Xcloud.id

Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak

  • Soal Petugas Nebeng Haji, Menag: Yang Penting Menjalankan Tugas

    Soal Petugas Nebeng Haji, Menag: Yang Penting Menjalankan Tugas

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara mengenai tudingan banyaknya petugas haji tahun ini yang yidak maksimal menjalankan tugasnya, karena sembari menjalankan ibadah haji. Nasaruddin mengatakan tidak etis mengatakan petugas haji nebeng menjalankan haji. 

    Menurutnya, yang terpenting adalah petugas menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. 

    “Kalau menunggu orang yang sudah haji baru menjadi petugas, bagaimana caranya kan? Ada polisi kita, ada tentara kita kan juga enggak pernah naik haji. Yang penting buat saya itu adalah mereka menjalankan tugas atau enggak? Apa artinya yang sudah haji tetapi kalau dia urus, bukan petugasnya yang mengurus tapi itu petugasnya diurus,” kata Nasaruddin di Bandara Kkng Andulaziz Jeddah, Minggu (15/6/2025). 

    Menag melanjutkan, pada praktiknya banyak petugas yang kehilangan sebagian besar waktu istirahatnya karena menjalankan tugas. Pernyataan bahwa petugas nebeng haji, hanya akan mengecilkan kerja-kerja petugas yang telah berjibaku dengan kondisi di lapangan yang tidak mudah. 

    “Jangan kita mengatakan itu nebeng itu haji, ya memang mungkin tetapi bagi saya jangan melukai perasaannya mereka. Mereka itu tidurnya di lapangan. Kasihan itu. Ya jadi saya tidak ingin melemahkan, mengecilkan prestasi petugas kita tahun ini,” katanya. 

    Dia melanjutkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kelalaian petugas. Akan tetapi, hendaknya kekurangan-kekurangan itu tidak mengecilkan peran petugas haji yang sebagian besar telah melaksanakan fungsinya. 

    “Ini lah yang terbaik ya. Pengakuan juga dari seluruh dunia bahwa tahun ini adalah tahun pelaksanaan haji yang terbaik. Kesediaan pemerintah Saudi Arabia menciptakan suatu sistem yang luar biasa ya,” lanjut Menag. 

    Sebelumnya, pernyataan banyaknya petugas yang nebeng haji diungkapkan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, sejumlah peristiwa yang merugikan jemaah pada penyelenggaraan haji tahun ini, salah satunya, karena peran petugas yang belum maksimal. 

    Sebagai pihak akan menjadi penyelenggara haji mulai tahun depan, Dahnil pun sempat mengatakan seleksi petugas perlu diperketat, hingga persyaratan sudah pernah berhaji. 

  • Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menambah sejumlah lembaga atau institusi baru. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas soal tantangan pengelolaan keuangan negara.

    “Kita semua melihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir hingga ke depan, akan terus bermunculan institusi-institusi baru. Bukan hanya kementerian, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya,” katanya dalam pelantikan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, disiarkan YouTube @KemenkeuRI, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah lembaga baru memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembentukan institusi baru mayoritas dilakukan saat Prabowo menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Di sisi lain, ada juga institusi yang sudah direncanakan untuk dibentuk namun belum terealisasi. Salah satunya adalah Badan Penerimaan Negara (BPN). Meski begitu BPN bakal tetap jadi prioritas Prabowo, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

    Lembaga yang Sudah Terbentuk di Pemerintahan Prabowo:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    BGN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski berjalan pada era pemerintahan Prabowo, BGN sebenarnya sudah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pembentukan BGN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024. Saat ini BGN masih menjalankan program MBG yang mayoritasnya menyasar anak-anak sekolah.

    Badan yang dipimpin Dadan Hindayana ini merupakan institusi dengan anggaran terbesar yang mencapai Rp 217,86 triliun. Jumlah tersebut mengungguli anggaran Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp 167,4 triliun, atau Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp 109,67 triliun.

    Besarnya anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan anggaran MBG yang juga besar. Tahun 2026 anggaran untuk MBG diprediksi tembus Rp 300 triliunan, naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun ini yang mencapai Rp 171 triliun.

    2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

    BPI Danantara diluncurkan Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025. Danantara diproyeksi akan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.678 triliun (asumsi kurs Rp 16.310).

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara. Ia mengatakan badan pengelola investasi ini menjadi yang terbesar di dunia.

    “Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Nama-nama besar mengisi jabatan di Danantara, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan atau Chief Executive Officer (CEO), Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas, Ray Dalio sebagai Dewan Penasehat dan nama-nama besar lainnya.

    3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

    Sesuai dengan namanya, BP Taskin merupakan badan yang dibentuk Prabowo untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pembentukan BP Taskin mengacu pada Peraturan Presiden No 163 Tahun 2024.

    Prabowo menunjuk nama Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala BP Taskin dan melantiknya pada 22 Oktober 2024. Dalam kepemimpinannya, Budiman menargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Tanah Air pada tahun 2026.

    Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.

    “Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata dia kepada detikcom pada April 2025.

    4. Badan Penyelenggara Haji

    Badan Penyelenggara Haji dibuat untuk menjalankan dua misi utama dari pemerintah. Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman, sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

    Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umrah dibuat terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag). Untuk mewujudkan kenyamanan ibadah haji dan umrah, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    Badan Penyelenggara Haji dipimpin K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala, dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala. Keduanya dilantik Prabowo pada Oktober 2024.

    5. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

    Badan baru ini dibentuk Prabowo untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertujuan memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

    Aris Marsudiyanto ditunjuk Prabowo sebagai Kepala badan tersebut pada Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya.

    Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

    “Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat,” ungkap Aris.

    6. Badan Intelijen Keuangan (BIK)

    Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

    Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

    “(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

    7. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

    Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Prabowo pada Oktober 2024 bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

    Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi fokusnya sebagai ‘Economic Think Tank’ yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

    Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

    Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

    (ily/ara)

  • Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang

    Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang

    Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
    Singgih Januratmoko
    menyambut baik keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang membatalkan rencana pengurangan
    kuota haji
    sebesar 50 persen bagi jemaah asal Indonesia.
    Namun, Singgih meminta pemerintah Indonesia harus merespons ini dengan menyiapkan pemberangkatan ibadah haji yang lebih matang dan optimal.
    “Ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan persiapan yang lebih matang dan optimal. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan,” kata Singgih dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
    Sebab, wacana pengurangan kuota ini berawal dari hasil evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang dinilai buruk.
    Oleh karenanya, Singgih menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna menyambut 2026 dengan lebih siap.
    “Beberapa kendala yang terjadi tahun ini harus menjadi pelajaran. Target kita adalah menghadirkan pelayanan haji yang semakin prima, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah,” ucap dia.
    Politikus Partai Golkar ini memberikan catatan terkait sejumlah hal yang perlu ditingkatkan untuk ibadah haji tahun 2026.
    Pertama, peningkatan koordinasi dan distribusi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, termasuk fasilitas tenda, sanitasi, dan pergerakan jemaah.
    Kedua, penjaminan standar hotel dan kelancaran transportasi dari penginapan ke lokasi ibadah serta antar-masyair.
    Ketiga, peningkatan kualitas serta ketepatan waktu distribusi makanan sesuai kebutuhan dan preferensi gizi jemaah.
    “Komisi VIII DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawasi upaya perbaikan ini. Ibadah haji harus menjadi perjalanan spiritual yang lancar dan penuh keberkahan bagi seluruh jemaah Indonesia,” tegas Singgih.
    Bagi Komisi VIII DPR RI, pembatalan pengurangan kuota itu menjadi angin segar sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan bertambahnya antrean jemaah.
    “Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan yang sangat responsif ini. Ini bukti nyata dari eratnya hubungan bilateral dan kerja sama keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi,” lanjutnya.
    Sebelumnya, Wakil Kepala
    Badan Penyelenggara Haji
    (BP Haji) RI Dahnil Anzar memastikan wacana pengurangan kuota haji hingga 50 persen pada musim
    haji 2026
    , batal.
    Dahnil menuturkan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola haji dengan dibentuknya BP Haji.
    “Wacana tersebut berhenti menjadi wacana dan kami yakinkan itu tidak akan terjadi,” tegas Dahnil di Kantor BP Haji Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
    Dahnil mengatakan, wacana pemangkasan kuota jemaah haji Indonesia hanya sebagai peringatan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Kementerian Agama RI yang menjadi penyelenggara haji pada tahun ini.
    “Karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal,” tuturnya.
    Oleh sebab itu, wacana tersebut muncul.
    Namun, Dahnil yakin dari hasil diskusi antara BP Haji dengan otoritas Arab Saudi menyatakan bahwa wacana tersebut tidak akan terjadi.
    “Mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji yaitu Badan Penyelenggara Haji,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arab Saudi Apresiasi Pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia

    Arab Saudi Apresiasi Pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah Arab Saudi menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan Presiden Prabowo  yang menetapkan Badan Penyelenggara Haji sebagai lembaga setingkat kementerian untuk mengelola pelaksanaan ibadah haji.

    Hal ini terungkap ketika Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengundang Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia Mochamad Irfan Yusuf untuk membahas persiapan awal menuju penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

    “Pihak kerajaan Arab Saudi mengetahui dan mengapresiasi Presiden Prabowo melakukan perubahan kebijakan yakni penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak lagi di bawah Kementerian Agama tetapi di bawah Badan Penyelenggara Haji sebagai badan setingkat kementerian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo,” kata Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar, dalam keterangan resminya, Kamis (12/6/2025).

    Dahnil menambahkan, pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi adanya perubahan kebijakan ini karena sesuai dengan harapan pemerintah Arab Saudi sejak awal terkait tata kelola dan manajemen jemaah haji Indonesia.

    “Sebab sejak awal pemerintah Arab Saudi memang berharap ada badan khusus selevel kementerian yang memang hanya mengurusi ibadah haji dan umrah, karena jumlah jemaah haji asal Indonesia itu banyak sekali, kompleksitasnya sangat tinggi. Sehingga harus ada badan setingkat kementerian yang khusus mengurusi soal haji dan umrah saja,” lanjutnya.

    Sebagai bentuk nyata apresiasi tersebut, kini pemerintah Arab Saudi sudah membatalkan wacana pengurangan kuota hingga 50% jemaah haji asal Indonesia.

    “Rencana itu diurungkan untuk mengapresiasi dan menghormati perubahan kebijakan Presiden Prabowo.  Wacana  pemotongan kuota sampai 50% itu tidak jadi mereka gulirkan. Jadi kami berkeyakinan tidak akan ada pemotongan kuota jemaah haji Indonesia,” pungkas Dahnil.

  • Alasan BP Haji Hendak Pakai 2 Syarikah Saja di Musim Haji Tahun Depan

    Alasan BP Haji Hendak Pakai 2 Syarikah Saja di Musim Haji Tahun Depan

    Alasan BP Haji Hendak Pakai 2 Syarikah Saja di Musim Haji Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengelola Haji (
    BP Haji
    ) berencana hanya menggunakan skema dua syarikah pada
    musim haji 2026
    , alasannya adalah menghindari permasalahan seperti yang terjadi pada musim haji tahun ini.
    “Kemungkinan besar kami, badan penyelenggara haji, tahun depan akan memastikan tidak akan menggunakan multisyarikah. Paling banyak itu 2 syarikah supaya kemudian bisa fokus dan ada pembanding satu syarikah dengan syarikah yang lain,” ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
    Syarikah adalah perusahaan-perusahaan yang dilibatkan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Dia menuturkan bahwa skema dua syarikah itu akan diterapkan agar syarikah sebagai perusahaan penyedia layanan haji dapat fokus memberi pelayanan bagi jemaah.
    Rencana ini diterapkan setelah BP Haji menemukan sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan haji pada tahun 2025 ini, terutama pada aspek ketidaksinkronan data jemaah.
    “Nah ini sebenarnya puncak kekacauan tertukarnya jemaah, misalnya hotelnya tidak jelas, kemudian kamarnya tidak jelas, dan sebagainya. Itu juga berangkat dari kekacauan pendataan pihak kami di Indonesia,” kata Dahnil.
    Dari hasil evaluasi di lapangan, kata Dahnil, banyak ditemukan wanprestasi syarikah.
    Tahun ini, pemerintah Indonesia menggunakan skema multisyarikah.
    Ketidakprofesionalan syarikah terlihat sejak pemberangkatan dari hotel ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, hingga Muzdalifah ke Mina.
    “Banyak jemaah Indonesia yang terpaksa jalan ketika dari Muzdalifah ke Mina atau dari Arafah ke Muzdalifah, bahkan harus menunggu lama dari hotel ketika menuju ke Arafah. Itu terkait dengan banyaknya kejadian wanprestasi syarikah transportasi ini,” jelasnya.
    Dahnil menyinggung bahwa pada tahun lalu, pemerintah hanya menggunakan satu syarikah, berbeda dengan tahun ini yang menjadi delapan syarikah.
    “Tahun yang lalu itu hanya satu syarikah, kemudian tahun ini 8 syarikah. Sehingga menyebabkan banyak kekacauan, ada persaingan yang tidak sehat, dan layanan masing-masing syarikah juga bermasalah,” kata dia.
    Untuk itu, BP Haji yang akan bertugas sepenuhnya dalam pelaksanaan ibadah haji pada 1446 Hijriah atau tahun 2026, akan mengubah
    skema syarikah
    menjadi maksimal dua perusahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara (BP) Haji menyebut wacana Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen dipastikan batal. Kepastian itu setelah diskusi intens antara BP Haji dengan otoritas Arab Saudi

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui adanya wacana yang berkembang di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen. “Wacana Arab Saudi tersebut setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Dahnil pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6) malam.

    Dahnil menyebut wacana pemangkasan kuota haji RI hingga 50 persen berkembang, karena Arab Saudi ingin memberikan semacam peringatan.

    Menurut Dahnil, Pemerintah Arab Saudi menilai pelaksanaan haji Indonesia musim 2026 belum optimal.

    Wacana pemangkasan kuota haji, ungkap Dahnil, muncul sebagai bentuk antisipasi agar permasalahan yang terjadi pada musim haji 2025 tidak terulang pada pelaksanaan musim haji di tahun mendatang.

    Dahnil mengungkapkan, dari hasil diskusi antara BP Haji yang diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan otoritas Arab Saudi, wacana pemangkasan kuota haji hingga 50 persen tidak akan dilanjutkan.

    “Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Kata Dahnil, Pemerintah Arab Saudi masih memberikan kepercayaan kepada Indonesia dilandasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga khusus untuk menangani penyelenggaraan haji secara lebih profesional dan terfokus.

  • Istithaah Jemaah Haji Lansia Jadi Sorotan, Pemeriksaan Harus Jujur dan Bebas Intervensi Nasional 9 Juni 2025

    Istithaah Jemaah Haji Lansia Jadi Sorotan, Pemeriksaan Harus Jujur dan Bebas Intervensi Nasional 9 Juni 2025

    Istithaah Jemaah Haji Lansia Jadi Sorotan, Pemeriksaan Harus Jujur dan Bebas Intervensi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak, menyoroti masalah istithaah atau kemampuan jemaah untuk menunaikan ibadah haji, khususnya bagi lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi (Risti).
    Dahnil mengunjungi
    jemaah lansia
    di
    Hotel Transit Aziziyah
    .
    Hotel ini semestinya dapat menampung sekitar 2.000 jemaah dari berbagai sektor.
    “Namun, kenyataannya hanya bisa menampung sekitar 500 jemaah lansia, disabilitas, dan risti,” ungkap Dahnil, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (9/6/2025).
    Kondisi ini, menurut Dahnil, menunjukkan adanya tantangan besar dalam validasi aspek istithaah kesehatan sejak dari Tanah Air.
    “Pemeriksaan kesehatan bagi jemaah calon haji harus dilakukan secara jujur, akurat, dan bebas dari intervensi yang berpotensi merugikan jemaah,” ujar dia.
    Dahnil mengingatkan, jangan sampai permasalahan ini menimbulkan manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.
    “Ini sangat tidak etis, apalagi sampai memperdaya jemaah lansia yang sebenarnya tidak dalam kondisi siap secara fisik dan mental,” kata Dahnil.
    Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap jemaah yang berangkat dalam kondisi kurang baik secara kesehatan, lalu menjadi sasaran eksploitasi finansial dan pelayanan.
    “Saya minta para pejabat di Badan Penyelenggara Haji betul-betul melihat kondisi riil jemaah di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Komitmen kita ke depan adalah membereskan persoalan ini,” ucap dia.
    Dahnil menegaskan bahwa kebijakan istithaah harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab moral.
    Jemaah haji yang diberangkatkan wajib memenuhi syarat istithaah secara lahir dan batin, khususnya dari aspek kesehatan fisik dan mental.
    “Jangan sampai keberangkatan jemaah justru menjadi beban yang membahayakan jiwa mereka atau membuka celah eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istithaah Jemaah Haji Lansia Jadi Sorotan, Pemeriksaan Harus Jujur dan Bebas Intervensi Nasional 9 Juni 2025

    7 Dugaan Pungli Safari Wukuf, Wakil Kepala BP Haji: Jemaah Sampai Jual Tanah, Kok Tega Diperdaya Nasional

    Dugaan Pungli Safari Wukuf, Wakil Kepala BP Haji: Jemaah Sampai Jual Tanah, Kok Tega Diperdaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (
    BP Haji
    ) RI
    Dahnil Anzar Simanjuntak
    menyoroti masalah dugaan
    pungutan liar
    layanan
    safari wukuf
    lansia selama fase puncak ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025.
    Dahnil menyayangkan masih adanya oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan jemaah.
    “Ada yang nabung jual sawah, jual sepeda motor, berjuang bertahun-tahun demi bisa berhaji. Kok tega-teganya memperdaya orang-orang tua kita seperti ini,” ucap Dahnil dalam keterangan pers resmi yang diterima
    Kompas.com
    , Senin (9/6/2025).
    Temuan adanya dugaan
    pungutan liar safari wukuf
    diketahui Dahnil saat melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jemaah safari wukuf lansia di wilayah Aziziyah, Mekkah.
    Sejumlah oknum diduga mengambil keuntungan dengan membebankan pungutan liar kepada jemaah untuk layanan safari wukuf dan badal ibadah.
    “Padahal, seluruh layanan semestinya diberikan secara gratis,” tegas Dahnil.
    Sebagai penyelenggara ibadah haji pada 1447 Hijriah atau tahun depan, BP Haji bakal memberantas segala bentuk rente, pungutan liar, dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    “Tahun depan, penyelenggaraan haji harus bebas dari praktik rente. Ini komitmen kami. Kami ingin pelayanan haji semakin bersih, profesional, dan memuliakan jemaah,” ujar Dahnil.
    Kunjungan Dahnil ke hotel transit tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada jemaah.
    BP Haji berkomitmen untuk memastikan layanan untuk haji ramah lansia bukan hanya sekadar rencana, melainkan terimplementasi nyata di lapangan.
    Untuk diketahui, safari wukuf merupakan layanan atau fasilitas yang disiapkan bagi jemaah yang sedang sakit dan dirawat inap di berbagai rumah sakit di Arab Saudi, atau jemaah yang uzur secara fisik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menagih janji Dahnil Anzar Simanjuntak. Saat jadi koordinator Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

    “Cuma mau ingatkan saja untuk adinda @Dahnilanzar dan Andre,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (31/5/2025).

    Janji Dahnil itu, saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kini, kata Umar, Prabowo telah jadi presiden

    “Sejarang Prabowo sudah jadi presiden jadi tuntaskan siapa prang dan aktor yang siram mata mas Novel baswedan dengan air keras @nazaqistsha,” ujarnya.

    “Janji akan dihisab di akhirat jika tidak ditepati,” sambung Umar.

    Adapun, saat itu, Dahnil mengatakan Prabowo akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF). Jika terpilih presiden.

    “Kemarin saya juga terkait kasus Novel Baswedan menjadi komitmen Prabowo-Sandi, Pak Prabowo menjadi Presiden pastikan salah satu kasus yang akan diselesaikan adalah kasus Novel dan Pak Prabowo akan membentuk TGPF,” katanya kala itu.

    “Saya, Novel sahabat saya, tentu secara politik tidak etis misalnya komunikasi intens dengan Novel hari ini. Sebagai sahabat tetap diskusi,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.