lebih sederhana dan tegas, diperlukan adanya front of pack label. Front of pack label adalah informasi sederhana dari nutrisi makanan yang ada di depan kemasan.

    Dari Korea Selatan, Indonesia bisa belajar pentingnya pembatasan iklan dan penjualan junk food di sekitar sekolah. Sementara Jepang memberi teladan lewat program makan siang sekolah yang konsisten menanamkan kebiasaan makan sehat sejak kecil. Saat ini Indonesia sudah ada program Kantin Sehat dan Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya tinggal meningkatkan monitoring pelaksanaannya lebih baik lagi.

    Singapura memperlihatkan bagaimana kampanye nasional yang terintegrasi, melibatkan sekolah, industri, hingga masyarakat, mampu mengubah perilaku konsumsi secara bertahap. Jika Indonesia mampu menggabungkan regulasi ketat dengan edukasi dan pengawasan di sekolah, peluang menekan angka obesitas anak akan jauh lebih besar.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video Wamenkes: Anak Gemuk Belum Berarti Sehat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Soroti Obesitas Anak, Wamenkes Bicara Wacana ‘Sugar Tax’ di Indonesia

    Soroti Obesitas Anak, Wamenkes Bicara Wacana ‘Sugar Tax’ di Indonesia

    Jakarta –

    Laporan UNICEF belum lama ini menyoroti angka obesitas anak sedikitnya dialami satu dari 10 anak secara global. Hal yang memprihatinkan, pemicunya tidak melulu berkaitan dengan edukasi dan literasi gizi di keluarga.

    Namun, ada ‘taktik’ bisnis yang membuat ultra processed food (UPF) belakangan lebih mudah diakses. UPF juga disebut lebih murah ketimbang buah dan sayur-sayuran.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono membenarkan insiden kasus obesitas belakangan memang relatif tinggi. Menurutnya, situasi di RI kurang lebih serupa dengan apa yang dihadapi secara global, yakni ‘double burden disease’.

    Istilah ini mengacu pada kondisi saat anak menghadapi dua penyakit. Satu, karena malnutrisi. Kedua, akibat obesitas.

    “Jadi Indonesia ini menghadapi double burden, double burden di satu sisi kita kekurangan gizi yang mengakibatkan terjadinya stunting, di sisi lain, anak-anak itu, 1 dari 10 anak obesitas, bahkan di kota-kota besar yang obesitas lebih banyak lagi,” tuturnya saat ditemui di ASEAN Car Free Day, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9/2025).

    Mengutip salah satu hasil survei di DKI, Dante menekankan 30 persen anak sekolah bahkan teridentifikasi mengidap obesitas.

    “Nah jadi kita imbau ke masyarakat gemuk itu bukan berarti sehat, kadang-kadang kan kalau anak yang kurus tuh takut tuh, mulai sekarang kita harus membiasakan yang ideal, makan yang sehat supaya tidak obesitas,” sambung dia.

    Anak juga disebutnya perlu dibekali pendidikan pola makan sehat sedini mungkin agar tak obesitas.

    Menyoal akses buah dan sayur yang disebut relatif sulit diakses ketimbang makan tak sehat karena harganya mahal, Dante menekankan pemerintah sedang menyusun regulasi pajak.

    Pertama, fokus pada makanan manis.

    “Nanti kita sedang buat regulasi sugar tax pada makanan, sugar tax pada makanan ini akan memberlakukan pajak pada sejumlah gula tertentu yang ada, tapi masih kami proses terus,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: CISDI Ungkap Anak Usia Sekolah Gemar Konsumsi Gula dan Garam”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Bakal Bertolak ke Sumenep Tangani KLB Campak

    Menkes Bakal Bertolak ke Sumenep Tangani KLB Campak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kasus campak di Sumenep, Jawa Timur. Dia mengatakan akan bertolak ke Sumenep dalam rangka penanganan Kasus Luar Biasa (KLB) tersebut.

    “Rencananya saya mau ke sana, saya mau ke sana,” kata Budi Gunadi di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

    Namun, dia belum membeberkan kapan waktu pasti akan menyambangi Sumenep. Di sisi lain, Budi Gunadi mengakui angka kasus campak di Pulau Madura memang meningkat.

    “Sebenarnya nggak hanya di Sumenep, tapi di beberapa kota di Madura itu memang naik (kasusnya),” ucap Budi.

    “Salah satu penyebab utamannya karena memang imunisasinya rendah sekali di sana,” lanjutnya.

    Sebelumnya, kasus campak di Sumenep sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) setelah 17 orang meninggal. Daerah tersebut juga mencatat ada 2.035 kasus suspek yang tersebar di 26 kecamatan.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyebut kasus kematian akibat campak di Sumenep mayoritas tidak memiliki riwayat imunisasi. Kebanyakan pasien meninggal karena campak adalah balita.

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan imunisasi terkait campak di Sumenep tergolong rendah. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa orang tua tidak memberikan vaksinasi pada anak.

    “Banyak (alasan keluarga nggak mau vaksinasi anak). Ada yang dikaitkan soal agama, takut karena nanti ada efek samping,” kata Prof Dante kepada wartawan di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/8).

    “Sebenarnya ini sudah kami kaji. Vaksinasi-vaksinasi yang kami berikan ke masyarakat itu sudah dikaji secara empiris dalam waktu lama, sehingga aman untuk diberikan ke anak,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/maa)

  • Wabah Campak Serang Bangkalan, Ratusan Balita Terinfeksi dan 1 Orang Meninggal

    Wabah Campak Serang Bangkalan, Ratusan Balita Terinfeksi dan 1 Orang Meninggal

    Jakarta –

    Kasus infeksi campak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tergolong cukup tinggi. Ada ratusan balita pasien campak dan satu di antaranya meninggal dunia.

    Spesialis anak, dr Mega Malynda, SpA dari RSUD Syarambu Bangkalan mencatat ada sekitar 275 pasien campak hingga akhir Agustus ini. Sementara, pasien meninggal terjadi di awal tahun.

    “Di RSUD pasien campak meningkat drastis. Mulai Januari sampai Agustus ini tercatat ada 275 pasien positif campak. Untuk kematian hanya 1 di Januari lalu,” kata dr Mega dikutip dari detikJatim, Selasa (26/8/2025).

    Kasus campak di Bangkalan didominasi oleh anak-anak berusia 2-3 tahun. Mereka umumnya mengalami gejala yang serupa seperti demam di hari pertama, keluar bintik-bintik merah di belakang telinga hingga sekujur tubuh.

    Pada beberapa balita yang terinfeksi campak, biasanya disertai dengan batuk dan pilek.

    “Saat ini yang masih kami rawat ada 17 pasien campak terdiri dari balita semua. Di Agustus ini ada 50 pasien, dan rata-rata dari Kecamatan Geger Bangkalan,” kata dr Mega.

    Banyak Anak Tak Diimunisasi di Madura

    dr Mega mengatakan kasus campak berat yang dialami pasien mayoritas karena mereka belum mendapatkan imunisasi, sehingga tubuh tidak memiliki perlindungan yang baik pada campak.

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada banyak faktor yang saat ini memengaruhi mengapa orang tua tidak memberikan imunisasi ke anak-anak mereka.

    “Banyak (alasan keluarga nggak mau vaksinasi anak). Ada yang dikaitkan soal agama, takut karena nanti ada efek samping,” kata Prof Dante kepada wartawan di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    “Sebenarnya ini sudah kami kaji, vaksinasi-vaksinasi yang kami berikan ke masyarakat itu sudah dikaji secara empiris dalam waktu lama, sehingga aman untuk diberikan ke anak,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Upaya Kemenkes Cegah Misinformasi Seputar Imunisasi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Pemerintah Akan Labeli Makanan Berdasarkan Kandungan Gula dan Kalori Nasional 19 Agustus 2025

    Pemerintah Akan Labeli Makanan Berdasarkan Kandungan Gula dan Kalori Nasional 19 Agustus 2025

    Pemerintah Akan Labeli Makanan Berdasarkan Kandungan Gula dan Kalori
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
      Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, Kementerian Kesehatan sedang merancang aturan pelabelan makanan dan minuman berdasarkan kandungan gula serta jumlah kalorinya.
    Dante menyebutkan, kebijakan ini merupakan upaya jangka pendek pemerintah untuk menekan tingginya kasus diabetes di Indonesia.
    “Nah ini jangka pendek kita sudah menggodok untuk membuat food brand di tiap-tiap makanan yang ada di dalam kemasan,” kata Dante di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan, Jakarta, Selasa (18/8/2025).
    Ia menjelaskan, setiap produk makanan dan minuman dalam kemasan akan mendapatkan label warna merah, kuning, atau hijau, untuk menandakan kandungan kalori dan gula di dalamnya.
    “Semua produk akan (dilabeli) kemasan berapa kalorinya dan akan diberi notifikasi seperti lampu merah,” ujar Dante.
    “Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Kita berkoordinasi dengan Kemenperin dan itu akan diterapkan secara bertahap,” imbuh dia.
    Dante menargetkan kebijakan ini dapat diterapkan mulai tahun ini.
    “Mudah-mudahan mulai tahun ini sudah mulai bisa diterapkan secara bertahap. Sampai nanti mungkin kira-kira 3-4 tahun diterapkan secara total,” kata dia.
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menambahkan, pemerintah juga berupaya melakukan edukasi publik tentang pentingnya hidup sehat.
    “Kami di sini juga melakukan edukasi ya, healthy life ya dan kita mengkoordinir kementerian-kementerian lain dan juga mengajak swasta untuk mendukung Kemenkes mensosialisasikan pola hidup sehat,” kata Pratikno.
    Sebelumnya, Dante mengungkapkan bahwa prevalensi penderita diabetes di Indonesia saat ini mencapai 11 persen.
    Angka itu diketahui berdasarkan hasil cek kesehatan gratis (CKG) yang dilaksanakan pemerintah selama beberapa bulan terakhit.
    “Prevalensi angka diabetes Indonesia itu 11 persen. Angka diabetes 11 persen. Itu artinya apa? Artinya 1 dari 10 orang di Indonesia memiliki diabetes,” kata Dante, Selasa.
    Namun, hanya sebagian kecil penderita yang mengetahui kondisi kesehatannya.
    Dante menyebutkan, dari 11 persen angka diabetes di Indonesia, hanya seperempat yang terdeteksi sebelumnya.
    Sementara tiga perempat lainnya tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut.
    Dante mengingatkan pentingnya deteksi dini untuk mencegah komplikasi berat akibat diabetes.
    “Waktu kita survei, yang ketahuan diabetes itu cuma 3 persen, yang 9,8 persen-nya itu nggak tahu kalau dia diabetes,” kata Dante.
    “Bayangkan kalau ini agen simptom ini tidak dideteksi, maka nanti akan berlanjut ke komplikasi yang lebih parah. Menjadi sakit jantung, ginjal, cuci darah, stroke, dan sebagainya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masalah kesehatan anak Indonesia dari hasil Cek Kesehatan Gratis

    Masalah kesehatan anak Indonesia dari hasil Cek Kesehatan Gratis

    Sumber: Radio Elshinta

    Masalah kesehatan anak Indonesia dari hasil Cek Kesehatan Gratis
    Multimedia   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 15:30 WIB

    Elshinta.com – Ternyata masalah kesehatan terbesar pelajar Indonesia bukan flu atau diare — tapi gigi!

    Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah kini digelar serentak di sekolah rakyat, sekolah formal, madrasah, hingga pesantren. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, hampir 50% siswa alami masalah gigi.

    Disusul gangguan penglihatan, anemia, tekanan darah tidak stabil, TBC, hingga kecemasan dan depresi akibat gadget dan tekanan sosial.

    Cek kesehatan kali ini juga mulai mengenalkan pemeriksaan kesehatan jiwa, agar masalah psikologis bisa terdeteksi lebih dini. Penasaran langkah pemerintah mengatasinya?

    Simak pembahasan lengkapnya di podcast Elshinta bersama Wamenkes Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.