Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak

  • CJH Mulai Diberangkatkan 2 Mei 2025, Dahnil Anzar Simanjuntak Pastikan Layanan Utama Telah Siap

    CJH Mulai Diberangkatkan 2 Mei 2025, Dahnil Anzar Simanjuntak Pastikan Layanan Utama Telah Siap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pemberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia ke tanah suci sudah di depan mata. Diketahui, jemaah Indonesia mulai diberangkatkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Menjelang pemberangkatan tersebut, pihak terkait memastikan segala persiapan telah dilakukan.

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) memastikan, seluruh layanan persiapan ibadah haji di Arab Saudi telah siap.

    Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pengecekan dan pemantauan kesiapan sejumlah layanan utama bagi para jamaah, meliputi akomodasi hotel, layanan konsumsi, hingga fasilitas kesehatan.

    Didampingi Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Arab Saudi, Nasrullah Jasam, serta pejabat Badan Penyelenggara Haji, Dahnil memulai pengecekan di wilayah Syisyah, Mekkah, dengan meninjau beberapa hotel yang menjadi titik akomodasi utama jamaah, antara lain Emaar Al Diyafa Hotel dan Rabieh Hijazi Hotel.

    “Hari ini saya berada di daerah Syisyah untuk melakukan pengecekan akomodasi hotel bagi jemaah Indonesia, tepatnya di Emaar Al Diyafa Hotel. Di hotel ini akan menampung sekitar 2.500 jemaah haji Indonesia selama berada di Mekkah,” kata Dahnil dalam keterangannya, Minggu (27/4).

    “Secara keseluruhan, di Mekkah disediakan 204 hotel untuk jamaah, dan di Madinah sekitar 90 hotel. Kami pastikan seluruh hotel tersebut dalam kondisi siap melayani jamaah,” sambungnya.

    Selain Emaar Al Diyafa, Dahnil juga mengunjungi Rabieh Hijazi Hotel yang akan menjadi tempat bermukim sekitar 380 jamaah, yakni satu kelompok terbang atau kloter. Kawasan Syisyah sendiri dipastikan menjadi salah satu area akomodasi utama bagi para jamaah haji Indonesia sepanjang musim haji.

  • Rakernas BP Haji 2025 Tekankan Profesionalisme Pelayanan

    Rakernas BP Haji 2025 Tekankan Profesionalisme Pelayanan

    Bekasi, Beritasatu.com – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi membuka rapat kerja nasional (rakernas) konsolidasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Rakernas BP Haji 2025 diselanggarakan di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025).

    Rakernas ini menjadi momen strategis dalam memperkuat komitmen BP Haji untuk menghadirkan pelayanan haji yang adaptif, efisien, dan tetap mengedepankan nilai pengabdian kepada para tamu Allah (duyufurrahman).

    Acara pembukaan turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala BPKH, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Ambari, serta jajaran pejabat dari Ditjen PHU dan instansi terkait lainnya.

    Dalam sambutannya, Mochamad Irfan–akrab disapa Gus Irfan–menyampaikan rakernas ini merupakan bentuk ikhtiar kolektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji secara menyeluruh. 

    “Kita tidak sekadar memperbaiki sistem, tetapi juga menyatukan tekad dan semangat pengabdian untuk menjadi pelayan yang amanah bagi jutaan jemaah yang menunaikan panggilan suci ke tanah suci,” ujarnya saat pembukaan Rakernas BP Haji 2025.

    Ia menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme di seluruh lini penyelenggaraan ibadah haji. Gus Irfan menegaskan, pemangku kepentingan di provinsi, kabupaten, maupun kota, harus menjadi garda terdepan dalam memastikan layanan yang prima. 

    “Kita perlu memastikan bahwa semua titik pelayanan benar-benar memenuhi kebutuhan jemaah dengan standar yang jelas dan mengutamakan kenyamanan serta kualitas,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Gus Irfan mengungkapkan mulai 2026, BP Haji akan memegang kendali penuh atas penyelenggaraan ibadah haji secara nasional. Tanggung jawab ini merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi langkah penting dalam membangun sistem layanan haji yang lebih efisien, aman, dan nyaman.

    Menghadapi transformasi digital dan percepatan reformasi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, Gus Irfan menekankan Indonesia harus cepat beradaptasi. 

    “Kita harus tanggap, efisien, dan tetap menjaga esensi pelayanan. Tujuan kita adalah menjadi lembaga yang profesional tanpa melupakan nilai-nilai spiritual dalam melayani para tamu Allah,” tegasnya.

    Rakernas BP Haji 2025 yang mengusung tema “Mengokohkan Sinergi, Menyempurnakan Layanan Haji” ini berlangsung selama 3 hari, pada 23 hingga 25 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari BP Haji, Ditjen PHU Kementerian Agama, Kanwil Kemenag seluruh Indonesia, unit pelaksana teknis (UPT), serta mitra dari berbagai kementerian dan lembaga.

  • BP Haji Dorong Tindakan Tegas terhadap Penyedia Perjalanan Haji Ilegal

    BP Haji Dorong Tindakan Tegas terhadap Penyedia Perjalanan Haji Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com — Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Imigrasi, serta instansi pemasyarakatan guna menindak tegas para oknum yang menawarkan paket haji ilegal. 

    Menurutnya penertiban jemaah haji nonprosedural menjadi langkah penting demi menjamin kualitas layanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah resmi.

    “Kami mendorong tindakan tegas terhadap penyedia jasa perjalanan haji ilegal, sebagai bagian dari komitmen kami menjaga integritas dan keselamatan jemaah,” kata Dahnil dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (20/4/2025) dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Kepolisian dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta, di bawah naungan Polda Metro Jaya, berhasil menggagalkan keberangkatan 10 calon jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji tanpa melalui jalur resmi.

    Kesepuluh orang tersebut berencana menuju Arab Saudi melalui penerbangan Malindo Air rute Jakarta–Malaysia, menggunakan visa kerja atau visa amil, bukan visa haji sebagaimana mestinya.

    Diketahui, masing-masing calon jemaah telah membayar kepada pihak agen perjalanan dengan biaya antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

    Dahnil menilai, tindakan cepat dari pihak kepolisian dan imigrasi menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga muruah penyelenggaraan ibadah haji nasional serta mencegah kerugian bagi calon jemaah.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kebijakan baru menjelang musim haji 2025, termasuk pelarangan masuk ke Kota Mekkah menggunakan visa non-haji, yang mulai diberlakukan mulai 23 April 2025.

    “Masyarakat perlu lebih berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh tawaran berhaji tanpa antrean. Haji adalah ibadah mulia yang harus dilakukan secara resmi dan sesuai aturan,” tegas Dahnil.

  • BP Haji Desak Polri dan Imigrasi Tindak Jamaah Haji Ilegal

    BP Haji Desak Polri dan Imigrasi Tindak Jamaah Haji Ilegal

    Bisnis.com, Jakarta — Badan Penyeleggara Haji mendesak Kepolisian untuk menindak para oknum yang menawarkan paket haji ilegal.

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penertiban jamaah haji ilegal harus segera dilakukan oleh Kepolisian sehingga kualitas layanan haji bisa semakin baik dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah haji yang resmi.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Polri dan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal,” ujarnya di Jakarta, Minggu (20/4).

    Dia menuturkan sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji di Indonesia, pihaknya langsung bergerak cepat dan berkordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menangani masalah jamaah haji ilegal asal Indonesia.

    “Alhamdulillah di tahun 2025 ini Arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Dahnil juga mengapresiasi pihak kepolisian dan imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 orang calon jemaah haji non prosedural (ilegal) yang hendak menuju Tanah Suci dengan menggunakan visa kerja.

    “Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,” ucapnya. 

    Dia menjelaskan terdapat 10 calon jamaah haji ilegal tersebut kini tengah diselidiki guna mendalami pihak lain yang terlibat.

    “Kini, para calon jemaah tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan ilegal ini,” tutur Dahnil.

    Dia mengimbau kepada masyarakat agar untuk lebih berhati-hati jika ingin haji ke Arab Saudi. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan kebijakan ketat menjelang musim haji 2025, termasuk larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025.

    “Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur,” katanya.

  • BP Haji Dorong Tindakan Tegas terhadap Penyedia Perjalanan Haji Ilegal

    BP Haji Kebut Penyempurnaan Sistem Penyelenggaraan Haji

     Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyampaikan komitmennya untuk menyelenggarakan ibadah haji secara penuh pada 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (17/4/2025).

    Rapat ini juga membahas persiapan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2025 serta sejumlah isu aktual terkait pelaksanaan haji di Indonesia.

    Dalam pemaparannya, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan sejumlah poin strategis yang menunjukkan peran dan kesiapan BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. 

    Ia menegaskan, BP Haji terus melakukan evaluasi dan percepatan penyempurnaan sistem penyelenggaraan, khususnya dari sisi pengawasan dan dukungan operasional. BP Haji juga telah menyusun 163 standar operasional prosedur (SOP) terbaru sebagai bagian dari reformasi sistem penyelenggaraan haji.

    “Saat ini kami sedang mengakselerasi proses pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru BP Haji, menyusul rampungnya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji,” jelas Dahnil.

    BP Haji juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian PAN-RB untuk merancang struktur organisasi hingga ke tingkat wilayah, kota/kabupaten, dan kecamatan.

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyambut baik langkah-langkah strategis BP Haji. Ia menegaskan Komisi VIII mendukung percepatan pengesahan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji.

    “SOTK sudah selesai, bahkan untuk tingkat provinsi pun sudah selesai, tinggal menunggu undang-undang segera,” ujar Marwan.

    Dalam kesempatan yang sama, BP Haji juga melaporkan bahwa kuota haji Indonesia pada 2025 telah terisi penuh. Sebanyak 221.000 jemaah akan diberangkatkan, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke wilayah kerajaan itu untuk melakukan ibadah umrah di Makkah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus menyiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya, tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025. Semua pemegang visa diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiadi Arab Saudi menangguhkan sementara penerbitan visa umrah bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.

    “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat,” ujar Dahnil dikutip dari Antara.

    Penangguhan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa nonhaji dalam pelaksanaan ibadah haji yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan.

    Dahnil menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan efisiensi operasional, keamanan jemaah, dan kenyamanan beribadah.

    Dahnil juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan menteri imigrasi dan pemasyarakatan RI terkait kerja sama pengawasan terhadap jemaah yang menggunakan visa selain visa haji resmi.

    BP Haji mengimbau kepada masyarakat dan penyelenggara perjalanan ibadah haji maupun umrah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah.

  • Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak memperingati pengamat militer Connie Bakrie. Terkait dokumen skandal pejabat.

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Dahnil dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/2/2025).

    Jika ingin menyampaikan kebenaran melalui dokumen dimaksud. Dahnil meminta disampaikan saja.

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu,” ucapnya.

    Meski begitu, kader Gerindra itu menegaskan, apa yang disampaikan memang fakta. Bisa dipertanggungjawabkan.

    “Namun, pertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” pungkasnya.

    Dokumen Connie dimaksud, merupakan milik Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto. Dokumen itu dititipkan kepada Connie, tang Selanjutnya disimpan di Rusia.

    Dokumen tersebut dikabarkan berisi rahasia dan skandal milik pejabat. Mereka yang punya posisi strategis di Indonesia.
    (Arya/Fajar)

  • Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer, Connie Bakrie mengaku segera mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika diizinkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

    Merespons hal itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan kepada Connie Bakrie.

    Menurutnya, Indonesia tidak boleh dibangun dengan saling ancaman dan bargain seperti yang dilakukan Connie. 

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Danhil Anzar dalam akun X pribadinya, Senin, (24/2/2025).

    Ditegaskan, jika ingin menyampaikan kebenaran sampaikan saja yang penting bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu. Namun, pertanggung jawabkan apa yg disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” tandas Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini. 

    Sebelumnya, Connie menyatakan ingin menemui Hasto yang saat ini ditahan KPK sebelum kembali ke Rusia untuk membicarakan dokumen tersebut. 

    “Saya sudah terikat perjanjian hukum terkait dokumen tersebut. Di mana saya hanya dititipi dan diminta untuk menyimpan,” ujar Connie yang merupakan Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Saint Petersburg State University tersebut. (*) 

  • Penyiar Curhat ke Prabowo Ngaku Kena PHK, RRI Ternate Ungkap Fakta Sebenarnya: Sangat Menyesalkan

    Penyiar Curhat ke Prabowo Ngaku Kena PHK, RRI Ternate Ungkap Fakta Sebenarnya: Sangat Menyesalkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Curhat pilu penyiar Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate Sarnisa A Kadir soal efisiensi anggaran viral di media sosial.

    Sarnisa curhat mengenai nasibnya melalui akun Instagram Aiinizzaa.

    Sarnisa yang mengenakan penyuara jemala (headphone) dan mikrofon di hadapannya itu mencurahkan hatinya kepada Prabowo Subianto. 

    Kini, RRI Ternate tempat Sarnisa bekerja sehari-hari menyesalkan viralnya video tersebut.

    Kepala Stasiun RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai nasib Sarnisa.

    Agus menjelaskan bahwa penyiarnya yang membuat konten tersebut merupakan tenaga lepas di Pro 2 dan masih aktif bertugas. 

    “Bagi kami secara pribadi saya sangat menyesalkan karena yang bersangkutan itu statusnya masih menjadi penyiar,” ungkap Agus. 

    Hingga saat ini, kata Agus, pihaknya masih berupaya meminta klarifikasi Sarnisa untuk memulihkan nama baik RRI.

    Agus juga mengakui bahwa pihaknya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran, yang mengharuskan mereka melakukan penghematan dalam penggunaan listrik, pendingin ruangan, air dan perjalanan dinas. 

    “Dampak pasti ada tapi tidak secara signifikan. Mungkin kami selama ini ada yang viral ya, di media sosial bahwa itu sebenarnya tidak ada pengurangan atau merumahkan karyawan atau pegawai yang dibayar oleh jasa profesi itu tidak ada,” ujarnya. 

    Agus menegaskan bahwa seluruh staf tetap menjalankan tugas secara rutin. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Bicara Adanya Raja Kecil yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran saat Kongres Muslimat NU. Dahnil Anzar Sebut Sudah SP-2.

    RRI Ternate telah menyepakati kondisi keuangan yang ada hingga bulan April sambil menunggu upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen, baik di tingkat stasiun maupun dari kantor pusat di Jakarta. 

    Saat ini, terdapat 12 orang yang bekerja sebagai tenaga lepas di RRI Ternate, termasuk dua reporter atau kontributor, dan sisanya sebagai penyiar. 

    “Alhamdulillah, saat ini mereka masih tetap aktivitas sesuai dengan tugasnya masing-masing,” tutup Agus.

    Ungkapan Pilu

    Diberitakan sebelumnya, seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya usai dihantam gelombang PHK massal. 

    Hati sang penyiar tersebut begitu tersayat. 

    Ia mengadukan kepiluan hati kepada sang presiden, Prabowo Subianto.

    Sang penyiar pun menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan sang presiden tersebut. 

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. 

    “Tapi apakah bapak sudah berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan”.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” katanya. 

    Setelah menumpahkan curahan hatinya, penyiar tersebut pun tak kuasa membendung air matanya. 

    Takedown

    Penyiar RRI tersebut lalu menurunkan video yang sudah dipublikasikan di akun Instagramnya. 

    Kendati demikian, video tersebut sudah kadung tersebar di jagat media sosial dan menuai banyak reaksi publik. 

    Namun, terkuak alasan sang penyiar menurunkan video itu.  Ia pun memberikan sebuah pengumuman di Instastory-nya. 

    Pengumuman itu diawali dengan ucapan syukur.

    “Terima Kasih. Itu kalimat pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman atas bantuannya, yang walau saya berbicara sejam pun jika tanpa bantuan kalian ini tidak akan sejauh ini.”

    “Why saya takedown lagi? Ini tidak ada tekanan, suruhan dari pihak manapun. Tapi, karena yang ingin saya sampaikan sudah sampai tujuannya. Dan ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyaknya doa teman-teman yang bertarung disela-sela waktu.”

    “Saya yakin esok dan selanjutnya akan ada kabar yang lebih menenangkan dan hangat untuk kita semua. DM yang masuk kubaca semuanya satu persatu dan ternyata mentalku tak cukup kuat menampung kesedihan teman-teman yang melebihi sedihku. Tapi, terimakasih kalian sudah mau bercerita lewat ketikan.”

    “Mari tawarlah takdir ini dengan doa-doa yang banyak. Kalian hebat. Kalian diberkati dari arah mana saja. Kalian tulang punggung keluarga yang luar biasa.”

    “Saya akan rest sebentar saja teman-teman. Bukan menyerah. Tidak. Hanya ingin mengembalikan energi, sambil beristirahat dan merayu takdir-Nya dalam doa, lalu saya akan selalu menunggu kabar-kabar baik dari kalian. Sempga sesegera mungkin,” tulisnya. (TribunJakarta/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Fajar.co.id, Jakarta — Isu soal raja kecil yang berupaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo kembali dipertegas oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra itu, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Melalui cuitannya di media Sosial X, @Dahnilanzar, kader Gerindra itu membenarkan adanya raja kecil yang disebutkan Prabowo.

    “Upaya menjegal kebijakan Presiden
    @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulis Dahnil, dikutip dari cuitannya, Rabu (12/2/2025).

    “Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll,” sambungnya.

    “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandasnya.

    Pernyataan Dahnil yang telah dilihat lebih dari 486 ribu kali itu pun ramai disorot warganet.

    “PS itu Presiden bukan oposan. Pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Besar wewenangnya. Kerja cepat, tegas, lugas. Sikat yg gak sejalan. Jgn dikit2 curcol kek emak2 kehabisan sembako ke warung tetangga. Nyerocos, menye2 bibirnya, ghibah kemana2. Teges gitu loh. Lakik kok,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Presiden @prabowo adalah Kepala Negara & Kepala Pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi TNI yg dipilih 58,6% masyarakat Indonesia.Berhenti berkeluh kesah & segera ambil tindakan hukum utk “raja-raja kecil” yg menjegal kebijakan Presiden Mudah bukan?,” saran lainnya.