Xcloud.id

Tag: Dadang Supriatna

  • Molornya Pencairan Klaim JKM BPJS TK Jadi Sorotan Pemerhati

    Molornya Pencairan Klaim JKM BPJS TK Jadi Sorotan Pemerhati

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 3 Ketua RT di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung meninggal dunia. Namun sudah 2 bulan berlalu, para ahli waris masih belum mendapatkan klaim dana Jaminan Kematian (JKM).

    Klaim dana JKM dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, diketahui pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.

    Menanggapi lambatnya klaim dana pencairan JKM BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik, Dicky Winandi mengatakan, sebagai program harusnya Pemkab Bandung jangan hanya konsep saja, tapi bisa membarengi dengan realisasinya.

    “Sebagai program itu sangat bagus tapi sebagus-bagusnya program itu harus dibarengi deangan realita yang ada,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Rabu (13/11).

    BACA JUGA:Gunungan Sampah di Pasar Sehat Cileunyi Terus Dibersihkan, UPT Kebersihan: Tinggal 3 Truk

    Dicky berujar, perlu ada keterbukaan informasi, mengenai penganggaran dana apakah sesuai antara data yang diajukan dengan pelaksanaan.

    “Ini menjadi cermin bahwa penganggaran di Pemda tidak sesuai dengan apa yg digembor-gembrokan oleh Cabup Petahana Dadang Supriatna (ketika menjabat sebagai Bupati Bandung),” ujarnya.

    Dicky menerangkan, Pemkab Bandung harusnya mempunyai kemampuan dalam pengelolaan program, agar anggaran dapat sesuai dengan realisasinya.

    “Jika memang kemampuan keuangan daerah itu belum memadai, kita jangan memaksakan kehendak, kalo hemat saya jika perlindungan sosial, dalam arti di sini BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi prioritas,” terangnya.

    BACA JUGA:Tips Mudah Mendapatkan Saldo Dompet Digital Gratis Sebesar Rp45 Ribu yang Terbukti Cair

    Dicky menilai, perlunya bisa memilah dan fokus mana saja yang harus diprioritaskan dalam program jaminan sosial tersebut.

    “Ya sudah fokus saja dalam penanganan masalah sosial, hentikan proyek-proyek mercusuar, sperti pembangunan 5 rumah sakit yang efektivitasnya minim,” bebernya.

    Dicky menjelaskan, melalui pengamatannya, 5 RSUD yang baru ini berdiri di Kabupaten Bandung, dari statusnya masih UPT berkebutuhan khusus belum menjadi BLUD mandiri.

    “Ini merupakan contoh gamblang dalam buruknya pengelolaan anggaran, zaman kepemimpinan bupati yang baru 3,5 menjabat,” jelasnya.

    Menurut Dicky, dampak kebijakan politik sangat mempengaruhi realisasi sejumlah program, sebab dinilai tak selaras dengan anggaran Pemkab Bandung.

  • Molornya Pencairan Klaim JKM BPJS TK Jadi Sorotan Pemerhati

    3 Ketua RT Meninggal di Cileunyi Belum Terima Dana JKM BPJS

    JABAR EKSPRES – Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, yang berkolaborasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, saat ini sedang jadi perhatian.

    Pasalnya, kepedulian perlindungan jaminan sosial gratis tersebut, yang ditujukan kepada para penerima program insentif dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna realisasinya terdapat kendala di lapangan.

    Adapun mereka di antaranya yakni guru ngaji, para Ketua RT dan RW, perangkat desa, PKK, honorer Pemkab Bandung, keagamaan Baznas dan anggota Linmas.

    Sebanyak tiga Ketua RT di wilayah Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung diketahui telah meninggal dunia, namun klaim dana jaminan kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan masih belum ada pencairan.

    BACA JUGA:Sukseskan Progam MBG, Bapanas Beri Syarat Khusus Bagi Penyedia Pangan yang Ingin Terlibat

    Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik, Dicky Winandi mengatakan, perlu adanya keterbukaan informasi, mengenai penganggaran dana apakah sesuai antara data yang diajukan dengan pelaksanaan.

    “Ini menjadi cermin bahwa penganggaran di Pemda tidak sesuai dengan apa yang digembor-gembrokan oleh Cabup Petahana Dadang Supriatna (ketika menjabat sebagai Bupati Bandung),” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (11/11).

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, ketiga almarhum alias Ketua RT itu, dua di antaranya meninggal dunia pada September 2024 lalu, sedangkan satunya lagi meninggal dunia pada awal November tahun ini.

    Para ahli waris baik Ketua RT yang meninggal pada September maupun November 2024, mengaku belum menerima klaim pencairan dana jaminan kematian, dari BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemkab Bandung.

    BACA JUGA:Jelang Pilkada, Pemkot Bandung Sorot Kebutuhan Vitamin Petugas KPPS

    Kedua Ketua RT yang meninggal bulan September lalu itu, yakni Ketua RT07 di RW15 Kompleks Permata Biru bernama Gungun dan Ketua RT08 di RW16, Kompleks Karsamanik bernama Suratmanto.

    Sedangkan almarhum yang meninggal pada awal November 2024, yakni Ketua RT06 di RW27, Kompleks Permata Biru bernama Riyadi Selamet.

    Kondisi ini berbading terbalik saat Ketua RW14 Nana dan Ketua RT di RW04, Desa Cinunuk yang telah meninggal satu tahun lalu, klaim dana Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemkab Bandung, diketahui kurang dari kurun waktu dua bulan sudah bisa dicairkan oleh ahli waris.

  • Peduli Wong Cilik, Kang DS Rehab 28 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

    Peduli Wong Cilik, Kang DS Rehab 28 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

    JABAR EKSPRES – Calon Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriatna adalah sosok yang konsisten menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil atau wong cilik di Kabupaten Bandung.

    Diantara program dan kebijakan Cabup Dadang Supriatna yang dirasakan langsung masyarakat kecil atau wong cilik di Kabupaten Bandung adalah program pembangunan rumah tidak layak huni (ritulahu).

    “Alhamdulillah selama 3 tahun memimpin Kabupaten Bandung di periode pertama, saya telah merenovasi sebanyak 28 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung,” ujar Cabup Dadang Supriatna saat menyapa warga Kecamatan Kertasari, Jum’at (8/11/2024).

    Kang DS yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu menyebut total rumah tidak layak huni saat dirinya baru dilantik menjadi Bupati pada 26 April 2021, jumlahnya mencapai 37 ribu unit.

    Namun hanya dalam waktu 3 tahun, Kang DS mampu menyelesaikan sebanyak 28 ribu rutilahu. Artinya, rumah tidak layak huni yang tersisa saat ini hanya berjumlah sekitar 9 ribu rumah.

    “Insya Allah yang 9 ribu rutilahu tersisa akan kami bereskan pada 2025,” ungkap Kang DS.

    Kunci sukses menyelesaikan persoalan rutilahu di Kabupaten Bandung, dijelaskan Kang DS adalah fokus dan kolaborasi.

    Menurutnya, sejak pertama kali dilantik dirinya fokus merenovasi sedikitnya 7.000 unit rutilahu per tahunnya dengan alokasi setiap desa mendapat 6 unit rutilahu yang direhab.

    Realisasinya, pada tahun 2021 sebanyak 7.437 unit, tahun 2022 sebanyak 7.397 unit, dan tahun 2023 sebanyak 7.506 unit.

    Kedua lanjut Kang DS, kunci keberhasilan program perbaikan rumah tidak layak huni adalah kolaborasi. Selain alokasi dari APBD, Kang DS juga memperoleh bantuan dari Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Di Kertasari sendiri saat ini renovasi rutilahu mencapai 500 unit. Yang juga turut dibantu dari Program BSPS melalui Kang Haji Cucun Ahmad Syamsurijal. Sehingga per hari ini insya Allah sudah mencapai 28 ribuan selama 3 tahun pembangunan Kabupaten Bandung,” kata Dadang Supriatna di hadapan para tokoh dan warga Kecamatan Kertasari.

    Perbaikan rutilahu merupakan salah satu dari 13 program prioritas Bupati Bandung Dadang Supriatna pada periode pertama. Kang DS bersama Ali Syakieb akan melanjutkan program tersebut di periode kedua.