Dari Geothermal hingga Wisata Serampangan, Gemma Bongkar Masalah Bandung
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Aksi damai Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (Gemma) menyoroti isu lingkungan di Kabupaten Bandung, salah satunya belum rampungnya Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelamatan Kawasan Bandung Selatan (KBS).
Aksi tersebut digelar di depan pintu masuk DPRD dan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung, Rabu (2/9/2025).
Koordinator aksi Yogi Noviantara mengatakan, dua periode masa kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Perda KBS tak kunjung selesai.
“Sampai hari ini juga belum selesai,” kata Yogi ditemui usai aksi.
Menurut Yogi, belum adanya Perda KBS berdampak pada pembangunan geothermal di Kecamatan Pangalengan yang diyakini merugikan masyarakat.
Selain itu, banjir tahunan yang masih dirasakan warga di tiga kecamatan seperti Bojongsoang, Baleendah, dan Dayeuhkolot hingga kini belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Keresahan di Kabupaten Bandung banyak, bahkan pembangunan lokasi wisata yang serampangan juga memakan korban, itu yang kita singgung hari ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, serampangannya pemerintah dalam menangani isu lingkungan lambat laun akan berakibat pada perubahan iklim.
“Kabupaten Bandung yang dulunya dingin, sejuk, hari ini gersang, panas bahkan hari ini juga kita rasakan. Padahal lokasi kita aksi masih dekat dengan Ciwidey kan? Tapi hari ini panas. Nah, itu bentuk dari kesan kita yang ingin kita sampaikan juga. Bahwa lingkungan hidup tidak baik-baik saja juga di Kabupaten Bandung,” tutur Yogi.
Massa aksi mulai berdatangan pukul 15.00 WIB dan melakukan aksi hingga pukul 16.30 WIB. Mereka membawa berbagai tulisan bernada sindiran terhadap pejabat Kabupaten Bandung maupun aparat kepolisian.
Secara bergantian, massa menyampaikan orasi menyoroti berbagai peristiwa demonstrasi di sejumlah daerah sejak 25 Agustus 2025.
Massa juga membakar ban dan melakukan aksi teaterikal menaburkan bunga sebagai bentuk duka atas korban meninggal selama aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah.
Dari pantauan, sejak siang Kantor Pemda Kabupaten Bandung dijaga ketat aparat kepolisian dengan pemasangan water barrier di depan gerbang masuk kantor DPRD dan Pemda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Dadang Supriatna
-
/data/photo/2025/09/03/68b819f350e5f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dari Geothermal hingga Wisata Serampangan, Gemma Bongkar Masalah Bandung
Bandung
3 September 2025")
Dari Geothermal hingga Wisata Serampangan, Gemma Bongkar Masalah Bandung Bandung 3 September 2025
-
Video: Cara Kreatif Kab. Bandung Tarik Investasi Rp10 Trilliun di 2025
Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, CNBC Indonesia menghadirkan Program Spesial Head to Head ” Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional” sebagai wadah pagi para kepada daerah untuk menunjukkan capaian kinerja dan strategi pengelolaan fiskal daerah sebagai penopang ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8%.
Pemerintah Kabupaten Bandung disebut Bupati Dadang Supriatna terus mendorong investasi hingga Rp10 Triliun di 2025. Dimana untuk mencapai target ini, Kabupaten Bandung memanfaatkan potensi PMDN hingga pembangunan proyek perumahan rakyat serta kemudahan regulasi dan infrastruktur penunjang.
Seperti apa strategi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning dengan Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna dalam Head to Head, CNBC Indonesia (Jum’at, 15/08/2025)
-
Perangi Pengangguran, Ini Upaya Pemkab Bandung Ciptakan Lapangan Kerja
Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan sejumlah upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka. Dia menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah jobfair keliling setiap tahunnya.
“Jobfair ini keliling ke masing-masing kecamatan melalui Dinas Tenaga Kerja. Tahun ini sudah mulai lagi kerja sama dengan 157 pengusaha yang dikaitkan dengan program 50 ribu wirausaha muda,” jelas Dadang dalam Head To Head – Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional, Jumat (15/8/2025).
Dia menegaskan dari program tersebut, sudah sudah ada 4.100 orang yang mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang. Pemkab Bandung juga menargetkan mendorong kehadiran 10.000 wirausaha muda per tahun, sebagai upaya penciptaan lapangan kerja.
Para calon wirausaha ini juga mendapatkan pelatihan, dan diperkuat dengan modal bergulir yang tanpa jaminan dan tanpa bunga melalui BPR.
Dadang mengatakan Pemkab Bandung juga bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan, dan mengirimkan 500-1.000 Tenaga Kerja setiap tahunnya. Mereka akan dibekali dengan berbagai skill tertentu, agar menjadi tenaga kerja profesional di Jepang atau Korea.
“Kami juga memiliki program make up artist untuk ibu-ibu yang dilatih setiap tahun 2.500 orang. Bukan cuma itu, dengan bonus demografi hingga 50%, pemuda tani juga didorong Kabupaten Bandung,” tegas Dadang.
Selain terus membuka lapangan kerja, Kabupaten Bandung juga mendorong investasi. Apalagi Kabupaten Bandung menargetkan capaian investasi pada 2025 sebesar Rp 10 triliun.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
-
Bidik Investasi Rp 10 T, Pemkab Bandung Ungkap Strategi Gaet Investor
Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna berkomitmen mendorong peningkatan minat investasi di wilayahnya. Targetnya, Kabupaten Bandung dapat menggaet investasi senilai Rp 10 triliun tahun ini.
“Tentunya dalam pelaksanaannya melalui berbagai inovasi dan didukung dengan berbagai sumber daya alam yang sangat luar biasa,” rinci Dadang dalam Head To Head – Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional, Jumat (15/8/2025).
Dia mengatakan target tersebut diharapkan dapat mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 3,9 triliun.
“Kami punya inovasi yang jadi harapan dan impian, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa agar bisa tumbuh investasi,” ungkap Dadang.
Selain itu, Dadang menyebut Kabupaten Bandung memiliki DPTPSP yang merupakan pelayanan terpadu, dengan 28 pelayanan yang hanya butuh satu atap saja. Ditambah lagi, Dadang memastikan bahwa Kabupaten aman dan nyaman dengan dukungan dari TNI dan Polri.
“Kami juga memastikan tidak menabrak Tata Ruang, apalagi di Kabupaten Bandung ada Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) untuk mendukung swasembada pangan yang harus tetap didukung,” tegas Dadang.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
-
Bakal Bangun Kereta Gantung, Pemkab Bandung Bocorkan Perkembangannya
Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan rencana pembangunan Kereta Gantung yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan beberapa tahun silam. Saat ini menurutnya, rencana kereta gantung ini baru memasuki studi pra-kelayakan (pre-feasibility study).
Fase ini merupakan penilaian awal yang dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek, sebelum studi kelayakan lebih dalam dilakukan. Bukan hanya kereta gantung, Dadang juga mengungkapkan rencana jalan tol Pangalengan, Rancabali hingga Cidaun-Cianjur yang juga dalam studi pra-kelayakan.
“Kami sudah membuat Pra-FS untuk kereta gantung dan jalan tol Pangalengan, Rancabali hingga Cidaun Cianjur,” dalam Head To Head – Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional, Jumat (15/8/2025).
Jika kedua proyek ini dapat terealisasi, maka akan berdampak positif pada laju pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bandung telah merasakan efek positif kereta cepat Jakarta-Bandung pada pariwisata.
Dia menjabarkan pada 2023 jumlah wisatawan di Kabupaten Bandung tercatat naik 5,53% dan pada 2024 naik 4,97% mencapai 7 juta wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Bandung juga turut mendongkrak perekonomian daerah.
“Pada 2020 jumlah wisatawan sekitar 2 juta, baik domestik maupun wisatawan asing. Pada 2024 melesat sampai ke angka 7 juta, ini karena ada akses yang mumpuni dengan kehadiran KCIC di Tegalluar dan Padalarang,” ujar Dadang.
Untuk semakin mendorong perkembangan pariwisata daerah, dia pun mendorong tempat-tempat kegiatan usaha pariwisata dapat mengurus perizinan. Dengan begitu, pariwisata yang berkembang dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena saat ini ada beberapa tempat wisata yang belum berizin, sehingga pemerintah daerah belum bisa menarik izin dari tempat kegiatan usaha pariwisata tersebut,” katanya.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5298910/original/031211900_1753775930-WhatsApp_Image_2025-07-26_at_21.54.29.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Daftar Bupati dan Walikota di Jabar Tolak Ikut Arahan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour – Page 3")
Daftar Bupati dan Walikota di Jabar Tolak Ikut Arahan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour – Page 3
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, tak setuju jika study tour dilarang. Menurut dia, selama kegiatan study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah.
“Selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman karena study tour itu bukan hanya kita hiburan ya, tetapi ada manfaat apa perbedaan di antara daerah terutama dalam hal edukasi sejarah,” ujar Dadang.
Dadang juga mengingatkan larangan yang dikeluarkan sebaiknya dibarengi dengan solusi. Sehingga semua kebijakan bisa menjadi lebih terarah.
“Lebih terarah saja kegiatannya. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” tambahnya.
Menurut Dadang, study tour juga tidak sepenuhnya jelek. Ada nilai emosional dan historis yang bisa membekas dalam memori siswa.
“Kalau seperti itu kegiatannya bermanfaat bukan hanya main saja tetapi harus ada edukasi sehingga anak-anak itu bisa dalam memorinya ini terkenang,” jelasnya.
-
APKASI: Swasembada kunci hadapi gejolak geopolitik
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi mengatakan swasembada adalah kunci ketahanan nasional untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global, termasuk untuk menghadapi kebijakan tarif 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat.
“Sebetulnya kami ingin mengantisipasi seluruh gejolak internasional itu melalui kekuatan sendiri, yaitu swasembada. Kalau kita sudah swasembada, beras kita cukup, kita tidak perlu lagi tergantung dengan luar negeri,” kata Bursah di Jakarta, Kamis.
Bupati Lahat, Sumatera Selatan, itu mengatakan dengan tercapainya swasembada pangan dan energi, Indonesia bisa meredam dampak gejolak geopolitik terhadap situasi dalam negeri.
Oleh karena itu, dia menegaskan APKASI akan memberikan upaya maksimal untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik demi secepatnya mencapai swasembada baik pangan maupun energi.
Hal tersebut juga sejalan dengan poin ke-3 Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
“Karena itu, fluktuasi luar negeri, naik turunnya suhu luar negeri itu tidak tergantung, karena kita ada kemampuan diri, termasuk energi, termasuk air. Jadi, kita belum bergantung. Jadi, apa pun yang terjadi, perang di sebelah sana, insyaallah kita kuat, swasembada intinya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Bursah juga menegaskan komitmen segenap anggota APKASI untuk mendukung seluruh program prioritas nasional yang berada di daerah, mengingat 60 persen program nasional berlokasi di daerah.
“Karena 60 persen kegiatan nasional ada di daerah maka APKASI punya kewajiban mengawal, mendukung, memberikan tempat seluruh kebijakan prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.
Komitmen APKASI tersebut juga sejalan dengan poin ke-2 Astacita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya, di Jakarta, Kamis.
Pengurus APKASI yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/07/17/687894c0cb6ea.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat
Regional
17 Juli 2025")
Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat Regional 17 Juli 2025
Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat
Tim Redaksi
ACEH BARAT DAYA, KOMPAS.com
–
Bupati Aceh
Barat Daya (Abdya),
Safaruddin
, ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (
Apkasi
) untuk periode 2025-2030.
Penunjukan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi Tahun 2025. Para Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 dikukuhkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2025).
“Kita ditunjuk sebagai Korwil Aceh Apkasi periode 2025-2030. Selain saya, ada juga beberapa Bupati lainnya dari Aceh yang masuk dalam Dewan Pengurus,” kata Safaruddin saat dihubungi
Kompas.com
melalui telepon.
Ia menjelaskan, Apkasi periode 2025-2030 dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai ketua umum, dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, sebagai ketua harian.
Adapun sejumlah kepala daerah dari Aceh yang juga masuk dalam kepengurusan, di antaranya Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, sebagai Ketua Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan; Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan (TRK), sebagai Ketua Bidang Pertanian; dan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris (Syech Muharram), sebagai Sekretaris Bidang Pengentasan Kemiskinan.
Safaruddin menyebutkan, penunjukan dirinya sebagai Korwil Aceh menjadi momen untuk meningkatkan kolaborasi antarkabupaten/kota di Aceh dalam rangka memajukan daerah.
“Tentunya kita berharap ke depan dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah lain demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh untuk bersama-sama membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah masing-masing, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Seperti halnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Aceh dalam kancah nasional melalui peran Apkasi,” ucap Safaruddin.
“Mari sama-sama kita memperlihatkan ke nasional bagaimana kolaborasi antar kabupaten/kota di Aceh, dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan juga Pusat,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5274289/original/052297600_1751717985-WhatsApp_Image_2025-07-05_at_14.36.00.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Wisma Atlet Stadion si Jalak Harupat Bandung Disulap jadi Sekolah Rakyat")
Wisma Atlet Stadion si Jalak Harupat Bandung Disulap jadi Sekolah Rakyat
Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyediakan 6 kelas Sekolah Rakyat di Wisma Atlet yang berada di kawasan Stadion Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, ratusan siswa juga direkrut untuk menjadi peserta didik Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Para siswa tersebut terbagi menjadi enam rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 75 siswa SMP dan 75 siswa SMA dengan masing-masing tiga kelas.
Sementara untuk jenjang SD, Pemkab Bandung tengah melakukan pendekatan khusus kepada orangtua. Adapun kegiatan belajar mengajar rencananya akan dimulai pada Agustus 2025.
“Pemerintah pusat kemarin meminta lagi bahkan sampai 4 lokal. Maka kami sudah siapkan agar tempatnya di BLK Baleendah, meski baru bisa menyediakan 3 lokal,” kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juli 2025.
Ke depannya, Dadang menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan lokasi permanen Sekolah Rakyat di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Dia mengeklaim, Pemkab Bandung memiliki lahan seluas 7,6 hektare di kawasan tersebut.
Untuk saat ini, proses pembangunan masih disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, Sekolah Rakyat tersebut akan disiapkan untuk penerimaan calon siswa mulai 2026 mendatang.
“Untuk yang di Ciwidey, kita harus perbaiki dulu tata ruangnya yang masih dalam tahap penyelesaian dengan Kementerian ATR/BPN masih dibahas. Sehingga mungkin pelaksanaan pembangunan bangunan sekolahnya bisa dimulai tahun 2026,” ucap dia.
Trabas Kamtibmas untuk Antisipasi Karhutla ala Polres Pemalang
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4425826/original/047178800_1683906337-GEMS8226.JPG?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ancaman Megathrust Sesar Lembang, Bagaimana Mitigasi Bencana Gempa di Bandung?")
Ancaman Megathrust Sesar Lembang, Bagaimana Mitigasi Bencana Gempa di Bandung?
Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman gempa bumi akibat Sesar Lembang atau megathrust, menyusul adanya gempa berkekuatan 2,7 magnitudo di Kota Cimahi pada Minggu, 29 Juni 2025 lalu.
“Pelatihan mitigasi bencana ini penting, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang berdekatan atau dilintasi Sesar Lembang seperti Kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang, termasuk juga Cileunyi,” kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juli 2025.
Adapun langkah yang akan dilakukan Pemkab, ungkap Dadang, di antaranya menggelar pelatihan mitigasi bencana, pelatihan evakuasi, dan memberikan informasi agar masyarakat benar-benar memahami potensi megathrust.
“Kalau Sesar Lembang ini mengalami pergeseran dan terjadi gempa 7,6 skala richter, saya sendiri tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata bagaimana nanti berantakannya,” ucap dia.
Di sisi lain, Dadang pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terkait ancaman gempat bumi akibat Sesar Lembang tersebut.
“Saya berharap kepada Gubernur maupun Sekda Jabar, harus ada sosialisasi khusus untuk mungkin setiap minggunya untuk membahas secara kewilayahan terkait Sesar Lembang. Terutama di wilayah Bandung Raya yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi termasuk Kabupaten Sumedang,” imbuh Dadang.
Selain sosialisasi, Dadang juga meminta Pemprov Jawa Barat untuk melakukan pembahasan secara khusus bersama pemerintah daerah terkait penanganan Sesar Lembang ke depannya.
“Jadi, ya kami menunggu untuk bisa berpikir bersama dan membahas secara khusus tentang penanganan Sesar Lembang ini ke depan,” pungkasnya.
Diketahui, Sesar Lembang merupakan sebuah patahan geser aktif yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Patahan ini menjulang sepanjang 29 kilometer, dari Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat hingga Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selain itu, Sesar Lembang juga melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.
Sesar Lembang diprediksi memiliki potensi untuk menyebabkan gempa bumi berkekuatan 6,8 hingga 7 magnitudo, dengan kemungkinan pergeseran tanah sekitar 3-5 milimeter per tahun.
Penulis: Arby Salim
Detik-Detik Evakuasi 4 Korban Tertimbun Longsor di Peniron, Bruno, Purworejo