Xcloud.id

Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak

  • Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sejumlah kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Liga Muslim Dunia seusai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Dahnil mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan ikut membantu Indonesia melalui jalur komunikasi tingkat tinggi. Adapun, Kampung Haji merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran investasi Danantara. 

    “Liga Muslim Dunia akan ikut bicara dengan Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Prince Crown, MBS, untuk sama-sama mempermudah rencana Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi,” ujarnya.

    Dahnil juga menyampaikan bahwa Liga Muslim Dunia memiliki rencana tambahan untuk memperkuat hubungan budaya dan keagamaan dengan Indonesia.

    “Nah, kemudian berikutnya tadi juga disampaikan Liga Muslim Dunia berencana membangun Museum Nabi di Indonesia, di Jakarta dan itu didedikasikan untuk masyarakat muslim di Indonesia,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa ikut menjawab pertanyaan mengenai pembahasan Kampung Haji. 

    “Urusan haji memiliki kementeriannya sendiri, memiliki penanggung jawabnya, dan dilaksanakan melalui jalur resmi pemerintah,” tandas Al-Issa.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/12/2025), Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut nilai investasi yang akan digelontorkan oleh Danantara terhadap Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Misbakhun memaparkan bahwa nilai investasi Danantara terhadap proyek yang diharapkan meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji asal Tanah Air tersebut sebesar hampir mencapai nominal Rp100 triliun.

    “Investasinya [Kampung Haji di Makkah] hampir Rp100 triliun. Hampir Rp100 triliun, dan itu untuk apa? Itu untuk rakyat Indonesia,” ungkap Misbakhun di Surabaya.

    Politikus Golkar tersebut memaparkan, proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No.15/2025 adalah satu dari sekian investasi pada sektor strategis yang dilakukan oleh superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, dan saat ini tidak sedang menjadi lirikan sektor privat atau swasta.

  • Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

    Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

    Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal. 

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

  • Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan relaksasi bagi calon jemaah haji serta proses administrasi haji di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah menerapkan relaksasi dalam berbagai proses penyelenggaraan haji.

    Kebijakan ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” ujar Dahnil.

    Dia menjelaskan bahwa batas waktu pelunasan biaya haji yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 24 Desember akan diperpanjang khusus bagi jemaah dari tiga provinsi terdampak banjir Sumatra. 

    “Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” katanya.

    Relaksasi ini diberlakukan untuk memastikan jemaah haji dari wilayah yang sedang dalam masa pemulihan bencana tidak terbebani dengan tenggat administratif, sekaligus menjaga kelancaran persiapan haji nasional tahun mendatang.

    Ketika ditanya mengenai syarat atau ketentuan khusus untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Dahnil menegaskan bahwa mekanismenya tetap sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

    “Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” tandas Dahnil.

  • Ada Relaksasi Pelunasan Biaya Haji 2026 untuk Korban Banjir Sumatra

    Ada Relaksasi Pelunasan Biaya Haji 2026 untuk Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana akan memberikan keringanan untuk para korban banjir Sumatra, khususnya dalam pelunasan biaya haji 2026.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenaj) Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Adapun berdasarkan kesepakatan, waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 2026 tahap pertama dimulai pada 24 Desember 2025.

    “Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” ungkap Dahnil.

    “Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” sambungnya.

    Dahnil juga mengungkapkan, menunda proses seleksi petugas haji 2026 di tiga provinsi Sumatra terdampak banjir. 

    “Jadi untuk daerah Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat itu kita tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” tutur Dahnil.

  • Jangan Beda-bedakan, Harus Saling Bergandengan

    Jangan Beda-bedakan, Harus Saling Bergandengan

    Jawa Tengah –

    Ketua Majelis Penasihat Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia (MPI) Agus Andrianto menyampaikan tiga pesan kepada seluruh kadernya. Pertama, Agus berpesan keluarga besar MPI menghindari sikap membeda-bedakan, sebaliknya bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk bangsa.

    “Kita tidak boleh melihat warna kulit, warna baju, kita tidak boleh melihat dari mana kita berasal. Kita harus saling bergandengan tangan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita semua, dalam arah tujuan yang sudah disampaikan Bapak Presiden, mudah-mudahan apa yang sudah beliau cita-citakan bisa kita wujudkan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik,” kata Agus.

    Hal ini disampaikan Agus saat menghadiri acara ‘Manifesto Perjuangan Matahari Pagi Indonesia Provinsi Jawa Tengah (Jateng)’ di Pendopo Bupati Blora, Jateng pada Sabtu (29/11/2025) malam. Agus, didampingi founder MPI Dahnil Anzar, meminta para kader mengingat sejarah MPI dibentuk.

    Foto: Agus didampingi founder MPI Dahnil Anzar, meminta para kader mengingat sejarah MPI dibentuk. (Audrey/detikcom).

    “Jangan lupakan dari awal Matahari Pagi Indonesia ini berdiri untuk apa. Tolong dijaga betul, kita ingat betul kenapa Matahari Pagi Indonesia kita dirikan,” ucap Agus menyampaikan pesan kedua.

    Dalam acara yang juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy ini, Agus juga menyerukan semangat perjuangan untuk para kader MPI, khususnya Provinsi Jateng. Ketiga, dia meminta MPI turut mensosialisasikan cita-cita dan program-program Presiden Prabowo kepada masyarakat luas.

    “Kita turut berkontribusi mewujudkannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden bisa kita wujudkan,” imbuh Agus.

    (aud/whn)

  • Buya Anwar Abbas Bilang Tidak Elok Ratusan Ribu Jemaah Haji Hanya Dilayani Dua Perusahaan, Respons Dahnil Bikin Emosi Netizen

    Buya Anwar Abbas Bilang Tidak Elok Ratusan Ribu Jemaah Haji Hanya Dilayani Dua Perusahaan, Respons Dahnil Bikin Emosi Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum MUI, KH Anwar Abbas, menyoroti dipilihnya dua perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

    Menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, hal tersebut dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan berpotensi berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah.

    “Tidak elok kalau disuruh dua perusahan (layanan haji) saja. Akan menimbulkan kecemburuan, kita menghindari jangan ada kecemburuan diantara kita. Kalau ada kecemburuan itu akan hilangnya kepercayaan, hilangnya trush terhadap pemerintah,” kata Anwar, pada Selasa (4/11/2025) lalu.

    Menurut Anwar Abbas, tidak mudah mengurus ratusan ribu jemaah haji. Diperlukan kerja keras dan menajemen yang mampuni agar perjalanan ibadah jemaah haji berjalan lancar.

    “Mengurus urusan yang besar jauh lebih sulit dari mengurus urusan yang kecil. Mengurus banyak orang lebih sulit dari mengurus sedikit orang. Mengurus rumah tangga lebih mudah dari mengurus bangsa dan negara,” urainya.

    Pernyataan tersebut ternyata mendapat respons dari Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Video pernyataannya itu kini viral dan mendapat tanggapan negatif dari netizen. Bahkan banyak yang menuding Dahnil tidak beretika merespons pernyataan ulama. Salah satunya tampak dalam unggahan akun @suka.aja05 di Tiktok.

    Dalam video yang diunggah akun itu Dahnil menyebut bahwa yang berkomentar tersebut tidak paham haji.

    “Bapak tidak paham haji kemudian komentar bahwa ini distribusi bisnis dan perusahaan, ini cangkemnya,” kata Dahnil dalam video itu.

  • Wamenhaj: Layanan untuk Jemaah Haji adalah Amanah, Bukan Komoditas

    Wamenhaj: Layanan untuk Jemaah Haji adalah Amanah, Bukan Komoditas

    Wamenhaj: Layanan untuk Jemaah Haji adalah Amanah, Bukan Komoditas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan, pelayanan kepada jemaah haji 2026 merupakan amanah.
    Tegasnya,
    jemaah haji
    bukanlah komoditas. Oleh karena itu, Dahni menekankan integritas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
    ibadah haji
    2026 atau 1447 H.
    Hal tersebut disampaikannya dalam acara penandatanganan Pakta Integritas bagi Tim Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi (AKT).
    “Layanan untuk jemaah adalah amanah, bukan komoditas. Karena itu, seluruh proses ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).
    Kementerian Haji dan Umrah
    (Kemenhaj), kata Dahnil, tengah menekankan reformasi tata kelola
    layanan haji
    .
    Dalam reformasi tata kelola layanan haji, diperlukan budaya kerja, komitmen moral, serta tanggung jawab amanah di hadapan masyarakat dan Allah SWT.
    Tegasnya, keberhasilan penyelenggaraan haji bergantung pada disiplin dan komitmen seluruh tim yang terlibat.
    Khususnya, komitmen dalam menerapkan prinsip good governance serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan jemaah.
    “Kita sedang membangun budaya baru dalam tata kelola layanan haji, budaya kerja dengan wajah Integritas, bersih, bebas intervensi, dan tidak tunduk pada praktik-praktik rente,” ujar Dahnil.
    Kompas.com/MOH.ANAS Ilustrasi haji, biaya haji. Jadwal haji 2026. Jadwal rencana perjalanan haji 2026. Haji 2026.
    Sebelumnya, Komisi Pengawas (Komnas) Haji berharap agar
    pelayanan haji
    2026 tetap maksimal, meskipun ada penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ketimbang tahun sebelumnya.
    Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mendorong agar para jemaah haji asal Indonesia tetap mendapatkan pelayanan terbaik selama berada di Tanah Suci.
    “Baik itu persiapan dari Tanah Air, sampai di Tanah Suci, puncak prosesi ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) hingga kembali pulang,” ujar Mustolih dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Rabu (29/10/2025).
    Penyelenggaraan
    ibadah haji 2026
    tentu akan menjadi sorotan masyarakat, karena ini merupakan kali pertama Kemenhaj bertugas sebagai penyelenggara.
    Komnas Haji, kata Mustolih, berharap Kemenhan bersama Komisi VIII DPR konsisten dalam persiapan penyelenggaraan haji 2026.
    “Konsisten hingga tuntas seluruh pembahasan persiapan penyelenggaraan haji di parlemen sampai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi payung hukum resminya,” ujar Mustolih.
    Tak lupa ia mengapresiasi turunnya biaya haji pada 2026, yang mencerminkan harapan dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Penurunan biaya tersebut sudah mulai mencerminkan harapan dan mandat Presiden yang disampaikan di berbagai kesempatan agar biaya haji bisa terus diturunkan supaya tidak memberatkan masyarakat yang ingin beribadah,” kata Mustolih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Haji Prioritaskan Tambah Jumlah Pembimbing Haji Perempuan

    Kementerian Haji Prioritaskan Tambah Jumlah Pembimbing Haji Perempuan

    Kementerian Haji Prioritaskan Tambah Jumlah Pembimbing Haji Perempuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, peningkatan kualitas dan jumlah pembimbing perempuan menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Dahnil menuturkan, saat ini jumlah pembimbing perempuan di lapangan masih terbatas, sedangkan mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan.
    “Data menunjukkan banyak kebutuhan jemaah perempuan yang belum sepenuhnya terlayani. Maka peningkatan kualitas dan jumlah pembimbing perempuan menjadi prioritas,” kata Dahnil ketika Program Sertifikasi Pembimbing
    Ibadah Haji
    dan Umrah di Tangerang, dikutip dari siaran pers, Rabu (19/11/2025).
    Dahnil menyampaikan apresiasi kepada
    UIN Jakarta
    sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pertama yang menyelenggarakan sertifikasi pembimbing ibadah haji.
    Menurut dia, hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan transformasi penyelenggaraan haji berjalan dengan melibatkan seluruh unsur bangsa secara kolaboratif.
    “Presiden berpesan bahwa transformasi haji harus menjaga semangat persatuan. Pemerintah ingin mengakumulasikan capaian dari para pendahulu, memperkuat keunggulan yang sudah ada, dan menciptakan keunggulan baru dalam pelayanan haji Indonesia,” tutur Dahnil.
    Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar berharap sertifikasi dapat terus dilakukan sebagai instrumen peningkatan kompetensi pembimbing ibadah.
    “Ini langkah penting untuk memastikan pembimbing haji dan umrah memiliki kompetensi standar dan memahami kebutuhan jemaah secara profesional,” ucap Asep.
    Selain penyelenggaraan sertifikasi, Kemenhaj RI juga mendorong agar UIN Jakarta membentuk pusat kajian haji sebagai upaya memperkuat riset, pengembangan kebijakan, dan literasi keilmuan penyelenggaraan haji dan umrah.
    “Kami siap mendukung agar program ini terus berlanjut dan melahirkan SDM yang berkualitas,” kata Asep.
    Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menuturkan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah pembimbing ibadah haji perempuan dalam penyelenggaraan haji tahun 2026.
    “Peran pembimbing perempuan menjadi aspek krusial agar jemaah wanita mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan ibadah dan kenyamanan mereka selama di Tanah Suci,” ujar Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Irfan menjelaskan bahwa keberadaan pembimbing perempuan memiliki nilai strategis dalam memperkuat perlindungan jemaah, terutama di pemondokan, area ibadah, dan kegiatan bimbingan rohani yang memerlukan pendekatan sensitif gender.
    Nantinya, peningkatan jumlah pembimbing perempuan akan disertai dengan program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi melalui kerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sutradara Garin Nugroho Terima Lifetime Achievement di Anugerah LSF 2025

    Sutradara Garin Nugroho Terima Lifetime Achievement di Anugerah LSF 2025

    Jakarta – Kementerian Kebudayaan melalui Lembaga Sensor Film (LSF) kembali menggelar Anugerah LSF 2025 dengan tema “Memajukan Budaya Menonton Sesuai Usia”, yang berlangsung di Studio 5 Emtek City, Jakarta, pada Sabtu, 8 November 2025.

    Ajang ini, yang disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan Vidio, menjadi bentuk apresiasi bagi sineas, lembaga, dan insan perfilman yang berkontribusi dalam memperkuat budaya sensor mandiri serta mengembangkan ekosistem perfilman nasional.

    Acara dibuka dengan pertunjukan kolaboratif dari Lesti Kejora bersama 16 peserta Dangdut Academy 7, menampilkan medley lagu daerah dari Sumatera hingga Papua sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia.

    Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya film sebagai refleksi peradaban dan identitas bangsa di kancah global.

    “Ekosistem film kita relatif sangat baik. Produksi lancar, penonton luar biasa, bioskop penuh, dan banyak film berprestasi di festival internasional. Kami ingin film Indonesia semakin berkualitas, membawa nilai-nilai bangsa, dan makin dikenal global,” ujar Fadli.

    Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan sensor mandiri baik oleh pembuat film maupun penonton.

    “Sensor diperlukan terhadap hal-hal yang melawan hukum dan nilai bangsa. Silakan berkarya, tapi tetap dalam koridor hukum dan nilai-nilai Indonesia,” tegasnya.

    Pada malam penghargaan tersebut, Fadli Zon menyerahkan penghargaan Poster Film Sensor Mandiri Terbaik kepada kreator poster 1 Kakak 7 Ponakan. Selain itu, ia juga mengumumkan Lifetime Achievement Award untuk sutradara Garin Nugroho, yang disebutnya sebagai “guru keliling” bagi generasi muda perfilman Indonesia.

    Sementara itu, Ketua LSF Naswardi menjelaskan bahwa Anugerah LSF menjadi wadah untuk mengapresiasi karya di bidang perfilman dan televisi, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi sensor.

    “Kami ingin terus memasyarakatkan budaya menonton sesuai usia dan memperkuat literasi sensor di masyarakat,” ujarnya.

    Sepanjang periode Agustus 2023 hingga Desember 2024, LSF telah menilai 58.415 film dan iklan film, dengan 18 kategori penghargaan. Beberapa pemenang di antaranya ialah Petualangan Anak Penangkap Hantu sebagai Film Semua Umur Terbaik, Cinta Dalam Ikhlas untuk kategori 13+, dan Siksa Kubur sebagai Film 17+ Terbaik.

    Perhelatan tersebut turut dimeriahkan oleh penampilan Dewi Persik, Randy Pangalila, Quinn Salman, Prince Poetiray, serta band Ungu. Sejumlah pejabat hadir dalam acara ini, antara lain Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak serta Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Widodo Muktiyo.

    Menteri Fadli didampingi oleh Sekjen Bambang Wibawarta, Irjen Fryda Lucyana, Dirjen Ahmad Mahendra, dan Stafsus Muhammad Asrian Mirza.

  • Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mematangkan sejumlah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai dari penunjukkan maskapai, asrama hingga penetapan kuota jemaah.

    Adapun, penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 ini bakal menjadi yang perdana dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji masih di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    Peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Berikut fakta-fakta yang perlu diperhatikan calon jemaah asal Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji yang rangkaiannya bakal dimulai pada April 2026.

    Fakta-Fakta Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026:

    1. Kuota

    Pemerintah memaparkan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jemaah pada 2026 atau musim Haji 1447 Hijriah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi.

    “Jumlah kuota sebanyak 221.000, terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585, PHD [petugas haji daerah] 1.050, pembimbing KBIHU [kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah] sebanyak 685,” kata Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, kuota haji khusus yang ditentukan bagi jemaah Tanah Air tahun depan mencapai 17.680. Selain itu, terdapat 525 kloter penerbangan untuk jemaah haji reguler.

    Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota haji terbesar pada 2026 yakni mencapai 42.409 orang. Kemudian, disusul Jawa Tengah dengan kuota mencapai 34.122 orang.

    Di posisi ketiga terbesar ditempati oleh Jawa Barat dengan kuota haji 29.643 orang. Sementara itu, kuota haji di Provinsi DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar 7.819 orang.

    2. Syarat Kesehatan

    Kemenhaj telah merilis daftar penyakit yang tidak memenuhi syarat kemampuan (istitaah) kesehatan haji periode 1447 Hijriah/2026 Masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kebijakan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan oleh jemaah yang secara fisik dan mental benar-benar mampu, sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun jemaah lain.

    “Jenis penyakit dan kondisi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah meliputi gagal fungsi organ vital seperti gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin, gagal jantung berat, penyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen terus-menerus, dan kerusakan hati berat,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Jemaah calon haji risiko tinggi (risti) di atas kursi roda mengantre untuk naik ke dalam bus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (19/5/2025).

    Lebih lanjut, persyaratan itu juga mencakup penyakit saraf atau gangguan kejiwaan berat yang mempengaruhi kesadaran aktivitas, lansia dengan demensia, kehamilan berisiko tinggi terutama trimester ketiga, serta penyakit menular aktif seperti tuberculosis (TBC) paru terbuka dan demam berdarah.

    Selain itu, termasuk pula pasien kanker stadium lanjut atau yang sedang menjalani kemoterapi, penyakit jantung koroner dan hipertensi tidak terkontrol, diabetes melitus tidak terkontrol, penyakit autoimun yang tidak terkendali, epilepsi dan stroke serta gangguan mental berat.

    “Calon jemaah dengan kondisi tersebut dipastikan tidak memenuhi syarat kesehatan atau istitaah, dan berpotensi tidak lolos pemeriksaan kesehatan di Indonesia maupun ditolak berangkat atau bahkan dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi,” ujar Irfan.

    Irfan menyebut bahwa Kemenhaj akan memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah haji sejak tahap awal, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah preventif demi menjaga keselamatan, kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    3. Jadwal

    Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” jelasnya.

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

    “Setelah puncak haji, pemulangan jemaah gelombang pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026 dari Jeddah, sedangkan pemulangan gelombang kedua dimulai pada 16 Juni 2026 dari Madinah,” ujarnya.

    Setelah itu, Irfan memperkirakan seluruh operasional pemulangan jemaah haji akan berakhir pada 1 Juli 2026, sekaligus menandai tuntasnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

    4. Maskapai Haji

    Pemerintah menetapkan dua maskapai yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi penyediaan transportasi udara terhadap tujuh maskapai penerbangan, terdiri dari enam maskapai nasional dan satu maskapai asing dari negara tujuan.

    “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines [Saudia] yang memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan,” ujar Irfan.

    Dia melanjutkan, penetapan kedua maskapai ini dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Kedatangan para jemaah kloter I Embarkasi Palembang, Jumat (13/6/2025) pagi./ Kemenag Sumsel.

    Selain itu, Kemenhaj juga telah menetapkan pembagian operasional penerbangan dari kedua maskapai tersebut.

    Garuda Indonesia akan melayani pengangkutan jemaah haji dan petugas kloter sebanyak 102.502 orang yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Banten, Solo, Jogja, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Sementara itu, Saudia akan melayani pengangkutan 101.860 jemaah haji dan petugas kloter dari embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Jakarta (Bekasi), serta Kertajati atau Indramayu, dan Surabaya. 

    “Pembagian ini disusun dengan mempertimbangkan efisiensi rute, ketersediaan armada, serta kapasitas bandara embarkasi masing-masing,” tuturnya.

    Irfan meneruskan, secara keseluruhan, sebanyak 204.362 jemaah haji dan petugas kloter akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 525 kelompok terbang melalui 14 bandara embarkasi atau debarkasi haji di Tanah Air.

    5. Biaya Haji Turun

    DPR dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

    “Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

    Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

    Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

    Jemaah calon haji mendirikan salat di depan makam Ibrahim, sebagai bagian dari rangkaian umrah wajib pada ibadah haji 1446 Hijriah/2025. Bisnis/Reni Lestari

    Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

    Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

    6. Batas Pelunasan Biaya Haji

    Kemenhaj menjadwalkan pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji reguler dimulai pada 19 November 2025.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tengah menanti keputusan presiden (Keppres) tentang penetapan BPIH. Proses pelunasan oleh jemaah akan dimulai usai beleid itu terbit.

    “Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jamaah haji reguler lanjut usia,” kata Irfan.

    Dia melanjutkan, apabila masih terdapat kuota yang belum terpenuhi saat tahap pertama pelunasan ini rampung, maka pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.

    Irfan menjelaskan bahwa pelunasan tahap kedua akan diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan pelunasan pada tahap pertama, jemaah haji lanjut usia, jemaah haji penyandang disabilitas, jemaah yang terpisah dengan keluarga, serta jemaah pada urutan berikutnya.

    “Selain pelunasan haji reguler, kami sedang menyiapkan pula pelunasan jemaah haji khusus yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 November 2025,” jelasnya.

    Dia kemudian memaparkan, pelunasan tahap pertama bagi jemaah haji khusus ini akan diperuntukkan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota 2026 Masehi, serta jemaah haji khusus prioritas lanjut usia.