Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
ingin agar
biaya haji
untuk tahun depan bisa diturunkan lagi.
Tantangan berat pun menanti jajarannya yang mengurus haji, khususnya Badan Penyelenggara (BP) Haji.
“Kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” ujar Prabowo, di Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5/2025).
“Jadi, saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Haji, Menteri Agama, tentunya dibantu Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi biaya haji,” sambung dia.
Prabowo secara khusus meminta agar Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak perlu.
Sebab, kata dia, dengan efisiensi, maka biaya transportasi bisa semakin turun.
“Dan itu yang kita harus capai sekarang alhamdulillah menurunkan biaya haji Rp 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini 203.000, tapi Rp 4 juta saya minta dikurangi lagi, karena saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai,” ujar dia.
Sementara itu, Prabowo mendorong agar biaya haji Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia.
“Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Saya kira bisa kira-kira Pak Kepala Badan? Ya siap, Menteri Agama? Insya Allah. Ditonton loh ini,” imbuh Prabowo.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, jika ingin berpikir secara logika, maka seharusnya jemaah haji 2025 membayar mahal untuk beribadah di Tanah Suci.
“Kalau kita mau berekspektasi, mau berpikiran logika, maka seharusnya jemaah haji tahun ini bayar mahal, apalagi kan bantuan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) itu berkurang,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin mengungkapkan, faktor utama yang menyebabkan biaya haji mahal adalah karena durasi jemaah tinggal di Arab Saudi.
Dalam satu hari saja, kata dia, pemerintah bisa menggelontorkan Rp 50 miliar.
Maka dari itu, Nasaruddin berpikir bahwa durasi hari jemaah berada di Tanah Suci bisa dikurangi untuk menghemat biayanya.
“Kalau kita bisa menghemat lima hari, berapa itu? 4 kali 5, Rp 200 miliar. Belum lagi yang lain. Jadi, saya kira teknologi itu juga akan mempermudah,” ucap dia
“Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah setiap jemaah haji itu berkurang sekitar Rp 4 juta,” sambung Nasaruddin.
Nasaruddin mengungkit kondisi pajak di Arab yang sedang meningkat saat ini.
Kemudian, dia mengingatkan, dollar AS juga sedang menguat, sehingga biaya haji seharusnya lebih mahal.
“Tapi tetap jemaah haji itu diperhitungkan seperti apa adanya. Kenapa kok bisa bayarnya lebih murah? Itu karena kita melakukan penghematan-penghematan di berbagai tempat,” imbuhnya.
Kementerian Agama
(Kemenag) menyampaikan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H atau 2025 M turun karena ada total efisiensi komponen operasional layanan umum dari hasil negosiasi dengan Arab Saudi mencapai Rp 600 miliar.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, efisiensi tersebut membuat biaya haji yang ditanggung jemaah turun menjadi Rp 55,4 juta.
“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. Total efisiensi ini mencapai Rp 600 miliar,” kata Hilman, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
Selain soal layanan, Kemenag juga berhasil melakukan efisiensi terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
“Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujar dia.
Dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.
“Jadi, usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kami optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” kata Hilman.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan tugas berat yang menanti dirinya usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar biaya haji diturunkan lagi.
Dahnil mengaku akan mencari biaya yang masih bisa diefisiensikan, tanpa perlu mengurangi kualitas pelayanannya.
“Itu memang yang salah satu disampaikan Presiden sejak awal makanya istilah Presiden telusuri komponen
cost
mulai dari transportasi, mulai dari konsumsi, akomodasi,” ujar Dahnil.
“Tentu tugas berat kami di 2026 adalah telusuri
cost
pembentuk biaya haji, supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi, tetapi tidak mengurangi pelayanan,” sambung dia.
Dahnil membeberkan, biaya katering dan transportasi sebenarnya masih bisa ditekan lagi.
Apalagi, pesawat yang dicarter untuk mengantarkan jemaah haji ke Tanah Suci bakal pulang dalam keadaan kosong alias tanpa penumpang.
“Jadi itu
cost
dibiayai jemaah. Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya misalnya Garuda atau Saudi Airlines pulangnya tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi, karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” imbuh Dahnil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak
-
/data/photo/2025/05/03/681634a39020c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…
-
/data/photo/2025/05/04/681719b11b6ba.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan
Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
akan mengurangi lagi
biaya ibadah haji
untuk tahun 2026 mendatang.
Dia menyebut, penerbangan akan diefisienkan supaya biaya haji bisa lebih ditekan.
“Kita berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji, kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” ujar Prabowo di
Bandara Soekarno-Hatta
, Tangerang, Minggu (4/5/2025).
“Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien semuanya. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” sambungnya.
Prabowo mengatakan, dirinya pun akan terbang ke Arab Saudi dalam rangka membangun perkampungan Indonesia di Tanah Suci.
Dia mengeklaim sudah meminta waktu dengan pemimpin Arab Saudi untuk berkunjung.
Sementara itu, Prabowo puas dengan fasilitas-fasilitas Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah Bandara Soetta yang baru saja diresmikan.
“Saya kira sangat baik, luar biasa, ini bersejarah. Dan kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” imbuh Prabowo.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak akan mencari
cost
yang masih bisa diefisiensikan, tanpa perlu mengurangi kualitas pelayanannya.
“Itu memang yang salah satu disampaikan Presiden sejak awal, makanya istilah Presiden telusuri komponen cost mulai dari transportasi, mulai dari konsumsi, akomodasi,” ujar Dahnil di Terminal Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu.
“Tentu tugas berat kami di 2026 adalah telusuri cost pembentuk biaya haji, supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi, tetapi tidak mengurangi pelayanan,” sambungnya.
Dahnil membeberkan, biaya katering dan transportasi sebenarnya masih bisa ditekan lagi. Apalagi, pesawat yang dicarter untuk mengantarkan jemaah haji ke Tanah Suci bakal pulang dalam keadaan kosong alias tanpa penumpang.
“Jadi itu
cost
dibiayai jemaah. Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya, misalnya Garuda atau Saudi Airlines, pulangnya tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi, karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” imbuh Dahnil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

M Qodari Masuk Kandidat Calon Kepala PCO Gantikan Hasan Nasbi
GELORA.CO – Sejumlah nama mencuat pengganti Hasan Nasbi setelah mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Selain Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Dahnil Anzar, muncul nama Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari yang dinilai layak dipertimbangkan menjadi suksesor Hasan Nasbi.
Nama M. Qodari ikut menjadi sorotan publik sebagai calon Kepala PCO saat dibahas dalam sebuah podcast. Dalam diskusi tersebut, pegiat media sosial Budhius M. Piliang menilai Qodari adalah figur yang tak hanya piawai menganalisis politik, tap juga lihai menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
“Qodari ini bukan hanya pengamat politik, tapi juga komunikator kebijakan yang mumpuni. Saat menjabat sebagai Wakil Kepala KSP, ia mampu menjelaskan program pemerintah secara praktis, ringan, tapi tetap bernas,” ujar Budhius melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Mei 2025.
Penilaian ini semakin menguat setelah Qodari melakukan kunjungan ke Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Qodari menyoroti upaya pemerintah daerah (pemda) dalam mendorong efisiensi anggaran ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Meski Qodari sendiri enggan berspekulasi soal kemungkinan menjadi Kepala PCO, Budhius tetap menilai bahwa kemampuannya sangat relevan untuk kebutuhan komunikasi publik saat ini. Sebab, kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan dengan tepat agar dipahami masyarakat.
“Untuk menjelaskan kebijakan strategis Presiden, kita butuh figur yang bisa mengemas pesan secara tepat, komunikatif, dan menjembatani antara negara dan rakyat,” ujar dia.
Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Hasan Nasbi meneken surat pengunduran diri pada Senin, 21 April 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sudah melaporkan perihal pengunduran diri Hasan Nasbi itu kepada Presiden Prabowo. Namun menurut dia, Prabowo belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Prabowo, ungkap Prasetyo, masih mempelajari surat pengunduran diri Hasan Nasbi. Menurutnya belum ada nama pengganti Hasan Nasbi karena belum adanya keputusan dari Presiden Prabowo.
-

Pangkas Ongkos Jemaah, BP Haji Siapkan Skema Efisiensi Biaya
Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema efisiensi guna menekan ongkos haji di masa mendatang.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Dahnil, Salah satu fokus utama penghematan berada pada sektor transportasi yang menyerap sekitar 30 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Memang itu salah satu yang disampaikan presiden sejak awal. Makanya istilah presiden, telusuri komponen cost, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi. Tentu tugas berat kami pada 2026 adalah telusuri cost pembentuk biaya haji supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi tetapi tidak mengurangi pelayanan,” ujarnya kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2-25).
Menurut Dahnil, skema transportasi saat ini masih tergolong boros karena sistem carter pesawat pulang-pergi. Biaya tinggi muncul karena pesawat yang disewa untuk mengantar jemaah Indonesia ke Tanah Suci harus kembali dalam keadaan kosong.
“Transportasi itu yang paling besar, 30 persen biaya haji ada di transportasi karena pesawat kita carter. Jadi berangkat dan pulang itu jemaah bayar 4 tiket karena carter, pulangnya kosong. Jadi itu cost dibiayai jemaah,” jelasnya.
Untuk menekan pengeluaran ini, BP Haji sedang mengkaji skema kerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi. Salah satu idenya adalah memanfaatkan kursi pesawat kosong untuk mengangkut wisatawan lokal yang ingin keluar negeri saat musim haji.
“Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya Garuda atau Saudi Airlines tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” lanjut Dahnil.
Selain sektor transportasi, penghematan juga akan difokuskan pada layanan konsumsi atau katering. Meski begitu, BP Haji menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Di sisi lain, Dahnil juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi masih berada di tingkat tertinggi, yakni antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
“Paling pembicaraan tingkat tinggi antara presiden dengan pangeran MBS, tahapannya di tahap itu. Setelah itu baru kami nanti menerima perintah teknis dari presiden,” ujar Dahnil.
Terkait penambahan maskapai penerbangan untuk haji, dia menyebut sudah ada kemajuan. Tahun ini, maskapai Lion Air akan melayani dua embarkasi baru. Ia membuka peluang kerja sama lebih luas melalui mekanisme tender.
“Bisa ya, tahun ini nambah Lion di dua daerah, di dua embarkasi, kemungkinan kita buka lagi bisa jadi,” katanya.
Namun, dia menambahkan bahwa regulasi yang berlaku mewajibkan 50 persen penerbangan dilakukan oleh maskapai asal Saudi, yang membuat fleksibilitas Indonesia dalam mengatur maskapai haji agak terbatas.
“Ya karena aturannya 50 persen itu dari Saudi. Jadi sulitnya sektor perhajian ini, kita terikat dari pemerintah Saudi sebagai tempat sasaran kita,” jelasnya.
Terkait agenda Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan Arab Saudi yang kemungkinan akan membahas kampung haji, Dahnil menyatakan belum mendapatkan informasi pasti.
“Belum, saya belum dapat,” ucapnya. “Bisa jadi [dilakukan] pasca musim haji atau saat musim haji ini, tapi belum dapat updatenya,” pungkas Dahnil.
-

2 Calon Kuat yang Diramalkan Bakal Gantikan Hasan Nasbi jadi Kepala PCO, Orang Dekat Prabowo ? – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Inilah 2 calon kuat yang diramalkan bakal mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, disebut orang dekat Prabowo Subianto.
Kabar mundurnya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Head of Presidential Communication Office (PCO) cukup mengejutkan.
Namun Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 21 April 2025 lalu, seperti dilansir Wartakota.
Meski ditinggalkan Hasan Nasbi, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden ternyata tidak kosong.
Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi
Namun, Prasetyo memastikan penunjukan tersebut tidak diikuti pelantikan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memberikan penilaian lain soal mundurnya Hasan Nasbi dari posisi PCO.
Agung Baskoro mengatakan, mundurnya Hasan Nasbi justru membuka kesempatan untuk orang lain untuk mengisi posisinya.
Agung Baskoro juga menyampaikan tentang 2 sosok yang namanya intensif dibicarakan untuk mengganti posisi Hasan.
Ia pun menyebut dua nama yaitu Angga Raka Prabowo dan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Agung juga menambahkan alasannya, seperti sosok Angga Raka Prabowo yang menjabat sebagai Wamenkomdigi diketahui sudah lama bersama Presiden Prabowo.
“Ia juga sukses menginisiasi forum presiden dengan insan pers dan sarasehan nasional bersama ekonom,” papar Agung Baskoro.
Sosok kedua yakni Dahnil Anzar Simanjuntak yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.
Yang mana, Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga dikenal sebagai Juru Bicara Prabowo ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.
“Dalam beberapa kesempatan, Dahnil cukup baik mewakili pemerintah untuk merespons secara persuasif dan objektif beragam ekses kebijakan,” imbuhnya.
Hal tersebut disampaikan Agung Baskoro saat dikonfirmasi Tribunnews pada Selasa (29/4/2025).
Berikut profil singkat Angga Raka Prabowo dan Dahnil Anzar Simanjuntak :
Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra sejak 2008 lalu.
Pada 2014 hingga 2017, Angga sempat dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo.Angga Raka Prabowo juga dipercaya untuk mengurus media Partai Gerindra.
Tak banyak informasi mengenai Angga Raka di media.
Namun, berdasarkan informasi yang beredar, ibunda Angga Raka merupakan penggemar berat Prabowo.
Hal itulah yang membuat orang tua memberikan nama Prabowo sebagai nama belakang Angga.
Dahnil Anzar Simanjuntak
Dikutip dari Tribunnewswiki, Dahnil Anzar Simanjuntak lahir pada 10 April 1982 di daerah terpencil.
Ia lahir di Salahaji, Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dahnil Anzar Simanjuntak menghabiskan masa kecilnya di Kuala Simpang, Aceh Tiamang.
Ia menempuh pendidikan di TK Aisyiyah, kemudian melanjutkan ke SDN Sriwijaya dan SMPN Kuala Simpang.
Namun ketika masuk catur wulan 1 SMP, Dahnil Anzar Simanjuntak dan keluarganya pindah ke Sibolga, Sumatera Utara dan menyelesaikan pendidikan SMP di sana.
Lulus dari SMP, Dahnil Anzar Simanjuntak kemudian ikut keluarganya pindah ke Tangerang, di sanalah dia mengenyam bangku SMA.
Lulus dari SMA, Dahnil Anzar Simanjuntak sangat ingin melanjutkan kuliah. Sayangnya keinginannya terkendala kurangnya dana.
Akhirnya bersama teman-temannya, Dahnil Anzar Simanjuntak membuka kursus Bahasa Inggris bernama Garis English Center Club (GECC).
Tidak hanya itu, demi mencukupi segala kebutuhannya, Dahnil Anzar Simanjuntak juga sempat menjadi tukang parkir.
(Tribunnews/Ika Wahyuningsih/Igman Ibrahim/Jayanti TriUtami)(Tribunnewswiki/Widi)(Wartakota/Irwan Wahyu Kintoko)
-

Dahnil Anzar soal Kriteria Pengganti Hasan Nasbi: Harus Tahu Kebutuhan Prabowo
PIKIRAN RAKYAT – Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin, 21 April 2025.
Keputusan ini sontak menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai arah komunikasi kepresidenan ke depan serta siapa figur yang akan mengisi posisi strategis tersebut.
Dalam pernyataan publiknya, Hasan Nasbi menyampaikan alasan pengunduran dirinya.
Ia menekankan pentingnya kesadaran diri dan mengambil keputusan untuk “menepi” ketika menghadapi tugas atau persoalan yang dirasa melampaui batas kemampuannya.“Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast. Bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Kendati tidak menyebutkan alasan spesifik, Hasan mengisyaratkan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk memberikan kesempatan kepada figur lain yang dinilai lebih kompeten dalam mendukung komunikasi pemerintah ke depan.
Keputusan ini, menurutnya, diambil dalam suasana yang tenang dan semata-mata demi perbaikan komunikasi publik di masa mendatang.
Kriteria Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
Menanggapi pengunduran diri Hasan Nasbi, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan pandangannya.
Dahnil mengaku tidak mengetahui secara pasti pertimbangan Hasan Nasbi, namun ia menghormati keputusan tersebut.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya reshuffle kabinet secara lebih luas, Dahnil mengaku belum mendapatkan informasi terbaru dari Presiden Prabowo.
Fokus kemudian beralih pada kriteria ideal untuk pengganti Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Dahnil Anzar memberikan beberapa poin kunci yang menurutnya akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam menunjuk figur baru.
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan selamat kepada Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Presiden Prabowo melantik Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. ANTARA FOTO
“Tentu pertama yang sesuai kebutuhan presiden dan, pak presiden yang paling tahu pola komunikasi yang ingin dibangun oleh presiden,” ujar Dahnil.
Lebih lanjut, Dahnil menyinggung bahwa Presiden Prabowo telah melakukan “self correction” terkait isu komunikasi publik.
“Yang jelas presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait pola komunikasi. Bahkan kemarin ketika kami dipanggil semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir jadi sense of sentisivitasnya kurang. Jadi harus simpati dan empati. Itu yang kira kira disampaikan oleh presiden,” jelas Dahnil.
Dari pernyataan Dahnil Anzar, dapat disimpulkan bahwa kriteria utama pengganti Hasan Nasbi adalah pemahaman mendalam mengenai kebutuhan komunikasi Presiden Prabowo, kemampuan untuk menerjemahkan visi dan kebijakan presiden ke publik secara efektif, serta memiliki sense of sensitivity, empati, dan kemampuan menghindari komunikasi yang multitafsir.
Ketika ditanya apakah figur pengganti Hasan Nasbi kemungkinan berasal dari internal kabinet atau dari luar, Dahnil Anzar mengaku belum mengetahuinya.
Ia juga tidak dapat memastikan apakah posisi Kepala PCO akan segera diisi atau mungkin dirangkap oleh pejabat lain, seperti Mensesneg yang secara historis memang memiliki otoritas untuk menjelaskan beberapa hal terkait kebijakan pemerintah.
Dahnil mencontohkan peran penting Mensesneg di masa lalu, seperti sosok Murdiono yang dikenal sebagai juru bicara presiden pada masanya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4973956/original/058216500_1729421052-IMG_0111.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Golkar: Jubir Presiden Sebaiknya Orang yang Day to Day Berada di Sekitar Presiden – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Doli menduga, keputusan tersebut diambil untuk memperbaiki pola komunikasi politik dan publik pemerintah. Menurut Doli, juru bicara memang seharusnya orang yang sehari-hari selalu di dekat Presiden.
“Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang memang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second, itu berada di sekitar Pak Prabowo,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Doli juga menyarankan ke depan Mensesneg Prasetyo Hadi lah yang menjadi jembatan antara presiden dan PCO.
“Jadi dengan adanya Mensesneg, itu bisa lebih mendekatkan teman-teman PCO dengan apa yang tiap hari dipikirkan dan apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata dia.
Sementara Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi mundur.
“Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas kita menghormati keputusan apa pun yang dibuat mas Hasan,” kata Dahnil.
Mantan Juru Bicara Prabowo Subianto memperkirakan, untuk pengganti Hasan, Prabowo akan mencari sosok yang sesuai kebutuhan dan bisa berkomunikasi dengan baik.
Meski demikian, Dahnil mengaku belum mendengar apakah akan ada perombakan kabinet paska mundurnya Hasan Nasbi.
“Kemarin ketika kami dipanggil semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir jadi sense of sentisivitasnya kurang. Jadi harus simpati dan empati. Itu yang kira kira disampaikan oleh presiden,” kata dia.

/data/photo/2024/08/20/66c469026d8cb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
