Xcloud.id

Tag: Dandhy Laksono

  • Ramai-ramai Parpol Kunjungi Korban Bencana, Dandhy Laksono: Partai Inilah yang Mengesahkan Banyak UU Benih Bencana

    Ramai-ramai Parpol Kunjungi Korban Bencana, Dandhy Laksono: Partai Inilah yang Mengesahkan Banyak UU Benih Bencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, merespons maraknya partai politik yang turun ke lokasi bencana di Sumatra belakangan ini.

    Fenomena tersebut, kata Dandhy, menimbulkan kecurigaan publik.

    Antara aksi kemanusiaan yang tulus atau sekadar memanfaatkan momentum duka sebagai panggung politik.

    Dikatakan Dandhy, kehadiran sejumlah elite dan kader partai di lokasi bencana terasa bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

    Sebab, menurutnya, banyak produk hukum yang disahkan oleh partai-partai tersebut justru menjadi pemicu kerusakan lingkungan yang berulang dan berujung pada bencana.

    “Partai-partai inilah yang mengesahkan banyak UU yang menjadi benih bencana,” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (5/12/2025).

    Ia mengingatkan bahwa sejumlah undang-undang seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, hingga revisi UU KPK menjadi faktor yang memperparah eksploitasi sumber daya alam.

    Bukan hanya itu, kata dia, tapi juga membuka ruang besar bagi praktik korupsi di sektor lingkungan.

    “Seperti UU Minerba, UU Ciptakerja, sampai UU KPK yang menyuburkan kembali korupsi sumber daya alam,” ungkapnya.

    Karena itu, Dandhy bilang bahwa langkah para politikus yang tampil di kamera sambil membagikan bantuan terlihat kontradiktif dengan kebijakan yang sebelumnya mereka dukung di parlemen.

    “Sekarang cosplay jadi Dinas Sosial. Sampah! pun masih lebih berguna,” katanya blak-blakan.

    Seperti diketahui, sejauh ini sejumlah Parpol turun meninjau lokasi banjir di Sumatra sekaligus membawa bantuan.

  • Usul Anggota DPR Tak Harus dari Partai, Dandhy Laksono Beri Contoh KDM: Dia Bisa Wakili Sunda Wiwitan daripada Mewakili Barak Militer

    Usul Anggota DPR Tak Harus dari Partai, Dandhy Laksono Beri Contoh KDM: Dia Bisa Wakili Sunda Wiwitan daripada Mewakili Barak Militer

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jurnalis dan penulis, Dandhy Laksono mengusulkan anggota DPR RI tak harus dari partai. Usulan tersebut tertuang dalam buku terbarunya, Reset Indonesia.

    Dia mengatakan, dalam sistem politik Indonesia saat ini, para anggota DPR hanya pasukan. Padahal mereka lah yang dipilih rakyat di kotak suara.

    “Ngapain dari partai kalau sistemnya kemudian dari fraksi, jadi orang yang kita pilih itu, Eko Patrio kah, Nafa Urbach kah, Syahroni kah, itu pasukan aja mereka itu,” kata Dandhy dikutip dari YouTube Indonesia Baru, Sabtu (25/10/2025).

    Saat ada pemungutan suara di DPR, para wakil rakyat itu, kata dia, suaranya tak dihitung. Karena yang menentukan adalah fraksi.

    “Nanti kalau voting soal undang-undang papun, fraksi yang akan mengambil keputusan. Suara mereka itu nol. Enggak dihitung. Kita nyoblos mukanya Roni, mukanya Eko, tapi di sana mereka nggak dihitung. Fraksi yang menentukan,” jelasnya.

    Sementara fraksi, mengikut pada ketua partai. Lalu ketua partai mendengarkan investornya, yang kata Dandhy, kebanyakan dari pengusaha industri ekstraktif.

    “Dari mana fraksi, dari telepon ketua partai. Segampang itu. Pemilik partai bahkan, atau investor, ketua partainya ditelepon investor partainya, investor partainya siapa? Orang-orang yang menguasai industri ekstraktif yang ada di sini,” terangnya.

    “Jadi politik Indonesia itu seculun itu. Jadi, apa yang paling seksi dari buku ini, perombakan yang memang radikal dan mendasar. Bahkan bentuk negara, kemudian sistem politik, sistem representasi, itu kita bongkar semua,” tambahnya.

  • Trump Vs Prabowo 19-0, Dandhy Laksono: Kalau Pidato Gebrak-gebrak Meja

    Trump Vs Prabowo 19-0, Dandhy Laksono: Kalau Pidato Gebrak-gebrak Meja

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jurnalis Investigasi Dandhy Laksono menyentil Presiden Prabowo Subianto. Terkait negosiasinya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Hal tersebut, diungkapkan Dandhy menanggapi sampul Majalah Tempo. Menunjukkan kartun Trump dengan judul “19-0 Trump Vs Prabowo.”

    Dandhy mengungkit citra Prabowo selama ini. Mengingat dalam sejumlah kesempatan kerap menggebrak meja saat berpidato.

    “Kalau pidato gebrak-gebrak meja,” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/7/2025).

    Dandhy juga mengungkit latar belakang Purnawirawan TNI Prabowo. Disebut-sebut sebagai jenderal militer dan paling nasionalis.

    “Jualan latar belakang jenderal militer.
    Branding paling nasionalis, berani, tegas,” terangnya.

    Di sisi lain, kata Dandhy, Prabowo juga selama ini menjalankan politik internasional yang cenderung alternatif. Tapi juga kerap melabeli yang berseberangan dengan antek asing.

    “Gabung ke BRICS (poros alternatif).
    Yang berseberangan dilabel “antek asing”,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi telah bernegosiasi dengan pemerintah RI. Kesepakatan dibuat setelah Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan, melalui kesepakatan tersebut, AS berhasil mendapatkan akses penuh atas semua hal di Indonesia. Termasuk berbagai sumber daya alam seperti tembaga tanpa harus dikenakan tarif yang menurut Trump merupakan bagian paling penting dari kesepakatan tersebut.

    AS dan RI bersepakat untuk pengenaan 19 persen untuk bea cukai untuk produk RI ke AS. Tapi sebaliknya tidak dikenakan biaya apapun.

  • Soroti Pernyataan Bahlil Soal Kerusakan Raja Ampat Akibat Tambang, Dandhy Laksono: Mental Culas dan Tahan Malu

    Soroti Pernyataan Bahlil Soal Kerusakan Raja Ampat Akibat Tambang, Dandhy Laksono: Mental Culas dan Tahan Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, juga ikut menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dalam pernyataan itu, Menteri ESDM ini menyebut ada keterlibatan pihak asing di polemik tambang Raja Ampat.

    Lewat cuitan di akun media sosial pribadinya, Dandhy Laksono menyebutnya sebagai mental culas dan tidak tahu malu.

    “Mental culas dan tahan malu,” tulisnya, dikutip Jumat (6/6/2025).

    Sebelumnya, Bahlil menyebut Indonesia saat ini sedang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dengan berbagai proyek.

    “Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan, polemik terkait tambang nikel yang berada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sengaja dimunculkan untuk mencegah Indonesia melakukan hilirisasi.

    “Saya ingin ada objektif. Nah untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapang,” imbuh Bahlil. (Erfyansyah/Fajar)

  • Usul Anggota DPR Tak Harus dari Partai, Dandhy Laksono Beri Contoh KDM: Dia Bisa Wakili Sunda Wiwitan daripada Mewakili Barak Militer

    Enam Polisi Hulu Tengah Positif Narkoba Cuma Dihukum Salat ke Musala, Dandhy Laksono: Anak Nakal Dikirim ke Barak Tentara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Enam anggota Polres Hulu Sungai Tengah (HST) jajaran Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ditemukan positif narkoba saat dilakukan pemeriksaan tes urine. Mereka dihukum salat di musala.

    Hal itu menuai sorotan. Di tengah ramainya narasi anak nakal dikirm ke barak tentara.

    Salah satu yang menyoroti itu adalah Jurnalis Dandhy Laksono. Ia membandingkan hukuman yang diberikan antara anak nakal dan polisi.

    “Anak nakal dikirim ke barak tentara. Polisi kriminal dikirim ke musala,” kata Dandy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (27/5/2025).

    Kabar enam polisi positif narkoba itu sebelumnya dikonfirmasi Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon di Barabai, Kabupaten HST, Minggu (25/5/2025).

    “Pertama-tama datang ke sini, kami tes urine tidak ada positif. Kami ubah gayanya, kami langsung turun dengan Propam, Satker kemudian ke Polsek-Polsek pada minggu kemarin ada kita menemukan enam personel yang positif narkoba,” kata Jupri.

    Jupri menuturkan Polres HST sangat aktif melakukan tes urine terhadap anggota usai ada oknum Bhabinkamtibmas Polsek Limpasu berinisial MI ditembak petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel saat hendak ditangkap karena penyalahgunaan narkoba.

    “Kami sangat menekankan kepada anggota kami tidak mau lagi ada anggota yang sampai jadi pengedar maupun pemakai narkoba,” ujarnya.

    Kemudian, keenam anggota yang positif narkoba tersebut juga telah dikenakan sanksi berupa tindak sosial pembinaan selama 14 hari dengan langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Kapolres dan Wakapolres HST.

  • Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Seksi Killer, Dandhy Laksono, memberikan respons terhadap tuduhan bahwa aksi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI didalangi oleh kepentingan asing. 

    Dalam cuitannya di media sosial X, Dandhy menanggapi unggahan akun @GuruGembull yang menduga adanya “titipan asing” dalam demonstrasi mahasiswa.

    “Jangan malu-maluin orang gembul,” ujar Dandhy (26/3/2025).

    Tuduhan itu muncul karena salah satu tuntutan aksi adalah menarik seluruh militer dari Papua. 

    “Sepanjang sejarah dari New York Agreement sampai masuknya Freeport justru asing lah yang paling berkepentingan militer Indonesia ada di Papua,” tandasnya.

    Dandhy mengingatkan kembali sejarah panjang keterlibatan asing dalam kebijakan militer di Papua.

    Termasuk dalam konteks perjanjian internasional dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. 

    Sebelumnya, dalam demonstrasi mahasiswa yang tersebar di berbagai kota, sejumlah tuntutan diajukan, termasuk menolak revisi UU TNI.

    Tuntutan itu menentang perluasan fungsi militer dalam ranah sipil, serta menolak penambahan kewenangan TNI di luar perang.

    Salah satu poin yang disorot adalah seruan untuk menarik seluruh militer dari Papua. 

    Tudingan adanya campur tangan asing dalam aksi mahasiswa bukan hal baru.

    Namun, Dandhy menegaskan bahwa justru kepentingan asing selama ini berperan dalam keberadaan militer di Papua, bukan sebaliknya. 

    Aksi mahasiswa menolak revisi UU TNI terus berkembang, dengan berbagai kalangan ikut memberikan komentar, baik yang mendukung maupun yang menuding adanya agenda tertentu di balik gerakan tersebut.

  • Alasan UU TNI Sengaja Disahkan saat Ramadan, Dandhy Laksono: Maksud Hati Biar gak Ada Demo Terus Sibuk Lebaran

    Alasan UU TNI Sengaja Disahkan saat Ramadan, Dandhy Laksono: Maksud Hati Biar gak Ada Demo Terus Sibuk Lebaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti upaya pemerintah dalam mengesahkan UU TNI di tengah bulan Ramadan.

    Ia menduga bahwa pemilihan waktu tersebut bertujuan untuk meredam gelombang protes karena masyarakat fokus pada ibadah puasa dan persiapan lebaran.

    “Maksud hati bikin UU TNI saat puasa biar gak ada demo, terus sibuk lebaran,” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (25/3/2025).

    Namun, data yang ia bagikan menunjukkan bahwa isu UU TNI tetap menjadi perhatian publik meskipun masyarakat mulai disibukkan dengan perayaan Idulfitri.

    Hingga 24 Maret, sebanyak 68 persen konten di media sosial masih membahas UU TNI, sementara 66 persen konten media online lebih banyak menyoroti suasana lebaran.

    Menurutnya, platform media sosial juga menunjukkan pola serupa.

    “60 persen konten TikTok tentang UU TNI, sementara Instagram duluan lebaran (55 persen),” ungkapnya.

    Dandhy menilai bahwa meskipun ada upaya untuk meredam diskursus publik, penolakan terhadap UU TNI masih kuat di berbagai platform digital.

    Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial, bahkan di tengah momentum hari raya.

    Sebelumnya, aksi penolakan UU TNI masih berlanjut, salah satunya yang sedang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Malang hingga berakhir ricuh dan membakar gedung, pada Minggu (23/3/2025) kemarin.

    Ratusan massa aksi membakar gedung DPRD Kota Malang, yang bermula sekitar pukul 18.00 WIB ketika salah satu demonstran melempar bom motolov ke lantai dua bagian depan gedung.

  • Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti ketatnya pengamanan dalam pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta.

    Ia mengkritik keterlibatan personel militer, termasuk Kopassus, dalam menjaga jalannya rapat tersebut.

    Dikatakan Dandhy, pengerahan tentara untuk mengamankan pembahasan undang-undang yang berpotensi menguntungkan institusi mereka sendiri merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Tentara dimobilisasi untuk menjaga pembahasan RUU yang menguntungkan dirinya,” kata Dandhy di X @Dandhy_Laksono (16/3/2025).

    Ia bahkan menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori kudeta.

    “Itu sudah kategori kudeta,” tandasnya.

    Pengamanan ketat dalam pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta ini pun sontak menjadi sorotan publik.

    Terutama setelah beredarnya foto dan video yang menunjukkan kehadiran pasukan elite Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI.

    Sejumlah netizen mengkritisi langkah ini, mempertanyakan urgensi serta prosedur pengerahan pasukan khusus di lokasi tersebut.

    Akun X Gump n Hell menyatakan keheranannya atas kehadiran Koopssus, menyebut situasi sudah dalam kondisi genting.

    “Njir, Koopssus sampai turun. Artinya keadaan sudah genting sekali. SAS aja ketar-ketir,” tulisnya dalam unggahan yang mendapat ribuan tanda suka dan komentar.

    Sementara itu, akun lain seperti Zen RS mengunggah video pendek yang menunjukkan suasana di dalam hotel setelah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil mencoba memasuki ruang rapat tertutup DPR terkait RUU TNI.

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?