Xcloud.id

Tag: Dandhy Laksono

  • Alasan UU TNI Sengaja Disahkan saat Ramadan, Dandhy Laksono: Maksud Hati Biar gak Ada Demo Terus Sibuk Lebaran

    Alasan UU TNI Sengaja Disahkan saat Ramadan, Dandhy Laksono: Maksud Hati Biar gak Ada Demo Terus Sibuk Lebaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti upaya pemerintah dalam mengesahkan UU TNI di tengah bulan Ramadan.

    Ia menduga bahwa pemilihan waktu tersebut bertujuan untuk meredam gelombang protes karena masyarakat fokus pada ibadah puasa dan persiapan lebaran.

    “Maksud hati bikin UU TNI saat puasa biar gak ada demo, terus sibuk lebaran,” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (25/3/2025).

    Namun, data yang ia bagikan menunjukkan bahwa isu UU TNI tetap menjadi perhatian publik meskipun masyarakat mulai disibukkan dengan perayaan Idulfitri.

    Hingga 24 Maret, sebanyak 68 persen konten di media sosial masih membahas UU TNI, sementara 66 persen konten media online lebih banyak menyoroti suasana lebaran.

    Menurutnya, platform media sosial juga menunjukkan pola serupa.

    “60 persen konten TikTok tentang UU TNI, sementara Instagram duluan lebaran (55 persen),” ungkapnya.

    Dandhy menilai bahwa meskipun ada upaya untuk meredam diskursus publik, penolakan terhadap UU TNI masih kuat di berbagai platform digital.

    Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial, bahkan di tengah momentum hari raya.

    Sebelumnya, aksi penolakan UU TNI masih berlanjut, salah satunya yang sedang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Malang hingga berakhir ricuh dan membakar gedung, pada Minggu (23/3/2025) kemarin.

    Ratusan massa aksi membakar gedung DPRD Kota Malang, yang bermula sekitar pukul 18.00 WIB ketika salah satu demonstran melempar bom motolov ke lantai dua bagian depan gedung.

  • Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti ketatnya pengamanan dalam pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta.

    Ia mengkritik keterlibatan personel militer, termasuk Kopassus, dalam menjaga jalannya rapat tersebut.

    Dikatakan Dandhy, pengerahan tentara untuk mengamankan pembahasan undang-undang yang berpotensi menguntungkan institusi mereka sendiri merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Tentara dimobilisasi untuk menjaga pembahasan RUU yang menguntungkan dirinya,” kata Dandhy di X @Dandhy_Laksono (16/3/2025).

    Ia bahkan menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori kudeta.

    “Itu sudah kategori kudeta,” tandasnya.

    Pengamanan ketat dalam pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta ini pun sontak menjadi sorotan publik.

    Terutama setelah beredarnya foto dan video yang menunjukkan kehadiran pasukan elite Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI.

    Sejumlah netizen mengkritisi langkah ini, mempertanyakan urgensi serta prosedur pengerahan pasukan khusus di lokasi tersebut.

    Akun X Gump n Hell menyatakan keheranannya atas kehadiran Koopssus, menyebut situasi sudah dalam kondisi genting.

    “Njir, Koopssus sampai turun. Artinya keadaan sudah genting sekali. SAS aja ketar-ketir,” tulisnya dalam unggahan yang mendapat ribuan tanda suka dan komentar.

    Sementara itu, akun lain seperti Zen RS mengunggah video pendek yang menunjukkan suasana di dalam hotel setelah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil mencoba memasuki ruang rapat tertutup DPR terkait RUU TNI.

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

  • Ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM Dipersoalkan Raja Juli, Dandhy Laksono Pasang Badan: Kantor Kemhut Gak Bisa Diandalkan

    Ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM Dipersoalkan Raja Juli, Dandhy Laksono Pasang Badan: Kantor Kemhut Gak Bisa Diandalkan

    Acara ini digelar setelah salat Isya dan Tarawih, dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum.

    Dalam pembukaannya, Anies menyampaikan rasa syukur bisa kembali ke UGM, tempatnya menimba ilmu.

    “Hujan ternyata tidak menghentikan langkah,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu, mengapresiasi antusiasme jemaah.

    Ia pun mengungkapkan kedekatannya dengan UGM, bukan hanya sebagai kampus, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan hidupnya.

    “Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gadjah Mada,” tuturnya.

    “Bukan sekadar ke kampus, tapi ini kembali ke kampung halaman,” lanjutnya.

    Dalam ceramahnya, Anies mengangkat tema “Infrastruktur Pendidikan dan Kualitas Manusia”.

    Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan harus menjadi ruang bagi berkembangnya imajinasi, kreativitas, keberanian, serta ketekunan.

    “Ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan dan keteguhan tumbuh,” jelasnya.

    Namun, ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan di Indonesia.

    Anies bilang, fasilitas pendidikan di kota besar seperti Yogyakarta sudah cukup baik, tetapi masih banyak daerah terpencil dan wilayah pegunungan yang belum mendapatkan akses yang sama.

    “Saya merasakan saat berkeliling, ketimpangan infrastruktur ini luar biasa,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Raja Juli Sindir Anies Masjid UGM Dijadikan Tempat Politik, Dandhy Laksono Beri Pesan Menohok!

    Raja Juli Sindir Anies Masjid UGM Dijadikan Tempat Politik, Dandhy Laksono Beri Pesan Menohok!

    GELORA.CO – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyindir Anies Baswedan dalam media sosial X. Raja Juli turut mengunggah salah satu berita yang menyebutkan Anies Baswedan tengah berceramah bermuatan politik di masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

     

    Raja Juli dalam unggahannya menyebutkan Anies menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan sindiran politik.

     

    “Masjid tempat ibadah (×), masjid tempat sindir politik (v),” tulis Raja Juli Antoni dalam akun media sosial X, Rabu (5/3).

     

    Namun, unggahan Raja Juli itu mendapat beragam komentar dari netizen. Mereka justru menyindir balik Raja Juli Antoni, salah satunya aktivis lingkungan dan juga jurnalis Dandhy Laksono. Dalam komentarnya, Dandhy menyebut bahwa kantor Kemenhut justru saat ini tidak bisa diandalkan.

     

    Dandhy tidak mempermasalahkan Anies Baswedan berbicara politik di masjid kampus UGM. Sebab, itu kerap dilakukan oleh tokoh lainnya.

    “Seperti Salman ITB, masjid UGM sering bikin kajian sosial-politik. Ceramah di beberapa gereja di Flores atau Papua isinya juga nyindir rezim yang proyeknya mengancam umat,” cetus Dandhy.

     

    Dandhy justru menyebut, kantor Kemenhut yang dipimpin Raja Juli saat ini tidak bisa diandalkan.

     

    “Kenapa di tempat ibadah? Karena kantor Kementerian Kehutanan gak bisa diandalkan atau jadi biang masalah,” ujar Dandy.

     

    Netizen lainnya, @kadung_brainrot turut menyindir kinerja Raja Juli Antoni sebagai Menhut. Ia meminta Raja Juli seharusnya dapat fokus pada kinerjanya.

     

    “Mending komentarin hubungan penggundulan puncak sama banjir gede, tapi itu kalau ngerti ajasih,” cetusnya.

  • Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    Korupsi Oplosan Pertamina Terjadi Antara 2018 – 2023, Dandhy Laksono: Itu Angka Cantik Sebelum Pilpres dan Pemilu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kasus dugaan korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina terungkap. Terjadi antara 2018 – 2023.

    Hal tersebut menuai sorotan publik. Jurnalis investigasi Dandhy Laksono mengatakan kemungkinan BBM yang dioplos sudah habis.

    “Kasusnya memang terjadi antara 2018-2023. Jadi yang oplosan mungkin sudah habis dikonsumsi rakyat Indonesia,” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/2/2025).

    Menurutnya, penting untuk pihak terkait mengakui adanya praktik tersebut. Agar kredibilitasnya bisa dipulihkan.

    “Kalau mau memulihkan kredibilitas, mending jelasin (akui) bahwa selama 5 tahun ada praktik seperti ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, Dandhy menggaris bawahi. Bahwa di tahun 2018 dan 2023 ada momen besar setelahnya. Yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024.

    “Btw, 2018 dan 2023 itu angka cantik sebelum Pilpres dan Pemilu,” terangnya.

    Sebelumnya Kejaksaan Agung mengatakan praktik blending atau oplosan bahan bakar minyak RON 90 menjadi RON 92 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terjadi pada tahun 2018–2023.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar untuk merespons adanya isu masih adanya bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang beredar di masyarakat.

    “Terkait adanya isu oplosan, blending, dan lain sebagainya, untuk penegasan, saya sampaikan bahwa penyidikan perkara ini dilakukan dalam tempus waktu 2018 sampai 2023. Artinya, ini sudah dua tahun yang lalu,” kata Harli di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

  • Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik keras pembentukan Danantara yang baru-baru ini diumumkan pemerintah.

    Ferdinand mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga investasi tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilainya sedang terpuruk.

    “Era Jokowi di mana Luhut sangat berkuasa, pada tahun 2021 pernah membentuk INA (Otoritas Investasi Indonesia),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/2/2025).

    Ia sontak menyayangkan karena INA yang dibentuk pada era Jokowi itu tidak nampak dan terasa manfaatnya bagi negara.

    Ia menyoroti nasib INA, lembaga pengelola dana investasi negara yang menurutnya tidak menunjukkan hasil yang jelas.

    “Tapi INA ini tak jelas, bagai jin yang tak terlihat,” cetusnya.

    Ferdinand khawatir Danantara akan bernasib serupa, terutama jika tidak memiliki transparansi dan pengawasan yang ketat.

    “Sekarang dibentuk Danantara, halahhh omon-omon aja. Aset sudah tergadai, APBN defisit, mau apa?” tandasnya.

    INA sendiri didirikan pada 2021 dengan tujuan mengelola investasi negara guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga kini, efektivitasnya masih diperdebatkan.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

  • Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    “Bayangin duit anda tetiba hilang, banknya gak mau tangung jawab,” timpalnya.

    Ia semakin terheran-heran karena mantan Presiden ke-7, Jokowi, disebut-sebut bakal menjadi pengawas Danantara. Meskipun, ia diketahui bagian dari lima besar pejabat terkorup di dunia.

    “Dan hebatnya, finalis terkorup OCCRP diminta menjadi Pengawas Danantara. Makin gelap!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

  • Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    “Ini namanya penggarongan secara terstruktur dan massif,” kuncinya.

    Terpisah, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.