Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak

  • Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis (29/5/2025) siang. Rombongan ini bertolak dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, pukul 13.41 WIB.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar selaku ketua Amirul Hajj tahun ini, menyampaikan tugas utama delegasi adalah memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Makkah.

    “Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan diplomasi haji di Arab Saudi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” ujar Nasaruddin.

    UU tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sementara itu, penugasan para delegasi diberikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Delegasi Bertugas Selama 20 Hari di Makkah

    Selama di Arab Saudi, delegasi Amirul Hajj akan berada di Tanah Suci selama 20 hari, dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025. Mereka juga akan didampingi 22 orang Mustasyar Diny (konsultan ibadah), guna memastikan pelaksanaan ibadah jemaah berjalan lancar dan sesuai syariat.

    Hingga saat ini, menurut laporan Nasaruddin kloter yang telah diberangkatkan mencapai 482. Untuk  jemaah haji reguler berjumlah 180.734 orang

    Semantara itu, calon haji 2025 perempuan mencapai 105.085 dan laki-laki berjumlah 84.649 ornag. Jemaah haji khusus yang telah tiba sebanyak 15.033.

    Susunan Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Keberangkatan Amirul Hajj menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Diharapkan, kehadiran mereka dapat memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah haji Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama diplomatik dengan Arab Saudi.

  • Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengumumkan susunan delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M pada Kamis (29/5/2025). Delegasi ini akan memimpin dan mengawal langsung pelaksanaan ibadah haji 2025 di Makkah, Arab Saudi.

    Dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan delegasi Amirul Hajj tahun ini terdiri dari tokoh-tokoh penting lintas instansi dan organisasi.

    Tugas Utama Delegasi Amirul Hajj 2025

    Keberangkatan delegasi Amirul Hajj ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka memiliki misi khusus untuk:
    1. Memastikan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berjalan maksimal
    2. Memimpin misi haji Indonesia secara menyeluruh
    3. Melaksanakan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi selama musim haji

    “Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin.

    Waktu dan Jadwal Keberangkatan

    Rombongan Amirul Hajj diberangkatkan dari Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang pada pukul 13.41 WIB.

    Mereka dijadwalkan berada di Makkah selama 20 hari, dan akan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025, jika tidak ada hambatan mendesak.

    Susunan Lengkap Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Delegasi Amirul Hajj 1446 H diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Keberadaan tokoh-tokoh penting dalam rombongan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat haji secara menyeluruh, profesional, dan penuh tanggung jawab.

  • BP Haji Bakal Perbanyak Pembimbing Perempuan pada 2026
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Mei 2025

    BP Haji Bakal Perbanyak Pembimbing Perempuan pada 2026 Nasional 27 Mei 2025

    BP Haji Bakal Perbanyak Pembimbing Perempuan pada 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (
    BP Haji
    ) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana penambahan
    pembimbing perempuan
    pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026.
    Dahnil mengatakan, petugas atau pembimbing haji perempuan tidak sebanding dengan mayoritas jemaah haji yang didominasi oleh perempuan.
    “Makanya salah satu yang jadi catatan kami ke depan, pembimbing perempuan itu minimal proporsional, 50-50 atau sesuai dengan kuota perempuan,” ujar Dahnil saat wawancara khusus bersama
    Kompas.com
    , Selasa (6/5/2025).
    Dahnil mengakui bahwa persoalan yang paling krusial dalam ibadah haji 2025 adalah kurangnya pembimbing perempuan.
    “Yang paling krusial itu pembimbing ibadah yang perempuan. Kan ada segmen-segmen ibadah yang memang idealnya didampingi oleh pembimbing ibadah perempuan,” tuturnya.
    Ke depan, lanjut Dahnil, BP Haji yang akan memegang sepenuhnya penyelenggaraan
    ibadah haji 2026
    akan menyiapkan perekrutan petugas dengan prioritas perempuan.
    “Ke depan akan menyiapkan para petugas perempuan. Makanya kami, BP Haji nanti eksis, kami bikin Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) petugas haji,” jelasnya.
    Dahnil menuturkan, Badiklat khusus yang bakal diikuti oleh para petugas haji 2026.
    “Kami mau ke depan ada Badiklat khusus yang memang menyiapkan para, apa namanya, petugas haji. Kami akan bikin perubahan sistem rekrutmen petugas,” imbuh dia.
    Dahnil memastikan, perekrutan petugas haji tidak akan dipungut biaya.
    Petugas haji justru akan dibayar karena tugas mulia membimbing jemaah haji.
    “Oh enggak ada (syarat khusus). Khusus petugas ini kan dia relawan. Freelance, mereka dibayar, digaji. Jadi ya misalnya jauh-jauh hari kami udah mulai buka rekrutmen. Supaya masuk ke Badiklat. Jadi enggak mendadak,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Penyebab Biaya Penerbangan Haji Tinggi

    Terungkap Penyebab Biaya Penerbangan Haji Tinggi

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto bakal menekan biaya ibadah haji. Harga tiket pesawat bakal jadi sasaran pertama untuk dipangkas agar ongkos ibadah haji turun.

    Di sisi lain, ada faktor utama yang membuat harga tiket pesawat penerbangan haji tinggi. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan faktor utama itu adalah tingkat keterisian yang rendah saat pesawat kembali ke Indonesia dari Arab Saudi.

    Setiap pesawat yang terbang ke Arab Saudi, penumpang harus membayar empat kali lipat dari tiket biasa. Nah, dalam satu komponen tiket penerbangan haji, harganya jadi mahal karena sudah termasuk biaya kompensasi kursi kosong saat pesawat kembali ke Indonesia.

    “Pesawat itu kita carter jadi berangkat dan pulang itu jemaah bayar 4 tiket karena untuk carter ketika pulangnya kosong. Jadi itu cost dibiayai jemaah,” papar Dahnil di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025).

    Pemerintah kini sedang mendiskusikan agar pesawat yang pulang ke Indonesia tidak kosong, sehingga calon jemaah haji tak perlu memberikan kompensasi.

    Salah satu caranya dengan mengintegrasikan sektor pariwisata Arab Saudi.

    “Maka kita mau dorong skema supaya misalnya, pulangnya, misalnya Garuda atau Saudi Airlines pulangnya tidak kosong salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata,” ungkap Dahnil.

    Danhil mengatakan pemerintah bakal terbuka agar lebih banyak maskapai yang bisa menawarkan pelayanan haji. Dengan begitu, persaingan usaha terbentuk dan bukan tidak mungkin masyarakat bisa mendapatkan pelayanan baik dengan harga jauh lebih murah.

    “Kan sudah tahun ini nambah Lion Air di dua daerah, di dua embarkasi. Ya kemungkinan kita buka lagi bisa jadi,” sebut Danhil.

    Yang jadi sulit untuk mendatangkan maskapai lain adalah kewajiban pangsa pasar 50% untuk maskapai Saudi pada pelayanan haji. “Ya karena aturannya 50% itu harus dari saudi. Jadi sulitnya sektor penerbangan ini kita terikat dari pemerintah saudi sebagai tempat sasaran kita,” sebut Danhil.

    (hal/hns)

  • Prabowo Targetkan Biaya Haji Turun di 2026, Begini Penjelasannya

    Prabowo Targetkan Biaya Haji Turun di 2026, Begini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

    Dahnil menilai permintaan Prabowo untuk menekan lagi komponen-komponen ongkos ibadah haji sangat memungkinkan. Dia menyebut permintaan Prabowo itu adalah hal utama yang diinginkan dari pembentukan BP Haji. 

    Selain itu, sambung Dahnil, Prabowo juga menginginkan pengurusan haji bebas dari praktik kartel dan korupsi. 

    “Kita di awal ya sejak BP Haji ada salah satu poin yang ingin catatan dari Presiden adalah pengurusan haji yang transparan yang bebas dari kartel dan praktek korupsi. Nah salah satunya adalah bagaimana menekan ongkos haji,” kata politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu yang selalu muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji mulai dari biaya, waktu tunggu, hingga kondisi jemaah haji di Arab Saudi.

    Kepala Negara, misalnya, menyatakan belum puas meskipun pemerintah berhasil menurunkan biaya haji hingga Rp4 juta pada tahun ini.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia.

    Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

  • BP Haji ungkap desain perkampungan jamaah Indonesia di Mekkah

    BP Haji ungkap desain perkampungan jamaah Indonesia di Mekkah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap desain perkampungan jamaah Indonesia yang diharapkan dapat dibangun di dekat Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.

    “Desainnya seperti kampung haji, (ada) hotel, akomodasi yang bisa digunakan oleh jamaah haji kita dan jamaah umrah,” kata Dahnil menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Dahnil menyebut prosesnya saat ini Presiden Prabowo Subianto masih dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

    “Pembicaraan awal sudah sempat dilakukan oleh Presiden. Nanti setelah itu, mungkin Presiden akan berencana bertemu lagi, dan bicara tingkat lanjut supaya bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” kata Wakil Kepala BP Haji.

    Dahnil, dalam kesempatan yang sama menyampaikan jika usulan Presiden membangun perkampungan jamaah Indonesia di dekat Masjidil Haram disetujui, maka itu akan memudahkan para jamaah Indonesia untuk menjalankan ibadah haji dan umrah.

    “(Jamaah) kita setiap tahun ada 2 jutaan ya, akumulasi. Jadi, itu salah satu memang visi Presiden terkait dengan haji bagaimana supaya ekosistem haji bisa berkembang,” kata Dahnil Anzar.

    Rencana untuk membangun perkampungan jamaah haji Indonesia di Mekkah pertama kali diungkap oleh Presiden Prabowo, Minggu (4/5), saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

    Presiden Prabowo menyebut usulan itu telah disampaikan secara langsung kepada Pangeran MBS. Presiden menyebut reaksi Pangeran MBS terhadap usulan perkampungan jamaah Indonesia itu positif.

    “Terakhir saya jumpa dengan Beliau (Pangeran MBS), saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci, yang sedekat-dekatnya dengan Masjidil Haram, dan reaksi Beliau waktu itu cukup positif,” kata Presiden Prabowo.

    Menurut Presiden, Pangeran MBS pun mengajak untuk membahas teknis pembangunan kampung Indonesia itu, terutama yang menyangkut detail-detail teknis.

    “Beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dengan baik, dan juga kalau tidak salah Menteri Agama (Nasaruddin Umar) sudah berkunjung,“ kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengungkap rencananya kembali berkunjung ke Arab Saudi untuk menindaklanjuti usulan perkampungan jamaah Indonesia itu agar cepat disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.

    “Seandainya dapat disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi, Insyaallah kita akan punya perkampungan sendiri, dan kita akan bikin efisien,” kata Presiden.

    Presiden, dalam sambutan yang sama, kemudian menekankan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirim jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi. Jumlahnya per tahun melebihi angka 2 juta orang, bahkan mendekati 2,2 juta orang.

    “Dalam puncaknya, bisa mencapai 12.000 orang per hari. Ini sesuatu yang sangat besar, mungkin kita yang terbesar di dunia, dari seluruh umat Islam, mungkin di Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umrah,” kata Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan pemerintah bakal terus berupaya memberi pelayanan terbaik untuk seluruh jamaah haji dan umroh, termasuk berupaya menekan biaya haji.

    “Kita paham dan mengerti bahwa jamaah haji kita telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama sehingga pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik, juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” ujar Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…

    Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…

    Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    ingin agar
    biaya haji
    untuk tahun depan bisa diturunkan lagi.
    Tantangan berat pun menanti jajarannya yang mengurus haji, khususnya Badan Penyelenggara (BP) Haji.
    “Kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” ujar Prabowo, di Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5/2025).
    “Jadi, saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Haji, Menteri Agama, tentunya dibantu Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi biaya haji,” sambung dia.
    Prabowo secara khusus meminta agar Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak perlu.
    Sebab, kata dia, dengan efisiensi, maka biaya transportasi bisa semakin turun.
    “Dan itu yang kita harus capai sekarang alhamdulillah menurunkan biaya haji Rp 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini 203.000, tapi Rp 4 juta saya minta dikurangi lagi, karena saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai,” ujar dia.
    Sementara itu, Prabowo mendorong agar biaya haji Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia.
    “Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Saya kira bisa kira-kira Pak Kepala Badan? Ya siap, Menteri Agama? Insya Allah. Ditonton loh ini,” imbuh Prabowo.
     
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, jika ingin berpikir secara logika, maka seharusnya jemaah haji 2025 membayar mahal untuk beribadah di Tanah Suci.
    “Kalau kita mau berekspektasi, mau berpikiran logika, maka seharusnya jemaah haji tahun ini bayar mahal, apalagi kan bantuan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) itu berkurang,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin mengungkapkan, faktor utama yang menyebabkan biaya haji mahal adalah karena durasi jemaah tinggal di Arab Saudi.
    Dalam satu hari saja, kata dia, pemerintah bisa menggelontorkan Rp 50 miliar.
    Maka dari itu, Nasaruddin berpikir bahwa durasi hari jemaah berada di Tanah Suci bisa dikurangi untuk menghemat biayanya.
    “Kalau kita bisa menghemat lima hari, berapa itu? 4 kali 5, Rp 200 miliar. Belum lagi yang lain. Jadi, saya kira teknologi itu juga akan mempermudah,” ucap dia
    “Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah setiap jemaah haji itu berkurang sekitar Rp 4 juta,” sambung Nasaruddin.
    Nasaruddin mengungkit kondisi pajak di Arab yang sedang meningkat saat ini.
    Kemudian, dia mengingatkan, dollar AS juga sedang menguat, sehingga biaya haji seharusnya lebih mahal.
    “Tapi tetap jemaah haji itu diperhitungkan seperti apa adanya. Kenapa kok bisa bayarnya lebih murah? Itu karena kita melakukan penghematan-penghematan di berbagai tempat,” imbuhnya.
     
    Kementerian Agama
    (Kemenag) menyampaikan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H atau 2025 M turun karena ada total efisiensi komponen operasional layanan umum dari hasil negosiasi dengan Arab Saudi mencapai Rp 600 miliar.
    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, efisiensi tersebut membuat biaya haji yang ditanggung jemaah turun menjadi Rp 55,4 juta.
    “Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. Total efisiensi ini mencapai Rp 600 miliar,” kata Hilman, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
    Selain soal layanan, Kemenag juga berhasil melakukan efisiensi terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
    “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujar dia.
    Dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.
    “Jadi, usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kami optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” kata Hilman.
    Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan tugas berat yang menanti dirinya usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar biaya haji diturunkan lagi.
    Dahnil mengaku akan mencari biaya yang masih bisa diefisiensikan, tanpa perlu mengurangi kualitas pelayanannya.
     
    “Itu memang yang salah satu disampaikan Presiden sejak awal makanya istilah Presiden telusuri komponen
    cost
    mulai dari transportasi, mulai dari konsumsi, akomodasi,” ujar Dahnil.
    “Tentu tugas berat kami di 2026 adalah telusuri
    cost
    pembentuk biaya haji, supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi, tetapi tidak mengurangi pelayanan,” sambung dia.
    Dahnil membeberkan, biaya katering dan transportasi sebenarnya masih bisa ditekan lagi.
    Apalagi, pesawat yang dicarter untuk mengantarkan jemaah haji ke Tanah Suci bakal pulang dalam keadaan kosong alias tanpa penumpang.
    “Jadi itu
    cost
    dibiayai jemaah. Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya misalnya Garuda atau Saudi Airlines pulangnya tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi, karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” imbuh Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan

    Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan

    Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    akan mengurangi lagi
    biaya ibadah haji
    untuk tahun 2026 mendatang.
    Dia menyebut, penerbangan akan diefisienkan supaya biaya haji bisa lebih ditekan.
    “Kita berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji, kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” ujar Prabowo di
    Bandara Soekarno-Hatta
    , Tangerang, Minggu (4/5/2025).
    “Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien semuanya. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, dirinya pun akan terbang ke Arab Saudi dalam rangka membangun perkampungan Indonesia di Tanah Suci.
    Dia mengeklaim sudah meminta waktu dengan pemimpin Arab Saudi untuk berkunjung.
    Sementara itu, Prabowo puas dengan fasilitas-fasilitas Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah Bandara Soetta yang baru saja diresmikan.
    “Saya kira sangat baik, luar biasa, ini bersejarah. Dan kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” imbuh Prabowo.
    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak akan mencari
    cost
    yang masih bisa diefisiensikan, tanpa perlu mengurangi kualitas pelayanannya.
    “Itu memang yang salah satu disampaikan Presiden sejak awal, makanya istilah Presiden telusuri komponen cost mulai dari transportasi, mulai dari konsumsi, akomodasi,” ujar Dahnil di Terminal Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu.
    “Tentu tugas berat kami di 2026 adalah telusuri cost pembentuk biaya haji, supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi, tetapi tidak mengurangi pelayanan,” sambungnya.
    Dahnil membeberkan, biaya katering dan transportasi sebenarnya masih bisa ditekan lagi. Apalagi, pesawat yang dicarter untuk mengantarkan jemaah haji ke Tanah Suci bakal pulang dalam keadaan kosong alias tanpa penumpang.
    “Jadi itu
    cost
    dibiayai jemaah. Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya, misalnya Garuda atau Saudi Airlines, pulangnya tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi, karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” imbuh Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • M Qodari Masuk Kandidat Calon Kepala PCO Gantikan Hasan Nasbi

    M Qodari Masuk Kandidat Calon Kepala PCO Gantikan Hasan Nasbi

    GELORA.CO – Sejumlah nama mencuat pengganti Hasan Nasbi setelah mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Selain Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Dahnil Anzar, muncul nama Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari yang dinilai layak dipertimbangkan menjadi suksesor Hasan Nasbi. 

    Nama M. Qodari ikut menjadi sorotan publik sebagai calon Kepala PCO saat dibahas dalam sebuah podcast. Dalam diskusi tersebut, pegiat media sosial Budhius M. Piliang menilai Qodari adalah figur yang tak hanya piawai menganalisis politik, tap juga lihai menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

    “Qodari ini bukan hanya pengamat politik, tapi juga komunikator kebijakan yang mumpuni. Saat menjabat sebagai Wakil Kepala KSP, ia mampu menjelaskan program pemerintah secara praktis, ringan, tapi tetap bernas,” ujar Budhius melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Mei 2025.

    Penilaian ini semakin menguat setelah Qodari melakukan kunjungan ke Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Qodari menyoroti upaya pemerintah daerah (pemda) dalam mendorong efisiensi anggaran ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

    Meski Qodari sendiri enggan berspekulasi soal kemungkinan menjadi Kepala PCO, Budhius tetap menilai bahwa kemampuannya sangat relevan untuk kebutuhan komunikasi publik saat ini. Sebab, kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan dengan tepat agar dipahami masyarakat.

    “Untuk menjelaskan kebijakan strategis Presiden, kita butuh figur yang bisa mengemas pesan secara tepat, komunikatif, dan menjembatani antara negara dan rakyat,” ujar dia.

    Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Hasan Nasbi meneken surat pengunduran diri pada Senin, 21 April 2025. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sudah melaporkan perihal pengunduran diri Hasan Nasbi itu kepada Presiden Prabowo. Namun menurut dia, Prabowo belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 

    Prabowo, ungkap Prasetyo, masih mempelajari surat pengunduran diri Hasan Nasbi. Menurutnya belum ada nama pengganti Hasan Nasbi karena belum adanya keputusan dari Presiden Prabowo.

  • Pangkas Ongkos Jemaah, BP Haji Siapkan Skema Efisiensi Biaya

    Pangkas Ongkos Jemaah, BP Haji Siapkan Skema Efisiensi Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema efisiensi guna menekan ongkos haji di masa mendatang.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Dahnil, Salah satu fokus utama penghematan berada pada sektor transportasi yang menyerap sekitar 30 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji.

    “Memang itu salah satu yang disampaikan presiden sejak awal. Makanya istilah presiden, telusuri komponen cost, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi. Tentu tugas berat kami pada 2026 adalah telusuri cost pembentuk biaya haji supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi tetapi tidak mengurangi pelayanan,” ujarnya kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2-25).

    Menurut Dahnil, skema transportasi saat ini masih tergolong boros karena sistem carter pesawat pulang-pergi. Biaya tinggi muncul karena pesawat yang disewa untuk mengantar jemaah Indonesia ke Tanah Suci harus kembali dalam keadaan kosong.

    “Transportasi itu yang paling besar, 30 persen biaya haji ada di transportasi karena pesawat kita carter. Jadi berangkat dan pulang itu jemaah bayar 4 tiket karena carter, pulangnya kosong. Jadi itu cost dibiayai jemaah,” jelasnya.

    Untuk menekan pengeluaran ini, BP Haji sedang mengkaji skema kerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi. Salah satu idenya adalah memanfaatkan kursi pesawat kosong untuk mengangkut wisatawan lokal yang ingin keluar negeri saat musim haji.

    “Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya Garuda atau Saudi Airlines tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” lanjut Dahnil.

    Selain sektor transportasi, penghematan juga akan difokuskan pada layanan konsumsi atau katering. Meski begitu, BP Haji menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.

    Di sisi lain, Dahnil juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi masih berada di tingkat tertinggi, yakni antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

    “Paling pembicaraan tingkat tinggi antara presiden dengan pangeran MBS, tahapannya di tahap itu. Setelah itu baru kami nanti menerima perintah teknis dari presiden,” ujar Dahnil.

    Terkait penambahan maskapai penerbangan untuk haji, dia menyebut sudah ada kemajuan. Tahun ini, maskapai Lion Air akan melayani dua embarkasi baru. Ia membuka peluang kerja sama lebih luas melalui mekanisme tender.

    “Bisa ya, tahun ini nambah Lion di dua daerah, di dua embarkasi, kemungkinan kita buka lagi bisa jadi,” katanya.

    Namun, dia menambahkan bahwa regulasi yang berlaku mewajibkan 50 persen penerbangan dilakukan oleh maskapai asal Saudi, yang membuat fleksibilitas Indonesia dalam mengatur maskapai haji agak terbatas.

    “Ya karena aturannya 50 persen itu dari Saudi. Jadi sulitnya sektor perhajian ini, kita terikat dari pemerintah Saudi sebagai tempat sasaran kita,” jelasnya.

    Terkait agenda Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan Arab Saudi yang kemungkinan akan membahas kampung haji, Dahnil menyatakan belum mendapatkan informasi pasti.

    “Belum, saya belum dapat,” ucapnya. “Bisa jadi [dilakukan] pasca musim haji atau saat musim haji ini, tapi belum dapat updatenya,” pungkas Dahnil.