Tag: Dadang Supriatna

  • Bupati Bandung Izinkan Legalisasi Tambang Ilegal, Ini Syaratnya!

    Bupati Bandung Izinkan Legalisasi Tambang Ilegal, Ini Syaratnya!

    JABAR EKSPRES – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa serta merta mengambil tindakan terhadap tambang emas ilegal yang beroperasi di Gunung Pasir Menyan, Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

    Meski begitu, ia membuka peluang bagi penambang untuk mengajukan legalisasi aktivitas tambang tersebut dengan memenuhi prosedur yang berlaku.

    Menurut Dadang, selama tambang tersebut mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, pihaknya tidak keberatan jika tambang tersebut dilegalkan.

    “Kalau mau dilegalkan silahkan usulkan sesuai prosedur sesuai perundang-undangan, artinya ada kas daerah atau kas kepada negara yang masuk apabila ini legal,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

    BACA JUGA:Pelaku Tambang Ilegal di Cibodas Bandung Tetap Ngeyel Beroperasi, Padahal Sempat Ditegur Kades

    Bupati juga menegaskan bahwa hal tersebut bisa membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan kontribusi dari hasil tambang, seperti yang terjadi di beberapa daerah, seperti Papua.

    “Tapi walaupun ini dilegalkan, saya minta dari provinsi silahkan sesuai dengan mekanismenya seperti halnya di Papua itukan legal, kalau seandainya ada investor yang besar untuk dilegalkan, kami mendukung selama sesuai UU,” tegasnya.

    Namun, dirinya menambahkan, apabila tambang tersebut tetap beroperasi secara ilegal tanpa melalui prosedur yang sah, pihaknya akan mendukung penegakan hukum yang tegas.

    “Kalau ilegal saya kira ini harus ditindak. Apalagi dari jumlahnya kalau dikalikan selama 14 tahun bisa sampai 1 Triliun,” tambahnya.

    BACA JUGA:Dukung Penertiban Tambang Ilegal, Dewan Jabar Dapil Subang: Demi Kepentingan Masyarakat

    Meski begitu, ia mengingatkan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang ilegal ini, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan bahkan korban jiwa.

    “Ini kalau dibiarkan, khawatir ambruk dan menimbulkan korban jiwa. Makanya ini harus dicegah agar tidak ada kejadian hal yang tidak diharapkan,” ungkapnya

    Dadang pun mengimbau kepada pemerintah desa dan kecamatan agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko tersebut.

    “Pak Kades dan Pak Camat, berikan edukasi ke masyarakat untuk bisa paham soal kerugian lingkungan dan potensi bencana di kemudian hari, kalau ini diabaikan,” terangnya.

  • Genjot PAD, Bupati Bandung Bentuk Satgas Penertiban Tempat Usaha

    Genjot PAD, Bupati Bandung Bentuk Satgas Penertiban Tempat Usaha

    JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Perizinan Tempat Usaha di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Langkah ini diambil karena mayoritas tempat usaha termasuk tempat-tempat wisata di Kabupaten Bandung disinyalir tidak memiliki izin alias ilegal.

    Akibatnya, terjadi lost potensi pendapatan hingga ratusan miliar per tahun.

    “Saya instruksikan Pak Sekda untuk segera membuat SK Satgas Penertiban Perizinan Tempat Usaha di Kabupaten Bandung. Minggu depan harus sudah beres,” ujar Bupati Dadang Supriatna, Rabu (15/1/2024).

    Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menjelaskan bahwa Satgas Penertiban Perizinan Tempat Usaha ini akan terdiri dari gabungan OPD dan unsur Forkopimda yang terdiri dari Bapenda, Disbudpar, BKAD, Disperdagin, Satpol PP, hingga unsur TNI/Polri.

    Ia meminta Satgas tersebut nantinya dapat melakukan sweeping dengan mendatangi satu per satu tempat usaha terutama tempat wisata yang beroperasi di Kabupaten Bandung untuk mengecek perizinan mereka.

    “Saya tidak takut beking-beking. Kita akan kawal program astacita Pak Prabowo. Saya sudah ngobrol sama Kapolresta baru. Pak Kapolresta menyatakan siap mengawal penertiban ini,” jelas Kang DS.

    Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menegaskan bahwa pembentukan Satgas Penertiban Perizinan Tempat Usaha itu sangat penting dan strategis guna mengoptimalkan potensi pendapatan ke kas daerah yang selama ini masih ada kebocoran.

    Pasalnya, lanjut Kang DS, masih banyak tempat usaha terutama tempat-tempat wisata yang tersebar di Kabupaten Bandung belum memiliki izin.

    Alhasil, potensi pendapatan pun tidak terserap masuk ke kas daerah Pemkab Bandung.

    “Setelah saya hitung, kita ada lost potensi sekitar Rp 200 miliar. Salah satunya yang paling signifikan yakni karena pajak dan retribusi dari tempat-tempat wisata tidak masuk karena mereka tidak mengurus izin,” ungkap Kang DS.

    Ia tak dapat menyembunyikan kekecewaannya, karena banyak pengusaha yang hanya mencari keuntungan di Kabupaten Bandung.

    Namun mereka tidak memberikan kontribusi balik kepada daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi.

    “Banyak tempat usaha yang beroperasi tanpa izin, padahal mereka mendapatkan keuntungan dari Kabupaten Bandung. Ini tidak adil dan sangat ironis. Maka saya minta periksa semua perizinan tempat usaha termasuk tempat-tempat wisata,” tegas Kang DS.

  • Peresmian Peletakan Batu Pertama Mapolsek Arjasari, Ini Kata Kapolresta Bandung

    Peresmian Peletakan Batu Pertama Mapolsek Arjasari, Ini Kata Kapolresta Bandung

    Jabar Ekspres – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Arjasari di Perumahan Kota Baru Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin (13/1).

    Dalam kegiatan ini hadir beberapa pejabat seperti Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo serta beberapa stakeholder lainnya.

    Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan bahwa pembangunan Polsek Arjasari ini merupakan hasil kerjasama antara Polda Jabar, Pemkab Bandung serta masyarakat setempat.

    “Alhamdulillah pada hari ini kami melaksanakan peletakan batu pertama Polsek Arjasari. Sebelumnya Kecamatan Arjasari ini melebur di Polsek Pameungpeuk. Jadi polsek Pameungpeuk membawahi dua kecamatan, yakni Pameungpeuk dan Arjasari,” ujarnya pada Senin (13/1).

    Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Polsek ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan kepolisian kepada masyarakat Arjasari.

    “Tujuannya adalah masyarakat di seputaran Arjasari tidak perlu jauh-jauh ke Pameungpeuk kalau mau laporan. Tapi bisa dilayani pelayanan kepolisiannya di Polsek Arjasari. Baik laporan kehilangan, laporan tindak pidana, maupun laporan yang memerlukan tindakan kepolisian,” jelasnya.

    “Sebetulnya sudah dari dua tahun lalu ingin adanya Polsek Arjasari. Dan juga bahwa kecamatan Arjasari ini memang yang padat penduduk dan daerah berkembang,” lanjutnya.

    Kusworo juga menambahkan, jika proses pembangunan Polsek ini diharapkan selesai dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan.

    “Pak bupati menyampaikan untuk target sebelum lebaran atau kurang lebih 3 sampai 4 bulan ini bisa terealisasi pembangunan Polsek dan bisa bermanfaat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Arjasari,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa pembangunan Polsek Arjasari merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Hari ini kami serahkan aset ini kurang lebih 1000 meter persegi untuk kantor polsek Arjasari,” ujarnya.

    Dadang menambahkan bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan hasil penyerahan PSU dari pengembang.

    “Persoalan lokasi berada di wilayah perumahan, ya itu kebetulan saja. Karena PSU ini kan sudah diserahkan kepada Pemkab dan mereka menghibahkan 1000 meter persegi untuk pembangunan gedung polsek baru,” tambahnya.

    Dengan adanya pembangunan polsek, diharapkan pelayanan kepolisian akan lebih cepat dan efektif. Mengingat kecamatan Arjasari merupakan daerah yang padat penduduk dan terus berkembang.

  • Angka Pengangguran di Kabupaten Bandung Diklaim Turun 

    Angka Pengangguran di Kabupaten Bandung Diklaim Turun 

    JABAR EKSPRES – Angka pengangguran di Kabupaten Bandung terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Dalam empat tahun terakhir, tingkat pengangguran di wilayah ini berhasil turun menjadi 6,36 persen, lebih rendah dari rata-rata angka pengangguran Jawa Barat yang berada di angka 6,75 persen.

    Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. “Alhamdulillah, berkat kolaborasi antara seluruh OPD, angka pengangguran di Kabupaten Bandung berhasil turun secara signifikan. Dari 8,58 persen pada tahun 2020, kini mencapai 6,36 persen pada tahun 2024,” ujarnya pada Sabtu (11/1).

    BACA JUGA: Ekonomi Melemah pada 2024, Provinsi Jawa Barat Juara Pengangguran

    Dadang menjelaskan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Bandung sempat mencatatkan angka tertinggi pada tahun 2020, yakni 8,58 persen. Namun, sejak dirinya menjabat pada 2021, angka tersebut mulai menunjukkan penurunan yang terus berlanjut. Pada 2021, angka pengangguran turun menjadi 8,32 persen, lalu pada 2022 turun menjadi 6,98 persen. Pada 2023, angka pengangguran menurun lagi menjadi 6,52 persen, dan akhirnya mencapai 6,36 persen pada akhir 2024.

    “Keberhasilan ini tak lepas dari komitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk program-program inovatif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin),” tambah Dadang.

    Salah satu program yang turut berkontribusi dalam penurunan angka pengangguran adalah pelatihan wirausahawan muda yang berhasil memberdayakan banyak pemuda untuk memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri. “Kami menargetkan untuk menciptakan 50 ribu wirausahawan muda dan lapangan kerja baru, khususnya bagi kaum milenial dan Gen Z,” ujar Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

    Selain pelatihan kewirausahaan, Pemkab Bandung juga menyediakan berbagai pelatihan keterampilan lain, seperti kursus bahasa Jepang dan Korea, pelatihan pemasaran digital, make-up artist, animasi, konveksi, otomotif, dan keterampilan usaha lainnya. Bagi mereka yang ingin bekerja sebagai karyawan, mereka juga akan dibekali dengan sertifikasi kompetensi yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkab Bandung.

    “Program ini mencakup seribu orang untuk tenaga migran ke Korea dan Jepang, empat ribu untuk wirausaha muda dan make-up artist, serta lima ribu orang untuk menjadi karyawan. Dalam lima tahun, kami menargetkan bisa menyerap minimal 50 ribu orang,” jelas Kang DS.

  • Walhi Jabar Soroti Privatisasi Mata Air Cihampelas oleh PDAM dan PT Kreasi Papan di Cileunyi Bandung

    Walhi Jabar Soroti Privatisasi Mata Air Cihampelas oleh PDAM dan PT Kreasi Papan di Cileunyi Bandung

    JABAR EKSPRES – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, menyoroti privatisasi mata air Cihampelas yang dilakukan dua perusahaan secara berlebihan di wilayah Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

    Lebih parahnya, mata air Cihampelas tersebut bahkan diduga dikomersilkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Cinunuk, sehingga merugikan masyarakat setempat.

    Bagimana tidak, melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, mata air Cihampelas diduga telah dikomersilkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Cinunuk dan pemilik tanah kepada perusahaan.

    Mata air yang menurut warga setempat memiliki nilai sejarah itu, selama berpuluh-puluh tahun bahkan telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat untuk dua desa, yakni Desa Cinunuk dan Desa Ciherang.

    BACA JUGA: Pemdes Cinunuk Bandung Diduga Komersilkan Mata Air Cihampelas ke Perusahaan, Warga Merasa Terintimidasi

    Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang mengatakan, pihaknya menduga proses perencanaan kegiatan dan permohonan kelengkapan perizinan bagi dua perusahaan, baik PDAM maupun PT Kreasi Papan tidak dilakukan secara partispatif dan transparan.

    “Hal itu terkonformasi oleh kehadiran warga kepada pihak Walhi Jabar, jawaban mereka tidak pernah ada undangan serta sosialisasi yang melibatkan masyarakat,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (9/1).

    Wahyudin memaparkan, selain tidak ada keterbukaan terkait perizinan kedua perusahaan tersebut, upaya warga dalam memperjuangkan mata air Cihampelas malah mendapat tekanan dan intimidasi yang berujung kriminalisasi.

    “Intimidasi pada tahun 2019, satu orang warga di penjarakan karena menyampaikan keberatan, ketika lahan pesawahannya tidak lagi terairi oleh mata air yang telah di ambil alih perusahaan,” paparnya.

    BACA JUGA: Selain Bacok Istri hingga Kritis, Suami di Bogor ini Kerap Bawa Wanita Lain ke Rumah

    Wahyudin menambahkan, dugaan lain mengenai pengambilan air yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut, dinilai privatisasinya secara berlebihan.

    Oleh sebab itu, Walhi Jabar meminta kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna untuk sagara dapat melakukan mediasi, mengenai privatisasi mata air Cihampelas.

    “Salah satu tujuannya yaitu mencari solusi yang tepat dan mengembalikan fungsi mata air, yang berpuluh tahun sudah digunakan warga dari dua desa,” beber Wahyudin.

  • Revitalisasi Lahan Tidak Produktif, Pemkab Bandung Luncurkan Ini

    Revitalisasi Lahan Tidak Produktif, Pemkab Bandung Luncurkan Ini

    JABAR EKSPRES  – Untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif, Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan program penanaman padi gogo terintegrasi di SPLPP Unpad, Desa/Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, pada Rabu (8/1/2025).

    Program ini didukung oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) yang akan memberikan pendampingan serta transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani setempat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dandim 0624, Polresta Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, serta sejumlah kelompok petani lokal, turut memperkuat pelaksanaan program ini.

     

    Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan bahwa program penanaman padi gogo terintegrasi ini merupakan wujud komitmen Pemkab Bandung untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dengan lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan. Kami siap mengawal dan mendukung program ketahanan pangan nasional ini,” ujar Bupati Dadang.

    Dadang menjelaskan, tujuan utama dari program ini adalah mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan yang dapat menghasilkan padi gogo secara maksimal. Sebagai contoh, di Pameungpeuk, Pemkab Bandung telah berhasil mengolah 15 hektar lahan kering dan tidak produktif dengan menanam padi gogo, yang menghasilkan lebih dari 10 ton per hektar.

    “Program ini sangat berhasil di Pameungpeuk. Lahan kering dan tidak produktif kami olah menjadi lahan produktif seluas 15 hektar dan menghasilkan lebih dari 10 ton padi gogo per hektar. Kami optimis hasil yang sama dapat dicapai di Arjasari,” jelas Bupati Dadang.

    Di Arjasari, program ini akan mengoptimalkan sekitar 200 hektare lahan kurang produktif. Setiap hektare lahan diharapkan mampu menghasilkan setidaknya 10 ton padi gogo, meningkat dari 4 ton per hektar sebelumnya. Bupati Dadang optimistis program ini dapat menghasilkan panen hingga empat kali dalam setahun.

    Selain di Kecamatan Arjasari, program penanaman padi gogo juga akan dilaksanakan di beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung, dengan total lahan yang akan direvitalisasi mencapai ratusan hektare.

    Bupati Dadang juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

  • Pagelaran Wayang Golek Meriahkan Malam Tahun Baru 2025 di Lapangaan Yon Zipur Dayeuhkolot

    Pagelaran Wayang Golek Meriahkan Malam Tahun Baru 2025 di Lapangaan Yon Zipur Dayeuhkolot

    JABAR EKSPRES – Suasana malam pergantian tahun di Kabupaten Bandung berlangsung penuh keceriaan, dengan ribuan orang memadati Lapangan Yon Zipur di Kecamatan Dayeuhkolot pada Selasa (31/12/2024).

    Acara puncak menyambut tahun baru 2025 ini dipenuhi dengan berbagai pertunjukan, salah satunya pagelaran wayang golek dari Dadan Sunandar Putra Giriharja 3 yang menjadi daya tarik utama.

    Acara yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung ini tak hanya menampilkan pagelaran wayang, akan tetapi dimeriahkan juga oleh beragam kesenian tradisional, band lokal serta komunitas musik yang dimulai dari siang hari.

    Meski sempat turun hujan, masyarakat tetap antusias untuk menyaksikan acara tersebut, bahkan terlihat beberapa warga menutup kepalanya dengan tikar gulung sambil melihat acara berlangsung.

    BACA JUGA: Malam Pergantian Tahun 2025, Warga Padati Lapangan Gasibu

    Di sisi lain, dalam acara tersebut hadir Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kepala Disbudpar Kabupaten Bandung Wawan Ahmad Ridwan dan beberapa stakeholder.

    Dalam sambutannya, Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan bahwa di tahun baru ini, semua hal yang belum dicapai bisa terwujud pada tahun 2025.

    “Semoga di tahun 2024 yang belum tercapai, bisa dicapai di tahun 2025. Dan di tahun 2025, hayu kita sama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah SWT,” ujar Kang DS sapaan akrabnya.

    Selain itu, Dadang juga mengajak masyarakat Kabupaten Bandung, untuk sama-sama meningkatkan semua hal yang dapat membuat Kabupaten Bandung semakin unggul.

    BACA JUGA: Samsung Galaxy A16 5G dengan Harga Terjangkau, Apa Saja Fiturnya? 

    “Utamanya kita bisa meningkatkan semua hal dalam bidang apapun demi meningkat Kabupaten Bandung. Kita doakan semua masyarakat dapat perlindungan dari Allah SWT dari dunia dan akhirat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Disbudpar Kabupaten Bandung, Wawan Ahmad Ridwan, menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang penuh prestasi bagi Kabupaten Bandung.

    Menurutnya, selain pagelaran seni, Kabupaten Bandung juga berhasil menetapkan tujuh situs cagar budaya, seperti Candi Bojongmenje di Rancaekek dan Makam Leluhur Bandung di Dayeuhkolot, sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya.

    “Selain itu, kami juga telah berhasil menetapkan dua tradisi lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yakni Upacara Adat Wuku Taun dan Kesenian Beluk dari Kampung Adat Cikondang,” jelas Wawan.

  • Desa Cileunyi Wetan Bandung Lakukan Pelantikan Ketua RT RW

    Desa Cileunyi Wetan Bandung Lakukan Pelantikan Ketua RT RW

    JABAR EKSPRES – Wilayah Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung lakukan pergantian kepengurusan RT/RW dengan konsep berbeda.

    Bagaimana tidak, yang biasanya pengurus RT atau RW dilakukan pemilihan serta pelantikan dengan waktu berbeda-beda. Di Desa Cileunyi Wetan ini dilakukan secara bersamaan alias serentak pada Kamis, 19 Desember 2024 kemarin.

    Kepala Desa (Kades) Cileunyi Wetan, Hari Haryono mengatakan, secara keseluruhan jumlah RT ada 120 dan RW sebanyak 23 di wilayahnya.

    “Yang dilantik kemarin itu Gelombang I (pertama), hasil pada Pemilihan RT dan RW Serentak Tahun 2024, jumlahnya ada 11 RW dan 59 RT,” katanya kepada Jabar Ekspres pada Jumat (20/12).

    BACA JUGA:Polresta Bandung Turunkan 1557 Personel Gabungan Amankan Nataru, Imbau Warga Waspada Cuaca Esktrem

    Hari menjelaskan, untuk pengurus RT dan RW sisanya, akan kembali diadakan pemilihan secara serentak, yakni untuk Gelombang II pada 2025 mendatang.

    Dia berpesan, bagi para Ketua RT dan RW yang sudah dilantik, dapat berkolaborasi dan ikut menyukseskan visi misi Kepala Desa Cileunyi Wetan. “Yakni mewujudkan Desa Cileunyi Wetan Maju, Mandiri dan Sejahtera berdasarkan pembangunan partisipatif yang berakhlakul karimah,” jelasnya.

    Kades menerangkan, terkait gebrakan atau inovasi program Pemerintah Desa (Pemdes) Cileunyi Wetan, pihaknya fokus dalam merampungkan visi dan misi. Di antaranya yakni akan diadakannya Gelar Seni Budaya dan Tradisi Urang (Gestur) Sunda pada 2025 mendatang.

    “Kemudian kita harus siap mendukung program-program 100 Hari Kerja dari Pimpinan Daerah Terlantik di tahun 2025, Jawa Barat Istimewa dan Kabupaten Bandung Lebih Bedas,” terangnya.

    BACA JUGA:Polres Cimahi Gelar Operasi Lilin Lodaya 2024, Libatkan 800 Personel Gabungan untuk Pengamanan Nataru

    Hari berharap, dengan telah dilantiknya 11 Ketua RW dan 59 Ketua RT di Desa Cileunyi Wetan secara serentak, bisa berdampak positif bagi warga di kewilayahan.

    “Semoga dengan diadakannya Pelantikan RT dan RW serentak hasil pemilihan RT/RW Tahun 2024, apalagi dengan dihadiri langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, semoga menjadi gairah semangat bagi para terlantik, dalam menjalankan amanah sebagai Ketua RT/RW dan semoga selalu ada dalam perlindungan Allah SWT,” bebernya.

  • KPU Kabupaten Bandung Siap Hadapi Sahrul-Gun Gun di MK

    KPU Kabupaten Bandung Siap Hadapi Sahrul-Gun Gun di MK

    JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menyatakan siap menghadapi gugatan terkait Pilkada Kabupaten Bandung 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Diketahui, Paslon nomor urut 1 ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor permohonan 85/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada Jumat (6/12).

    Adapun isi gugatan tersebut mencakup empat poin utama di antaranya dugaan pemanfaatan bantuan yang bersumber dari APBD, maraknya praktek money politik, dan ketidakmampuan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran yang masif di lapangan.

    “Kalau lihat di MK, memang ada yang menggugat. Namun, terkait dengan isi gugatannya, kami juga belum tahu karena belum bisa dilihat,” kata Komisioner KPU Kabupaten Bandung Divisi Teknis Penyelenggara, Griebaldi, Rabu (12/12/2024).

    BACA JUGA: Harga Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini (Periode: Kamis, 12 Desember 2024)

    Gribaldi menjelaskan, KPU Kabupaten Bandung memang belum mendapatkan surat resmi terkait adanya gugatan. Pihaknya pun baru mengetahui gugatan tersebut dari situs MK lantaran pada saat rekapitulasi perhitungan suara tidak ada pihak yang keberatan.

    “Materi gugatannya seperti apa, itu kami enggak tahu. Soalnya, dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten itu kan tidak ada yang keberatan,” katanya.

    Gribaldi pun membenarkan jika tim saksi dari paslon nomor urut 1 tidak menandatangani hasil rapat pleno perhitungan suara dan itu merupakan hak saksi.

    “Iya memang tidak menandatangani tetapi itu hak saksi. Dan terkait hasil penghitungan suara, dari awal tidak ada yang keberatan,” ungkapnya.

    BACA JUGA: LINK Download Format Doc Undangan Natal Siap Edit

    Meski begitu, kata dia, KPU Kabupaten Bandung memastikan akan siap menghadapi gugatan apapun materinya dan siap menaati proses hukum yang berlaku.

    “Tetap, walaupun nanti ada panggilan, kami kan harus datang. Jadi kami taat hukum apapun yang diharuskan oleh undang-undang, itu harus dipatuhi. Siap atau enggak siap, harus siap, karena memang wajib menaati hukum,” terangnya.

    Diketahui jika hasil perhitungan suara di Pilkada Kabupaten Bandung, pasangan nomor urut satu, Sahrul-Gun Gun dipastikan kalah unggul dari pasangan calon nomor urut 2, Dadang Supriatna-Ali Syakieb.

  • Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb tercatat unggul di Pilkada Kabupaten Bandung 2024.

    Menurut rekapitulasi KPU Kabupaten Bandung, Dadang-Ali Syakieb meraup 1.046.344 suara atau 55,85 persen. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan hanya mengantongi 827.240 suara atau 44,15 persen.

    Berdasarkan data KPU Kabupaten Bandung, terdapat 1.927.880 warga menggunakan hak pilihnya dari total 2.664.172 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah suara terhitung sah sebanyak 1.873.584 suara dan 54.296 tercatat tidak sah.

    Dadang Supriatna merupakan Bupati Bandung petahana. Ia dan Ali Syakieb meraup suara tertinggi di 23 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

    Sedangkan Sahrul-Gun Gun hanya menang di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Margahayu, Banjaran, Cimaung, Baleendah, Soreang dan Cangkuang.

    Menurut hasil hitung cepat atau quick count LSI Denny JA sebelumnya, Dadang-Ali telah diprediksi unggul dengan perolehan suara 56,82 persen. Sementara Sahrul-Gungun yang hanya meraih 43,18 persen suara.

    Dadang-Ali pun sudah mendeklarasikan kemenangan terlebih dulu dengan mengacu pada hasil quick count.

    Adapun Sahrul Gunawan dan Ali Syakieb merupakan di antara selebritas yang turut berlaga dalam Pilkada Serentak 2024.

    Sahrul dikenal sebagai aktor dan penyanyi sebelum berkecimpung di dunia politik. Ia sempat menduduki kursi Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriatna pada periode sebelumnya. Sementara itu, Ali merupakan pemain sinetron baru saja terjun ke dunia politik.

    Pada Pilbup Bandung 2024, Dadang-Ali diusung oleh Partai NasDem, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PDIP. Sedangkan paslon Sahrul-Gun Gun didukung gabungan Partai Golkar, PKS, PPP, Hanura, Partai Ummat, serta Partai Garuda.

    (arn/tsa)

    [Gambas:Video CNN]