Xcloud.id

Tag: Dandhy Laksono

  • PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menjadi ancaman nyata bagi para pekerja di Indonesia.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 60 perusahaan berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

    Ancaman ini semakin meningkat, sebagaimana dilaporkan baik oleh kalangan pengusaha maupun serikat pekerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Jurnalis investigasi Dandhy Laksono turut menyoroti situasi ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengkritisi minimnya penciptaan lapangan kerja di tengah meningkatnya gelombang PHK.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” tulis Dandhy Laksono, dikutip Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, isu PHK ini juga dikaitkan dengan kehadiran Danantara yang saat ini tengah menjadi sorotan.

    Menurut Dandhy, keberadaan Danantara dapat menjadi ancaman besar dan dianggap sebagai bentuk kapitalisme terpimpin.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” tuturnya.

    “Danantara bukan hanya ‘kapitalisme terpimpin’, juga berpotensi jadi ‘fraud terpimpin’,” terangnya.

    (Fajar)

  • Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

  • Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis Investigasi, Dandhy Laksono kembali mengungkap hal terkait efisiensi anggaran. Kali ini, berkenan dengan peruntukannya.

    Pendiri Watchdoc itu mengatakan selama ini efisiensi hanya dihubungkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, tidak hanya sebatas itu. Tapi juga untuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan untuk mengelola investasi di Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun). Padahal bagian terbesar untuk Danantara (325 triliun),” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Lebih jauh, Dandhy mengatakan trik ini sebelumnya dipakai Jokowi. Saat Presiden ke-7 RI itu menduduki orang nomor satu di Indonesia, UU Cipta Kerja muncul.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi “Cipta Kerja”,” ujarnya.

    UU itu sebelumnya telah menuai protes kuat dari berbagai elemen masyarakat sipil. Bahkan telah ditetapkan inkonstitusional oleh Mahmamah Konstitusi (MK).

    Tapi belakangan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” jelas Dandhy.

    Di sisi lain, dalam hal Danantara. Ia mengungkit sejumlah program pemerintah yang bermasalah.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

  • Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

    Dandhy bilang, kebijakan Danantara bisa berpotensi menjadi bentuk baru dari “fraud terpimpin” di bawah kendali kekuasaan.

  • Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – PT Lembah Tidar Indonesia tengah menjadi perbincangan di media sosial usai diduga meraup untung miliaran dari kegiatan ospek kepala daerah.

    Aktivis Tanah Air, Dandhy Laksono mengunggah sebuah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor 200.5/628/SJ terkait kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

    Dalam surat itu, kegiatan tersebut akan berlangsung di Glamping Borobudur International Golf, Jalan Jenderal Garot Subroto Nomor 1, Kota Magelang selama 8 hari.

    Lalu dalam halaman lain, tertuang adanya biaya yang dibebankan selama Orientasi Kepemimpinan sebesar Rp2.750.000 per hari per orang, sehingga total yang dibayarkan Rp22.000.000.

    Adapun biaya tersebut disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia, dan bukti transfer diunggah pada laman yang disediakan dalam surat edaran tersebut untuk akomodasi dan konsumsi.

    Kemudian, ada juga biaya lain yang dibebankan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah untuk akomodasi dan konsumsi, transporasi dari daerah ke Magelang PP.

    Kemudian, Pakaian Dinas Lapangan (PDL), sepatu PDL, kaos, topi, pakaian olahraga, pakaian kemeja putih, baju batik, dan obat-obatan pribadi.

    “Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari.

    Glamping 8 hari di Magelang:
    34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang.

    Biaya akomodasi dan konsumsi:
    Rp 2.750.000 per orang per hari.

    PT Lembah Tidar Indonesia
    503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar*

    *belum termasuk ajudan dan staf pic.twitter.com/IxHwagQdmo

    — Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) February 12, 2025

    “PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar* *belum termasuk ajudan dan staf,” tulis Dandhy Laksono dalam cuitan di akun X pribadinya.

    Lalu, siapakah pemilik PT Lembah Tidar Indonesia?

    Kini, terungkap jika pemilik nomor rekening yang menampung setoran ratusan kepala daerah tersebut diduga milik seorang kader Partai Gerindra.

    Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemenkumham, pemilik PT Lembah Tidar Indonesia adalah Heru Irawanto. Ia kini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Gerindra.

    Kolase profil kader Gerindra Heru Irawanto.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan. Kriteria: D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris,” tulis keterangan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    Perwira TNI Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Dandhy Laksono: Kiri Kanan di Indonesia Ketemu Polisi, TNI, Ormas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penunjukan perwira TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog menuai sorotan. Salah satunya dari Dadhy Laksono.

    Jurnalis investigasi itu mengungkapkan militer selama ini gagal mengurusi food estate di Kalimantan Tengah. Lalu kini diberi tugas lagi mengurus hal lainnya.

    “Militer sudah gagal ngurus proyek food estate di Kalimantan Tengah. Sekarang mau ngurus beras dan makan gratis?” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/2/1015).

    Saki banyaknya polisi dan tentara yang menempati jabatan sipil. Dandhy hilang kiri kanan kini ada tentara dan polisi.

    “Kiri-kanan di Indonesia ketemunya polisi, tentara, atau ormas (preman),” ucapnya.

    Ia juga mengungkit Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Organisasi itu, dulunya diisi para anggota TNI.

    “Organisasi tani (HKTI) dari dulu isinya jenderal. Lihat nasib pertanian kita,” ujar Dandhy.

    Di sisi lain, penunjukan Novi sebagai Dirut Bulog ini juga dianggap melanggar aturan. Yakni UU TNI dan UUD 1945.
    (Arya/Fajar)

  • Dandhy Laksono Pamer Foto Deklarator PRD, Budiman Sudjatmiko Disorot

    Dandhy Laksono Pamer Foto Deklarator PRD, Budiman Sudjatmiko Disorot

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis investigasi Dandhy Laksono mengunggah foto para deklarator Partai Rakyat Demokratik (PRD). menampilkan lima wajah tokoh PRD saat deklarasi.

    “Jakarta, 1996. Di antara para deklarator Partai Rakyat Demokratik (PRD),” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (29/10/2024).

    Lima deklarator itu di antaranya adalah Ari Trismana. Saat ini menjabat CEO Watchdoc. Media independen yang digarapnya bersama Dandhy.

    “Yang dilingkari adalah @ari_trismana. 15 tahun terakhir, kami berkarya bersama,” jelas Dandhy menunjukkan Ari yang berada di urutan kedua dari sebelah kiri.

    Di sebelah kiri Ari ada Gung Anom, kemudian di sebelah kanannya Ada Budiman Sudjatmiko, Petrus, kemudian Jek. 

    “Film terbarunya (Ari) Pesta Oligarki,” ucap Dandhy.

    Tak sedikit yang menyoroti Budiman dalam foto itu. Pasalnya, ia disebut yang paling terkenal di antara lima nama itu.

    Namun kini menjadi pejabat di kabinet Prabowo-Gibran. Budiman saat ini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

    “Lah malah yg terkenal namanya dlm sejarah perlawanan  oligarki dan rezim Soeharto, yang simbol perlawanan diwawancarai media internasional. Sekarang malah cari suaka sebagai pemuja istana dan oligarkinya,” kata seorang warganet.

    Ada pula yang mengapresiasi Ari. Lalu membandingkannya dengan Budiman.

    “Konsisten. Gak kayak yang disamping kirinya ya,” ucapnya.

    Budiman merupakan pria asal Jawa Tengah yang lahir pada 10 Maret 1970 di Majenang, Cilacap. Semasa kuliah, ia menjadi mahasiswa aktivisme di kampusnya. Dengan lantang ia menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintahan Order Baru.