Xcloud.id

Tag: Daniel Johan

  • Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARYA — Niat Presiden Prabowo Subianto untuk menanam sawid di tanah Papua mulai menimbulkan perdebatan. Meski tujuannya untuk kemandirian energi, namun ada kekhawatiran akan menimbulkan dampak lingkungan yang bisa mengancam.

    Pemerintah pun diminta untuk tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh, dimana alih fungsi hutan menjadi lahan sawit telah mengakibatkan bencana ekologis yang sangat serius.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan tidak menampik jika gagasan memanfaatkan potensi sawit untuk kemandirian energi sebagai langkah strategis dan positif.

    Hanya aja, legislator fraksi PKB itu mengingatkan pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan pemanfaatan potensi sawit.

    Terlebih lagi, pemanfaatan sawit dengan mengubah alih fungsi hutan mengakibatkan krisis ekologis di beberapa daerah.

    Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pemanfaatan sawit di Papua.

    “Pengalaman pahit di berbagai daerah, di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan telah memicu banjir, banjir bandang, dan krisis ekologis, harus menjadi pelajaran serius,” kata dia, Rabu (17/12).

    Daniel menuturkan pemerintah perlu mengkaji matang dengan mempertimbangkan kontur tanah sebelum mewujudkan potensi sawit di Papua dengan membuka lahan.

    Dia mengaku tidak ingin pembukaan hutan untuk penanaman sawit di daerah pegunungan, apalagi jalur Daerah Aliran Sungai (DAS). “Apabila ini dilakukan, akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” kata Daniel.

  • Prabowo Minta Tak Tebang Pohon Sembarangan, PKB Dorong Polhut Diperkuat

    Prabowo Minta Tak Tebang Pohon Sembarangan, PKB Dorong Polhut Diperkuat

    Jakarta –

    Anggota Komisi IV DPR yang juga Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menebang hutan sembarangan adalah arahan yang sangat penting. Daniel menyebut negara harus menjaga hutan dan menghentikan pembalakan liar.

    “Kita sangat senang Presiden langsung atensi serius soal kondisi alam dan lingkungan kita yang sudah degradasi. Pernyataan Bapak Presiden yang mengatakan bahwa ‘…harus jaga lingkungan kita, alam harus kita jaga’ dan ‘Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta kepada semua kepala daerah agar lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik baiknya’, menjadi arahan sangat penting dan kuat dalam mengatasi persoalan saat ini,” kata Daniel kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

    Menurut Daniel, hutan harus dijaga oleh negara. Dia menyebut, hutan yang sudah gundul harus segera direboisasi.

    “Penyataan ini menegaskan bahwa negara harus menjaga hutan dengan sebaik-baiknya, bahwa tidak boleh ada pembukaan hutan baru dan hutan yang sudah gundul pacul harus dikembalikan dengan penghijauan/reboisasi kembali,” ujar dia.

    Daniel juga mengingatkan kepada daerah untuk tidak menerbitkan izin untuk konsensi baru. Sebab, kata dia, kerusakan hutan terjadi karena adanya pembukaan lahan secara masif.

    “Kemudian kepala daerah tidak boleh menerbitkan izin untuk konsensi baru karena memang kerusakan hutan terjadi karena adanya pembukaan hutan secara masif terutama untuk kepentingan skala besar sehingga ratusan jutaan ribu ha dibuka untuk kepentingan tertentu,” katanya.

    Selain itu, Daniel menyebut dalang kerusakan hutan yang terjadi di Aceh dan Sumatera harus segera terungkap. Sehingga, kata dia, diketahui secara jelas penyebab kerusakan hutan yang memicu bencana tersebut.

    “Rakyat menunggu langkah pemerintah untuk mengungkap dalang kerusakan hutan yang terjadi di Sumatera dan Aceh sehingga akan dapat diketahui bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh apa, siapa dan untuk kepentingan siapa?” tutu Daniel.

    Dorong Perkuat Pengawasan

    Ke depannya, Daniel mendorong pengawasan hutan diperketat. Dia meminta penguatan polisi hutan.

    “Untuk memastikan tidak terjadi pembalakan liar harus memperkuat pengawasan di lapangan. Kita punya Polhut yang harus diperkuat dengan cara memberikan fasilitas pengawasan yang memadai, kelayakan hidup para anggota polisi hutan yang harus diperhatikan kemudian diberikan kewenangan lebih dalam hal pengawasan sehingga Polhut kita lebih kuat dalam melakukan patroli maupun penindakan di lapangan,” jelasnya.

    “Komisi IV terus mendorong agar Polhut kita diperkuat dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai apalagi saat ini teknologi sudah canggih, patroli bisa dilakukan dengan drone, tentu komisi IV akan sangat mendukung untuk memperkuat pengawasan,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Daniel mengatakan Komisi IV DPR saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Kehutanan. Revisi ini, kata dia, harus jadi momentum memperketat uturan alih fungsi hutan.

    “Saat ini Komisi IV DPR sedang membahas perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ini harus menjadi momentum untuk memperketat aturan soal izin dan alih fungsi hutan. Revisi UU tidak boleh lagi memberi ruang longgar bagi pembukaan kawasan hutan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, karena dampaknya selalu berujung pada bencana dan kerugian masyarakat,” kata dia.

    Prabowo Minta Tak Tebang Pohon Sembarangan

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tamiang dan bertemu dengan warga di pengungsian korban banjir bandang pada Jumat (12/12) pekan lalu. Prabowo mengajak semua orang untuk menjaga alam.

    “Kita sekarang harus waspada, hati-hati, kita harus jaga lingkungan kita, alam harus kita jaga,” ujar Prabowo di hadapan para pengungsi di Aceh Tamiang, Jumat (12/12).

    Prabowo mengatakan tak boleh menebang pohon sembarangan. Dia meminta kepala daerah mengawasi dengan ketat.

    “Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta kepala daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik baiknya,” ujarnya.

  • Patungan Beli Hutan Niat Baik, Harusnya Pemerintah Evaluasi

    Patungan Beli Hutan Niat Baik, Harusnya Pemerintah Evaluasi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menanggapi kemunculan gerakan patungan beli hutan di media sosial (medsos). Alex menilai ide tersebut bisa memicu pemerintah untuk evaluasi kebijakan.

    “Setiap peristiwa akan memicu munculnya ide dalam rangka menemukan solusi, ide-ide tersebut jadi landasan merumuskan kebijakan dan aksi, tetapi juga ada yang hanya sampai di pemikiran saja,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

    Alex mengatakan gerakan patungan membeli hutan merupakan inisiasi yang baik. Ketua DPD PDIP Sumbar itu berharap gerakan tersebut bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk evaluasi.

    “Ide untuk gotong royong beli hutan berangkat dari niat baik, gerakan ini harusnya memicu pemerintah untuk evaluasi & perbaiki kebijakan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan,” ungkapnya.

    Sementara itu, anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB Daniel Johan sebelumnya turut menyambut gerakan patungan beli hutan yang muncul. Daniel Johan mengatakan gerakan tersebut sebagai sindiran keras dalam pengelolaan hutan di Tanah Air.

    “Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam,” kata Daniel Johan kepada wartawan.

    Diketahui, salah satu organisasi non pemerintah, Pandawara Group, menyuarakan gerakan ini usai bencana di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, lantaran faktor deforestasi. Sejumlah penyanyi seperti Denny Caknan dan Vidi Aldiono menyambut baik gerakan patungan membeli hutan.

    (dwr/rfs)

  • Sindiran dan Tamparan untuk Pemerintah

    Sindiran dan Tamparan untuk Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – Warganet tengah diramaikan oleh ajakan patungan membeli hutan sebagai salah satu gagasan untuk menyelamatkan alam Indonesia dan respons terhadap apa yang terjadi di Sumatra.

    Hal ini berawal dari kelompok pelestari lingkungan, Pandawara Group yang menawarkan gagasan tersebut melalui akun Instagram mereka.

    “Lagi ngelamunm, tiba-tiba aja kepikiran gimana kalo masyarakat Indonesia bersatu berdonasi beli hutan-hutan agar tidak dialihfungsikan,” tulis mereka di akun Instragramnya.

    Hal ini pun menuai berbagai komentar dari sejumlah nama tenar. Misalnya content creator Atta Halilintar yang ikut berkomentar. “Ikuttt,” tulisnya. 

    Penyanyi ternama Vidi Adiano pun memberi respons yang sama. “IKUT!!!,” tulisnya.

    Menanggapi hal tersebut, Legislator PKB Daniel Johan menyadari ini bentuk rasa kekecewaan masyarakat terhadap apa yang terjadi di Sumatra.

    “Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam,” kata dia kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

    Pria yang duduk di Komisi IV DPR ini berharap ini menjadi momentum untuk menegakan hukum terhadap para perusak hutan.

    “Kondisi degradasi hutan kian tahun semakin habis dan menimbulkan bencana ekologis yang menelan korban dan harta benda. Sementara para pelaku tidak pernah bertanggung jawab atas ulahnya terhadap rusaknya hutan,” ungkap Daniel.

    Dia pun menyambut baik ide patungan beli hutan tersebut. 

    “Ini bentuk tamparan buat pengambil kebijakan yang dengan mudah memberi izin konsensi tanpa pengawasan yang baik. Ide ini kalau berhasil akan menjadi terobosan baru menyelamatkan hutan dan dengan ‘patungan’ artinya hutan menjadi milik rakyat, bukan hutan milik negara semata,” kata Daniel.

  • Muncul Gelondongan Kayu Saat Bencana Sumatera, PKB Kaji Pansus Pembalakan Liar

    Muncul Gelondongan Kayu Saat Bencana Sumatera, PKB Kaji Pansus Pembalakan Liar

    Jakarta –

    Gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera kini menuai sorotan publik. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pihaknya akan mengkaji pembentukan panitia khusus (pansus) pembalakan liar untuk mengusut adanya dugaan perusakan hutan di Sumatera.

    “Kita akan koordinasikan dan konsultasikan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait perlunya pansus pembalakan liar atau perusakan hutan,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

    Anggota Komisi IV DPR ini menilai keberadaan pansus pembalakan liar penting untuk mengungkap adanya berbagai faktor dari kejadian bencana yang menimpa warga di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pansus tersebut, kata Daniel, juga bisa dipakai untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelestarian lingkungan.

    “Pansus juga penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang ada dan ini menyangkut lintas kementerian baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan stakeholder lainnya,” terang Daniel.

    Di satu sisi, Daniel juga mengapresiasi respons pemerintah dalam menghadapi peristiwa bencana alam di Aceh dan Sumatera. Namun, ia menyebut Komisi IV akan memanggil Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12) pekan ini untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh, termasuk munculnya gelondongan kayu setelah banjir terjadi di wilayah tersebut.

    Diketahui, gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara, Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    (ygs/idn)

  • 8 Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Nasional

    8 Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Nasional

    Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menyisakan sebuah anomali yang kini menjadi sorotan tajam publik.
    Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat bukan hanya air bah berwarna keruh yang menerjang permukiman, melainkan ribuan batang kayu gelondongan raksasa yang ikut terseret arus deras bak peluru tak terkendali.
    Pemandangan mengerikan ini tak pelak memicu tanda tanya besar yang menyisakan misteri: Dari manakah asal kayu-kayu yang telah terpotong rapi ini? Apakah ini murni amukan alam, atau ada jejak kelalaian manusia di hulunya?
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah mengusut dugaan
    pembalakan liar
    menyusul banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang hanyut dalam banjir bandang di
    Batangtoru
    , Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.
    Kayu-kayu yang ditemukan itu bahkan tanpa kulit, diduga merupakan sisa hasil penebangan di wilayah hulu sungai.
    “Kita sudah bicara masalah penegakan hukum. Ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana,” kata Eddy di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).
    Menurut Eddy, pengusutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penebangan dilakukan sesuai aturan. Pemerintah bisa menelusuri perizinannya.
    Namun, jika dilakukan secara ilegal maka harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku.
    Menurut Eddy, penegakan hukum diperlukan agar menjadi efek jera sehingga kejadian serupa yang menyebabkan bencana alam tidak terjadi lagi.
    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut banyaknya kayu gelondongan saat banjir bandang tersebut.
    Meski begitu, ia mendorong semua pihak untuk fokus lebih dahulu selama masa
    tanggap darurat
    ini.
    “Ya saya rasa itu perlu ya (tim investigasi khusus), tapi menurut saya kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini,” kata Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025).
    Setelahnya, barulah pemerintah diminta untuk melakukan pendalaman dan antisipasi agar hal serupa tak terulang lagi.
    Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan juga mendesak pemerintah membentuk tim investigasi guna mengusut munculnya kayu gelondongan saat banjir bandang.
    Diharapkan tim investigasi ini nantinya dapat mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
    “Kita mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga masyarakat memahami dengan jelas, selain tim investigasi ini untuk memastikan penyebabnya, tapi juga sebagai dasar agar kejadian yang sama tidak terulang,” ucap dia.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melakukan investigasi dengan aparat untuk mencari tahu sumber kayu gelondongan.
    “Itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana. Kami enggak bisa menjawabnya dulu sekarang,” ujar Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Untuk saat ini, Tito belum mengetahui terkait asal muasal kayu gelondongan tersebut.
    Tito mengatakan, ia mendengar isu yang beredar bahwa kayu-kayu yang terbawa arus air itu berasal dari pembalakan liar dan kayu yang sudah lapuk.
    “Ada yang berkembang bahwa itu katanya
    illegal logging
    , ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk,” ucapnya.
    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turut menelusuri asal muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir tersebut
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menduga kayu-kayu tersebut milik pemegang hak atas tanah atau PHAT yang berada di areal penggunaan lain (APL).
    “Secara visual, secara pengamatan umum sebetulnya kayu-kayu yang bekas tebangan yang sudah lapuk. Itu kami duga itu dari PHAT salah satu-satunya yang belum sempat diangkut,” kata Dwi ditemui di kantornya, Jumat (28/11/2025).
    Menurut dia, Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Ini masih dicek, aksesnya masih sulit kawan-kawan kan masih mengecek ya tapi kami senyalir ke situ (terkait PHAT),” imbuh Dwi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Taiwan dan Indonesia memperkuat kerja sama berupa transfer pengetahuan bidang pertanian dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Bruce Hung, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengatakan bahwa kerja sama pendampingan petani untuk mengembangkan sektor pertanian sudah berlangsung 49 tahun atau sejak dimulainya program Taiwan Technical Mission (TTM) pada 1976.

    Melalui program ini, ahli pertanian Taiwan didatangkan langsung ke Indonesia untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan petani lokal, mulai dari cara pemilihan benih yang baik, peningkatan produksi, hingga membangun jaringan pemasaran.

    “Sejak berdirinya Taiwan Technical Mission di Indonesia pada 1976, kami telah terlibat dalam pembelajaran bersama, dan berbagi kebahagiaan atas kemajuan dengan para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam sambutan kegiatan “Showcase of the Taiwan Technical Mission Achievements” yang digelar di Energy Building, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Salah satu program TTM adalah pendampingan petani di Karawang untuk meningkatkan produksi beras serta pengembangan produk sayuran. Pendampingan serupa juga dilakukan di Sumatra Utara untuk peningkatan produksi bawang putih dan bawang merah.

    Menurut Bruce Hang, seiring dengan tantangan ketahanan pangan yang makin besar, Presiden Prabowo telah secara aktif mempromosikan kebijakan nasional Indonesia tentang swasembada pangan.

    Sejalan dengan arah ini, Taiwan akan meluncurkan dua proyek baru dengan Indonesia tahun 2026 di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. “Proyek-proyek ini akan berfokus pada produksi benih jagung dan sayuran untuk memperkuat sistem pemasaran,” jelas Bruce.

    Di sisi lain, menurut Bruce, sebanyak 400.000 warga negara Indonesia kini tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan sebagai bagian dari hubungan kerja sama yang baik antar-pemerintah. Ke depannya, Taiwan berkomitmen untuk menjadi mitra yang andal dalam pembangunan Indonesia.

    “Kami antusias untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pertanian, teknologi, pendidikan, pengembangan bakat, dan bidang lainnya. Sebagai anggota komunitas global yang aktif dan bertanggung jawab, Taiwan dapat membantu, dan saya yakin Indonesia dapat memimpin,” jelas Bruce.

    Hanafi Chaniago, Staf Ahli DPR sekaligus mantan Kepala Dinas Pertanian Karawang mengatakan program TTM awalnya bertujuan untuk meningkatkan produksi beras di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional tersebut. Produktivitas beras pun berhasil meningkat hingga mencapai 850.000 ton per tahun dari kebutuhan Karawang sebanyak 350.000 sehingga Karawang mengalami surplus beras sebanyak 500.000 ton.

    “Ketika program itu sudah selesai, TTM menanyakan kepada petani apa yang bisa dibantu. Petani berharap selanjutnya ada pelatihan menanam sayuran karena saat itu sayuran harus mendatangkan dari luar daerah,” ujarnya.

    Pemda Karawang kemudian menyediakan lahan seluas 2 hektare untuk proyek pengembangan sayuran dan buah-buahan sekaligus pendampingan kepada petani. Tidak hanya itu, TTM juga membangun green house, cold storage, serta menginisiasi pasar untuk menyerap produk sayuran.

    “TTM memperkenalkan sayuran yang belum pernah dikenal petani yaitu okra. Untuk pemasarannya ke supermarket seperti Papaya dan sejumlah supermarket di Jakarta,” ujar Hanafi.

    Isu Pangan Menjadi Penting

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa isu pangan menjadi isu penting seiring dengan adanya perubahan iklim serta tantangan global. Jika persoalan pangan tidak menjadi perhatian serius untuk diantisipasi, menurut dia, dikhawatirkan tidak ada lagi petani di masa depan.

    Oleh karena itu, kerja sama Taiwan dengan Indonesia melalui pengiriman anak magang selama 2 tahun sangat membantu petani terutama di Kalimantan Barat dan Kebumen. “Peran Taiwan sangat penting di mana negara lain hanya bisa panen sekali, Indonesia menjadi tiga kali panen. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Di sana ada peran strategis Taiwan,” katanya.

    Adapun, beberapa pencapaian dari proyek TTM ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Program yang sudah berjalan di antaranya peningkatan sistem sayur dan buah-buahan di Kawarang pada 2019—2025 berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 240%, memperluas hingga 31 pasar, produksi sayur mendekati 80 ton per tahun, mengembangkan 50 hektare lahan dan mendampingi 108 petani.

    Kemudian proyek di Sumatra Utara mengembangkan produksi serta pemasaran bawang putih dan bawang merah pada 2023—2025. TTM berhasil mengembangkan 120 hektare lahan pertanian serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 93%. Produksi bawang merah meningkat dari 1,6 ton per ha menjadi 10 ton per ha. Begitu juga dengan hasil bawang putih meningkat dari 3,5 ton per ha menjadi 5 ton per ha.

    Proyek di Sulawesi Selatan berlangsung pada 2021—2023 melalui program perluasan benih padi berkualitas. Program ini berhasil menyumbang 32% produksi benih padi berkualitas di daerah tersebut, memproduksi 4.765 ton benih padi pada 2023 serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 24%. TTM berhasil mengembangkan 400 ha lahan dan membina sebanyak 300 petani.

    Proyek di Bali diselenggarakan melalui one village one project yang berlangsung pada 2011—2014 di dua lokasi yakni Kabupaten Badung berupa pengembangan asparagus dan Kabupaten Bangli mengembangkan buah jeruk. TTM berhasil membudidayakan 1.271.570 bibit asparagus dengan total produksi mencapai 128.472 kg dan berhasil memproduksi jeruk mencapai 79.129 kg. Total produksi kombinasi asparagus dan sayuran mencapai 170.527 kg.

  • PKB apresiasi pemerintah anugerahi Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

    PKB apresiasi pemerintah anugerahi Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Daniel Johan mengapresiasi pemerintah karena telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    Penghargaan negara kepada Gus Dur, menurut Daniel dalam keterangan di Jakarta, Senin, menjadi sebuah kebanggaan karena bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025.

    “Suatu kebanggaan bagi warga Nahdliyin hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo sangat peka terhadap keinginan terdalam hati warga yang cinta akan Gus Dur,” ujarnya.

    Penganugerahan gelar pahlawan juga tidak lepas dari pengingat bahwa Gus Dur mempunyai jasa untuk menyatukan seluruh umat beragama di Indonesia.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan bahwa Hari Pahlawan yang jatuh tepat pada Senin hari ini harus menjadi momentum yang memperkuat persatuan nasional.

    Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam perjalanannya membangun bangsa.

    Diketahui, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa, salah satunya, Gus Dur dalam Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam.

    Terdapat sembilan tokoh lain yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2025, yaitu:

    1. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

    3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

    4. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    5. ⁠Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    6. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

    7. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    8. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    9. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Sebut RI Bisa Rugi Triliunan Jika Salah Tata Kelola Karbon

    Legislator Sebut RI Bisa Rugi Triliunan Jika Salah Tata Kelola Karbon

    Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengatakan Indonesia saat ini belum berdaulat dalam menentukan standar tata kelola karbon. Ia ingin tata kelola karbon dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Daniel Johan juga menyebut Indonesia berpotensi rugi ratusan triliun rupiah jika salah membuat tata kelola karbon.

    Tonton video lainnya, klik di sini!

  • Baleg DPR RI jaring masukan revisi UUPA dari akademisi dan tokoh Aceh

    Baleg DPR RI jaring masukan revisi UUPA dari akademisi dan tokoh Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjaring masukan dan pendapat dari akademisi dan tokoh masyarakat Aceh terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka 2025.

    “Forum pertemuan pada hari ini (dengan tokoh masyarakat dan akademisi) merupakan bagian dari proses penyusunan revisi UUPA,” kata Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, di Banda Aceh, Selasa.

    Pertemuan Baleg bersama dengan tokoh masyarakat Aceh dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah rencong tersebut turut dihadiri Bupati/Wali Kota se Aceh, dan DPR Aceh, berlangsung di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

    Bob Hasan menyampaikan, pertemuan ini dilakukan agar aspirasi masyarakat Aceh dapat ditampung dalam proses perubahan hingga penetapan hasil revisi UUPA nantinya.

    Karena itu, dirinya mengharapkan adanya masukan-masukan serta pandangan yang baik dari kalangan masyarakat Aceh, sehingga perubahan ini sesuai harapan bersama.

    “Kami sangat menghormati dan mengharapkan masukan-masukan baik dari kalangan tokoh masyarakat Aceh dan akademisi di Aceh terhadap revisi UUPA agar sesuai harapan masyarakat yang kita cintai,” ujar Bob Hasan.

    Seperti diketahui, revisi UUPA telah ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas Kumulatif Terbuka 2025. Baleg sendiri juga telah meminta pandangan terhadap revisi UUPA kepada tokoh perdamaian Aceh yaitu Wakil Presiden RI ke 10-12 Jusuf Kalla dan mantan Menkopolhukam Hamid Awaluddin.

    Disisi lain, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh juga telah mengusulkan beberapa poin perubahan ke Baleg, yakni sebanyak delapan pasal dan satu pasal tambahan. Khusus mengenai dana Otsus, diminta perpanjangan tanpa batas waktu dengan besaran 2,5 persen dari total DAU Nasional.

    Sebagai informasi, adapun rombongan Baleg DPR RI yang hadir dalam pertemuan ini yakni Bob Hasan, Mayjen Tni Mar (Purn) Sturman Panjaitan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Martin Manurung, Hj Siti Aisyah, I Ketut Kariyasa Adnyana, Putra Nababan Cindy Monica Salsabila Setiawan, Longki Djanggola, Sigit Purnama Putra, La Tinro La Tunrung, Daniel Johan, Habib Syarief Muhammad, dan Eva Monalisa.

    Kemudian, Ahmad Irawan, Kartika Sandra Desi, Jazuli Juwaini, Yanuar Arif Wibowo, Sarifuddin Sudding, Edi Oloan Pasaribu, Wahyu Sanjaya, Benny Kabur Harman, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Rycko Menoza, I Nyoman Parta, Jamaludin Malik, Firman Soebagyo, TA Khalid, Muslim Ayub, Nasir Djamil, dan Sugiat Santoso.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.