Xcloud.id

Tag: Dante Saksono Harbuwono

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dua menterinya, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil demi mengatasi krisis kekurangan dokter di Tanah Air.

    Prabowo menekankan pentingnya bergerak cepat dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Ia meminta para menterinya tidak lagi berpegang pada aturan lama yang justru menghambat kemajuan.

    “Kita masih kekurangan dokter. Karena itu saya minta Menkes dan Mendiktisaintek segera menambah fakultas kedokteran, akademi perawatan, dan pendidikan spesialis. Jangan terlalu terhimpit prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno yang tidak bisa menjawab tantangan zaman,” tegas Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali, Rabu (26/6/2025).

    Sinyal penambahan fakultas kedokteran ini sebenarnya sudah lebih dulu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Ia menyebut peningkatan kuota mahasiswa kedokteran akan berdampak langsung pada ketersediaan dokter di masyarakat.

    “Semakin banyak lulusan dokter, makin banyak tenaga kesehatan yang bisa melayani masyarakat,” ujar Dante beberapa waktu lalu.

    Meski begitu, Dante belum merinci lokasi pendirian fakultas baru karena hal tersebut merupakan ranah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun ia memastikan, kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kalau pun ada fakultas kedokteran baru, kualitasnya tetap harus terjamin. Kalau tidak, pelayanan kesehatan di masa depan bisa terancam,” pungkasnya.

    “Saat ini hanya ada sekitar 77 ribu dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia. Artinya, hanya ada 0,23 dokter spesialis per seribu penduduk,” kata Dante.

    Padahal, menurut standar pemetaan yang ideal, Indonesia seharusnya memiliki 1,46 dokter spesialis per seribu penduduk. Artinya, kebutuhan dokter spesialis saat ini masih sangat jauh dari tercukupi.

    “Kenapa begitu? Karena jumlah dokter spesialis yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sangat terbatas,” lanjutnya.

    (naf/kna)

  • Muncul COVID-19 Varian Nimbus, Perlukah Vaksin Baru? Ini Kata Wamenkes

    Muncul COVID-19 Varian Nimbus, Perlukah Vaksin Baru? Ini Kata Wamenkes

    Jakarta –

    Belakangan COVID-19 varian NB.1.8.1 atau varian Nimbus tengah menjadi sorotan lantaran memicu kenaikan kasus di beberapa negara seperti Thailand dan Singapura. Meski tidak menunjukkan gejala lebih parah, varian baru ini disebut memiliki kemampuan penyebaran yang lebih besar.

    Berkaitan dengan hal ini, perlukah membuat vaksin baru untuk COVID-19? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan hingga saat ini pembuatan vaksin baru belum diperlukan. Terlebih, belum ada regulasi baru terkait hal tersebut.

    “Belum (perlu vaksin baru), belum ada regulasi untuk melakukan vaksinasi baru, nanti kita lihat situasinya,” kata Dante ketika berbincang dengan awak media di Jakarta Timur, Kamis (12/6/2025).

    Meski lebih mudah menular, varian-varian baru COVID-19 seperti Nimbus tidak memberikan gejala yang lebih berat, kecuali pada orang-orang yang memiliki masalah kesehatan lain atau komorbid. Orang yang memiliki komorbid dan memiliki gejala COVID-19 sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter.

    Ini perlu dilakukan agar masalah kesehatan yang sudah tidak ada semakin parah akibat infeksi COVID-19.

    “Harus tetap waspada. Kalau ada sakit-sakit, infeksi, cepat berobat ke dokter. Tetap menerapkan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) seperti dulu,” kata Dante.

    “Kemudian tidak terlalu harus khawatir. Karena pemerintah selalu melakukan mitigasi untuk kasus COVID ini. Kalaupun ada yang sakit, terutama risiko tinggi, harap cepat dibawa ke rumah sakit supaya tidak terjadi hal yang fatal,” tandasnya.

    (avk/up)

  • Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Jakarta –

    Pembatalan wacana penyeragaman bungkus rokok baru-baru ini disambut lega oleh banyak pihak, terutama mereka yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT) sebagai sumber penghidupan dan pendapatan daerah. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi daerah sekaligus melindungi ribuan pekerja dari regulasi yang terlalu ketat.

    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah pusat membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok. Ia menilai keputusan ini sebagai langkah bijak yang melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari tekanan regulasi berlebihan.

    “Industri hasil tembakau adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara, dan bagi daerah seperti Situbondo, ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman kemasan adalah bentuk keberpihakan terhadap ekonomi daerah dan pekerja sektor tembakau,” tegas Rio dalam keterangannya, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Daerahnya sendiri menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada tahun 2024. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan hukum cukai, dan bantuan sosial seperti BLT bagi buruh tani dan pekerja pabrik rokok. Tahun lalu, sekitar Rp3,3 miliar telah digelontorkan untuk program BLT demi mendukung kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, kabupaten di Jawa Timur tersebut juga dialokasikan menerima DBHCHT sebesar Rp77 miliar pada tahun 2025.

    Lebih lanjut, Rio menekankan bahwa pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pemberantasan rokok ilegal, bukan membatasi produk legal. “Penyeragaman bungkus justru bisa memperbesar ruang bagi rokok ilegal karena menyulitkan konsumen dalam mengenali produk legal,” ujarnya.

    Situbondo menunjukkan komitmennya dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada 2023, lebih dari 1 juta batang rokok ilegal berhasil disita dalam 152 operasi penindakan. Penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga integritas sektor tembakau yang legal dan produktif.Rio berharap agar kebijakan nasional ke depan lebih memperhatikan keseimbangan antara kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi daerah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan bahwa rencana kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) telah dibatalkan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.

    Hal ini disampaikan Faisol melalui akun Instagram pribadinya. Kebijakan ini menjadi hasil diskusinya dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung isu kesehatan, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan industri.

    “Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memahami kepentingan industri, ketika kita sampaikan bahwa janganlah (kemasan rokok) itu diseragamkan, karena industri meminta untuk tidak ada isu yang semakin menekan industri,” ungkapnya dikutip Rabu, 14 Mei 2025.

    (fdl/fdl)

  • Kemenkes Jalankan Program Percontohan Deteksi Dini Gangguan Tiroid

    Kemenkes Jalankan Program Percontohan Deteksi Dini Gangguan Tiroid

    JAKARTA — PT Merck Tbk (Merck) mendukung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam memperluas akses skrining gangguan tiroid sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui program ini, sebanyak 80 ribu tes Thyroid Stimulating Hormone (TSH) akan didistribusikan ke puskesmas di tujuh wilayah dengan prevalensi gangguan tiroid tinggi, yakni Deli Serdang, Jakarta, Malang, Makassar, Medan, Cirebon, dan Surabaya.

    Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., menyatakan, “Gangguan tiroid kerap tidak terdeteksi hingga menimbulkan dampak yang serius. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah krusial untuk mencegah komplikasi dan memastikan penanganan yang tepat sejak dini. Kementerian Kesehatan mengapresiasi dukungan Merck dalam penyediaan alat pemeriksaan TSH di berbagai Puskesmas di Indonesia. Inisiatif ini merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses layanan kesehatan di tingkat primer.”

    Data menunjukkan, gangguan tiroid di Asia Pasifik memiliki prevalensi tinggi dengan

    sekitar 11% populasi dewasa menderita hipotiroidisme, dibandingkan angka global yang

    hanya 2-4%1. Data ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat. Presiden Direktur PT Merck Tbk, Evie Yulin menambahkan, “Merck percaya bahwa tes tiroid sederhana dalam Program Deteksi Dini Gangguan Tiroid ini bisa menjadi game changer untuk menolong jutaan pasien yang belum terdiagnosis. Merck memiliki semangat untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan deteksi dini bagi masyarakat Indonesia. Dukungan ini juga sejalan dengan Manifesto Tiroid Merck, sebuah ajakan pemeriksaan gangguan tiroid skala besar untuk mendiagnosis lebih dari 50 juta orang yang hidup dengan hipotiroidisme pada tahun 2030.”

    Program ini juga mendapat dukungan dari komunitas pasien tiroid Indonesia, Pita Tosca. Ketua dan pendirinya, Astriani Dwi Aryaningtyas mengatakan, “Sebagai pejuang tiroid, memiliki gejala klinis dan faktor risiko gangguan tiroid itu dapat menurunkan kualitas hidup individu. Gangguan tiroid yang tergolong sebagai penyakit tidak menular, terkadang memiliki gejala klinis yang tidak nampak, namun berdampak signifikan (invisible illness).

    Seperti yang kita ketahui, kelenjar tiroid berukuran kecil, kendati demikian manfaatnya sangat besar untuk metabolisme tubuh membuat kami sebagai pasien tiroid merasa sudah waktunya Pemerintah dan banyak pihak pemerhati gangguan tiroid memiliki gerakan untuk mendukung adanya peningkatan kualitas hidup pejuang tiroid.”

    Lebih lanjut, ia pun menambahkan, “Sebagai pasien tiroid sangat mendukung program skrining gangguan tiroid (TSH) ini karena dapat meningkatkan diagnosis gangguan tiroid di Indonesia, yang saat ini masih tergolong rendah. Sebagai tindak lanjut dari program

    skrining tersebut, Pita Tosca sebagai organisasi pasien berharap bahwa akses terhadap

    pengobatan gangguan tiroid dapat terus ditingkatkan, terutama mengingat pilihan

    pengobatan melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) yang masih terbatas. Deteksi dini

    melalui skrining adalah langkah penting untuk mengelola kondisi ini secara efektif. Pita

    Tosca berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak dan menyuarakan kepada

    pemangku kepentingan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan

    diagnosis dan perawatan yang mereka butuhkan.”

    Untuk mendukung pelaksanaan skrining, Merck juga menyediakan logistik pemeriksaan TSH, seperti mesin Diagnostic FIA Meter, mikropipet, stopwatch, vacuum holder, tourniquet, serta bahan medis habis pakai (BMHP), termasuk jarum, tabung EDTA, reagen tes kit, alcohol swab, dan plester.

    Mendukung Pembentukan Registri Nasional Pasien Tiroid

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Merck Indonesia bersama Indonesian Thyroid Association (InaTA) tengah menyusun manuskrip untuk publikasi laporan Thyroid Registry Report, berdasarkan hasil skrining dari program RAISE Tiroid. Manuskrip ini direncanakan untuk dipublikasikan di jurnal internasional tahun ini, sebagai upaya membangun basis data nasional yang akurat mengenai beban penyakit tiroid di Indonesia.

    Selain memfasilitasi pelaksanaan 80 ribu tes TSH di berbagai puskesmas, data yang terkumpul diharapkan dapat mendukung pemetaan penyakit dan pengambilan kebijakan berbasis bukti—khususnya bagi kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang penyakit tidak menular (PTM).

    dr. Dicky L. Tahapary, Sp.PD-KEMD, Ph.D., Ketua Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging (MVA) IMERI FKUI sekaligus penanggung jawab registri, menyatakan, “Data adalah fondasi dari kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya registri ini, kita bisa beralih dari asumsi ke pendekatan berbasis bukti, dari respons reaktif menjadi pencegahan yang lebih terstruktur. Ini adalah hal penting dalam manajemen penyakit tiroid di Indonesia.”

    Merck juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Kemenkes RI untuk membawa hasil inisiatif ini ke forum World Health Assembly (WHA), sebagai kontribusi Indonesia dalam penguatan tata kelola penyakit tidak menular di tingkat global.

    Komitmen Berkelanjutan Merck Indonesia

    Dukungan terhadap pelaksanaan skrining TSH ini merupakan kelanjutan dari program RAISE Tiroid yang telah dijalankan sejak 2023. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran serta kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan gangguan tiroid. Hingga akhir 2024, lebih dari 6.000 tenaga kesehatan telah mendapat pelatihan, 72.600 pasien telah diskrining secara digital menggunakan skor Wayne dan Billewicz, serta lebih dari 30.000 tes TSH telah dilakukan—dengan tingkat konversi 18,8% atau sekitar 5.700 kasus positif.

  • Travelling Saat Asia Dihantui COVID-19, Butuh Vaksin Apa Saja? Ini Saran Dokter

    Travelling Saat Asia Dihantui COVID-19, Butuh Vaksin Apa Saja? Ini Saran Dokter

    Jakarta –

    Kasus COVID-19 tengah meningkat lagi di Asia, namun sejauh ini tidak ada pengetatan terkait perjalanan lintas negara. Bertepatan dengan long weekend, kira-kira butuh vaksin apa saja ya jika mau travelling ke luar negeri?

    Sejak status kedaruratan pandemi COVID-19 dilonggarkan, vaksin COVID-19 memang sudah tidak lagi menjadi syarat untuk bepergian ke luar negeri. Begitupun, peningkatan kasus yang terjadi belakangan ini, oleh para pakar dinilai normal atau tidak mengkhawatirkan meski tetap perlu diwaspadai.

    Konsultan alergi dan imunologi klinik, dr Muthmainnah, SpPD-KAI mengatakan persyaratan vaksin terkadang memang diberlakukan untuk memasuki negara tertentu. Bukan untuk COVID-19, melainkan untuk beberapa penyakit lain sebagaimana diatur oleh regulasi negara tersebut.

    “Kalau ke India kita haris tifoid. Kalau ke negara meningitis belt itu kita disarankan vaksinasi meningitis,” kata dr Muthmainnah saat berbincang dengan detikcom, di Depok Rabu (28/5/2025).

    “Tapi secara umum influenza itu kita harusnya sudah terproteksi ya, karena kan sifatnya umum. Risikonya seluruh dunia, vaksin dasar,” lanjutnya.

    Beberapa vaksin juga direkomendasikan jika ingin bepergian ke luar negeri. Di antaranya, menurut dr Muthainnah, adalah tifoid (tipes) dan hepatitis.

    NEXT: Situasi COVID-19 saat ini

    Beberapa negara di Asia melaporkan peningkatan kasus COVID-19 belakangan ini, di antaranya Thailand dan Singapura. Ada banyak faktor yang memicu peningkatan, salah satunya surveilans dan pencatatan yang baik.

    “Bahkan saat situasi normal, mereka tetap rajin mencatat dan melaporkan,” kata Prof Tjandra Yoga Aditama, dokter paru senior yang juga pernah menjabat direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara, baru-baru ini.

    Kalaupun terjadi fluktiasi kasus seperti saat ini, menurut Prof Tjandra sangat dimungkinkan. Yang terpenting adalah bagaimana otoritas kesehatan memantau perkembangan kasus, kematian, hingga pola genomik virus.

    “Varian yang mendominasi masih JN.1 dan turunannya seperti LF.7 dan NB 1.8,” jelasnya.

    Bagaimana situasi di Indonesia? Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada beberapa kasus yang teridentifikasi namin jumlahnya tidak banyak.

    “Yang penting masyarakat tetap jaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu tetap kita harus waspadai,” pesan Wamenkes.

    Simak Video “Video: Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Bagaimana dengan Indonesia?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Siasat Wamenkes Turunkan Angka TBC di Indonesia yang Jadi Peringkat 2 Dunia

    Siasat Wamenkes Turunkan Angka TBC di Indonesia yang Jadi Peringkat 2 Dunia

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyebut angka prevalensi tuberkulosis atau TBC di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di seluruh dunia. Posisi ini satu tingkat di bawah India.

    Dalam pemaparannya, Dante menyebut angka estimasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kira-kira sekitar ada satu juta orang lebih yang mengidap TBC.

    “Angka estimasi WHO itu kira-kira sekitar ada 1 juta orang lebih, 1.090.000 yang diestimasi menderita TBC. Dan kita berhasil untuk melakukan identifikasi tahun ini menjadi sekitar 900 ribu,” terang Dante dalam kegiatan public hearing yang diselenggarakan di Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Setelah berhasil diidentifikasi, pasien dengan TBC mulai menjalani pengobatan dibantu oleh kader-kader di setiap daerah di Indonesia. Dante menyebut bahwa pengobatan TBC bukanlah pengobatan yang sederhana.

    Sebab, pengobatan untuk pasien TBC harus dilakukan selama beberapa waktu, antara enam hingga sembilan bulan. Tetapi, saat ini Indonesia telah memiliki pengobatan baru yang bisa mempersingkatnya.

    “Kalau kemarin rata-rata sembilan bulan, sekarang kita buat obat yang lebih ringkas lagi. Dengan teknologi yang baru lagi. Kira-kira enam bulan pengobatan tuberkulosis,” jelas Dante.

    “Dan pengobatan tuberkulosis ini tidak hanya sampai di situ kalau ingi diturunkan angkanya. Tetapi, diidentifikasi orang-orang yang ada di sekitarnya,” lanjutnya.

    Dante menjelaskan orang-orang yang tinggal bersama dengan pasien TBC disebut sebagai kontak erat. Mereka juga perlu diperiksa, agar dapat segera diobati jika memang mengidap TBC.

    “Kalau ternyata dia negatif, dia harus tetap minum obat TBC. Namanya pencegahan tuberkulosis, TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis,” tutur Dante.

    Dante mengungkapkan untuk mengidentifikasi dan merawat pasien TBC dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan masyarakat, seperti kader. Sebab, menurutnya hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan.

    “Ini secara bersama-sama dan mengikutsertakan masyarakat supaya awareness-nya, kesadarannya menjadi baik. Kalau yang mengerjakan tenaga kesehatan saja secara eksklusif, nggak mungkin. Kita dibantu ibu-ibu kader yang hebat,” pungkasnya.

    (sao/kna)

  • Kasus DBD RI Tinggi, Wamenkes: Nyamuk Lebih Mematikan daripada Hewan Buas

    Kasus DBD RI Tinggi, Wamenkes: Nyamuk Lebih Mematikan daripada Hewan Buas

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap nyamuk sebagai vektor penyakit mematikan. Dia juga menyinggung terkait kasus DBD di Indonesia yang menyentuh 1.400 kematian di 2024.

    “Bukan hewan buas yang menjadi penyebab kematian terbanyak, melainkan nyamuk. Gigitan nyamuk, meski tampak sepele, bertanggung jawab atas jutaan kematian setiap tahunnya,” sebut Dante dikutip dari Sehat Negeriku, Rabu (28/5/2025).

    DBD masih menjadi ancaman global dengan lebih dari 3,9 miliar orang di dunia berisiko terinfeksi. Hingga Mei 2025, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 56 ribu kasus DBD dengan 250 kematian.

    Angka ini menunjukkan perlunya penguatan strategi penanggulangan di berbagai lini, termasuk edukasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.

    “Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi, bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Vietnam,” tambahnya.

    Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengendalikan penyebaran penyakit dengue dengan berbagai program di antaranya program satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik), fogging, inovasi nyamuk Wolbachia, hingga pengembangan vaksin dengue.

    “Namun semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif DPR RI dan masyarakat,” jelas Dante.

    (kna/kna)

  • Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam mengembangkan produk halal di sektor kesehatan.

    Dante mengatakan, ketersediaan bahan baku halal masih menjadi tantangan, mengingat Indonesia masih mengimpor bahan baku obat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses produksi obat mulai dari bahan baku hingga menjadi obat harus dalam kondisi halal.

    “Kadang-kadang harus menemukan inovasi-inovasi khusus supaya menjadi produk halal, itu menjadi sangat penting,” kata Dante dalam sambutannya pada agenda Kumparan Halal Forum, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

    Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan sejumlah regulasi guna memastikan produk-produk kesehatan yang diproduksi dalam kondisi halal.

    Regulasi itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.6/2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal juga memberikan panduan lebih terperinci.

    Menurutnya, sertifikasi halal untuk obat, produk biologi, dan alat kesehatan menjadi penting dalam mengembangkan produk kesehatan halal di Indonesia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

    “Halal dan toyib ini menjadi penting,” ujarnya.

    Di sisi lain, State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2023 menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman halal, serta farmasi dan kosmetik halal, merupakan pilar utama dalam produk global yang halal.

    Di sektor farmasi, Dante mengatakan bahwa Indonesia telah berperan global dengan mengekspor vaksin di 153 negara, termasuk 53 negara Organisasi Kerjasama Islam (Organisation of Islamic Cooperation).

    Melihat hal ini, Dante menyebut bahwa kepercayaan ini perlu dipertahankan. Mengingat, Indonesia mempunyai aspek ekonomis dan kompetitif di pasar global, khususnya untuk negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

    “Jadi kepercayaan ini harus kita pertahankan,” pungkasnya. 

  • DPR perkuat kolaborasi lawan DBD dengan target 0 persen kematian

    DPR perkuat kolaborasi lawan DBD dengan target 0 persen kematian

    Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI untuk menciptakan ruang kolaborasi lintas sektor penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan target nol kematian pada tahun 2030.

    Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan tujuan dibentuknya Kaukus Kesehatan DPR RI adalah sebagai ruang strategis lintas komisi dan fraksi di DPR RI untuk merespons isu-isu kesehatan publik secara terintegrasi, termasuk DBD.

    “Angka kematian akibat DBD bukan hanya statistik, tapi cerminan lemahnya sistem respons kita. Ini saatnya bergeser dari pendekatan reaktif menjadi strategi kolaboratif yang proaktif dan prediktif,” kata Cucun di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain itu DPR RI bersama Kemenkes juga menyelenggarakan High-Level Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Koalisi Bersama Lawan Dengue (Kobar Lawan Dengue).

    Terhitung hingga Mei 2025, Indonesia telah mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dengan lebih dari 250 kematian di 456 kabupaten/kota di 34 provinsi.

    Di Kabupaten Bandung tercatat 3.529 kasus dan 38 kematian. Angka ini membuat Bandung menjadi salah satu daerah dengan angka kematian tertinggi akibat DBD di Indonesia.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan bahwa DBD masih menjadi ancaman serius di negara-negara berkembang. Ia menyebut bahwa 40 persen penduduk dunia berada dalam risiko tertular DBD.

    Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam.

    “Tahun 2024 mencatat lebih dari 257.000 kasus DBD dan sekitar 1.400 kematian di Indonesia. Untuk mencapai target nol kematian pada 2030, dibutuhkan kolaborasi nyata antar-stakeholder,” kata Dante.

    Cucun juga menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda kesehatan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maka dari itu, melalui pembentukan koalisi bersama dan presidium kaukus ini, DPR RI dan Kemenkes berharap bisa mendorong secara maksimal agenda advokasi kebijakan, percepatan vaksinasi, edukasi publik berbasis data, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respon terhadap penyakit menular seperti DBD.

    “Kolaborasi ini adalah awal dari langkah nyata, menyatukan visi dan kekuatan nasional untuk melindungi generasi bangsa. DBD bisa kita kalahkan, asal kita tidak bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

    Sebagai informasi, agenda peluncuran ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan Netty Prasetiyani Heryawan, beserta Para Ketua Kelompok Fraksi Komisi IX DPR RI.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025