Xcloud.id

Tag: Daniel Johan

  • 9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan kerja-kerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat.
    Permintaan maaf ini disampaikan Dasco saat menggelar pertemuan dengan perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain di Gedung Kura-kura, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    “Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” kata Dasco, Rabu.
    Dasco mengakui, permintaan maaf ini tidaklah cukup jika tak dibarengi evaluasi dan perbaikan kerja secara menyeluruh.
    Oleh karenanya, ia menyatakan akan memperbaiki kinerja dalam waktu sesingkat-singkatnya.
    “Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Dasco.
    Ia mengaku, telah berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan DPR dalam beberapa waktu terakhir.
    Berdasarkan hasil koordinasi, ada sejumlah kesepakatan yang akan dilakukan DPR untuk perbaikan.
    Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan.
    Tunjangan perumahan bahkan sudah dihentikan akhir bulan lalu.
    “Khusus tunjangan perumahan (DPR RI) dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” tutur Dasco.
    Perbaikan lainnya adalah melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.
    “Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” ujar dia.
    Dasco menegaskan, para mahasiswa juga akan diterima untuk beraudiensi dengan pemerintah pada esok hari.
    Ia mengaku, telah melakukan komunikasi pesan WhatsApp dengan pihak pemerintah.
    “Kawan-kawan sekalian akan diterima pemerintah besok karena akan ada beberapa hal nantinya dilakukan kerja sama DPR dan pemerintah, seperti tadi pembentukan tim investigasi dugaan makar. Lalu soal UU Perampasan Aset misalnya, pembuatan UU adalah DPR dan pemerintah, pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan DPR,” ujar Dasco.
    Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain, pada Selasa (2/9/2025).
    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
    Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
    Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    5 Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget? Nasional

    Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Agus Setiawan, menyindir kenaikan tunjangan anggota DPR yang disambut dengan aksi berjoget bersama, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
    Agus menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Pertemuan tersebut dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    “Di tengah masyarakat rentan menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan. Dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian,” ujar Agus di hadapan pimpinan DPR RI.
    Dia pun berpandangan bahwa DPR hanya mengingat masyarakatnya saat momentum pemilu, tetapi melupakan janji ketika sudah duduk di kursi kekuasaan.
    “Kami seakan-akan dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian, seakan-akan melupakan kami sebagai bagian dari rakyat yang seharusnya diperhatikan di setiap pertemuan rapatnya,” kata Agus.
    Dalam kesempatan itu, Agus juga menyampaikan kerisauan para mahasiswa atas masa depan bangsa.
    Menurutnya, narasi besar menuju Indonesia Emas 2045 bisa gagal tercapai apabila DPR dan pemerintah tidak benar-benar memegang amanah rakyat.
    “Saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045 justru tidak akan tercapai. Harapannya, agar ingat kembali amanah rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa diperjuangkan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain pada Selasa (2/9/2025).
    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
    Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
    Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR desak pemerintah segera ungkap perusahaan beras oplosan

    Anggota DPR desak pemerintah segera ungkap perusahaan beras oplosan

    Mendagri harusnya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Polri untuk menindaklanjuti hasil temuan terkait dengan beras oplosan, namun pengungkapan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gaduh di pasar. Jangan sampai beras kita jadi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mengungkap identitas perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan kepada publik.

    Dia menyampaikan hal itu guna menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar terlibat kasus beras oplosan. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku.

    “Dengan demikian, masyarakat tidak menduga-duga, apakah beras yang dikonsumsi saat ini oplosan atau tidak, sehingga hal ini untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap beras yang beredar di pasaran,” kata Daniel di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan bahwa praktik beras oplosan adalah tindakan yang mencederai hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur. Dia pun meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

    “Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” kata legislator yang membidangi urusan pertanian dan pangan tersebut.

    Dia menilai bahwa Mendagri harusnya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Polri untuk menindaklanjuti hasil temuan terkait dengan beras oplosan, namun pengungkapan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gaduh di pasar.

    “Jangan sampai beras kita jadi langka dan akan merugikan konsumen juga,” kata dia.

    Menurut dia, antisipasi tersebut juga perlu dilakukan terhadap produk pangan lainnya agar tidak ada kasus oplosan pada komoditas tertentu yang merugikan petani dan konsumen.

    Dia meminta agar Satgas Pangan bekerja lebih keras dan lebih canggih, karena pelaku kejahatan melihat peluang dan kelengahan dalam beroperasi.

    “Sehingga harus lebih sigap, lebih canggih, dan penindakan lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera, agar tidak ada lagi yang coba-coba melakukan tindakan yang sama,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Kepanikan, Anggota DPR Minta Penindakan Beras Oplosan Tak Berlarut-larut Nasional 16 Juli 2025

    Cegah Kepanikan, Anggota DPR Minta Penindakan Beras Oplosan Tak Berlarut-larut Nasional 16 Juli 2025

    Cegah Kepanikan, Anggota DPR Minta Penindakan Beras Oplosan Tak Berlarut-larut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IV DPR RI
    Daniel Johan
    meminta penyelesaian masalah
    beras oplosan
    tidak berlarut-larut agar tidak menimbulkan kepanikan pasar.
    Ia mendukung langkah Satgas Pangan segera menyelesaikan dugaan adanya beras oplosan ini.
    “Langkah mengatasi persoalan beras oplosan ini harus segera diselesaikan, sehingga masyarakat tidak khawatir dalam membeli dan mengonsumsi beras dalam negeri agar kestabilan harga dan stok beras terus terjaga dengan baik,” tutur Daniel dalam siaran pers, Rabu (16/7/2025).
    “Jadi penyelesaian masalah beras oplosan jangan sampai berlarut-larut agar tidak menimbulkan kepanikan pasar,” imbuh Daniel.
    Ia menilai, penindakan tegas diperlukan lantaran potensi kerugian ekonomi masyarakat bisa meningkat jika dibiarkan berlarut-larut.
    Terlebih, praktik pengoplosan, pemalsuan label, dan permainan harga ini bukan sekadar pelanggaran etik dagang, melainkan bentuk kejahatan terhadap hak dasar rakyat atas pangan yang layak, aman, dan jujur secara mutu.
    “Jika tidak ditindak secara sistemik dan berkelanjutan, akumulasi kerugian yang bisa menembus Rp 1.000 triliun dalam satu dekade dapat memicu krisis kepercayaan terhadap seluruh sistem pangan nasional,” bebernya.
    Lebih lanjut, Daniel menyambut baik rencana pemerintah yang ingin mengumumkan merek beras oplosan yang telah beredar di masyarakat, serta di pasar-pasar modern dan tradisional.
    Menurutnya, langkah ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan kegaduhan pasar.
    “Jenis beras yang dioplos juga harus disampaikan kepada masyarakat agar diketahui memang beras yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai standar,” ucapnya.
    Adapun untuk mengantisipasi praktik-praktik curang, Daniel menyatakan Komisi IV DPR akan melakukan penguatan kebijakan melalui pembahasan perubahan UU 18 tahun 2012 tentang Pangan.
    Termasuk kata dia, memperkuat peran Bulog dalam menguasai hulu hilir soal beras.
    “Ini karena beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia, dan juga beras menjadi komoditas politik dan diplomasi dengan negara-negara lain sehingga negara harus kuat dalam hal memegang kendali atas stok dan harga beras nasional,” jelas Daniel.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
    Beberapa merek menjual kemasan 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Banyak juga yang mengeklaim sebagai beras premium, padahal mutunya biasa saja.
    Setelah temuan ini terungkap, beberapa minimarket mulai menarik produk oplosan dari rak. Meski begitu, data dan bukti pelanggaran tetap ditindaklanjuti penegak hukum.
    Amran mencatat, praktik oplosan bisa merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun.
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” paparnya.
    Kemudian, pemerintah langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan melaporkan kasus beras oplosan itu ke Kapolri dan Jaksa Agung, berharap proses
    penegakan hukum
    berjalan cepat dan memberi efek jera kepada para pelaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Jangan-jangan Seluruh Produk Pangan Kita Oplosan

    Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Jangan-jangan Seluruh Produk Pangan Kita Oplosan

    Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Jangan-jangan Seluruh Produk Pangan Kita Oplosan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi IV
    DPR Daniel Johan curiga terhadap kemungkinan pengoplosan terhadap semua produk pangan di Indonesia.
    Pasalnya, saat ini baru ketahuan adanya praktik
    beras oplosan
    yang diduga menyebabkan nilai kerugian mencapai Rp 99 triliun per tahun.
    “Jangan-jangan seluruh produk pangan kita di Indonesia oplosan. Kalau sekarang yang ketahuan kan baru beras. Jangan-jangan yang lain juga oplosan,” ujar Daniel dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian (
    Mentan
    )
    Amran Sulaiman
    , Rabu (16/7/2025).
    Tegasnya, kasus beras
    oplosan
    ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena adanya temuan 212 merek beras yang diduga melakukan praktik curang tersebut.
    Dalam kasus ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dan dapat memberikan perspektif yang negatif kepada pemerintah.
    “Terkait beras oplosan mungkin sangat penting segera dituntaskan, jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan kepanikan pasar,” ujar Daniel.
    Daniel menjelaskan, adanya
    kasus beras oplosan
    tentu membuat kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan dan produsen semakin turun.
    Turunnya kepercayaan publik akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan produsen untuk memulihkannya.
    “Kalau kepercayaan kepada produk dan produsen tidak semakin meningkat, tapi semakin menurun karena kasus beras oplosan, maka itu menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan produsen,” ujar Daniel.
    Dalam rapat kerja tersebut, Amran meyakini praktik pengoplosan beras di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
    “Kalau ini Rp 99 triliun itu adalah (kerugian) masyarakat. Sebenarnya ini satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama, Pak. Nanti angkanya sudah pasti, bukan Rp 100 triliun, pasti di atas kalau ini dilacak ke belakang,” ujar Amran.
    Amran memaparkan, ada dua jenis kerugian dalam kasus beras oplosan ini. Pertama adalah kerugian negara terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
    Kedua adalah kerugian masyarakat akibat tertipu membeli beras yang tidak sesuai mutu dengan harga tinggi.
    “Ini beras biasa, dijual dengan premium. Beras curah ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami, Pak. Kami serahkan ke penegak hukum,” tegas Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Sumber foto: Radio Elshinta/ HUB

    Gus Muhaimin: Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 14 Juli 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka menyambut Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lembaga Kaderisasi Nasional DPP PKB akan menggelar Pelantikan Lembaga Kaderisasi Nasional pada 14-16 Juli 2025 di Hotel Millennium Jakarta dan Kampoeng Gowes Depok. 

     

    Dengan mengusung tema “Mencetak Kader PKB; Mengakar ke Bumi dan Maslahat bagi Umat”, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membangun kader yang unggul dan berdaya saing.

    Lembaga ini bertujuan mencetak kader yang tangguh, berintegritas, dan berakar kuat pada nilai-nilai perjuangan PKB seperti Aswaja, kebangsaan, dan keadilan sosial. Fokus utama ke depan adalah memperkuat jaringan kader hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta meningkatkan partisipasi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, melalui pendekatan digital yang relevan dan program pendidikan politik yang progresif. Melalui kaderisasi, PKB juga akan memperluas daya jangkau konstituen PKB di basis-basis baru non muslim, khususnya di Indonesia Timur seperti Bali, NTT, Maluku dan Papua.

     

    Program unggulan seperti SKP (Sekolah Kader Perubahan), DIKBAR (Pendidikan Kader Badan Partai), PKPB (Pendidikan Kader Penggerak Bangsa), KURPOL (Kursus Politik), SESPIMP (Sekolah Pemimpin Perubahan), dan AKPOLBANG (Akademi Politik Kebangsaan) disiapkan untuk memperluas basis kader hingga ke masyarakat umum. Ditargetkan, 3.600 angkatan kaderisasi dengan total 270.000 peserta akan terealisasi hingga akhir 2025. Lembaga ini juga menjalin sinergi dengan pesantren, ormas, dan akademisi guna memperkuat kapasitas dan jejaring sosial para kader.

     

    Kegiatan ini menjadi langkah nyata PKB dalam mencetak pemimpin masa depan yang siap memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur kebijakan publik.

     

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa harlah ke 27 PKB di hadiahi dengan terbentuknya ribuan kader dalam waktu yang singkat. 

     

    “Hadiahnya bukan sekedar pelantikan untuk PKB. Untuk ulang tahun kita yang ke 27. Hadiah yang paling saya terharu, bangga sama sahabat Hanif Dakhiri, sahabat Zainul adalah dalam waktu singkat ribuan kader-kader telah terbentuk,”ucap Gus Muhaimin.

     

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik, diantaranya melalui media sosial, forum yang lebih luas yang menimbulkan kesadaran politik yang independen ditengah masyarakat.

     

    “Melalui kaderisasi saya minta lembaga kaderisasi nasional ini sudah tidak hanya bergerak di level kelas, di level komunitas tapi di level publik melalui sosial media, melalui berbagai forum yang lebih luas sehingga kesadaran politik yang independen itu harus terus ditemukan di masyarakat,”tegas Gus Muhaimin.

     

    Sementara itu, susunan pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB meliputi:

     

    DEWAN PEMBINA:

    1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB

    2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKE

    3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dar Data Informasi

     

    DEWAN PENGARAH:

    1. KH. Abdul Mun’im DZ

    2. KH. Adnan Anwar

    3. Zaini Rahman

    4. Yanuar Prihatin

    5. Anggia Erma Rini

    6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

    7. Nihayatul Wafiroh

    8. Tommy Kurniawan

    9. Daniel Johan

    10. Idham Arsyad

    11. KH. Hariri 

     

    Ketua Zainul Munasichin

    Wakil Ketua Zona Jawa Muhammad Dawam

    Wakil Ketua Zona Sumbagsel H. S.N. Prana Putra Sohe

    Wakil Ketua Zona Sumbagut Faridah Farichah

    Wakil Ketua Zona Kalimantan

    Irma Muthoharoh

    Wakil Ketua Zona Sulawesi 

    Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim

    Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara

    Usman Husin

    Wakil Ketua Zona Maluku-Papua

    Indra Jaya

    Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi Mahrus Ali

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Badrut Tamam

    Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum Fuad Bahari

    Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan Badrul Munir

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader Andreas Marbun

    Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Millenial Fauzan Amin

    Wakil Ketua Bidang Lintas Agama Carolus Nino Tindra 

    Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan Fathullah Syahrul

    Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran Ali Nurdin

    Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z Nurul Mubin

    Wakil Ketua Bidang Perempuan Khizanaturrohmah

    Sekretaris MF Nurhuda Yusro

    Wakil Sekretaris Ahmad Riyanto

    Wakil Sekretaris Nur Kholim

    Wakil Sekretaris M. Husein

    Wakil Sekretaris Deta Anggraeni Ilyas 

    Wakil Sekretaris Bustanul Arifin

    Wakil Sekretaris Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni

    Wakil Sekretaris Andi Wibowo

    Wakil Sekretaris Maya Muizatil Lutfillah

    Wakil Sekretaris Saman

    Wakil Sekretaris Enung Maryati

    Wakil Sekretaris Suprafto

    Wakil Sekretaris Ali Jaziroh

    Wakil Sekretaris Siti Suciawati Sultan

    Wakil Sekretaris Priyo Pamungkas Kustiadi 

    Wakil Sekretaris Mohammad Kholil

    Wakil Sekretaris Edi Purwanto

    Wakil Sekretaris Heriadi

    Wakil Sekretaris Luluk Fadillah Muzni 

    Bendahara Kaisar Abu Hanifah 

    Wakil Bendahara Adil Satria

    Wakil Bendahara Arif Susanto.

     

     

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua

    Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua

    Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    )
    Muhaimin Iskandar
    melantik pengurus
    Lembaga Kaderisasi Nasional
    (LKN) DPP PKB di Hotel Millennium Jakarta, Senin (14/7/2025) malam.
    Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu menunjuk elite PKB sekaligus Anggota Komisi IX DPR
    Zainul Munasichin
    sebagai Ketua LKN DPP PKB.
    “Saya menganggap pelantikan LKN hari ini adalah salah satu hadiah terbaik ulang tahun PKB yang ke-27,” ujar Cak Imin saat memberikan sambutan usai pelantikan, Senin.
    Dia pun berharap keberadaan LKN ini akan menjadi ujung tombak PKB dalam melahirkan kader-kader yang siap berjuang bersama partai.
    “Karena LKN beserta kader, para instruktur, para ujung tombak perjuangan PKB hadir dan akan tumbuh dari
    lembaga kaderisasi nasional
    ini,” kata Cak Imin.
    Berikut Susunan Pengurus LKN DPP PKB:
    Dewan Pembina:
    1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB
    2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKB
    3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dan Data Informasi
    Dewan Pengarah:
    1. KH. Abdul Mun’im DZ
    2. KH. Adnan Anwar
    3. Zaini Rahman
    4. Yanuar Prihatin
    5. Anggia Erma Rini
    6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
    7. Nihayatul Wafiroh
    8. Tommy Kurniawan
    9. Daniel Johan
    10. Idham Arsyad
    11. KH. Hariri
    Jajaran Pengurus:
    Ketua:
    Zainul Munasichin
    Wakil Ketua Zona Jawa: Muhammad Dawam
    Wakil Ketua Zona Sumbagsel: H. S.N. Prana Putra Sohe
    Wakil Ketua Zona Sumbagut: Faridah Farichah
    Wakil Ketua Zona Kalimantan: Irma Muthoharoh
    Wakil Ketua Zona Sulawesi: Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim
    Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara: Usman Husin
    Wakil Ketua Zona Maluku-Papua: Indra Jaya
    Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi: Mahrus Ali
    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan: Badrut Tamam
    Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum: Fuad Bahari
    Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan: Badrul Munir
    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader: Andreas Marbun
    Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Milenial: Fauzan Amin
    Wakil Ketua Bidang Lintas Agama: Carolus Nino Tindra
    Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan: Fathullah Syahrul
    Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran: Ali Nurdin
    Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z: Nurul Mubin
    Wakil Ketua Bidang Perempuan: Khizanaturrohmah
    Sekretaris:
    MF Nurhuda Yusro
    Wakil Sekretaris:
    Ahmad Riyanto, Nur Kholim, M. Husein, Deta Anggraeni Ilyas, Bustanul Arifin, Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni, Andi Wibowo, Maya Muizatil Lutfillah, Saman, Enung Maryati, Suprafto, Ali Jaziroh, Siti Suciawati Sultan, Priyo Pamungkas Kustiadi, Mohammad Kholil, Edi Purwanto, Heriadi, Luluk Fadillah Muzni
    Bendahara:
    Kaisar Abu Hanifah
    Wakil Bendahara:
    Adil Satria, Arif Susanto
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Apresiasi Letjen Novi Selama Pimpin Bulog, Titip Pesan Ini ke Dirut Baru

    PKB Apresiasi Letjen Novi Selama Pimpin Bulog, Titip Pesan Ini ke Dirut Baru

    Jakarta –

    Letjen TNI Novi Helmy Prasetya kembali aktif dinas di militer setelah tak menjabat Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengapresiasi Letjen Novi atas kiprahnya di Bulog.

    “Mengapresiasi langkah Panglima TNI untuk menarik jajaran Anggota TNI yang bertugas di jabatan publik, ini bagian dari profesionalisme di lingkup TNI. Juga kita mengapresiasi atas kinerja Letjen Novi Helmy yang telah memimpin Bulog selama kurang lebih 5 bulan. Berbagai capaian kinerja sangat kami apresiasi,” ujar Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu (4/7/2025).

    “Kembalinya Letjen Novi ke satuan tugas TNI merupakan tupoksi yang tepat dan memang seharusnya demikian,” sambungnya.

    Daniel berharap pengganti Letjen Novi bisa membawa Bulog menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Dirut Perum Bulog nantinya kita harapkan dari sipil yang benar-benar bisa menghantarkan Bulog sebagai lembaga negara tidak hanya sebagai operator tetapi menjadi kendali atas stok dan harga pangan di Indonesia tentu kita dorong melalui penguatan kelembagaan melalui revisi UU pangan,” ujar Daniel.

    Diketahui, Novi telah selesai penugasan sebagai Dirut Perum Bulog dan akan melanjutkan karier di TNI. Novi sekitar 5 bulan menjabat Dirut Perum Bulog.

    “Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel, sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    (isa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    Jakarta –

    Komisi IV DPR RI mempertanyakan terkait harga beras yang terus melonjak di tengah melimpahnya cadangan beras pemerintah (CBP). Per 30 Juni 2025, stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,19 juta ton.

    Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan awalnya mengapresiasi pemerintah terkait produksi beras yang melimpah, termasuk cadangan beras di gudang Bulog. Namun, ia mempertanyakan harga beras yang terus melonjak meski stok melimpah. Bahkan, Daniel terkejut terkait temuan pemerintah yang dapat merugikan Rp 99 triliun per tahun.

    “Banyak yang bertanya ke saya, di tengah harga konsumen yang tinggi, katanya Bulog dilarang untuk melepas cadangannya, melepas stoknya, biasanya kan, jawaban saya menjadi tugas Bulog untuk mengintervensi pasar, salah satunya adalah operasi pasar, sehingga harga menjadi stabil. Tetapi katanya Bulog dilarang. Nah kita minta penjelasan,” kata Daniel saat RDP dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan hal itu tak lepas dari kenaikan harga gabah di tingkat petani. Menurut Arief, saat ini harga gabah di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg. Bahkan di Pulau Jawa, harga gabah kering panen (GKP) bisa mencapai Rp 7.000-Rp 7.200/kg.

    “Kenapa harga beras naik? Ya, kalau GKP-nya sebelumnya angkanya Rp 5.500 atau Rp 6.000, hari ini Rp 6.500 di Maret any quality,” jelas Arief.

    Lebih lanjut, Arief menerangkan panen raya terbesar memang di Maret-April di mana produksinya bisa mencapai 10 juta ton setara beras. Ketika produksinya turun, Arief menyebut harga gabah di tingkat petani akan naik.

    “Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan satu bantuan pangan yang 18,277 juta KPM,” imbuh Arief.

    (rea/fdl)

  • Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengecam keras informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditawarkan di situs properti internasional. Dia mendesak pemerintah segera menelusuri dan bertindak tegas, karena ini menyangkut kedaulatan negara.

    Menurutnya, ini persoalan serius karena artinya tata kelola Indonesia di kawasan konservasi laut rapuh. Dia juga menyinggung aparat negara lalai menjaga kedaulatan ekologisnya sendiri.

    Lebih lanjut, legislator PKB ini mengkritik keras adanya indikasi perusahaan yang menawarkan pulau tersebut sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). 

    “Ini bahaya laten. Status PMA seharusnya tidak boleh dijadikan celah untuk mengelola wilayah strategis kelautan dan konservasi. Jika tidak dikendalikan, maka kedaulatan ekologis kita bisa dikapitalisasi oleh pemodal asing di balik legalitas administratif,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Oleh karena itu, Daniel mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dan Kementerian Dalama Negeri (Kemendagri) menelusuri pihak yang mengiklankan pulau-pulau tersebut. 

    “Kementerian-Kementerian tersebut harus memastikan siapa yang memberi hak kelola, apa dasar hukumnya, dan apakah ada peran pejabat atau aktor lokal yang bermain di belakang layar,” sindirnya.

    Sebab itu juga, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dan menelusuri bagaimana bisa pulau ini diperjualbelikan. Dia melanjutkan, negara tidak boleh diam karena ini menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.

    Dia pun turut meminta agar adanya evaluasi ketat atas investasi asing di kawasan konservasi. Menururnya, izin pengelola swasta haris dicabut apabila ditemukan adanya kawasan konservasi yang disewakan.

    “Tidak boleh ada PMA yang diberikan izin di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa evaluasi dampak ekologis, sosial, dan kultural yang menyeluruh. Jika perlu, cabut izinnya,” tegas dia.

    Lebih jauh, Daniel mengingatkan supaya antar kementerian di Kabinet Merah Putih selalu bersinergi dan satu suara dalam mengambil kebijakan. “Semua harus berpegang kepada UU dan peraturan, jangan di antara menteri di kabinet saling beda,” tuturnya.

    Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, setidaknya sejumlah pulau di Indonesia yang dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Salah satu pulau tersebut yakni Pulau Pasangan, Anambas. 

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Hanya saja, penjual tidak mencantumkan harga, namun harga sesuai permintaan. 

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$ 160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas. 

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.