Xcloud.id

Tag: Dante Saksono Harbuwono

  • Dokter Bedah Ikuti Kongres Nasional PABI VII, Berkomitmen Perkuat Sistem Kesehatan RI

    Dokter Bedah Ikuti Kongres Nasional PABI VII, Berkomitmen Perkuat Sistem Kesehatan RI

    Jakarta –

    Kesehatan adalah salah satu instrumen vital yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketika kesehatan terganggu, tiap aspek kehidupan manusia akan mengalami dampak berkelanjutan.

    Ketika permasalahan ini terjadi di ruang lingkup yang lebih luas, maka kerugian lebih besar dapat memengaruhi seluruh aspek seperti ekonomi dan pendidikan, yang menjadi pilar utama Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan oleh dr Iwan Semiarto, SpB, FINACS dalam Kongres Nasional Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia (PABI) ke VII dan Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan (P2B2) XXII di Trans Convention Centre Bandung 18 September 2025.

    Sebagai ketua panitia pelaksana, dr Iwan menyebut kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan PABI sebagai upaya mewujudkan sistem yang lebih baik untuk masyarakat. Ini juga sebagaimana tersurat dalam tema yang diusung, yaitu ‘Peran Ahli Bedah dalam Mensukseskan Transformasi Kesehatan untuk dapat Memberikan Pelayanan Paripurna Sesuai Kompetensi’.

    dr Iwan mengungkapkan permasalahan kesehatan, khususnya pelayanan bedah, di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan kolaborasi dari berbagai sektor. Ini melibatkan stakeholder, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

    Indonesia memiliki kondisi geografis yang luas dan berpulau-pulau, serta penduduk yang banyak. Dibutuhkan sistem yang kuat untuk memberi dampak merata dengan kualitas paripurna bagi seluruh rakyat.

    Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan Indonesia, Prof dr Dante Saksono Harbuwono, SpPD-KEMD, PhD dan dihadiri oleh pejabat pemerintah serta organisasi profesi lain. Kongres Nasional PABI ke VII ini juga diikuti oleh sekitar 2.500 dokter ahli bedah dari seluruh Indonesia.

    Kegiatan berlangsung mulai 16 September dan akan berakhir pada 20 September 2025 di beberapa lokasi seperti Trans Convention Centre, Hotel Crowne, Hotel Papandayan, RS Hasan Sadikin, RS Bandung Kiwari, RS Immanuel, Gedung Pamitran-UP dan Gedung MCS yang dikolaborasikan oleh Indonesia Kongres Manajemen (ICM).

    Lebih lanjut para dokter yang hadir berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat rasa persaudaraan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih maju dan sehat.

    (avk/up)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia

    Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia

    Jakarta –

    Kasus balita di Bengkulu yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung baru-baru ini menyita perhatian publik. Balita bernama Khaira Nur Sabrina, usia 1 tahun 8 bulan, diketahui mengalami infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides) dengan kondisi gizi buruk, anemia, hingga adanya larva cacing di paru-paru.

    Sebelumnya, kasus serupa juga ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita, Raya, meninggal karena sepsis dan mengeluarkan cacing dari tubuhnya.

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya faktor kebersihan (higiene) dan gizi dalam mencegah penyakit tersebut. Ia mengingatkan, edukasi harus digencarkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

    Fenomena ini membuka mata bahwa kecacingan bukan hanya persoalan medis biasa, melainkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat yang kompleks. Infeksi cacing dapat mengganggu penyerapan nutrisi, memicu anemia, hingga menghambat tumbuh kembang anak. Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peran gizi seimbang, perilaku hidup bersih, serta akses layanan kesehatan yang baik merupakan pondasi utama dalam mencegah penyakit yang kerap luput dari perhatian ini.

    Kecacingan dan Kaitannya dengan Gizi Anak

    Cacingan terjadi akibat infeksi cacing parasit yang umumnya ditularkan melalui tanah atau makanan yang terkontaminasi. Tidak pakai alas kaki, tidak mencuci tangan dengan benar, dan buang air sembarangan adalah penyebab lainnya.

    Pada anak-anak, kondisi kecacingan bisa menimbulkan dampak serius. Cacing yang bersarang di usus menyerap nutrisi dari makanan yang seharusnya digunakan tubuh untuk tumbuh kembang. Akibatnya, anak bisa mengalami penurunan nafsu makan, anemia, kekurangan energi kronis, hingga gagal tumbuh (stunting). Jika tidak segera ditangani, bahkan kecacingan dapat menimbulkan infeksi yang berat seperti perdarahan saluran cerna, kerusakan organ vital tertentu, hingga kematian.

    Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2023, lebih dari 267 juta anak prasekolah di dunia berisiko mengalami infeksi cacing, dan sebagian besar berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, tetapi juga bisa menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar anak karena tubuh kekurangan zat gizi penting, terutama vitamin A, zat besi, dan protein.

    Dampak Cacingan pada Status Gizi

    Balita adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap dampak gizi buruk akibat cacingan. Salah satu penelitian yang menemukan bahwa anak yang mengalami kecacingan memiliki risiko lebih tinggi mengalami underweight dan anemia dibandingkan anak yang tidak terinfeksi diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

    Studi dalam Jurnal Ilmu Biologi dan Pendidikan Biologi menemukan bahwa kecacingan juga dapat memperburuk defisiensi zat gizi makro dan zat gizi mikro, seperti vitamin A dan zinc, yang berperan penting dalam imunitas. Anak yang terinfeksi cacing lebih mudah terserang penyakit infeksi lain, sehingga terjadi gizi buruk yang dapat memperlemah daya tahan tubuh, cacing semakin berkembang, dan kesehatan anak kian memburuk.

    Pendapat Ahli: Masalah Gizi dan Pelayanan Kesehatan

    Prof dr Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, menilai kasus di Bengkulu mencerminkan tiga hal penting. Pertama, kecacingan masih banyak ditemukan pada anak Indonesia dan tergolong penyakit tropis yang terabaikan. Kedua, kondisi ini berkaitan erat dengan kekurangan gizi pada anak yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Ketiga, penguatan layanan rumah sakit sangat diperlukan, terutama dalam kemampuan menangani kasus kecacingan berat.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan kecacingan tidak bisa hanya diselesaikan dengan obat cacing massal, tetapi juga membutuhkan pendekatan menyeluruh yaitu mulai dari gizi, kebersihan lingkungan, hingga kapasitas fasilitas kesehatan.

    Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat

    Pemerintah memiliki peran besar dalam program pencegahan kecacingan nasional, salah satunya dengan pemberian obat cacing secara massal dua kali setahun bagi anak usia sekolah. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan cakupan yang merata, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil.

    Tenaga kesehatan di lapangan perlu aktif memberikan edukasi gizi dan higiene kepada orang tua, guru, dan anak-anak. Misalnya, pentingnya mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan hingga matang, dan minum air bersih. Selain itu, pemantauan status gizi anak melalui posyandu juga penting agar kasus gizi buruk akibat kecacingan bisa dideteksi lebih dini.

    Masyarakat sendiri memiliki peran dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sebagaimana yang terdapat di dalam Permenkes No. 15 Tahun 2017 PHBS dapat dilakukan melalui cuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih untuk rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Orang tua juga perlu memastikan anak-anak tidak bermain di tanah tanpa alas kaki, menjaga kebersihan kuku, serta menyediakan makanan bergizi seimbang di rumah. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat program pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kecacingan.

    Pencegahan dari Sisi Gizi

    Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dari sisi gizi dan kesehatan anak agar kasus serupa tidak terulang:

    1. Pemberian makanan bergizi seimbangSumber protein hewani (ikan, telur, daging ayam, hati) penting untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh.Sayur dan buah kaya vitamin serta mineral untuk daya tahan tubuh.2. Pencegahan anemia dengan zat besiBalita perlu asupan zat besi dari daging merah, hati, atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.Vitamin C dari buah segar membantu penyerapan zat besi lebih optimal.3. Sanitasi dan perilaku hidup bersihCuci tangan dengan sabun sebelum makan.Gunakan alas kaki saat bermain di luar.Jaga kebersihan rumah dan lingkungan dari kotoran hewan.4. Program pemberian obat cacing rutinWHO dan Kementerian Kesehatan RI menganjurkan anak usia 1-12 tahun diberi obat cacing setiap enam bulan sekali.

    Kesimpulan

    Kasus balita di Bengkulu yang mengalami kecacingan hingga cacing keluar dari mulut menjadi peringatan keras bahwa masalah ini masih nyata di Indonesia. Kecacingan tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga berdampak pada status gizi, tumbuh kembang, dan masa depan anak.

    Upaya bersama diperlukan dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah yang tidak boleh dianggap sepele ini. Pencegahan melalui edukasi higiene, pemberian obat cacing rutin, serta pemenuhan gizi seimbang adalah kunci utama. Jika tidak ditangani serius, kecacingan akan terus menjadi lingkaran masalah yang mengancam generasi muda penerus bangsa.

    Halaman 2 dari 6

    Simak Video “Video: Dokter Ingatkan soal Tren Beli Obat Cacing Usai Kasus Balita Sukabumi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Viral Cacing Keluar dari Mulut-Hidung Balita Bengkulu, Wamenkes Ingatkan soal Ini

    Viral Cacing Keluar dari Mulut-Hidung Balita Bengkulu, Wamenkes Ingatkan soal Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan faktor kebersihan (higiene) dan gizi pasca munculnya kasus kecacingan di Bengkulu. Kasus cacingan ini menimpa dua bocah di Seluma, Bengkulu, Khaira Nur Sabrina 1,8 tahun dan Aprillia 4 tahun.

    “Faktor higiene yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat jadi masalah penting, begitu juga dengan gizi,” ujar Dante saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

    Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar kasus cacingan bisa dicegah, terutama memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik.

    “Kasus itu perlu kita perhatikan gizinya, karena cacingan tidak spesifik terjadi. Kalau edukasi masyarakat berjalan dengan baik, semoga kasus seperti ini tidak terulang lagi,” jelasnya.

    Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, Prof Tjandra Yoga Aditama, menilai ada tiga poin penting dari kasus ini.

    Pertama, masih ditemukannya kasus kecacingan pada anak Indonesia, menjadi gambaran terjadi juga di berbagai daerah lain. Kecacingan termasuk kategori penyakit tropis terabaikan, sehingga kerap luput dari perhatian.

    Kedua, kasus ini dinilai berkaitan erat dengan masalah kekurangan gizi pada anak, yang menandakan persoalan gizi masih ada di sekitar lingkup masyarakat.

    Ketiga, aspek pelayanan rumah sakit dalam menangani kasus kecacingan, termasuk kemampuan melakukan operasi atau pembedahan cacing di perut, juga perlu diperkuat.

    Menurut Tjandra, hal ini menjadi pengingat bahwa selain menjaga kebersihan dan memperhatikan gizi, penguatan pelayanan kesehatan rumah sakit juga penting untuk mencegah dampak serius dari penyakit kecacingan.

    (naf/naf)

  • Respons Wamenkes soal Kasus Balita Cacingan Muncul Lagi di Bengkulu

    Respons Wamenkes soal Kasus Balita Cacingan Muncul Lagi di Bengkulu

    Jakarta –

    Kasus kecacingan kembali dilaporkan di Bengkulu. Terjadi pada balita 1 tahun 8 bulan di Seluma, Bengkulu. Cacing keluar dari mulut dan hidung anak tersebut, bahkan sudah teridentifikasi ‘bersarang’ di paru balita yang bernama Khaira.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan laporan kasus kecacingan yang bermunculan belakangan dikaitkan dengan faktor kebersihan di lingkup masyarakat, utamanya di daerah.

    Pihaknya menyebut akan meningkatkan edukasi di sejumlah wilayah dengan insiden kasus tinggi cacingan.

    “Yang penting adalah higienitas karena itu menyangkut dengan faktor hygiene yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat jadi masalah hygiene akan menjadi masalah penting,” beber dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

    Menurut Dante, maraknya kasus kecacingan juga menandakan masih adanya persoalan gizi di masyarakat. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan promotif dan langkah preventif untuk mencegah kasus cacingan terus meluas.

    “Dan masalah gizi juga akan menjadi masalah penting karena kejadian terakhir itu meninggal kan tidak spesifik karena kecacingan saja, tapi ada masalah gizi,” pungkasnya.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disoroti Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama. Prof Tjandra merinci sedikitnya tiga masalah yang terjadi di balik kecacingan pada anak Indonesia.

    “Kecacingan ini adalah tergolong penyakit tropik terabaikan, jadi kita yang abai. Kedua bahwa kasusnya juga berhubungan dengan kekurangan gizi pada anak Indonesia, artinya masalah gizi memang ada di tengah anak-anak sekitar kita,” beber dia, dalam kesempatan terpisah.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Dokter Ingatkan soal Tren Beli Obat Cacing Usai Kasus Balita Sukabumi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Jakarta –

    Obesitas pada anak kini jadi sorotan serius dunia. Laporan terbaru UNICEF menyebutkan sedikitnya satu dari sepuluh anak di dunia mengalami obesitas. Kondisi ini tak hanya dipicu minimnya edukasi gizi di keluarga, tetapi juga gempuran makanan dengan pemrosesan ultra atau Ultra Processed Food (UPF) yang semakin mudah diakses dan kerap lebih murah dibanding buah serta sayur.

    Fenomena ini nyata terjadi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan, Indonesia menghadapi situasi yang disebut double burden. Artinya, anak-anak tak hanya berisiko mengalami kekurangan gizi hingga stunting, tetapi juga obesitas. Bahkan, di kota besar, prevalensi obesitas anak tercatat lebih tinggi.

    “Kita (Indonesia) menghadapi double burden, disatu sisi kita kekurangan gizi yang menyebabkan terjadinya stunting, di sisi lain, anak-anak itu ternyata obesitas,” tuturnya saat ditemui di ASEAN Car Free Day, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9/2025).

    Definisi Obesitas pada Anak

    Obesitas pada anak bukan sekadar masalah badan gemuk, melainkan kondisi saat lemak tubuh menumpuk secara berlebihan sehingga bisa mengganggu kesehatan. Cara menentukannya pun berbeda dengan orang dewasa. Jika pada orang dewasa cukup dengan menggunakan angka Indeks Massa Tubuh (IMT), pada anak lebih spesifik ukurannya, yaitu dengan menggunakan grafik pertumbuhan yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anak usia 5-19 tahun dikategorikan obesitas bila nilai IMT-nya berada di atas persentil 97 dibanding anak seusianya. Singkatnya, jika berat badan dan tinggi badan seorang anak jauh melampaui sebagian besar teman sebayanya, ada kemungkinan ia sudah masuk kategori obesitas.

    Wamenkes Dante Saksono Harbuwono bicara soal obesitas pada anak. Foto: detikhealth/Nafilah Sri Sagita

    Belajar dari Negara Lain

    Beberapa negara telah berhasil menurunkan angka obesitas anak melalui kebijakan yang tegas. Meksiko misalnya, sejak 2014 memberlakukan pajak 10 persen untuk minuman manis. Jurnal BMC Public Health, mencatat bahwa kebijakan ini menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 7,6 persen hanya dalam dua tahun.

    Inggris memiliki kebijakan Universal Infant Free School Meal yaitu makan siang gratis untuk anak usia empat sampai tujuh tahun di sekolah dasar sejak tahun 2014. Menu yang disajikan di sekolah mengandung gizi seimbang dan membatasi asupan kalori yang tinggi. Inggris juga menerapkan kebijakan lain di tahun 2018 yaitu Soft Drinks Industry Levy. Alih-alih hanya mengurangi konsumsi, kebijakan ini mendorong produsen untuk reformulasi produk minuman agar kadar gulanya lebih rendah. Hasilnya kadar gula pada minuman ringan berkurang rata-rata 29 persen hanya dalam tiga tahun.

    Chile mengambil langkah lebih progresif dengan mewajibkan label peringatan hitam di depan kemasan untuk produk tinggi gula, garam, dan lemak. Studi ilmiah yang terangkum pada Jurnal Nutrients 2025 menunjukkan kebijakan ini efektif menurunkan konsumsi minuman berpemanis pada anak sebesar 23,7 persen dalam 18 bulan pertama, ditambah lagi larangan iklan junk food di jam tayang anak yang semakin membatasi paparan.

    Singapura juga menjadi contoh menarik dengan program “Healthier Choice Symbol” yang memberi tanda khusus pada produk lebih sehat dan memberi Nutri-grade Label untuk minuman manis. Pemerintah Negeri Singa bahkan melarang semua iklan minuman berpemanis sejak tahun 2020. Pemerintah Singapura juga aktif dalam memberikan edukasi ke sekolah tentang gaya hidup sehat. Keterlibatan komunitas, sekolah, orang tua pada program yang dijalankan pemerintah Singapura menjadi salah satu faktor penting tercapainya tujuan program. Menurut laporan Ministry of Health (MoH) Singapura tahun 2022, kebijakan ini berhasil menahan laju peningkatan obesitas anak.

    Korea Selatan juga menunjukkan langkah strategis. Negara ini melarang iklan junk food di jam tayang anak sejak tahun 2010 dan memperkenalkan konsep Green Food Zones, yaitu area 200 meter di sekitar sekolah, di mana penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak dilarang.

    Jepang menempuh jalur berbeda melalui pendidikan gizi nasional atau Shokuiku sejak 2005. Setiap sekolah dasar dan menengah wajib menyediakan menu sehat untuk makan siang yang mengikuti standar gizi nasional.

    Upaya Indonesia Mengatasi Obesitas Anak

    Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Sejumlah program telah digulirkan, meskipun fokus besar pemerintah masih tertuju pada stunting. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mengajak masyarakat untuk lebih aktif bergerak, rutin mengkonsumsi buah dan sayur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sekolah, Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) menjadi wadah integrasi edukasi gizi, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan anak. Selain itu, pedoman gizi seimbang merupakan program edukasi gizi di sekolah, posyandu, dan fasilitas kesehatan melalui konsep “Isi Piringku” diperkenalkan sebagai pengganti 4 Sehat 5 Sempurna.

    KEMENKES juga meresmikan “Kantin Sehat” sekolah agar anak-anak tidak terbiasa mengkonsumsi jajanan tinggi gula, garam, dan lemak. Lebih jauh, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2025 bahkan secara eksplisit memasukkan target penurunan prevalensi obesitas anak yang berfokus pada perbaikan pola konsumsi, peningkatan aktivitas fisik, dan pembatasan pemasaran pangan tidak sehat untuk anak.

    Namun, data riset terbaru menunjukkan prevalensi obesitas anak di Indonesia belum mengalami penurunan signifikan, sehingga implementasi kebijakan ini dinilai belum sekuat negara lain.

    Apa yang Bisa Dipelajari dari Negara Lain?

    Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kombinasi regulasi tegas dan edukasi gizi sejak dini adalah kunci. Indonesia bisa mencontoh Meksiko dan Inggris yang berhasil menekan konsumsi gula dengan pajak minuman berpemanis.
    Dante menyinggung rencana penerapan regulasi sugar tax pada makanan dan minuman manis di Indonesia sedang dibahas dan segera diproses.

    “Nanti kita sedang membuat regulasi, untuk melakukan sugar tax pada makanan. Sugar tax pada makanan ini akan memberlakukan pajak kepada sejumlah tertentu gula yang ada. Tapi masih dalam pembahasan, masih dalam proses, nanti akan kita wujudkan kalo sudah diselesaikan,” pungkasnya.

    Pengalaman negara juga Chile membuktikan bahwa label gizi yang jelas di depan kemasan sangat membantu orang tua dalam memilih makanan yang lebih sehat. Di Indonesia, saat ini label gula, garam, lemak (GGL) berada di belakang kemasan, kecil, dan sulit dipahami. Agar lebih sederhana dan tegas, diperlukan adanya front of pack label. Front of pack label adalah informasi sederhana dari nutrisi makanan yang ada di depan kemasan.

    Dari Korea Selatan, Indonesia bisa belajar pentingnya pembatasan iklan dan penjualan junk food di sekitar sekolah. Sementara Jepang memberi teladan lewat program makan siang sekolah yang konsisten menanamkan kebiasaan makan sehat sejak kecil. Saat ini Indonesia sudah ada program Kantin Sehat dan Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya tinggal meningkatkan monitoring pelaksanaannya lebih baik lagi.

    Singapura memperlihatkan bagaimana kampanye nasional yang terintegrasi, melibatkan sekolah, industri, hingga masyarakat, mampu mengubah perilaku konsumsi secara bertahap. Jika Indonesia mampu menggabungkan regulasi ketat dengan edukasi dan pengawasan di sekolah, peluang menekan angka obesitas anak akan jauh lebih besar.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video Wamenkes: Anak Gemuk Belum Berarti Sehat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Soroti Obesitas Anak, Wamenkes Bicara Wacana ‘Sugar Tax’ di Indonesia

    Soroti Obesitas Anak, Wamenkes Bicara Wacana ‘Sugar Tax’ di Indonesia

    Jakarta –

    Laporan UNICEF belum lama ini menyoroti angka obesitas anak sedikitnya dialami satu dari 10 anak secara global. Hal yang memprihatinkan, pemicunya tidak melulu berkaitan dengan edukasi dan literasi gizi di keluarga.

    Namun, ada ‘taktik’ bisnis yang membuat ultra processed food (UPF) belakangan lebih mudah diakses. UPF juga disebut lebih murah ketimbang buah dan sayur-sayuran.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono membenarkan insiden kasus obesitas belakangan memang relatif tinggi. Menurutnya, situasi di RI kurang lebih serupa dengan apa yang dihadapi secara global, yakni ‘double burden disease’.

    Istilah ini mengacu pada kondisi saat anak menghadapi dua penyakit. Satu, karena malnutrisi. Kedua, akibat obesitas.

    “Jadi Indonesia ini menghadapi double burden, double burden di satu sisi kita kekurangan gizi yang mengakibatkan terjadinya stunting, di sisi lain, anak-anak itu, 1 dari 10 anak obesitas, bahkan di kota-kota besar yang obesitas lebih banyak lagi,” tuturnya saat ditemui di ASEAN Car Free Day, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9/2025).

    Mengutip salah satu hasil survei di DKI, Dante menekankan 30 persen anak sekolah bahkan teridentifikasi mengidap obesitas.

    “Nah jadi kita imbau ke masyarakat gemuk itu bukan berarti sehat, kadang-kadang kan kalau anak yang kurus tuh takut tuh, mulai sekarang kita harus membiasakan yang ideal, makan yang sehat supaya tidak obesitas,” sambung dia.

    Anak juga disebutnya perlu dibekali pendidikan pola makan sehat sedini mungkin agar tak obesitas.

    Menyoal akses buah dan sayur yang disebut relatif sulit diakses ketimbang makan tak sehat karena harganya mahal, Dante menekankan pemerintah sedang menyusun regulasi pajak.

    Pertama, fokus pada makanan manis.

    “Nanti kita sedang buat regulasi sugar tax pada makanan, sugar tax pada makanan ini akan memberlakukan pajak pada sejumlah gula tertentu yang ada, tapi masih kami proses terus,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: CISDI Ungkap Anak Usia Sekolah Gemar Konsumsi Gula dan Garam”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Bakal Bertolak ke Sumenep Tangani KLB Campak

    Menkes Bakal Bertolak ke Sumenep Tangani KLB Campak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kasus campak di Sumenep, Jawa Timur. Dia mengatakan akan bertolak ke Sumenep dalam rangka penanganan Kasus Luar Biasa (KLB) tersebut.

    “Rencananya saya mau ke sana, saya mau ke sana,” kata Budi Gunadi di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

    Namun, dia belum membeberkan kapan waktu pasti akan menyambangi Sumenep. Di sisi lain, Budi Gunadi mengakui angka kasus campak di Pulau Madura memang meningkat.

    “Sebenarnya nggak hanya di Sumenep, tapi di beberapa kota di Madura itu memang naik (kasusnya),” ucap Budi.

    “Salah satu penyebab utamannya karena memang imunisasinya rendah sekali di sana,” lanjutnya.

    Sebelumnya, kasus campak di Sumenep sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) setelah 17 orang meninggal. Daerah tersebut juga mencatat ada 2.035 kasus suspek yang tersebar di 26 kecamatan.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyebut kasus kematian akibat campak di Sumenep mayoritas tidak memiliki riwayat imunisasi. Kebanyakan pasien meninggal karena campak adalah balita.

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan imunisasi terkait campak di Sumenep tergolong rendah. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa orang tua tidak memberikan vaksinasi pada anak.

    “Banyak (alasan keluarga nggak mau vaksinasi anak). Ada yang dikaitkan soal agama, takut karena nanti ada efek samping,” kata Prof Dante kepada wartawan di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/8).

    “Sebenarnya ini sudah kami kaji. Vaksinasi-vaksinasi yang kami berikan ke masyarakat itu sudah dikaji secara empiris dalam waktu lama, sehingga aman untuk diberikan ke anak,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/maa)

  • Wabah Campak Serang Bangkalan, Ratusan Balita Terinfeksi dan 1 Orang Meninggal

    Wabah Campak Serang Bangkalan, Ratusan Balita Terinfeksi dan 1 Orang Meninggal

    Jakarta –

    Kasus infeksi campak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tergolong cukup tinggi. Ada ratusan balita pasien campak dan satu di antaranya meninggal dunia.

    Spesialis anak, dr Mega Malynda, SpA dari RSUD Syarambu Bangkalan mencatat ada sekitar 275 pasien campak hingga akhir Agustus ini. Sementara, pasien meninggal terjadi di awal tahun.

    “Di RSUD pasien campak meningkat drastis. Mulai Januari sampai Agustus ini tercatat ada 275 pasien positif campak. Untuk kematian hanya 1 di Januari lalu,” kata dr Mega dikutip dari detikJatim, Selasa (26/8/2025).

    Kasus campak di Bangkalan didominasi oleh anak-anak berusia 2-3 tahun. Mereka umumnya mengalami gejala yang serupa seperti demam di hari pertama, keluar bintik-bintik merah di belakang telinga hingga sekujur tubuh.

    Pada beberapa balita yang terinfeksi campak, biasanya disertai dengan batuk dan pilek.

    “Saat ini yang masih kami rawat ada 17 pasien campak terdiri dari balita semua. Di Agustus ini ada 50 pasien, dan rata-rata dari Kecamatan Geger Bangkalan,” kata dr Mega.

    Banyak Anak Tak Diimunisasi di Madura

    dr Mega mengatakan kasus campak berat yang dialami pasien mayoritas karena mereka belum mendapatkan imunisasi, sehingga tubuh tidak memiliki perlindungan yang baik pada campak.

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada banyak faktor yang saat ini memengaruhi mengapa orang tua tidak memberikan imunisasi ke anak-anak mereka.

    “Banyak (alasan keluarga nggak mau vaksinasi anak). Ada yang dikaitkan soal agama, takut karena nanti ada efek samping,” kata Prof Dante kepada wartawan di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    “Sebenarnya ini sudah kami kaji, vaksinasi-vaksinasi yang kami berikan ke masyarakat itu sudah dikaji secara empiris dalam waktu lama, sehingga aman untuk diberikan ke anak,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Upaya Kemenkes Cegah Misinformasi Seputar Imunisasi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)