Xcloud.id

Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak

  • Mengindonesiakan Syarikah Agar Jemaah Tak Lagi Terpisah Nasional 2 Agustus 2025

    Mengindonesiakan Syarikah Agar Jemaah Tak Lagi Terpisah Nasional 2 Agustus 2025

    Mengindonesiakan Syarikah Agar Jemaah Tak Lagi Terpisah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Haji musim 2025 Masehi/1446 Hijriah kemarin menjadi penyelenggaraan haji pertama yang disiapkan oleh delapan
    syarikah
    .
    Syarikah
    memiliki pengertian sebagai perusahaan resmi yang diberikan wewenang oleh pemerintah Arab Saudi untuk melayani jemaah haji.
    Namun, dalam penerapan perdana ini, pelayanan delapan syarikah justru bikin pusing jemaah.
    Kesulitan yang lazim dialami jemaah adalah pemisahan tempat menginap atau hotel para jemaah yang berpasangan, baik suami-istri, maupun lansia dengan pendampingnya.
    Tak hanya pasangan atau keluarga jemaah, ada juga peristiwa pemisahan antara dokter petugas haji yang mendampingi jemaah terpisah dari jemaahnya.
    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menjelaskan, masalah ini mengakar pada pengetatan syarat masuk Arab Saudi saat musim haji.
    Awalnya, jemaah yang telah terjadwal untuk berangkat pada kloter-kloter tertentu harus tertunda karena visa haji yang belum diterbitkan.
    Hal ini membuat beberapa kloter yang berangkat bergeser, karena hanya yang telah memiliki visa yang bisa masuk Arab Saudi, termasuk pasangan jemaah haji yang akhirnya berpisah kloter dan ditangani oleh syarikah yang berbeda-beda.
    “Nampaknya jemaah yang bergeser bergabung dengan kloter sebelumnya, jemaah yang berpindah kloter itu ternyata dilayani oleh perusahaan yang berbeda. Dan karena itu, memang untuk tahun ini, kejadian-kejadian seperti itu terus kita antisipasi ke depannya. Kami juga sudah mempersiapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan,” kata Latief, Senin (19/5/2025).
    Saat itu, pemerintah Indonesia langsung berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah.
    Seluruh data yang dimiliki, baik yang sudah tiba di Arab Saudi maupun dalam perjalanan, digabungkan, khususnya pasangan suami-istri dan keluarga jemaah.
    Kementerian Agama yang saat itu sebagai penyelenggara haji juga mendorong agar pemerintah Arab Saudi membuat pola penggabungan, dan masalah tersebut akhirnya bisa teratasi dengan segera.
    Agar pemisahan ini tak terulang lagi, Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai pemegang tongkat estafet penyelenggaraan ibadah haji akan “mengindonesiakan syarikah” yang melayani jemaah Indonesia.
    Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar mengatakan, komunikasi syarikah dengan jemaah penting bisa terjalin agar hal serupa tidak terjadi lagi.
    Atau ketika pemisahan kembali terjadi, syarikah dan jemaah bisa berkomunikasi secara langsung.
    Caranya adalah menempatkan sebagian petugas haji Indonesia ke syarikah-syarikah yang menjadi pelayan jemaah Indonesia.
    “Ada komposisi 1 persen petugas haji dari jumlah jemaah. Nanti sebagian petugas dititipkan lagi kemungkinan di syarikah-syarikah,” ucapnya.
    Syarikah-syarikah ini diminta menerima petugas haji dari Indonesia untuk ditempatkan di tempat mereka.
    Penerapan ini juga akan dilakukan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di Arab Saudi.
    Dahnil mengatakan, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan rumah sakit yang bersedia menerima dokter dan perawat Indonesia.
    “Dan pun demikian, misalnya catering. Catering harus punya tanggung jawab untuk meng-hire yang namanya petugas kesehatan dan chef dari kita, dari Indonesia. Makanya kami nanti akan bicara lebih banyak juga dengan teman-teman yang mengurusi pekerja migran terkait dengan ini,” imbuhnya.
    Menanggapi rencana pemerintah terkait pelibatan WNI di syarikah, Ketua Asosiasi Muslim Pengusaha Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur, menilai perlu ada negosiasi mendalam kepada pemerintah Arab Saudi.
    Dia mengatakan, ada pekerjaan rumah besar BP Haji sebelum mengarah pada negosiasi, yaitu penguatan kelembagaan agar BP Haji bertransformasi menjadi kementerian.
    Karena menurut Firman, negosiasi yang setara antar kementerian yang bisa menjalani hal tersebut, bukan lembaga dalam bentuk badan yang dinilai tidak setara dengan kementerian.
    “Bentuk-bentuk diplomasi model begini akan lebih kuat dan gold jika G2G menjebataninya,” imbuhnya.
    Namun, dia mengapresiasi kebijakan BP Haji yang memperhitungkan serapan lokal dalam penyelenggaraan haji.
    Karena dengan serapan lokal tersebut, kata Firman, akan memudahkan jemaah haji Indonesia ketika ada keperluan tertentu dalam penyelenggaraan haji.
    “Jadi punya izin dan memang resmi diwajibkan syarikat yang menjadi partner harus mengajak tenaga dari Indonesia. Dan itu membahas biaya mereka untuk meningkatkan pelayanan, memudahkan komunikasi,” imbuhnya.
    Namun, hal ini bisa terlaksana jika pemerintah sekali lagi menguatkan kelembagaan BP Haji menjadi sebuah kementerian. “Usulan-usulan besar ini akan mudah tercapai jika diplomasinya apple to apple,” ucapnya.
    Ide mengindonesiakan syarikah mendapat restu dari Senayan.
    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendorong agar syarikah di Arab Saudi bisa menerima syarat terkait penempatan warga negara Indonesia sebagai bagian dari pekerja mereka.
    Hanya saja, Marwan menyadari urusan mengurus WNI menjadi petugas syarikah bukan hal yang mudah.
    Maka dari itu, Marwan berharap syarikah di Arab Saudi dapat mengurus dokumen orang-orang Indonesia untuk menjadi petugas haji di sana.
    Dengan begitu, kata dia, petugas yang menangani jemaah haji adalah sama-sama orang Indonesia.
    Marwan mengungkapkan, selama ini, petugas syarikah yang berasal dari negara asing membuat jemaah Indonesia kesulitan dalam berkomunikasi.
    Marwan lantas memberi contoh orang Indonesia yang menetap di Arab selalu kesulitan untuk keluar masuk Mekkah akibat izin tinggal tersebut.
    “Mereka kan kalau tiba-tiba orang asing berbahasa asing, mereka agak rumit juga. Tapi memang tidak mudah,” kata Marwan.
    “Kalau tahun ini, orang Makkah, jadi ada (WNI) mukimin di Makkah, begitu dia keluar dari Makkah, itu dia masuk sudah enggak bisa lagi ke Makkah, kalaupun rumahnya di situ. Karena kan sudah enggak boleh. Harus ada Nusuk, baru boleh masuk ke Mekkah. Sementara mereka tidak boleh,” sambungnya.
    Sementara itu, Marwan menyebut petugas syarikah asing juga pasti kesulitan saat membawa jemaah haji Indonesia yang baru tiba di Arab Saudi.
    Hal tersebut disebabkan oleh kesemrawutan data milik Indonesia, di mana jemaah dalam satu pesawat, belum tentu satu rombongan.
    “Ditambah kesemrawutan data tadi itu. Sehingga syarikah itu tidak mengerti dan tidak tahu di mana jemaahnya. Karena begitu turun jemaah, mereka lebih memilih ke hotel rombongannya. Padahal hotelnya bukan di situ. Itu agak rumit. Jadi ya segera dibenahi, supaya dalam satu kloter itu tidak terpisah-pisah,” imbuh Marwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya? Nasional

    6 Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya? Nasional

    Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Selain uang, waktu boleh jadi merupakan hal yang paling sulit untuk ‘ditaklukkan’ seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji.
    Bagaimana tidak, meski sudah punya uang cukup, seseorang tetap harus menunggu untuk waktu yang tidak sebentar untuk dapat terbang ke tanah suci, bahkan hingga puluhan tahun.
    Tak heran, banyak
    jemaah haji Indonesia
    yang baru bisa berangkat ke Mekkah ketika sudah menginjak usia senja, salah satunya adalah Marni seorang nenek asal Lebak, Banten, yang baru bisa berangkat haji saat usianya menginjak 90 tahun.
    Marni butuh waktu 11 tahun sejak mendaftar sebagai calon jemaah haji pada 2014 lalu sebelum akhirnya berangkat haji pada 2025.
    Penantian Marni tak berawal dari saat pendaftaran, tapi jauh lebih lama dari itu. Sebagai tukang pijat, tentu sulit mendapat uang setor haji yang saat dia mendaftar besarannya mencapai Rp 25 juta.
    Untuk mengumpulkan uang setoran haji, Marni harus mengumpulkan selama bertahun-tahun. Jika merujuk pengakuan Marni, ia mulai bekerja sebagai tukang pijat sejak 1980.
    Dengan pekerjaan yang jasanya tak setiap hari dipakai, Marni konsisten menabung, menyisihkan uang untuk setoran awal haji.
    Dari 1980 sampai 2014, kurang lebih 34 tahun menabung Marni baru bisa bayar setoran awal.
    Total, Marni butuh waktu 45 tahun untuk menabung dan menunggu keberangkatan ke Tanah Suci.
    Marni tak sendiri, kisah lain soal lansia naik haji ini juga diceritakan oleh nenek Marhamah yang berusia lebih dari satu abad.
    Nenek Marhamah berusia 104 tahun saat berangkat ke Tanah Suci. Ia terdaftar sebagai jemaah tertua dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada musim haji 2025.
    Usianya yang telah uzur ini menjadi keuntungan bagi Marhamah dari sisi masa antre, karena Marhamah baru mendaftar haji pada 2019 dan langsung berangkat setelah enam tahun mengantre.
    Jika merujuk daftar antrean, Marhamah harusnya berangkat di tahun 2045. Tapi karena telah sepuh, dia menjadi prioritas untuk diberangkatkan.
    “Tapi alhamdulillah bisa berangkat tahun ini,” ujar Ayamah, anak kandung Marhamah, Kamis (1/4/2025).
    Kisah lansia Indonesia naik haji ini semakin santer terdengar karena antrean haji yang semakin tak terkira.
    Mereka yang mengantre keburu jadi kakek-nenek untuk menunaikan haji.
    Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI menunjukkan, pada haji 2025, jemaah tertua yang berangkat dari Indonesia sudah berusia 108 tahun.
    Dari 203.149 jemaah haji yang berhasil tiba di Arab Saudi, 44.085 jemaah di antaranya juga masuk kategori lanjut usia atau berusia di atas 65 tahun.
    Kementerian Agama RI mencatat 2025, ada sekitar 5,4 juta jemaah haji asal Indonesia mengantri untuk kuota yang jumlahnya mencapai 210.000 per tahun.
    Antrean panjang ini bervariasi, tergantung tempat daerah kantor wilayah terdaftar, paling cepat 11 tahun, tapi ada juga yang harus menunggu hingga 47 tahun.
    Lama antre ini tergantung pada jumlah pendaftar karena tiap daerah mempunyai jumlah pendaftar yang berbeda.
    Berdasarkan data Kemeng, masa antre paling singkat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, itu pun harus menunggu selama 11 tahun.
    Sedangkan yang paling lama ada di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bantaeng dengan masa tunggu 47 tahun lamanya.
    Ada sejumlah langkah yang dilakoni pemerintah untuk mempersingkat masa tunggu, salah satunya adalah melobi Arab Saudi untuk menambah kuota haji bagi Indonesia.
    Namun, selain mengharap pada Arab Saudi, pemerintah lewat Badan Penyelenggara (BP) Haji juga memikirkan cara lain, yakni menertibkan data jemaah.
    Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menggunakan istilah data “batu”, merujuk pada data berisi nama calon jemaah yang ikut dalam antraan, tapi wujud orangnya tidak ada.
    Menurut dia, indikasi data batu ini adalah modus operandi para rente di musim haji.
    Nama orang yang mengantre tanpa wujud ini akan menjadi ladang bisnis bagi mereka yang culas, sebut saja oknum penyelenggara haji.
    Nama tanpa tuan itu nantinya akan mengisi daftar tunggu, kemudian akan dijual ketika ada yang menginginkan jalur instan.
    “Itu saya bilang praktik rente, orang sengaja ada kekacauan data itu supaya bisa melakukan praktik manipulasi di situ,” kata Dahnil kepada
    Kompas.com 
    di Kantor BP Haji, Kamis (3/7/2025).
    Untuk membersihkan praktik rente ini, BP Haji akan memperbaiki sistem secara
    realtime
    untuk proses data daftar tunggu haji.
    Harapannya, ketika data batu telah disingkirkan, kekosongan tempat akan diisi oleh jemaah yang berhak dan mengurangi masa antrean.
    Usulan lain untuk memangkas masa antri haji ini datang dari Parlemen, yakni dengan cara mengambil jatah kuota haji negara lain yang tidak terpakai.
    Wakil Ketua Komisi VIII Ansory Siregar mengatakan, cara itu perlu dicoba setelah dia meneliti sejumlah negara di Asia Tengah dan Asia Tenggara yang menyia-nyiakan kuota haji mereka.
    Ia menyebutkan, negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan setiap tahunnya mendapatkan 90.000 kuota haji, tetapi yang terpakai tidak sampai 50 persen.
    Menurut Ansory, pemerintah semestinya bisa menindaklanjuti diplomasi yang dilakukan, dengan melobi negara-negara tersebut agar mau bekerja sama memanfaatkan sisa kuota tersebut.
    “Kalau sekarang ini ada kuota mereka itu sekitar 90.000, yang dipakai cuma 40.000. Sehingga masih ada kuota dari sana 50.000 yang belum dipakai,” kata Ansory di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).
    Selain negara-negara Asia Tengah itu, negara tetangga seperti Filipina dan Timor Leste juga memiliki kuota haji yang tidak dimanfaatkan secara penuh.
    “Filipina masih ada 3.000 kuota yang tidak dipakai. Timor Leste juga ada. Ini harus kita manfaatkan,” ucap Ansory.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpandangan, masa antre jemaah haji dari Indonesia dapat berkurang bila pemerintah menjajaki kerja sama dengan negara-negara tersebut.
    Ansory menambahkan, teknis pemberangkatan dan pemulangan jamaah yang memanfaatkan kuota negara lain bisa dibicarakan lebih lanjut, ketika kesepakatan sudah terjalin.
    “Apakah orang Indonesia ini pergi ke Kazakhstan baru ke Jeddah, atau imigrasi dari Asia Tengah itu datang ke Indonesia gitu, pada fast track gitu. Itu teknis saja tuh. Tapi yang jelas kita bisa memakai kuota mereka itu. Sayang enggak dipakai, 50.000 kan,” kata dia.
    Senada, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebutkan bahwa usul pemanfaatan kuota negara sahabat bisa diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    “Nanti kita mungkin saja akan merevisi UU Haji, yang bisa memungkinkan kita mengirimkan jemaah bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Marwan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
    Marwan menekankan, upaya ini penting untuk mengurai masa tunggu jemaah yang mencapai puluhan tahun, terlebih banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia dan khawatir tidak memenuhi syarat istithaah saat jadwal keberangkatan tiba.
    “Kalau mereka menunggu daftar tunggu itu, ya keburu mungkin almarhum. Usianya tidak sampai di situ lagi. Ini yang kita butuhkan, cara mengurainya,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petugas Haji Akan Dimasukkan ke Barak Sebelum ke Tanah Suci Nasional 30 Juli 2025

    Petugas Haji Akan Dimasukkan ke Barak Sebelum ke Tanah Suci Nasional 30 Juli 2025

    Petugas Haji Akan Dimasukkan ke Barak Sebelum ke Tanah Suci
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Penyelenggara (BP)
    Haji
    akan menjadi penanggung jawab penuh atas operasional
    haji
    Indonesia mulai tahun 2026 setelah resmi peralihan dari Kementerian Agama (Kemenag).
    Penyelenggaran ibadah haji 2025 telah selesai dilaksanakan. Namun, ada satu hal yang menjadi catatan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (
    BP Haji
    ) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, yakni permasalahan adanya petugas haji.
    Dahnil sangat mengapresiasi kerja petugas haji yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sayangnya, ia menemukan ada segelintir petugas yang hanya
    nebeng
    agar bisa ikut berhaji.
    “Ada juga kemudian petugas yang kita temukan itu
    nebeng-nebeng
    haji. Jadi ada PHD-PHD di daerah, kemudian sekadar nebeng-nebeng haji, tapi tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya sebagai petugas haji,” kata Dahnil saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
    Dari adanya temuan di lapangan, BP Haji akan mengevaluasi rekrutmen petugas pada pelaksanaan ibadah
    haji 2026
    , terutama dalam menarik petugas haji di daerah.
    Pasalnya, pelaksanaan haji ini memiliki skala ekonomi besar dengan perputaran uang setiap tahunnya mencapai Rp 60-80 triliun, sehingga BP Haji merasa perlu meningkatkan kualitas layanan.
    “Yang bisa ke tanah haram itu adalah hanya umat Islam. Memang ibadahnya eksklusif. Tapi outputnya itu inklusifitas. Itu kan sama halnya Anda masuk barak pelatihan. Supaya bisa kuat, keluar dari pelatihan itu. Itu justru harus inklusif. Harus bisa merangkul siapapun,” kata Dahnil dalam wawancara bersama
    Kompas.com
    , Selasa (5/6/2025).
    Dahnil menyoroti, para petugas haji selama ini hanya mengikuti pelatihan selama tiga hari. Menurutnya, waktu pelatihan ini kurang optimal.
    Karena itu, petugas haji tahun ini harus melalui proses pelatihan yang dilakukan sejak jauh hari sebelum pelaksanaan ibadah haji.
    “Jadi nanti petugas yang 2.000 an itu, kan selama ini pelatihannya itu yang mohon maaf ya, tiga hari, bahkan enggak pelatihan. Kami akan rekrutmen sejak dini,” kata Dahnil dalam wawancara bersama
    Kompas.com
    , Rabu (3/7/2025).
    Meski belum ditetapkan mulai bulan apa proses rekrutmen dan pelatihan petugas haji dimulai, Dahnil tegaskan bahwa pihaknya akan memperketat seleksinya seperti layaknya masuk “barak”.
    “Kami mau petugas itu yang prima. Yang prima, yang punya bonding kuat diantara petugas, menjadi tim. Kalau mereka masuk barak, mereka kan harus bonding satu bulan mempersiapkan fisiknya,” ucapnya.
    Menurut Dahnil, petugas haji perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi rangkaian ibadah haji yang berat, terutama saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
    “Yang jelas, sementara itu hitungan saya antara Arafah sampai ke Masjidil Haram, itu sekitar 35 km, kurang lebih. Nah, bayangkan petugas itu sudah biasa jalan dari Arafah ke Masjidil Haram,” tuturnya.
    Petugas haji, kata Dahnil, harus mengawal proses pelaksanaan ibadah dari awal hingga akhir. Potensi kemacetan di Arafah dan tidur dalam kondisi apapun harus dilakoni.
    “Sebagian besar petugas-petugas itu harus kuat fisik. Fisik, kemudian kemampuan berbahasa Arab dasar itu penting. Minimal sebulan itu cukup untuk memahami bahasa Arab dasar,” ucapnya.

    Untuk mempersiapkan pelatihan bagi para petugas haji, BP Haji merekrut tenaga ahli dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat Jenderal Bintang 2 untuk mengurus itu.
    “Tapi mereka sudah
    bonding
    dan mereka dipimpin dan terpimpin ada komandan lapangan. Makanya terus terang, saya rekrut tenaga ahli dari tentara. Dari Jenderal Bintang 2, Infanteri, yang nanti akan mengurusi itu,” ujarnya.
    Wacana pelibatan unsur militer dalam pembekalan petugas haji mendapat tanggapan positif dari DPR. Sebab, perlu ada evaluasi terhadap proses perekrutan, pelatihan hingga sistem kerja petugas haji.
    “Berkaitan dengan Petugas Haji kedepan memang perlu ada perbaikan. Petugas haji sejatinya membantu jemaah haji agar bisa menjalankan ibadah secara aman, nyaman dan khusyuk dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Abidin Fikri kepada
    Kompas.com
    , Selasa (29/7/2025).
    Namun, dia mengingatkan agar program pelatihan dan pembekalan terhadap petugas haji hanya fokus pada aspek kedisiplinan dan fisik ala militer.
    Menurut Fikri, pelatihan dan pembekalan tersebut harus juga menyentuh kebutuhan utama jemaah, khusus lansia yang kini jumlahnya cukup dominan.
    “Hal ini mengingat jemaah haji Indonesia sebagian besar lansia, sehingga perlu pendampingan khusus termasuk pendampingan di bidang kesehatan,” kata Fikri.
    “Jadi jika BP Haji akan melakukan retret dan menyertakan TNI untuk pembekalan Petugas Haji, saya kira aspek-aspek hal di atas harus diperhatikan, terutama pendampingan untuk Lansia,” sambungnya.
    Politikus PDI-P itu juga mendorong agar program pembekalan petugas haji benar-benar disusun secara terperinci, mulai dari sektor akomodasi dan transportasi hingga konsumsi, kesehatan serta pendampingan ibadah.
    “Sektor petugas haji bidang akomodasi, Transportasi, Konsumsi, kesehatan dan pendamping ibadah menjadi hal yang harus dirumuskan secara rinci agar pelibatan TNI dalam pembekalan petugas haji akan lebih baik,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Kesehatan Jemaah Haji: Seremonial atau Penyelamatan? Nasional 29 Juli 2025

    Cek Kesehatan Jemaah Haji: Seremonial atau Penyelamatan? Nasional 29 Juli 2025

    Cek Kesehatan Jemaah Haji: Seremonial atau Penyelamatan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemeriksaan kesehatan jemaah haji atau istithaah kembali menjadi sorotan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2025 selesai dilaksanakan.
    Meski diwajibkan, pelaksanaannya dinilai belum efektif mencegah keberangkatan jemaah dengan kondisi kesehatan berat.
    Kasus
    jemaah hilang
    , meninggal dunia, hingga melahirkan di Tanah Suci pun mencuat dan memunculkan pertanyaan: apakah pemeriksaan kesehatan yang diterapkan selama ini benar-benar bertujuan menyelamatkan, atau hanya formalitas belaka?
    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan banyak jemaah dengan kondisi kesehatan tak sesuai standar, tetap lolos dan diberangkatkan ke Tanah Suci.
    Temuan itu didapat saat BP Haji melakukan pengawasan langsung di lapangan selama pelaksanaan ibadah haji 2025 berlangsung.
    “Bahkan yang saya cek langsung, saya langsung melihat, di safari wukuf saya cek. Karena saya ingin tahu di lapangan kondisinya. Saya langsung cek tempat penampungan hotel cadangan, sementara saya lihat banyak yang sakit kok bisa berangkat di sini,” ujar Dahnil saat wawancara khusus bersama Kompas.com, Rabu (3/7/2025).
    “Salah satunya demensia misalnya, ada yang diabetes kronis. Belakangnya itu ibu-ibu, belakangnya itu ada (luka) bolong. Kalau orang diabetes, luka itu kan bisa membesar. Nah ini sudah bolong, berarti kan cek kesehatan ini (kurang maksimal),” sambungnya.
    Menurut dia, persoalan utama ada pada ketidakjujuran dalam proses cek kesehatan, baik dari pihak pemeriksa maupun dari jemaah itu sendiri.
    Berkaca dari kondisi tersebut, Dahnil pun menilai hal ini menunjukkan masih adanya celah sistemik yang memungkinkan manipulasi data kesehatan.
    “Nah, praktik-praktik manipulasi kesehatan itu masih banyak ditemukan. Anda bayangkan masa yang demensia bisa lolos. Bayangkan juga ya, lebih tragis yang hamil besar bisa lolos berangkat, akhirnya bisa lahiran di sana,” ucap Dahnil.
    Sebanyak 447 jemaah haji asal Indonesia meninggal dunia berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag).
    Dari 447 jemaah haji yang meninggal dunia, 274 orang atau 61,30 persen di antaranya adalah jemaah haji laki-laki.
    Sedangkan 38,70 persen atau 173 lainnya adalah jemaah haji perempuan.
    Penyebab dominan dari
    kematian jemaah haji
    adalah penyakit jantung, seperti syok kardiogenik dan gangguan jantung iskemik akut, serta sindrom gangguan pernapasan akut pada orang dewasa.
    Sementara itu, masih ada tiga jemaah haji yang hilang di Tanah Suci.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, tiga jemaah lansia tersebut mengalami demensia.
    Hingga kini, proses pencarian jemaah haji hilang tersebut masih terus dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan dukungan pihak kepolisian Arab Saudi.
    “Kami mencari tidak ada batas waktu ya. Buktinya, ada jemaah haji tahun lalu yang hingga 2024 masih terbaring di rumah sakit Madinah, kami pun tetap memberikan perhatian,” kata Nasaruddin dalam konferensi pers Penutupan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M, di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
    Dalam rangka mendukung proses identifikasi, Kemenag juga akan meminta sampel DNA dari keluarga ketiga jemaah tersebut.
    Langkah ini diambil menyusul adanya temuan jenazah yang belum teridentifikasi di wilayah Arab Saudi oleh otoritas setempat.
     
    “Supaya nanti kami akan cocokkan, siapa tahu di antara yang hilang itu ada di sana,” jelas Nasaruddin.
    Temuan persoalan kesehatan jemaah haji ini diperkuat laporan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang mengungkapkan berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji 2025.
    Salah satunya adalah masih adanya jemaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan namun tetap diberangkatkan.
    “Terdapat temuan jemaah haji yang berangkat tidak sesuai dengan ketentuan istithaah kesehatan, atau kemampuan untuk berangkat secara kesehatan,” ungkap Cucun.
    Timwas juga mendapati adanya pembatasan layanan kesehatan di hotel-hotel selama di Makkah.
    Kondisi ini menyulitkan jemaah untuk mendapatkan perawatan, terutama saat fase puncak ibadah di Arafah dan Mina.
    Tak sampai di situ, Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan bahwa Timwas Haji juga menyoroti masih ada tiga jemaah haji Indonesia yang hilang di Tanah Suci dan sampai saat ini belum ditemukan.
    Adapun ketiga jemaah haji yang belum ditemukan itu adalah Nurimah (80 tahun) dari Kelompok Terbang 19 Embarkasi Palembang, Sukardi (67) dari Kelompok Terbang 79 Embarkasi Surabaya, dan Hasbullah (75) dari Kloter 7 Embarkasi Banjarmasin.
    Ketiga disebut memiliki riwayat demensia.
    “Timwas juga memberi perhatian serius atas belum ditemukannya 3 orang jemaah haji yang hilang, dan mendesak kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia untuk terus mencari, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi, termasuk pemerintahan Kerajaan Arab Saudi,” pungkas Cucun.
    Sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan, BP Haji berencana menerapkan manasik kesehatan sebagai langkah persiapan wajib bagi calon jemaah.
    Program ini akan melibatkan tim medis sejak satu hingga dua tahun sebelum keberangkatan jemaah.
    “Jadi manasik itu, bukan hanya manasik haji itu hanya manasik syariatnya, manasik fiqihnya. Tapi juga manasik kesehatannya,” kata Dahnil.
    Dalam pelaksanaannya, lanjut Dahnil, para jemaah akan diajarkan bagaimana menjaga fisik, menghadapi cuaca ekstrem, dan menjalani ibadah panjang dengan kondisi tubuh prima.
    “Jadi kan terus dibimbing. Kalau manasik haji secara syariat itu bagaimana sih cara tawaf, cara sa’i. Nah kalau manasik kesehatan, kita akan mempunyai perjalanan kesehatan kita seperti apa,” ungkap Dahnil.
    “Apalah kan kemungkinan 2026-2027 cuaca akan berbeda. Karena ada ramalan cuaca, haji 2025 itu haji terakhir (dengan) musim panas misalnya. 2026-2027 akan berubah ke musim yang lebih dingin dan itu bisa terjadi,” sambungnya.
    Dahnil juga menegaskan bahwa penilaian kelayakan jemaah seharusnya tidak boleh lagi berbasis usia semata.
    Dia pun mengingatkan kembali arti dari kata istithaah, yakni kemampuan.
    “Nah itu yang juga kita akan lebih ketat. Jadi ukuran kita bukan umur, ukuran kita ya istithaah. Makna istithaah itu kan kemampuan, karena ada yang masih muda, lebih tidak sehat,” ucap Dahnil.
    “Bisa jadi ada orang usianya 70 tahun, tapi dia lebih sehat ketimbang usia 40 tahun, bisa begitu kan. Ukurannya adalah istithaah kesehatan, bukan usianya, karena ada yang usia 80 tahun kuat sekali, fit gitu loh,” tambahnya.
    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Nasdem turut mendorong agar tahapan istithaah atau skrining kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan lebih dimaksimalkan.
    Dia pun mengusulkan agar calon jemaah haji lansia wajib menjalani pemeriksaan Mini Mental State Examination (MMSE), guna mendeteksi gangguan demensia sebelum keberangkatan.
    “Optimalisasi
    skrining kesehatan mental
    pra-keberangkatan. Neurolog menyarankan agar calon haji lansia menjalani tes MMSE (Mini Mental State Examination) untuk mendeteksi apakah mereka mengalami demensia ringan, sedang, atau berat sebelum diberangkatkan. Proses skrining bersifat wajib untuk lansia,” kata Dini.
    Dia juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan ulang keberangkatan jemaah haji lansia yang memiliki demensia sedang hingga berat, demi keamanan dan keselamatan selama beribadah.
    “Jemaah yang mengalami demensia sedang hingga berat biasanya ditunda atau dilarang berangkat, karena kondisinya dapat membahayakan diri sendiri selama ibadah. Hanya peserta dengan demensia ringan yang masih diperbolehkan melanjutkan perjalanan ibadah,” kata Dini.
    Kementerian Kesehatan meminta pemerintah memberlakukan standar kesehatan yang lebih ketat untuk mengukur mampu dan tidaknya jemaah melaksanakan ibadah haji.
    Pada hari ke-60 pelaksanaan ibadah haji, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi Mohammad Imran menyoroti angka kematian Indonesia yang saat itu mencapai 418 orang.
    Imran menyebut kondisi ini sebagai peringatan serius, dan menekankan pentingnya pengetatan dalam pemeriksaan kesehatan sebagai syarat istitha’ah atau kemampuan berhaji.
    “Ibadah haji merupakan kegiatan pengumpulan massa terlama dan terberat bagi kaum muslimin dari sisi aktivitas fisik ibadahnya,” kata Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Mohammad Imran, dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).
    Imran menjelaskan, angka kematian tersebut tercatat berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) per 30 Juni 2025 pada pukul 16.00 waktu Arab Saudi.
    “Meningkatnya jemaah haji yang meninggal dunia merupakan alarm tanda bahaya bagi kita semua. Kami perlu memastikan bahwa setiap jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi kriteria istitha’ah kesehatan,” tuturnya.
    Kemenkes sendiri telah menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jemaah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024.
    Regulasi ini merupakan perubahan atas aturan sebelumnya, dan mencakup pemeriksaan fisik, kognitif, mental, serta kemampuan menjalani aktivitas keseharian.
    Implementasi istitha’ah kesehatan yang ketat diharapkan dapat menyaring calon jemaah haji yang memiliki risiko tinggi atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan menjalani ibadah haji yang menuntut fisik.
    “Pemerintah Indonesia juga perlu diberikan kemudahan dalam legalitas operasional layanan kesehatan haji selama di Arab Saudi. Persoalan penyelenggaraan kesehatan haji adalah tanggung jawab bersama,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri

    Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri

    Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Penyelenggara Ibadah Haji (
    BP Haji
    ) menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menyiapkan kajian dan regulasi pembangunan
    Kampung Haji
    di Arab Saudi.
    Namun, pembentukan tim tersebut masih menunggu Presiden
    Prabowo Subianto
    kembali dari kunjungan kerjanya ke luar negeri.
    “Nanti akan ditunjuk oleh Presiden, ya. Di awal akan dibicarakan di Dewan Koordinasi Tinggi,” ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR RI, Selasa (15/7/2025).
    Dahnil menegaskan, sosok-sosok yang akan menjadi bagian anggota tim tersebut pun akan langsung ditunjuk kepala negara.
    “Dewan itu dari pihak kita akan ditunjuk oleh Presiden siapa saja anggotanya. Presiden juga belum pulang, baru pulang besok,” kata Dahnil.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk tim khusus guna menyiapkan kajian dan regulasi untuk pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
    Hal ini ditegaskan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).
    Sementara itu,
    Menteri Agama
    Nasaruddin Umar yang juga mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Arab Saudi menyampaikan topik mengenai perumahan haji hingga pemanfaatan Bandara Taibah juga turut dibahas.
    Menag mengungkapkan, pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan.
    “Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BP Haji untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” jelasnya.
    Selain itu, Nasaruddin juga menjelaskan, optimalisasi penggunaan Bandara Taibah di Madinah akan dilakukan setelah seluruh perumahan haji selesai dibangun.
    Selain perumahan haji, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia.
     
    “Selain itu, dibahas juga mengenai bagaimana meningkatkan kenyamanan ibadah haji ke depan,” ungkap Menag.
    Dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meyakini Kampung Haji akan terwujud di era Presiden Prabowo.
    “Insya Allah, Kampung Haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut biaya haji tahun depan akan berkurang seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, besaran pengurangannya belum dapat dipastikan. 

    Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya tengah memperhitungkan kembali efisiensi ongkos haji agar dapat lebih ditekan dengan memangkas sejumlah aspek. 

    “Insyaallah kita diminta untuk lebih efisiensikan biaya haji, biaya BPIH [biaya penyelenggaraan ibadah haji] mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita kita akan bisa mengurangi walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk mengurangi,” kata Irfan kepada wartawan di DPR RI, Senin (7/7/2025). 

    Irfan menegaskan hingga saat ini, BP Haji belum dapat memberikan perhitungan pasti terkait biaya haji 2026. Namun, sejumlah upaya tengah dipertimbangkan untuk membuat BPIH lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

    “Kita belum bisa memastikan karena kita cuma menghitung salah satu upayanya adalah kita akan mengurangi masa tinggal kita tentu, juga itu akan tergantung dengan penerbangan kita ingin tahu berapa lama kita bisa mendapatkan itu,” terangnya. 

    Untuk diketahui, BPIH 2025 yang disahkan oleh Kemenag dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI pada 7 Januari 2025 adalah sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp93,41 juta. 

    Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55,43 juta atau 62% dari BPIH 2025. Sisanya diambil dari rata-rata nilai manfaat dana haji sebesar Rp33,97 juta per jemaah atau 38% dari BPIH 2025.  

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. 

    Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025)

  • Kehadiran SBY di Acara Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise Curi Perhatian Publik

    Kehadiran SBY di Acara Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise Curi Perhatian Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sorotan usai menghadiri acara ngunduh mantu pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

    Acara yang dilakukan Ahmad Dhani selaku ayah dari Al Ghazali digelar mewah dan meriah pada Kamis, 19 Juni 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

    Melalui unggahan Instagram Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Teuku Riefky Harsya yang merekam jelas momen kedatangan SBY ke acara tersebut.

    Setelan jas hitam dengan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi berwarna merah dikenakan SBY dalam acara bahagia Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

    Tidak hanya itu, keterangan dalam unggahan Teuku menekankan bahwa orang penting seperti SBY turut menghadiri acara mempelai.

    “Malam ini, saya dan istri @adindayuanita berbahagia dapat menghadiri resepsi pernikahan @alghazali7 & @alyssadaguise, bersama Bapak SBY, Presiden RI ke-6, @agassirevano & @tengkunadiraadn,” tulis keterangan Teuku Riefky Harsya, dikutip Sabtu (21/6/2025).

    Tidak hanya itu, ia juga menyertakan doa dan kesan yang dirasakan saat menghadiri acara Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

    “Sebuah malam penuh cinta dan kebahagiaan. Selamat menempuh hidup baru untuk Al dan Alyssa, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah,” sambung Teuku Riefky.

    Menariknya, selain SBY, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, hingga Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak.

  • Pernah Jadi Abnon Jakbar, Menteri Maman Pede Jadi Presenter di BTV

    Pernah Jadi Abnon Jakbar, Menteri Maman Pede Jadi Presenter di BTV

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, tampil sebagai pembawa berita dalam program Berita Satu Spesial yang digelar di kantor pusat B-Universe, Pantai Indah Kapuk (PIK 2), Senin (16/6/2025). Kehadiran Maman tidak hanya memeriahkan peluncuran studio baru BTV, tetapi juga menunjukkan dukungannya terhadap transformasi media tersebut, sekaligus memperkuat kiprahnya sebagai alumni Abang None (Abnon) Jakarta Barat 2006.

    “Semoga peluncuran wajah baru B-Universe semakin meneguhkan posisinya sebagai media arus utama yang relevan di tengah gempuran arus informasi,” ujar Maman usai membawakan berita di layar BTV.

    Sebagai mantan duta pariwisata DKI Jakarta, Maman mengaku cukup akrab dengan dunia penyiaran. Pengalamannya dalam ajang Abnon menjadi bekal berharga yang membantunya tampil percaya diri di depan kamera.

    “Lumayan lah, untungnya dulu saya pernah berinteraksi di kontes Abang None Jakarta. Jadi udah tau dikit-dikit lah jadi presenter,” katanya sambil tersenyum.

    Setelah tampil sebagai pembawa berita, Maman juga menyampaikan harapannya agar B-Universe terus berkontribusi sebagai media yang menyebarkan informasi yang faktual, objektif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

    “Harapannya, B-Universe bisa terus jadi penerang semesta, dalam arti menyampaikan berita-berita yang real, objektif, dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kita,” ujar Maman.

    Selain Maman, sejumlah tokoh publik juga turut hadir sebagai pembawa berita maupun narasumber dalam acara tersebut. Mereka antara lain Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

    Program Berita Satu Spesial dapat disaksikan melalui kanal BTV dan akun YouTube resmi Beritasatu.

  • Soal Petugas Nebeng Haji, Menag: Yang Penting Menjalankan Tugas

    Soal Petugas Nebeng Haji, Menag: Yang Penting Menjalankan Tugas

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara mengenai tudingan banyaknya petugas haji tahun ini yang yidak maksimal menjalankan tugasnya, karena sembari menjalankan ibadah haji. Nasaruddin mengatakan tidak etis mengatakan petugas haji nebeng menjalankan haji. 

    Menurutnya, yang terpenting adalah petugas menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. 

    “Kalau menunggu orang yang sudah haji baru menjadi petugas, bagaimana caranya kan? Ada polisi kita, ada tentara kita kan juga enggak pernah naik haji. Yang penting buat saya itu adalah mereka menjalankan tugas atau enggak? Apa artinya yang sudah haji tetapi kalau dia urus, bukan petugasnya yang mengurus tapi itu petugasnya diurus,” kata Nasaruddin di Bandara Kkng Andulaziz Jeddah, Minggu (15/6/2025). 

    Menag melanjutkan, pada praktiknya banyak petugas yang kehilangan sebagian besar waktu istirahatnya karena menjalankan tugas. Pernyataan bahwa petugas nebeng haji, hanya akan mengecilkan kerja-kerja petugas yang telah berjibaku dengan kondisi di lapangan yang tidak mudah. 

    “Jangan kita mengatakan itu nebeng itu haji, ya memang mungkin tetapi bagi saya jangan melukai perasaannya mereka. Mereka itu tidurnya di lapangan. Kasihan itu. Ya jadi saya tidak ingin melemahkan, mengecilkan prestasi petugas kita tahun ini,” katanya. 

    Dia melanjutkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kelalaian petugas. Akan tetapi, hendaknya kekurangan-kekurangan itu tidak mengecilkan peran petugas haji yang sebagian besar telah melaksanakan fungsinya. 

    “Ini lah yang terbaik ya. Pengakuan juga dari seluruh dunia bahwa tahun ini adalah tahun pelaksanaan haji yang terbaik. Kesediaan pemerintah Saudi Arabia menciptakan suatu sistem yang luar biasa ya,” lanjut Menag. 

    Sebelumnya, pernyataan banyaknya petugas yang nebeng haji diungkapkan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, sejumlah peristiwa yang merugikan jemaah pada penyelenggaraan haji tahun ini, salah satunya, karena peran petugas yang belum maksimal. 

    Sebagai pihak akan menjadi penyelenggara haji mulai tahun depan, Dahnil pun sempat mengatakan seleksi petugas perlu diperketat, hingga persyaratan sudah pernah berhaji. 

  • Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menambah sejumlah lembaga atau institusi baru. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas soal tantangan pengelolaan keuangan negara.

    “Kita semua melihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir hingga ke depan, akan terus bermunculan institusi-institusi baru. Bukan hanya kementerian, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya,” katanya dalam pelantikan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, disiarkan YouTube @KemenkeuRI, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah lembaga baru memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembentukan institusi baru mayoritas dilakukan saat Prabowo menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Di sisi lain, ada juga institusi yang sudah direncanakan untuk dibentuk namun belum terealisasi. Salah satunya adalah Badan Penerimaan Negara (BPN). Meski begitu BPN bakal tetap jadi prioritas Prabowo, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

    Lembaga yang Sudah Terbentuk di Pemerintahan Prabowo:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    BGN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski berjalan pada era pemerintahan Prabowo, BGN sebenarnya sudah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pembentukan BGN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024. Saat ini BGN masih menjalankan program MBG yang mayoritasnya menyasar anak-anak sekolah.

    Badan yang dipimpin Dadan Hindayana ini merupakan institusi dengan anggaran terbesar yang mencapai Rp 217,86 triliun. Jumlah tersebut mengungguli anggaran Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp 167,4 triliun, atau Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp 109,67 triliun.

    Besarnya anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan anggaran MBG yang juga besar. Tahun 2026 anggaran untuk MBG diprediksi tembus Rp 300 triliunan, naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun ini yang mencapai Rp 171 triliun.

    2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

    BPI Danantara diluncurkan Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025. Danantara diproyeksi akan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.678 triliun (asumsi kurs Rp 16.310).

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara. Ia mengatakan badan pengelola investasi ini menjadi yang terbesar di dunia.

    “Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Nama-nama besar mengisi jabatan di Danantara, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan atau Chief Executive Officer (CEO), Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas, Ray Dalio sebagai Dewan Penasehat dan nama-nama besar lainnya.

    3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

    Sesuai dengan namanya, BP Taskin merupakan badan yang dibentuk Prabowo untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pembentukan BP Taskin mengacu pada Peraturan Presiden No 163 Tahun 2024.

    Prabowo menunjuk nama Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala BP Taskin dan melantiknya pada 22 Oktober 2024. Dalam kepemimpinannya, Budiman menargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Tanah Air pada tahun 2026.

    Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.

    “Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata dia kepada detikcom pada April 2025.

    4. Badan Penyelenggara Haji

    Badan Penyelenggara Haji dibuat untuk menjalankan dua misi utama dari pemerintah. Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman, sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

    Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umrah dibuat terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag). Untuk mewujudkan kenyamanan ibadah haji dan umrah, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    Badan Penyelenggara Haji dipimpin K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala, dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala. Keduanya dilantik Prabowo pada Oktober 2024.

    5. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

    Badan baru ini dibentuk Prabowo untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertujuan memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

    Aris Marsudiyanto ditunjuk Prabowo sebagai Kepala badan tersebut pada Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya.

    Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

    “Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat,” ungkap Aris.

    6. Badan Intelijen Keuangan (BIK)

    Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

    Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

    “(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

    7. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

    Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Prabowo pada Oktober 2024 bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

    Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi fokusnya sebagai ‘Economic Think Tank’ yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

    Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

    Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

    (ily/ara)