Xcloud.id

Tag: Dadang Supriatna

  • Perangi Pengangguran, Ini Upaya Pemkab Bandung Ciptakan Lapangan Kerja

    Perangi Pengangguran, Ini Upaya Pemkab Bandung Ciptakan Lapangan Kerja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan sejumlah upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka. Dia menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah jobfair keliling setiap tahunnya.

    “Jobfair ini keliling ke masing-masing kecamatan melalui Dinas Tenaga Kerja. Tahun ini sudah mulai lagi kerja sama dengan 157 pengusaha yang dikaitkan dengan program 50 ribu wirausaha muda,” jelas Dadang dalam Head To Head – Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional, Jumat (15/8/2025).

    Dia menegaskan dari program tersebut, sudah sudah ada 4.100 orang yang mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang. Pemkab Bandung juga menargetkan mendorong kehadiran 10.000 wirausaha muda per tahun, sebagai upaya penciptaan lapangan kerja.

    Para calon wirausaha ini juga mendapatkan pelatihan, dan diperkuat dengan modal bergulir yang tanpa jaminan dan tanpa bunga melalui BPR.

    Dadang mengatakan Pemkab Bandung juga bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan, dan mengirimkan 500-1.000 Tenaga Kerja setiap tahunnya. Mereka akan dibekali dengan berbagai skill tertentu, agar menjadi tenaga kerja profesional di Jepang atau Korea.

    “Kami juga memiliki program make up artist untuk ibu-ibu yang dilatih setiap tahun 2.500 orang. Bukan cuma itu, dengan bonus demografi hingga 50%, pemuda tani juga didorong Kabupaten Bandung,” tegas Dadang.

    Selain terus membuka lapangan kerja, Kabupaten Bandung juga mendorong investasi. Apalagi Kabupaten Bandung menargetkan capaian investasi pada 2025 sebesar Rp 10 triliun.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bidik Investasi Rp 10 T, Pemkab Bandung Ungkap Strategi Gaet Investor

    Bidik Investasi Rp 10 T, Pemkab Bandung Ungkap Strategi Gaet Investor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna berkomitmen mendorong peningkatan minat investasi di wilayahnya. Targetnya, Kabupaten Bandung dapat menggaet investasi senilai Rp 10 triliun tahun ini.

    “Tentunya dalam pelaksanaannya melalui berbagai inovasi dan didukung dengan berbagai sumber daya alam yang sangat luar biasa,” rinci Dadang dalam Head To Head – Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional, Jumat (15/8/2025).

    Dia mengatakan target tersebut diharapkan dapat mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 3,9 triliun.

    “Kami punya inovasi yang jadi harapan dan impian, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa agar bisa tumbuh investasi,” ungkap Dadang.

    Selain itu, Dadang menyebut Kabupaten Bandung memiliki DPTPSP yang merupakan pelayanan terpadu, dengan 28 pelayanan yang hanya butuh satu atap saja. Ditambah lagi, Dadang memastikan bahwa Kabupaten aman dan nyaman dengan dukungan dari TNI dan Polri.

    “Kami juga memastikan tidak menabrak Tata Ruang, apalagi di Kabupaten Bandung ada Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) untuk mendukung swasembada pangan yang harus tetap didukung,” tegas Dadang.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bakal Bangun Kereta Gantung, Pemkab Bandung Bocorkan Perkembangannya

    Bakal Bangun Kereta Gantung, Pemkab Bandung Bocorkan Perkembangannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan rencana pembangunan Kereta Gantung yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan beberapa tahun silam. Saat ini menurutnya, rencana kereta gantung ini baru memasuki studi pra-kelayakan (pre-feasibility study).

    Fase ini merupakan penilaian awal yang dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek, sebelum studi kelayakan lebih dalam dilakukan. Bukan hanya kereta gantung, Dadang juga mengungkapkan rencana jalan tol Pangalengan, Rancabali hingga Cidaun-Cianjur yang juga dalam studi pra-kelayakan.

    “Kami sudah membuat Pra-FS untuk kereta gantung dan jalan tol Pangalengan, Rancabali hingga Cidaun Cianjur,” dalam Head To Head – Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional, Jumat (15/8/2025).

    Jika kedua proyek ini dapat terealisasi, maka akan berdampak positif pada laju pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bandung telah merasakan efek positif kereta cepat Jakarta-Bandung pada pariwisata.

    Dia menjabarkan pada 2023 jumlah wisatawan di Kabupaten Bandung tercatat naik 5,53% dan pada 2024 naik 4,97% mencapai 7 juta wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Bandung juga turut mendongkrak perekonomian daerah.

    “Pada 2020 jumlah wisatawan sekitar 2 juta, baik domestik maupun wisatawan asing. Pada 2024 melesat sampai ke angka 7 juta, ini karena ada akses yang mumpuni dengan kehadiran KCIC di Tegalluar dan Padalarang,” ujar Dadang.

    Untuk semakin mendorong perkembangan pariwisata daerah, dia pun mendorong tempat-tempat kegiatan usaha pariwisata dapat mengurus perizinan. Dengan begitu, pariwisata yang berkembang dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Karena saat ini ada beberapa tempat wisata yang belum berizin, sehingga pemerintah daerah belum bisa menarik izin dari tempat kegiatan usaha pariwisata tersebut,” katanya.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar Bupati dan Walikota di Jabar Tolak Ikut Arahan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour – Page 3

    Daftar Bupati dan Walikota di Jabar Tolak Ikut Arahan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour – Page 3

    Bupati Bandung, Dadang Supriatna, tak setuju jika study tour dilarang. Menurut dia, selama kegiatan study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah. 

    “Selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman karena study tour itu bukan hanya kita hiburan ya, tetapi ada manfaat apa perbedaan di antara daerah terutama dalam hal edukasi sejarah,” ujar Dadang.

    Dadang juga mengingatkan larangan yang dikeluarkan sebaiknya dibarengi dengan solusi. Sehingga semua kebijakan bisa menjadi lebih terarah.

    “Lebih terarah saja kegiatannya. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” tambahnya. 

    Menurut Dadang, study tour juga tidak sepenuhnya jelek. Ada nilai emosional dan historis yang bisa membekas dalam memori siswa.

    “Kalau seperti itu kegiatannya bermanfaat bukan hanya main saja tetapi harus ada edukasi sehingga anak-anak itu bisa dalam memorinya ini terkenang,” jelasnya.

  • APKASI: Swasembada kunci hadapi gejolak geopolitik

    APKASI: Swasembada kunci hadapi gejolak geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi mengatakan swasembada adalah kunci ketahanan nasional untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global, termasuk untuk menghadapi kebijakan tarif 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat.

    “Sebetulnya kami ingin mengantisipasi seluruh gejolak internasional itu melalui kekuatan sendiri, yaitu swasembada. Kalau kita sudah swasembada, beras kita cukup, kita tidak perlu lagi tergantung dengan luar negeri,” kata Bursah di Jakarta, Kamis.

    Bupati Lahat, Sumatera Selatan, ​itu mengatakan dengan tercapainya swasembada pangan dan energi, Indonesia bisa meredam dampak gejolak geopolitik terhadap situasi dalam negeri.

    Oleh karena itu, dia menegaskan APKASI akan memberikan upaya maksimal untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik demi secepatnya mencapai swasembada baik pangan maupun energi.

    Hal tersebut juga sejalan dengan poin ke-3 Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Karena itu, fluktuasi luar negeri, naik turunnya suhu luar negeri itu tidak tergantung, karena kita ada kemampuan diri, termasuk energi, termasuk air. Jadi, kita belum bergantung. Jadi, apa pun yang terjadi, perang di sebelah sana, insyaallah kita kuat, swasembada intinya,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, Bursah juga menegaskan komitmen segenap anggota APKASI untuk mendukung seluruh program prioritas nasional yang berada di daerah, mengingat 60 persen program nasional berlokasi di daerah.

    “Karena 60 persen kegiatan nasional ada di daerah maka APKASI punya kewajiban mengawal, mendukung, memberikan tempat seluruh kebijakan prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Komitmen APKASI tersebut juga sejalan dengan poin ke-2 Astacita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya, di Jakarta, Kamis.

    Pengurus APKASI yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat Regional 17 Juli 2025

    Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat Regional 17 Juli 2025

    Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat
    Tim Redaksi
    ACEH BARAT DAYA, KOMPAS.com
    –
    Bupati Aceh
    Barat Daya (Abdya),
    Safaruddin
    , ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (
    Apkasi
    ) untuk periode 2025-2030.
    Penunjukan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi Tahun 2025. Para Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 dikukuhkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2025).
    “Kita ditunjuk sebagai Korwil Aceh Apkasi periode 2025-2030. Selain saya, ada juga beberapa Bupati lainnya dari Aceh yang masuk dalam Dewan Pengurus,” kata Safaruddin saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui telepon.
    Ia menjelaskan, Apkasi periode 2025-2030 dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai ketua umum, dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, sebagai ketua harian.
    Adapun sejumlah kepala daerah dari Aceh yang juga masuk dalam kepengurusan, di antaranya Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, sebagai Ketua Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan; Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan (TRK), sebagai Ketua Bidang Pertanian; dan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris (Syech Muharram), sebagai Sekretaris Bidang Pengentasan Kemiskinan.
    Safaruddin menyebutkan, penunjukan dirinya sebagai Korwil Aceh menjadi momen untuk meningkatkan kolaborasi antarkabupaten/kota di Aceh dalam rangka memajukan daerah.
    “Tentunya kita berharap ke depan dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah lain demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
    Ia juga mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh untuk bersama-sama membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah masing-masing, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
    “Seperti halnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Aceh dalam kancah nasional melalui peran Apkasi,” ucap Safaruddin.
    “Mari sama-sama kita memperlihatkan ke nasional bagaimana kolaborasi antar kabupaten/kota di Aceh, dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan juga Pusat,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wisma Atlet Stadion si Jalak Harupat Bandung Disulap jadi Sekolah Rakyat

    Wisma Atlet Stadion si Jalak Harupat Bandung Disulap jadi Sekolah Rakyat

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyediakan 6 kelas Sekolah Rakyat di Wisma Atlet yang berada di kawasan Stadion Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

    Selain itu, ratusan siswa juga direkrut untuk menjadi peserta didik Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Para siswa tersebut terbagi menjadi enam rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 75 siswa SMP dan 75 siswa SMA dengan masing-masing tiga kelas.

    Sementara untuk jenjang SD, Pemkab Bandung tengah melakukan pendekatan khusus kepada orangtua. Adapun kegiatan belajar mengajar rencananya akan dimulai pada Agustus 2025.

    “Pemerintah pusat kemarin meminta lagi bahkan sampai 4 lokal. Maka kami sudah siapkan agar tempatnya di BLK Baleendah, meski baru bisa menyediakan 3 lokal,” kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juli 2025.

    Ke depannya, Dadang menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan lokasi permanen Sekolah Rakyat di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Dia mengeklaim, Pemkab Bandung memiliki lahan seluas 7,6 hektare di kawasan tersebut.

    Untuk saat ini, proses pembangunan masih disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, Sekolah Rakyat tersebut akan disiapkan untuk penerimaan calon siswa mulai 2026 mendatang. 

    “Untuk yang di Ciwidey, kita harus perbaiki dulu tata ruangnya yang masih dalam tahap penyelesaian dengan Kementerian ATR/BPN masih dibahas. Sehingga mungkin pelaksanaan pembangunan bangunan sekolahnya bisa dimulai tahun 2026,” ucap dia.

     

    Trabas Kamtibmas untuk Antisipasi Karhutla ala Polres Pemalang

  • Ancaman Megathrust Sesar Lembang, Bagaimana Mitigasi Bencana Gempa di Bandung?

    Ancaman Megathrust Sesar Lembang, Bagaimana Mitigasi Bencana Gempa di Bandung?

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman gempa bumi akibat Sesar Lembang atau megathrust, menyusul adanya gempa berkekuatan 2,7 magnitudo di Kota Cimahi pada Minggu, 29 Juni 2025 lalu.

    “Pelatihan mitigasi bencana ini penting, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang berdekatan atau dilintasi Sesar Lembang seperti Kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang, termasuk juga Cileunyi,” kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juli 2025.

    Adapun langkah yang akan dilakukan Pemkab, ungkap Dadang, di antaranya menggelar pelatihan mitigasi bencana, pelatihan evakuasi, dan memberikan informasi agar masyarakat benar-benar memahami potensi megathrust.

    “Kalau Sesar Lembang ini mengalami pergeseran dan terjadi gempa 7,6 skala richter, saya sendiri tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata bagaimana nanti berantakannya,” ucap dia.

    Di sisi lain, Dadang pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terkait ancaman gempat bumi akibat Sesar Lembang tersebut.

    “Saya berharap kepada Gubernur maupun Sekda Jabar, harus ada sosialisasi khusus untuk mungkin setiap minggunya untuk membahas secara kewilayahan terkait Sesar Lembang. Terutama di wilayah Bandung Raya yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi termasuk Kabupaten Sumedang,” imbuh Dadang.

    Selain sosialisasi, Dadang juga meminta Pemprov Jawa Barat untuk melakukan pembahasan secara khusus bersama pemerintah daerah terkait penanganan Sesar Lembang ke depannya.

    “Jadi, ya kami menunggu untuk bisa berpikir bersama dan membahas secara khusus tentang penanganan Sesar Lembang ini ke depan,” pungkasnya. 

    Diketahui, Sesar Lembang merupakan sebuah patahan geser aktif yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

    Patahan ini menjulang sepanjang 29 kilometer, dari Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat hingga Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selain itu, Sesar Lembang juga melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

    Sesar Lembang diprediksi memiliki potensi untuk menyebabkan gempa bumi berkekuatan 6,8 hingga 7 magnitudo, dengan kemungkinan pergeseran tanah sekitar 3-5 milimeter per tahun.

    Penulis: Arby Salim

     

    Detik-Detik Evakuasi 4 Korban Tertimbun Longsor di Peniron, Bruno, Purworejo

  • Mendagri: Kawal program strategis dengan sinergi pusat-daerah

    Mendagri: Kawal program strategis dengan sinergi pusat-daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional yang strategis.

    Hal itu disampaikan Tito usai menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    “Saya berharap kita bisa bekerja sama, berinovasi, menyuarakan aspirasi kepentingan daerah, sekaligus juga APKASI bisa menjembatani bukan hanya pusat-daerah, tapi juga dengan pemerintah, dengan asosiasi, DPRD-nya, dan lain-lain,” kata Tito di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya bersama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Astacita.

    Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyampaikan dua arahan utama, yaitu pentingnya konsolidasi organisasi melalui pembentukan kepengurusan yang solid, serta penyusunan rencana kerja yang bersifat konseptual.

    APKASI, menurut Mendagri, memiliki peran penting sebagai mitra Kemendagri dalam menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah. APKASI juga dinilai berkontribusi dalam mendorong implementasi berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan agenda strategis lainnya.

    Pada kesempatan itu, jajaran APKASI melaporkan hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VI yang telah digelar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

    Munas tersebut menghasilkan kepemimpinan baru dengan terpilihnya Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025–2030.

    Dalam audiensi tersebut, Bursah turut meminta masukan dan arahan dari Mendagri terkait arah kepemimpinan dan penguatan peran organisasi ke depan.

    Mendagri pun menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan merupakan kewenangan Ketua Umum terpilih bersama tim formatur.

    “Nanti ketua membentuk formasi kepengurusan yang lebih detail, dan setelah selesai biasanya akan ada pelantikan. Dan nanti, ketika waktunya pas, saya Insya Allah akan hadir melantik APKASI dengan pengurus yang baru ini, resmi menjadi pengurus untuk lima tahun ke depan,” kata Bursah.

    Sejumlah isu aktual turut dibahas, termasuk tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

    Dalam hal ini, Mendagri menekankan pentingnya penguatan integritas kepala daerah guna mencegah praktik korupsi yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat proses pembangunan.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Pati Sudewo, Bupati Sambas Satono, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Margaasih Dicaplok dalam Wacana Perluasan Kota Cimahi, Bupati Bandung: Tidak Mudah

    Margaasih Dicaplok dalam Wacana Perluasan Kota Cimahi, Bupati Bandung: Tidak Mudah

    Liputan6.com, Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menerima kunjungan kerja dari Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan wakilnya, Adhitia Yudhistira di Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 10 Juni 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi untuk memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Margaasih ke dalam wilayah administratif Kota Cimahi.

    Dadang mengaku tak mempermasalahkan wacana perluasan wilayah Kota Cimahi itu. Meski demikian, kata dia, penggabungan wilayah administratif membutuhkan proses yang panjang dan berbagai tahapan.

    “Kan tidak mudah pemekaran wilayah itu, tidak semudah seperti pemekaran desa. Silakan usulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat,” ucap Dadang dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu, 14 Juni 2025.

    Maka dari itu, Dadang mengatakan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Sebab, dibutuhkan pula persetujuan dari berbagai instansi, termasuk pemerintah provinsi dan pusat, kajian teknis, serta konsultasi pusat.

    “Jadi mengenai keinginan sebagian wilayah Margaasih ke Kota Cimahi ini masih kita bicarakan, karena ini menyangkut undang-undang,” pungkasnya.

    Selain wacana perluasan wilayah, kedua kepala daerah tersebut juga melakukan pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama yang sempat ditantangani pada 2021 silam.

    “Pembaruan kerja sama ini mencakup beberapa bidang, di antaranya kerja sama penanganan banjir, sampah, soal ketahanan pangan, transportasi, dan soal penataan perbatasan,” ujar Dadang.

     

    Ancaman Climate Change, Ribuan Pohon Ditanam di Pemalang