Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak

  • Wanti-wanti Kena Tipu Sebab Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini

    Wanti-wanti Kena Tipu Sebab Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini

    Jakarta

    Ada yang beda dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji furoda pada tahun ini. Pasalnya, Pemerintah Saudi menetapkan tak bakal mengeluarkan visa haji furoda bagi seluruh calon jemaah dunia.

    Pemerintah dan DPR pun meminta masyarakat waspada dengan iming-iming penerbitan visa haji furoda pada tahun ini. Simak faktanya dirangkum detikcom.

    BP Haji Tegaskan Saudi Tak Terbitkan Visa Furoda

    Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Ia meminta seluruh jemaah tak mudah tertipu janji-janji terkait visa furoda.

    “Menurut pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan keluar. Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda di akhir-akhir jelang masa puncak haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada visa tersebut,” ujar Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Ia membenarkan, tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Saudi menerbitkan visa furoda. Namun berbeda dengan tahun ini.

    “Tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak Saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik,” jelas Dahnil.

    Dahnil menyebut Arab Saudi sedang fokus mengupayakan perbaikan dan ketertiban ibadah haji. BP Haji mengapresiasi aturan-aturan dari Saudi.

    “Kami BP Haji termasuk yang apresiasi aturan-aturan ketat yang dibuat Saudi untuk perbaikan dan ketertiban haji tahun ini, dan itu akan sangat membantu kami tahun 2026 nanti melakukan penyesuaian ketika otoritas sudah sepenuhnya di tangan kami,” sambungnya.

    Dampak Kebijakan Tak Hanya ke Jemaah RI

    Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak menerbitkan visa haji furoda pada tahun ini. Komisi VIII DPR mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tidak hanya berlaku untuk calon jemaah RI, melainkan seluruh dunia.

    “Yang saya dengar langsung dari sini ya, itu (visa) furoda memang tidak keluar tidak hanya Indonesia, (melainkan) semua negara yang memberangkatkan jemaah haji. Nggak ada, satu pun nggak ada,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid kepada wartawan, Sabtu (31/5).

    Abdul mengatakan, pihaknya dan Ditjen Haji dan Umrah Kemenag RI telah berkomunikasi dengan pihak dubes Arab Saudi dalam sebulan terakhir. Namun, pihak dubes Arab Saudi selama ini tak pernah memberikan kepastian mengenai visa haji furoda dan menyerahkan sesuai kebijakan pihak kerajaan.

    “Jadi itu tidak dikeluarkan, terus kami sudah bicara dengan Kementerian Agama terutama Dirjen Haji, sudah koordinasi dengan dubes Arab Saudi, ya memang sudah waktu sebelum ini ada keputusan, ini kami bersama Dirjen sudah mengejar-ngejar itu ke dubes, tapi dubes sendiri kan, kebijakan ini kan di Saudi, di raja,” kata Abdul.

    “Jadi memang raja tidak mengeluarkan seluruh dunia. Jadi ya bagaimana kita sekarang membantu, wong yang punya kewenangan di sini. Dan itu dinyatakan memang seluruh dunia beliau tidak keluarkan visa,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Abdul menerangkan kebijakan Saudi itu diberlakukan untuk kenyamanan jemaah selama ibadah haji. Menurut Abdul, pemerintah Saudi pun menerapkan pengetatan keamanan bagi calon jemaah yang masuk wilayah Saudi.

    “Komjen sudah memberikan isyarat, menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi tahun 2025 ini pelaksanaan haji akan diperketat. Alasannya untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah. Pengetatan itu di antaranya keluaran visa, termasuk yang kena furoda itu,” jelas Abdul.

    “Memang suasana di sini beda. Di sini masuk ke Arab Saudi bener-bener susah masuk ke Mekkah. Wah, ngeri. Pemeriksaan dari mulai Jeddah masuk ke Mekkah, dari Madinah masuk Mekkah sekarang itu bener-bener diperiksa bisa sampai tiga lapis,” pungkasnya.

    Komisi VIII DPR Imbau Dana Jemaah Dikembalikan

    Abdul Wachid. (Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng)

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid meminta pihak travel tidak mempersulit pengembalian dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat pada tahun ini. Abdul mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak travel usai pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak mengeluarkan visa haji furoda pada tahun ini.

    “Iya saya memang komunikasi dengan teman-teman asosisasi. Udah lah, jemaah dikumpulkan, diberi tahu, minta maaf, karena ini kebijakannya di Arab Saudi, travel nggak bisa apa-apa. Kalau bisa jemaah ini diredam kegelisahan mereka,” kata Abdul kepada wartawan, Sabtu (31/5).

    Abdul menyarankan calon jemaah haji furoda bersedia menunda keberangkatan haji untuk tahun selanjutnya. Di sisi lain, dia pun menyampaikan perhatian khususnya kepada para pihak travel yang dirugikan imbas kebijakan Saudi.

    “Kalau mau nunggu tahun depan atau ikut haji plus sekalian, atau haji reguler sekalian. Dan uangnya saran saya dikembalikan secara utuh ya. Memang ini kerugian di travel nih, kasihan nih travel nih, benar-benar rugi besar,” kata Abdul.

    “Kalau mereka (calon jemaah) mau nunggu ya silakan dititipi, disimpan di situ. Kalau mau ditarik ya silakan dikembalikan. Jangan sampai ada pihak dirugikan,” sambungnya.

  • Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini, Ternyata Biayanya Ada yang Nyaris Rp1 M

    Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini, Ternyata Biayanya Ada yang Nyaris Rp1 M

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Penyelenggara (BP) Haji membeberkan bahwa Arab Saudi tidak akan mengeluarkan visa haji non kuota atau visa haji furoda untuk tahun 2025 ini. Hal ini membuat banyak jamaah haji furoda gagal terbang untuk berhaji pada 2025.

    Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menyebutkan, musim haji tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana pemerintahan Arab Saudi masih memberikan visa haji furoda.

    Alasannya, lanjut Dahnil, tidak terbitnya visa haji furoda tahun ini lantaran untuk menjaga pelaksanaan haji semakin tertib dan lebih baik. Dia juga memperingatkan masyarakat untuk tidak tertipu jika ada agen yang menawarkan paket haji furoda lantaran sudah dipastikan visanya tidak akan diterbitkan.

    Lantas, apa itu haji furoda dan berapa biayanya?

    Haji furoda adalah jalur ibadah Haji yang dilaksanakan di luar kuota haji reguler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Artinya, calon jamaah haji yang memilih program haji furoda mengikuti sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

    Dengan demikian, jemaah yang mengikuti haji Furoda tidak perlu antre, karena menggunakan visa mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, kemudahan itu harus dibayar dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan program haji reguler.

    Dikutip dari BPKH, Biaya haji furoda berbeda-beda tergantung paket yang ditawarkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik mengatakan biaya Haji Furoda 2024 saja sekitar Rp 373,9 juta hingga Rp 975,3 juta.

    Namun, biaya ini bisa meningkat tajam seiring dengan kenaikan kurs dolar AS. Bahkan, Haji Furoda ini tarifnya bisa mencapai Rp 1 miliar. Haji Furoda biasanya menawarkan fasilitas yang lebih eksklusif dan mewah, seperti penginapan dekat Masjidil Haram, transportasi yang nyaman, serta layanan tambahan lainnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

    (hoi/hoi)

  • Pengumuman! Tahun Ini Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda

    Pengumuman! Tahun Ini Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bagi Anda yang ingin menunaikan haji dengan menggunakan fasilitas haji furoda, tampaknya tahun ini harus lebih bersabar karena dari pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil mengatakan kepada calon jemaah haji untuk tidak mudah tertipu akan janji-janji terkait visa furoda.

    “Menurut pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan keluar. Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda di akhir-akhir jelang masa puncak haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada visa tersebut,” ujar Dahnil, dikutip dari detikcom, Jumat (30/5/2025).

    Ia membenarkan memang tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menerbitkan visa furoda. Namun berbeda dengan tahun ini, di mana tampaknya pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa tersebut.

    “Tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak Arab Saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik,” ungkap Dahnil.

    Adapun menurutnya, saat ini pemerintah Arab Saudi sedang gencar melakukan perbaikan dan ketertiban ibadah haji. Selain itu, BP Haji juga mengapresiasi Langkah Arab Saudi yang mulai mengintensifkan aturan-aturan mengenai ibadah haji.

    “Kami BP Haji termasuk yang apresiasi aturan-aturan ketat yang dibuat Arab Saudi untuk perbaikan dan ketertiban haji tahun ini, dan itu akan sangat membantu kami di tahun 2026 nanti, agar dapat melakukan penyesuaian ketika otoritas sudah sepenuhnya di tangan kami,” tutup Dahnil.

    (hoi/hoi)

  • Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemrnag) RI membentuk susunan delegasi jemaah haji asal Indonesia atau Amirul Hajj untuk musim haji 2025. Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sementara Wamenag Romo Muhammad Syafi’i sebagai Wakil Amirul Hajj.

    “Sesuai dengan undang-undang bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj, saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian, Wakil Amirul Hajj, Romo Muhammad Syafi’i,” kata Nasaruddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

    Pada hari ini, Amirul Hajj terbang ke Saudi untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dalam melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji,” tutur Nasaruddin.

    “Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji terutama di masa-masa akan datang,” sambungnya.

    Berikut daftar Amirul Hajj Indonesia pada musim 2025:

    Ketua Amirul Hajj: Nasarudin Umar (Menteri Agama)

    Wakil Ketua Amirul Hajj: Romo Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama)

    Sekretaris Amirul Hajj: Arskal Salim (Sesditjen Pendidikan Islam Kemenag)

    Wakil Sekretaris Amirul Hajj: Jojon Novandri (Tenaga Ahli Kemenag)

    Anggota Amirul Hajj dari Kalangan Menteri dan/atau Kepala Badan:

    1. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi

    2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi

    3. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf

    4. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak

    5. Kepala BPOM Taruna Ikrar

    6. Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy

    7. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Anggota Amirul Hajj dari kalangan organisasi Islam:

    1. Sekjen MUI Amirsyah, Sanusi Tambunan

    2. Katib ‘Aam PBNU, Ahmad Said Asrori

    3. Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar

    4. Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sekaligus Rektor IPB University, Arif Satria.

     

  • Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis (29/5/2025) siang. Rombongan ini bertolak dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, pukul 13.41 WIB.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar selaku ketua Amirul Hajj tahun ini, menyampaikan tugas utama delegasi adalah memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Makkah.

    “Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan diplomasi haji di Arab Saudi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” ujar Nasaruddin.

    UU tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sementara itu, penugasan para delegasi diberikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Delegasi Bertugas Selama 20 Hari di Makkah

    Selama di Arab Saudi, delegasi Amirul Hajj akan berada di Tanah Suci selama 20 hari, dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025. Mereka juga akan didampingi 22 orang Mustasyar Diny (konsultan ibadah), guna memastikan pelaksanaan ibadah jemaah berjalan lancar dan sesuai syariat.

    Hingga saat ini, menurut laporan Nasaruddin kloter yang telah diberangkatkan mencapai 482. Untuk  jemaah haji reguler berjumlah 180.734 orang

    Semantara itu, calon haji 2025 perempuan mencapai 105.085 dan laki-laki berjumlah 84.649 ornag. Jemaah haji khusus yang telah tiba sebanyak 15.033.

    Susunan Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Keberangkatan Amirul Hajj menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Diharapkan, kehadiran mereka dapat memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah haji Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama diplomatik dengan Arab Saudi.

  • Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengumumkan susunan delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M pada Kamis (29/5/2025). Delegasi ini akan memimpin dan mengawal langsung pelaksanaan ibadah haji 2025 di Makkah, Arab Saudi.

    Dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan delegasi Amirul Hajj tahun ini terdiri dari tokoh-tokoh penting lintas instansi dan organisasi.

    Tugas Utama Delegasi Amirul Hajj 2025

    Keberangkatan delegasi Amirul Hajj ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka memiliki misi khusus untuk:
    1. Memastikan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berjalan maksimal
    2. Memimpin misi haji Indonesia secara menyeluruh
    3. Melaksanakan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi selama musim haji

    “Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin.

    Waktu dan Jadwal Keberangkatan

    Rombongan Amirul Hajj diberangkatkan dari Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang pada pukul 13.41 WIB.

    Mereka dijadwalkan berada di Makkah selama 20 hari, dan akan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025, jika tidak ada hambatan mendesak.

    Susunan Lengkap Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Delegasi Amirul Hajj 1446 H diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Keberadaan tokoh-tokoh penting dalam rombongan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat haji secara menyeluruh, profesional, dan penuh tanggung jawab.

  • BP Haji Bakal Perbanyak Pembimbing Perempuan pada 2026
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Mei 2025

    BP Haji Bakal Perbanyak Pembimbing Perempuan pada 2026 Nasional 27 Mei 2025

    BP Haji Bakal Perbanyak Pembimbing Perempuan pada 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (
    BP Haji
    ) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana penambahan
    pembimbing perempuan
    pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026.
    Dahnil mengatakan, petugas atau pembimbing haji perempuan tidak sebanding dengan mayoritas jemaah haji yang didominasi oleh perempuan.
    “Makanya salah satu yang jadi catatan kami ke depan, pembimbing perempuan itu minimal proporsional, 50-50 atau sesuai dengan kuota perempuan,” ujar Dahnil saat wawancara khusus bersama
    Kompas.com
    , Selasa (6/5/2025).
    Dahnil mengakui bahwa persoalan yang paling krusial dalam ibadah haji 2025 adalah kurangnya pembimbing perempuan.
    “Yang paling krusial itu pembimbing ibadah yang perempuan. Kan ada segmen-segmen ibadah yang memang idealnya didampingi oleh pembimbing ibadah perempuan,” tuturnya.
    Ke depan, lanjut Dahnil, BP Haji yang akan memegang sepenuhnya penyelenggaraan
    ibadah haji 2026
    akan menyiapkan perekrutan petugas dengan prioritas perempuan.
    “Ke depan akan menyiapkan para petugas perempuan. Makanya kami, BP Haji nanti eksis, kami bikin Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) petugas haji,” jelasnya.
    Dahnil menuturkan, Badiklat khusus yang bakal diikuti oleh para petugas haji 2026.
    “Kami mau ke depan ada Badiklat khusus yang memang menyiapkan para, apa namanya, petugas haji. Kami akan bikin perubahan sistem rekrutmen petugas,” imbuh dia.
    Dahnil memastikan, perekrutan petugas haji tidak akan dipungut biaya.
    Petugas haji justru akan dibayar karena tugas mulia membimbing jemaah haji.
    “Oh enggak ada (syarat khusus). Khusus petugas ini kan dia relawan. Freelance, mereka dibayar, digaji. Jadi ya misalnya jauh-jauh hari kami udah mulai buka rekrutmen. Supaya masuk ke Badiklat. Jadi enggak mendadak,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Penyebab Biaya Penerbangan Haji Tinggi

    Terungkap Penyebab Biaya Penerbangan Haji Tinggi

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto bakal menekan biaya ibadah haji. Harga tiket pesawat bakal jadi sasaran pertama untuk dipangkas agar ongkos ibadah haji turun.

    Di sisi lain, ada faktor utama yang membuat harga tiket pesawat penerbangan haji tinggi. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan faktor utama itu adalah tingkat keterisian yang rendah saat pesawat kembali ke Indonesia dari Arab Saudi.

    Setiap pesawat yang terbang ke Arab Saudi, penumpang harus membayar empat kali lipat dari tiket biasa. Nah, dalam satu komponen tiket penerbangan haji, harganya jadi mahal karena sudah termasuk biaya kompensasi kursi kosong saat pesawat kembali ke Indonesia.

    “Pesawat itu kita carter jadi berangkat dan pulang itu jemaah bayar 4 tiket karena untuk carter ketika pulangnya kosong. Jadi itu cost dibiayai jemaah,” papar Dahnil di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025).

    Pemerintah kini sedang mendiskusikan agar pesawat yang pulang ke Indonesia tidak kosong, sehingga calon jemaah haji tak perlu memberikan kompensasi.

    Salah satu caranya dengan mengintegrasikan sektor pariwisata Arab Saudi.

    “Maka kita mau dorong skema supaya misalnya, pulangnya, misalnya Garuda atau Saudi Airlines pulangnya tidak kosong salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata,” ungkap Dahnil.

    Danhil mengatakan pemerintah bakal terbuka agar lebih banyak maskapai yang bisa menawarkan pelayanan haji. Dengan begitu, persaingan usaha terbentuk dan bukan tidak mungkin masyarakat bisa mendapatkan pelayanan baik dengan harga jauh lebih murah.

    “Kan sudah tahun ini nambah Lion Air di dua daerah, di dua embarkasi. Ya kemungkinan kita buka lagi bisa jadi,” sebut Danhil.

    Yang jadi sulit untuk mendatangkan maskapai lain adalah kewajiban pangsa pasar 50% untuk maskapai Saudi pada pelayanan haji. “Ya karena aturannya 50% itu harus dari saudi. Jadi sulitnya sektor penerbangan ini kita terikat dari pemerintah saudi sebagai tempat sasaran kita,” sebut Danhil.

    (hal/hns)

  • Prabowo Targetkan Biaya Haji Turun di 2026, Begini Penjelasannya

    Prabowo Targetkan Biaya Haji Turun di 2026, Begini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

    Dahnil menilai permintaan Prabowo untuk menekan lagi komponen-komponen ongkos ibadah haji sangat memungkinkan. Dia menyebut permintaan Prabowo itu adalah hal utama yang diinginkan dari pembentukan BP Haji. 

    Selain itu, sambung Dahnil, Prabowo juga menginginkan pengurusan haji bebas dari praktik kartel dan korupsi. 

    “Kita di awal ya sejak BP Haji ada salah satu poin yang ingin catatan dari Presiden adalah pengurusan haji yang transparan yang bebas dari kartel dan praktek korupsi. Nah salah satunya adalah bagaimana menekan ongkos haji,” kata politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu yang selalu muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji mulai dari biaya, waktu tunggu, hingga kondisi jemaah haji di Arab Saudi.

    Kepala Negara, misalnya, menyatakan belum puas meskipun pemerintah berhasil menurunkan biaya haji hingga Rp4 juta pada tahun ini.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia.

    Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

  • BP Haji ungkap desain perkampungan jamaah Indonesia di Mekkah

    BP Haji ungkap desain perkampungan jamaah Indonesia di Mekkah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap desain perkampungan jamaah Indonesia yang diharapkan dapat dibangun di dekat Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.

    “Desainnya seperti kampung haji, (ada) hotel, akomodasi yang bisa digunakan oleh jamaah haji kita dan jamaah umrah,” kata Dahnil menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Dahnil menyebut prosesnya saat ini Presiden Prabowo Subianto masih dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

    “Pembicaraan awal sudah sempat dilakukan oleh Presiden. Nanti setelah itu, mungkin Presiden akan berencana bertemu lagi, dan bicara tingkat lanjut supaya bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” kata Wakil Kepala BP Haji.

    Dahnil, dalam kesempatan yang sama menyampaikan jika usulan Presiden membangun perkampungan jamaah Indonesia di dekat Masjidil Haram disetujui, maka itu akan memudahkan para jamaah Indonesia untuk menjalankan ibadah haji dan umrah.

    “(Jamaah) kita setiap tahun ada 2 jutaan ya, akumulasi. Jadi, itu salah satu memang visi Presiden terkait dengan haji bagaimana supaya ekosistem haji bisa berkembang,” kata Dahnil Anzar.

    Rencana untuk membangun perkampungan jamaah haji Indonesia di Mekkah pertama kali diungkap oleh Presiden Prabowo, Minggu (4/5), saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

    Presiden Prabowo menyebut usulan itu telah disampaikan secara langsung kepada Pangeran MBS. Presiden menyebut reaksi Pangeran MBS terhadap usulan perkampungan jamaah Indonesia itu positif.

    “Terakhir saya jumpa dengan Beliau (Pangeran MBS), saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci, yang sedekat-dekatnya dengan Masjidil Haram, dan reaksi Beliau waktu itu cukup positif,” kata Presiden Prabowo.

    Menurut Presiden, Pangeran MBS pun mengajak untuk membahas teknis pembangunan kampung Indonesia itu, terutama yang menyangkut detail-detail teknis.

    “Beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dengan baik, dan juga kalau tidak salah Menteri Agama (Nasaruddin Umar) sudah berkunjung,“ kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengungkap rencananya kembali berkunjung ke Arab Saudi untuk menindaklanjuti usulan perkampungan jamaah Indonesia itu agar cepat disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.

    “Seandainya dapat disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi, Insyaallah kita akan punya perkampungan sendiri, dan kita akan bikin efisien,” kata Presiden.

    Presiden, dalam sambutan yang sama, kemudian menekankan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirim jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi. Jumlahnya per tahun melebihi angka 2 juta orang, bahkan mendekati 2,2 juta orang.

    “Dalam puncaknya, bisa mencapai 12.000 orang per hari. Ini sesuatu yang sangat besar, mungkin kita yang terbesar di dunia, dari seluruh umat Islam, mungkin di Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umrah,” kata Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan pemerintah bakal terus berupaya memberi pelayanan terbaik untuk seluruh jamaah haji dan umroh, termasuk berupaya menekan biaya haji.

    “Kita paham dan mengerti bahwa jamaah haji kita telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama sehingga pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik, juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” ujar Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025