Xcloud.id

Tag: Dante Saksono Harbuwono

  • Satu RW di Kota Malang Bebas TBC, Ini Kunci Keberhasilannya  – Halaman all

    Satu RW di Kota Malang Bebas TBC, Ini Kunci Keberhasilannya  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan keberhasilan salah satu rukun warga (RW) di Kota Malang yang dinyatakan bebas dari tuberkulosis (TBC). 

    Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis (17/4/2025).

    Dalam kunjungannya ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Sukun dan Puskesmas Janti, Prof. Dante meninjau langsung pelaksanaan berbagai program kesehatan, termasuk strategi penemuan kasus aktif (active case finding), TBC yang menjadi salah satu fokus utama.

    “Di Pustu Sukun, saya melihat strategi active case finding berjalan dengan baik. Strategi ini sangat penting untuk mendeteksi kasus TBC yang tidak bergejala, khususnya pada mereka yang tinggal serumah dengan pasien TBC,” ujar Prof. Dante dilansir, Jumat (18/4/2025).

    Ia menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif percepatan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menurunkan angka TBC secara nasional. 

    Kunci keberhasilan program ini adalah pemeriksaan dini terhadap kontak erat pasien agar pengobatan dapat segera dilakukan jika ditemukan positif.

    Salah satu capaian yang menggembirakan terlihat di salah satu RW di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, yang saat ini dinyatakan bebas TBC. 

    Wilayah ini sebelumnya mencatat 14 kasus TBC pada tahun 2023. 

    Berkat intervensi aktif dan penanganan yang tepat, seluruh kasus berhasil disembuhkan dalam kurun dua tahun.

    “Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa jika pendekatan kepada masyarakat dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin kita bisa mengeliminasi TBC dari wilayah-wilayah di Indonesia,” tegasnya.

     

  • Wamenkes Sebut Dokter Pelaku Pelecehan Terancam Tak Bisa Praktik Seumur Hidup

    Wamenkes Sebut Dokter Pelaku Pelecehan Terancam Tak Bisa Praktik Seumur Hidup

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyesalkan dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan berinisial QAR ketika berobat di rumah sakit swasta di Kota Malang, Jawa Timur. Dante menegaskan tindakan pelecehan seksual sudah menyalahi kode etik dan etika profesi dari kedokteran.

    “Saya sangat sedih dan sangat menyesalkan segala bentuk kegiatan di luar kegiatan tindakan etis yang seharusnya dilakukan berdasarkan sumpah dokter yang suci,” kata Dante, dikutip dari Antara, Jumat (18/4/2025).

    Pihak Kementerian Kesehatan bakal melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Penyelidikan nantinya tidak hanya pada aspek etik dan etika, melainkan juga hukum dan legalitas.

    Dante mengatakan pihaknya juga bakal mencabut surat tanda registrasi (STR) dokter yang memang terbukti terlibat dalam kasus pelecehan atau kekerasan seksual.

    “Yang berkaitan dengan kegiatan asusila kami cabut standar registrasinya oleh Kementerian Kesehatan, kalau dicabut dia tidak bisa praktik seumur hidup,” sambungnya.

    Berkaitan dengan beberapa peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya, Dante menekankan kembali pentingnya pengawasan dan pembinaan dokter bersama organisasi profesi. Ia juga menyinggung pentingnya pemeriksaan psikologis sebelum seseorang ditetapkan menjadi dokter atau spesialis.

    “Untuk penyaringan proses ujian akan ada proses penyaringan namanya penyaringan psikologis yang kita sebut sebagai Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI),” ujar Dante.

    “Yang tidak cocok untuk menjalankan profesi dokter tentu akan kami tolak walaupun secara akademis mampu. Kami akan terapkan dengan ketat,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • Kronologi Dugaan Pelecehan Pasien di Malang: Dokter Dinonaktifkan, Korban Tempuh Jalur Hukum – Halaman all

    Kronologi Dugaan Pelecehan Pasien di Malang: Dokter Dinonaktifkan, Korban Tempuh Jalur Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MALANG – Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter berinisial AY di rumah sakit swasta Persada Hospital, Malang, terhadap pasien perempuan asal Bandung, kembali mencuat ke publik. 

    Peristiwa yang terjadi pada September 2022 itu diungkap langsung oleh korban, QAR (31), melalui media sosial dan kini berujung pada upaya pelaporan hukum.

    QAR menceritakan, saat liburan di Malang, ia mengalami sakit dan mendapat perawatan di IGD Persada Hospital.

    Namun, saat menjalani pemeriksaan oleh dokter AY, ia mengaku mendapat perlakuan tidak pantas.

    AY disebut menyentuh bagian sensitif korban dengan dalih pemeriksaan medis dan diduga merekam secara diam-diam menggunakan ponsel.

    Kronologi Dugaan Pelecehan

    Kejadian bermula saat QAR dirawat karena sinusitis dan vertigo berat.

    Di ruang rawat inap, dokter AY masuk kamar, menutup tirai, lalu meminta QAR melepas bra dengan dalih pemeriksaan menggunakan stetoskop.

    QAR merasa makin tidak nyaman ketika AY mengeluarkan ponsel sambil melakukan pemeriksaan fisik dan arah kamera mengarah ke bagian dada.

    “Saya merasa takut dan bingung, tapi tetap mengikuti karena tidak tahu harus berbuat apa.

    Setelah itu saya viralkan pengalaman ini, demi mencegah korban lainnya,” ujar QAR, yang kini sedang mempersiapkan laporan resmi ke pihak berwajib melalui kuasa hukumnya.

     

    Pihak Rumah Sakit dan Kepolisian Bertindak

    Persada Hospital segera menonaktifkan dokter AY sambil menunggu hasil investigasi internal.

    “Kami membentuk tim khusus untuk menyelidiki. Jika terbukti, tindakan tegas akan diambil sesuai hukum dan kode etik,” ujar Sylvia Kitty, Humas Persada Hospital.

    Polresta Malang Kota juga menyatakan siap menerima laporan dari korban.

    “Kami menunggu pelaporan resmi. Begitu masuk, kami akan tindak lanjuti sesuai prosedur,” kata Kasat Reskrim Kompol Muhammad Soleh.

    Wamenkes: Ini Mencederai Sumpah Dokter

    Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, yang sedang berada di Malang, menanggapi serius dugaan pelecehan ini.

    Menurutnya, tindakan seperti ini mencoreng etika dan sumpah profesi seorang dokter.

    “Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

    Kami akan telusuri lebih dalam dan jika terbukti, STR dokter yang bersangkutan bisa dicabut seumur hidup,” tegas Dante.

    Langkah Hukum dan Dampak Sosial Kuasa hukum korban, Satria Marwan, mengatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dalam waktu dekat.

     “Kami mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bukti dan kronologi sudah kami himpun,” ujarnya.

    Kasus ini menyulut keprihatinan masyarakat luas di tengah maraknya isu pelecehan dalam layanan kesehatan.

    Banyak pihak mendesak pemerintah agar memperketat pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi tenaga medis. (Tribun Jatim/Benni Indo)

  • Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    “Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

    Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

    “Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

    Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

    Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

    Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

    “Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

    Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkes Soroti Pentingnya Masyarakat Deteksi Dini Diabetes dan Penanganan Kaki Diabetik – Halaman all

    Kemenkes Soroti Pentingnya Masyarakat Deteksi Dini Diabetes dan Penanganan Kaki Diabetik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyoroti pentingnya masyarakat untuk mendeteksi diabetes sejak dini.

    Hal tersebut sejalan dengan peringatan Hari Diabetes Nasional 2025, yang jatuh pada tanggal 18 April 2025 mendatang.

    Kemenkes bersama RS Fatmawati dan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia (PESBEVI) mendorong deteksi diabetes sejak dini sebagai upaya menghindari amputasi bagian tubuh, khususnya pada pasien komplikasi kaki diabetik.

    “Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan penanganan kaki diabetik sebelum menjadi kronis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga medis, terutama dokter umum, perawat, dan dokter spesialis, dalam menangani kasus kaki diabetik” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia (PESBEVI) dr. Witra Irfan, Sp.B, Subsp.BVE(K), dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

    Terkait hal itu, Kementerian Kesehatan bersama pihak terkait itu akan menggelar Webinar Nasional bertajuk “National Limb Salvage Diabetic Foot”, yang akan digelar secara virtual, pada Jumat, 18 April 2025 pukul 08.30 – 11.50 WIB.

    “Ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya komplikasi kaki diabetik serta pentingnya upaya pencegahan amputasi yang tidak perlu,” tutur Witra.

    Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, akan turut hadir sebagai Keynote Speaker, dengan menyoroti urgensi dan perhatian pemerintah terhadap tantangan komplikasi diabetes yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

    Data dari International Diabetes Federation (IDF) menunjukan jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2021 mencapai 537 juta. 

    Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 643 juta di tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045.

    Menurut IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045.

    Persoalan ini menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan, mengingat diabetes melitus merupakan ibu dari segala penyakit.

  • Malunya Menkes, Masalah Gigi Terbanyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Malunya Menkes, Masalah Gigi Terbanyak Ditemukan saat Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut hampir dua juta orang sudah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Adapun masalah kesehatan gigi menjadi keluhan terbanyak yang ditemukan saat CKG. Di sisi lain, masih banyak puskesmas di Indonesia tak memiliki layanan dokter gigi.

    “Aku malu gigi (banyak terdeteksi). Saya baru sadar kalau di puskesmas ternyata 50 persen nggak ada dokter gigi. Makanya banyak masyarakat punya problem di gigi,” ucapnya, dikutip dari detikJateng.

    Menkes menyebut pihaknya tengah berdiskusi dengan sejumlah fakultas kedokteran gigi. Ia menyoroti mahalnya biaya dan sulitnya pendidikan dokter gigi sebagai salah satu penyebab utama minimnya jumlah praktisi di bidang tersebut.

    Selain penyakit gigi, cek kesehatan gratis juga menemukan dua penyakit lain yang cukup mengkhawatirkan, yakni tekanan darah tinggi dan diabetes. Dua penyakit ini dikenal sebagai “silent killers” yang bisa memicu komplikasi serius jika tidak ditangani sejak dini.

    “Nomor dua darah tinggi, tiga gula. Kalau 5-6 tahun tidak tertangani bisa jadi stroke dan jantung. Itu sebabnya kematian banyak di stroke dan jantung,” tuturnya.

    Senada, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga menyebut masalah gigi, hipertensi, hingga diabetes menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan saat CKG.

    Karenanya, ia berharap program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengetahui kondisi kesehatan dirinya atau keluarganya.

    Menurutnya, jika seseorang teridentifikasi penyakit lebih dini, maka pengobatan bisa segera dilakukan, sehingga peluang untuk sembuh menjadi lebih besar.

    “Temuannya cek kesehatan gratis banyak ya, ada yang hipertensi banyak, yang diabetes, kelainan gigi, kelainan telinga juga banyak,” kata Dante di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/4).

    “Pemeriksaan lab yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah juga banyak,” lanjut dia.

    (suc/up)

  • Kemenkes Pastikan Penghentian PPDS Unpad Tak Ganggu Layanan Pendidikan Nasional 12 April 2025

    Kemenkes Pastikan Penghentian PPDS Unpad Tak Ganggu Layanan Pendidikan Nasional 12 April 2025

    Kemenkes Pastikan Penghentian PPDS Unpad Tak Ganggu Layanan Pendidikan
    Editor
    JAKARTA,KOMPAS.com –
    Kementerian Kesehatan memastikan penghentian sementara PPDS Anestesiologi Universitas Padjadjaran di
    RS Hasan Sadikin
    tidak mengganggu pelayanan kesehatan spesialistik di sana.
    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan penghentian ini bersifat sementara.
    Penghentian perlu dilakukan untuk evaluasi serta perbaikan sistem pendidikan dokter spesialis, khususnya di Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan RSHS.
    “Saat ini kami sedang berfokus untuk segera menuntaskan penanganan kasus tersebut bersama pihak Unpad dan kepolisian guna melakukan perbaikan ke depan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi,” katanya, melansir dari
    Antara
    , Sabtu (12/4/2025)
    Adapun penghentian sementara tersebut menyusul kasus kekerasan seksual terhadap seorang keluarga pasien yang dilakukan oleh tersangka Priguna Anugerah P.
    Priguna merupakan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.
    Langkah itu, katanya, sudah atas hasil koordinasi dan didukung sepenuhnya oleh pihak Unpad sebagai institusi akademik penyelenggara pendidikan kedokteran.
    Dia menjelaskan, Kemenkes tidak ingin berpolemik dalam menanggapi kritikan yang dinilai cenderung defensif dari sejumlah pihak dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh oknum dokter yang sedang mengikuti PPDS.
    “Bagaimana pun juga Kemenkes tetap terbuka terhadap masukan untuk penguatan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia,” katanya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menghentikan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di lingkungan Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung selama satu bulan untuk evaluasi.
    Selain itu, Kemenkes juga bakal bekerja sama dengan kolegium-kolegium anestesi guna mengadakan tes The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) guna mengecek kejiwaan para peserta.
    Kemudian pada Jumat (11/4/2025), Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Budi Santoso juga berharap pemerintah mendukung keberlangsungan pendidikan kedokteran.
    Institusi itu menyebutkan bahwa ini adalah kali ketiganya Kemenkes menghentikan PPDS.
    Langkah tersebut dinilai kurang kurang tepat karena dapat menghambat proses pendidikan serta mengganggu pelayanan kesehatan, mengingat Indonesia sedang kekurangan dokter spesialis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengalaman Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Selengkap Apa Sih?

    Pengalaman Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Selengkap Apa Sih?

    Jakarta –

    Program cek kesehatan gratis (CKG) yang disediakan oleh pemerintah dinilai menjadi salah satu langkah penting pencegahan berbagai penyakit berbahaya. Sejak pertama kali dimulai Februari 2025, sudah ada 1,5 juta orang di seluruh Indonesia yang memanfaatkan program ini.

    Untuk merasakannya secara langsung, saya mencoba daftar CKG di Puskesmas Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mendaftar melalui aplikasi SatuSehat, saya mendapat slot untuk Jumat (11/4/2025).

    Jika mengikuti ketentuan awal, sebenarnya saya baru bisa mendaftar pada November 2025, sesuai tanggal ulang tahun. Namun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kebijakan tersebut dilonggarkan sejak 1 Maret 2025 sehingga saya bisa merasakan CKG lebih awal tanpa harus menunggu ulang tahun. Kini, CKG bisa dilakukan kapanpun selama ketersediaan kuota masih ada.

    Proses pendaftaran relatif mudah. Setelah memilih tanggal dan memasukkan nomor ponsel, saya diminta untuk memilih fasilitas kesehatan (faskes) tempat CKG. Ini menjadi poin plus, karena saya dibebaskan untuk memilih faskes manapun.

    Tapi, nampaknya masih ada error pada penunjuk sisa kuota CKG di aplikasi. Ada beberapa faskes yang menunjukkan kuota ‘tersedia’, tapi ketika mencoba daftar, tiba-tiba tertulis ‘penuh’.

    Setelah berhasil mendaftar, aplikasi meminta saya untuk menjawab pertanyaan ‘skrining mandiri’. Isinya terbagi menjadi beberapa kategori meliputi demografi, riwayat kesehatan hati, status kesehatan jiwa, perilaku merokok, tingkat aktivitas fisik, hingga riwayat tuberkulosis.

    Keesokan harinya, saya datang ke puskesmas tepat pukul 9 pagi. Proses pendaftaran ulang berjalan cepat, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Petugas bertanya kembali terkait riwayat kesehatan keluarga, status aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan kebiasaan mengonsumsi alkohol.

    Salah satu petugas menuturkan bahwa beberapa waktu terakhir antusiasme masyarakat untuk cek kesehatan gratis meningkat. Ia menyebut sebelumnya masih banyak orang yang belum tahu terkait program ini.

    “Akhir-akhir ini mulai meningkat yang ikut cek kesehatan gratis. Hari ini yang baru datang 6 sih. Cuma ini meningkat dibandingkan lalu-lalu. Mungkin karena setelah lebaran juga sama sebelumnya pada belum tahu,” katanya.

    Setelahnya, saya diarahkan untuk pergi ke pemeriksaan laboratorium. Karena saya masuk kategori dewasa di bawah 40 tahun, pemeriksaan yang dilakukan meliputi cek darah (hemoglobin dan hematokrit), gula darah sewaktu, dan hepatitis B (HBsAG).

    Proses pemeriksaan lab menjadi yang paling lama lantaran antrean digabung dengan pasien lain. Pemeriksaan lab dilakukan sekitar 10-15 menit per pasien. Total waktu yang saya habiskan untuk menunggu antrean adalah satu jam sampai pukul 10.30.

    Sembari menunggu hasil laboratorium, saya melanjutkan pemeriksaan di poli gigi dan poli umum. Di poli umum saya menjalani pemeriksaan kesehatan mata dan telinga.

    Pemeriksaan di poli gigi berjalan dengan cepat tanpa antrean. Dokter hanya melihat sebentar kondisi gigi saya dan langsung memberikan catatan-catatan medis yang perlu dilakukan.

    Serupa, pemeriksaan mata dan telinga di poli umum juga sangat cepat. Untuk pemeriksaan telinga, dokter melakukan tes suara dengan menjentikkan jari di kedua telinga saya, satu per satu. Sedangkan, pemeriksaan mata dilakukan dengan pengamatan langsung dan tes sederhana menggunakan snellen chart.

    Selama pemeriksaan, saya tidak melihat ada satupun poster informasi soal alur proses cek kesehatan gratis. Hal ini mungkin dapat mempersulit sebagian orang, terlebih prosesnya ada di banyak ruangan berbeda.

    Untungnya, tenaga medis yang ada bisa menjelaskan alurnya dengan jelas dan baik.

    Tepat pukul 11.00 hasil laboratorium keluar dan petugas membacakan hasil pemeriksaannya. Sejak saya datang, total waktu yang diperlukan untuk CKG hingga selesai mencapai 2 jam.

    NEXT: Bisa cek kanker di Puskemas

    Meski waktu yang dibutuhkan cukup panjang, layanan CKG di puskemas yang saya datangi menyediakan fasilitas yang cukup baik. Mereka juga menyediakan pemeriksaan kanker hingga pemeriksaan kadar kolesterol untuk faktor risiko penyakit jantung.

    Namun demikian, tidak semua pemeriksaan tersebut saya jalani. Sesuai ketentuan, pemeriksaan kanker serviks dan kanker payudara diberikan pada wanita berusia di atas 30 tahun dan pemeriksaan faktor risiko jantung dan jenis kanker lain seperti paru serta usus besar hanya untuk usia di atas 40 tahun.

    “Pemeriksaan kanker ada ya untuk orang tua. Misalnya untuk perempuan ada sadanis (pemeriksaan payudara secara klinis) untuk kanker payudara, lalu IVA (inspeksi visual asam asetat) untuk kanker serviks. Selain itu kita juga ada EKG (elektrokardiogram) ya untuk memeriksa penyakit jantung,” ucap dokter umum yang bertugas.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam sebuah kesempatan menuturkan CKG merupakan langkah preventif penyakit berbahaya. Penyakit yang ditemukan lebih cepat cenderung lebih mudah untuk diobati sehingga dapat menekan pembiayaan kesehatan untuk penyakit-penyakit tersebut.

    “Pemeriksaan-pemeriksaan ini yang stadium awal ini baru berdampak pada pengurangan pembiayaan kesehatan di masa yang akan datang. Mungkin sekarang puskesmasnya menjadi sibuk, tapi nanti antrean BPJS di rumah sakit untuk gejala parah itu nanti lebih sedikit,” katanya.

  • 1,5 Juta Warga RI Ikut Cek Kesehatan Gratis, Penyakit Ini Paling Banyak Ditemukan

    1,5 Juta Warga RI Ikut Cek Kesehatan Gratis, Penyakit Ini Paling Banyak Ditemukan

    Jakarta –

    Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sudah dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia. Hingga 10 April 2025, tercatat sebanyak 1,5 juta warga di seluruh Indonesia sudah mengikuti program ini.

    Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono berharap program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengetahui kondisi kesehatan dirinya atau keluarganya.

    Menurutnya, jika seseorang teridentifikasi penyakit lebih dini, maka pengobatan bisa segera dilakukan, sehingga peluang untuk sembuh menjadi lebih besar.

    “Temuannya cek kesehatan gratis banyak ya, ada yang hipertensi banyak, yang diabetes, kelainan gigi, kelainan telinga juga banyak,” kata Dante di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/4/2025).

    “Pemeriksaan lab yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah juga banyak,” lanjut dia.

    Dante menambahkan bahwa pemeriksaan dini ini akan memberikan efek positif kepada pembiayaan kesehatan Indonesia di masa yang akan datang.

    “Mungkin sekarang puskesmasnya menjadi sibuk, tapi nanti antrean BPJS di RS untuk gejala parah itu nanti lebih sedikit,” tutupnya.

    (avk/kna)

  • Kemenkes Tak Beri Ampun, Izin Praktik Dokter Bejat Priguna Anugerah Dicabut Usai Perkosa Anak pasien

    Kemenkes Tak Beri Ampun, Izin Praktik Dokter Bejat Priguna Anugerah Dicabut Usai Perkosa Anak pasien

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING – Dokter bejat Priguna Anugerah Pratama dipastikan tak bisa praktik kedokteran apapun setelah kini dirinya ditetapkan tersangka kekerasan seksual oleh Polda Jawa Barat.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemerintah sudah mencabut surat tanda registrasi milik Priguna dan dipastikan yang bersangkutan tidak bisa praktik kedokteran setelah bebas dari penjara.

    “Kami beri surat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti yang bersangkutan juga tidak punya surat izin praktik, ini penting,” ucap Dante di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/4/2025).

    Kementerian Kesehatan juga sudah berkoordinasi dengan Universitas Padjadjaran untuk membekukan proses pendidikan Priguna.

    Akibat kelakuan bejatnya yang berujung diproses hukum, Priguna kini tak lagi punya kesempatan untuk melakukan pelayanan medis.

    “Kami juga akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa ini tidak terjadi lagi, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu bersekolah,” pungkas Dante.

    Diberitakan sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama yang merupakan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ditetapkan tersangka usai melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial FH (21).

    Kekerasan seksual ini dilakukan Priguna terhadap FH pada pertengahan Maret 2025 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat.

    Kala itu, FH sedang menjaga sang ayah yang dirawat dan butuh transfusi darah.

    Priguna memanfaatkan kondisi kritis ayah korban untuk melakukan transfusi darah.

    Dokter bejat tersebut melancarkan akal bulusnya dengan melakukan pemeriksaan crossmatch atau kecocokan golongan darah untuk keperluan transfusi.

    Pelaku pun memberikan obat bius yang membuat korban tidak sadarkan diri.

    Korban akhirnya sadar setelah 4-5 jam mendapatkan suntikan dari dokter cabul tersebut.

    Setelah sadar, korban merasakan adanya rasa nyeri di bagian tangan bekas infus dan di area organ intimnya.

    Hingga akhirnya, korban mengambil tindakan untuk visum dan ditemukan cairan sperma di kemaluannya.

    Kasus ini kemudian dilaporkan dan Priguna ditangkap jajaran Polda Jawa Barat serta ditetapkan tersangka.

    Priguna dijerat pasal 6 C UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya