Xcloud.id

Tag: Dadang Supriatna

  • Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi Bandung 27 November 2025

    Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi Bandung 27 November 2025

    Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memerlukan sekitar 14.000 guru dan tenaga kependidikan untuk mencapai rasio guru terhadap sekolah yang ideal.
    Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten
    Bandung
    berharap pemerintah pusat kembali membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi guru dan tenaga kependidikan.
    Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan, terdapat 1.660 sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di
    Kabupaten Bandung
    .
    Saat ini, ketersediaan tenaga guru terdiri dari 5.600 yang berstatus PNS, 7.100 PPPK, dan 5.000 guru paruh waktu.
    “Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal. Kabupaten Bandung masih memerlukan sekitar 14.000 tenaga pendidik lagi,” kata Dadang kepada awak media pada Kamis (27/11/2025).
    Dia menambahkan, sebanyak 4.897 ASN guru diperkirakan akan pensiun dalam rentang waktu 2021-2025. Selama periode tersebut, terdapat penangkatan 7.968 guru.
    Namun, pada kurun 2026-2030, diperkirakan 3.047 guru akan pensiun.
    Kondisi ini, menurut Dadang, memerlukan langkah strategis agar tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar, termasuk pada jabatan kepala sekolah.
    “Seumpama tidak ada rekrutmen PNS guru sepanjang lima tahun ke depan, jumlah guru, terutama yang berstatus PNS, bisa menjadi minim,” tutur dia.
    Dadang juga mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan penegasan dalam regulasi ASN sehingga PPPK dapat menduduki jabatan kepala sekolah sesuai kompetensi masing-masing.
    Selain itu, dia berharap adanya pembukaan rekrutmen CPNS guru untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan.
    “Kami berkomitmen memastikan penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan,” jelasnya.
    Saat ini, pihaknya telah mengonsultasikan hal ini ke Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kemendikdasmen pada Senin (24/11/2025).
    Dalam kesempatan itu, bupati turut berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai penggajian PPPK guru dan tenaga kependidikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kiper Rizki yang Sempat Diduga Korban TPPO Kamboja Tiba di Bandung

    Kiper Rizki yang Sempat Diduga Korban TPPO Kamboja Tiba di Bandung

    Jakarta –

    Rizki Nur Fadhilah (18), remaja yang sempat diduga menjadi korban TPPO di Kamboja kabarnya telah tiba di Bandung, Jawa Barat. Hal ini dibenarkan olah Bupati Bandung Dadang Supriatna.

    Pantauan detikJabar di Mapolresta Bandung, Sabtu (22/11/2025) malam hingga Minggu (23/11/2025) dini hari, nampak suasana gedung terlihat sepi. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga di depan gedung.

    Beberapa mobil terlihat keluar masuk gedung. Setelah itu beberapa mobil bertuliskan Satreskrim Polresta Bandung terparkir di luar gedung.

    Beberapa awak media nampak menunggu kepastian kabar kepulangan Rizki dari Kamboja. Namun, petugas kepolisian enggan memberikan informasinya kepada awak media.

    Tidak ada aktivitas yang menunjukkan adanya penjemputan dari remaja tersebut oleh orang tua atau keluarga hingga Minggu pagi. Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, remaja tersebut telah ada di Kabupaten Bandung. Bahkan penjemputan dilakukan oleh kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung.

    Remaja tersebut saat ini masih dimintai keterangan oleh kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk mencari kebenaran informasi terkait kejadian Rizki bisa sampai ke Kamboja.

    “Karena antara informasi yang disampaikan ternyata kenyataannya tidak sesuai. Nah, juga ini mungkin nanti ada klarifikasi atau apapun kami menunggu putusan dari Pak Kapolres yang akan akan disampaikan nanti melalui pers rilis,” katanya.

    Dadang meminta remaja tersebut untuk bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Sehingga tidak membuat masyarakat di Indonesia resah.

    “Jangan memprovokasi yang pada akhirnya semua menjadi punten (maaf) ya bukan panik tetapi menjadi perhatian. Kalau toh misalkan untuk itu berangkatnya keinginan sendiri, ya sampaikan keinginan sendiri,” tegasnya.

    Dia mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menyebarkan informasi di sosial media. Pasalnya hal tersebut akan memberikan dampak buruk bagi keluarga atau siapapun.

    “Kepada masyarakat berhati-hatilah ber-statement ya. Karena ber-statement ini mengakibatkan fatal juga baik untuk dirinya dan juga untuk lingkungan serta untuk keluarga. Nah, keluarga tidak tahu apa-apa yang pada akhirnya kan ikut memikirkan. Nah, untuk itu statement ini secara bijak. Jangan seenaknya dewek gitu. Artinya, apa yang disampaikan ini pasti ada berakibat,” tuturnya.

    Sementara itu, Camat Dayeuhkolot, Asep Suryadi mengungkapkan, remaja tersebut telah sampai di Mapolresta Bandung. Namun saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap remaja itu.

    “Posisi Rizki sudah di Polres, sedang dilakukan pendalaman terlebih dahulu,” ujar Asep, kepada awak media, melalui pesan singkatnya, Minggu (23/11/2025).

    baca selengkapnya di sini

    (dwr/dwr)

  • BGN Akui MBG Jadi Penyokong Inflasi Kenaikan Harga Sayuran

    BGN Akui MBG Jadi Penyokong Inflasi Kenaikan Harga Sayuran

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Kepala I Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penyokong terjadinya inflasi harga sayuran dan bahan pokok lainnya. Salah satunya adalah wortel mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Nanik mengatakan, pihaknya akan melakukan bersama 11 kementerian untuk membahas hal tersebut. Dia mengungkapkan saat ini harga wortel per kg sudah mencapai Rp 23.000.

    “MBG sekarang sudah menjadi penyokong inflasi. Beberapa sayur harganya sudah naik, buncis, kacang panjang, pakcoy, wortel. Wortel di Jakarta sudah 23 ribu per kg. Saya akan rapat dengan 11 kementerian untuk membahas itu,” ucap Nanik saat pidato di Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Nanik mengimbau agar para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencari pengganti wortel untuk menjaga stabilitas harga sayuran yang lain. Menurutnya, saat ini kenaikan harga sayuran dan bahan makanan lainnya tidak hanya karena hari raya keagamaan saja, namun juga akibat dari program MBG.

    “Harus mencari subtitusi wortel. Kalau ada harga sayur jatuh, tolong dipakai untuk mengangkat sayur lainnya. Hari ini yang jatuh harga kentang, sekarang 10 ribu per kg. Tolong ahli gizi disiapkan, tidak selalu makan nasi tapi diganti kentang agar harganya naik,” ucap Nanik.

    Nanik mengatakan, mitra SPPG juga disarankan agar menampung hasil bumi dari petani untuk mendukung ekonomi rakyat. BGN juga akan berdiskusi dengan pemerintah daerah agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan kosong di rumah untuk menanam sayuran.

    “Ingat tujuan pak presiden adalah menumbuhkan ekonomi rakyat. Para mitra harus menampung hasil petani, 10 petani bisa masuk ke SPPG. Jadi saran saya kepada mitra kumpulkan mereka tolong ditampung. Jadi mitra hanya mengambil dari bahan-bahan lokal. SPPG, ahli gizi tidak boleh menggunakan bahan pabrikan kecuali susu,” jelas dia.

    Sementara itu Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, pihaknya akan merencanakan sejumlah program untuk mencegah terjadinya inflasi. Salah satunya adalah gerakan masyarakat menanam sayuran di halaman.

    “Setelah berbincang dengan Pak Waka tadi, bahwa Kabupaten Bandung nanti akan mulai ada program gerakan menanami halaman. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang pokok ini yang setiap hari yang rutin selalu dimasak di SPPG, ini tentunya melayani kebutuhan sehingga inflasi kita stabil. Kita buatkan program per RW. Ya, nanti ada peternak ayam ya, sehingga ada peternak ayam telur dan segala segala macamnya kita siapkan,” jelas Dadang.

  • Kemenhaj Pangkas Kuota Haji Jawa Barat 2026, Ini Rinciannya

    Kemenhaj Pangkas Kuota Haji Jawa Barat 2026, Ini Rinciannya

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengupayakan penambahan kuota calon jemaah haji di Kabupaten Bandung yang kini menjadi 429 orang, dari semula 2.546 orang. Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan pihaknya akan berupaya memperjuangkan penambahan kuota.

    “Saya akan perjuangkan untuk menambah lagi kuota jamaah haji ini, agar bisa lebih adil dan lebih logis lagi jumlah kuotanya, sehingga bisa diterima semua pihak,” kata Dadang dalam keterangan yang diterima Liputan6.com pada Rabu 12 November 2025.

    Menurut Dadang, kuota calon jemaah haji yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung.

    “Soalnya kalau dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang 3,8 juta orang, rasanya tidak adil. Juga kalau dibagi per KBIH, berarti per KBIH mendapat jatah 10 orang,” ucapnya.

    Maka dari itu, Dadang mengaku pihaknya akan meminta bantuan kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurial untuk beraudiensi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

    Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (FK-KBIH) Kabupaten Bandung, Sofyan Yahya menilai kebijakan pengurangan kuota calon jemaah haji patut dipertanyakan lebih lanjut.

    “Sebab Kemenhaj ini sudah membuat kebijakan tanpa berkonsultasi ke daerah. Selain itu kebijakan pemberangkatan jamaah haji sebenarnya kebijakan pemerintah Arab Saudi yaitu 1.000 orang,” ucap Sofyan.

    Maka dari itu, Sofyan meminta agar kebijakan pemberangkatan jamaah haji untuk pemerintah daerah tingkat II tidak ditentukan oleh pemerintah pusat.

    “Maka, saya berharap kalau memang kuota jamaah haji untuk provinsi dikurangi, tolong untuk kuota jamaah pemerintah tingkat II-nya diserahkan ke kebijakan provinsi, jangan ditentukan pemerintah pusat,” tandasnya.

  • Antisipasi Bencana Alam di Kabupaten Bandung, 800 Personel Gabungan Disiapkan Bandung 31 Oktober 2025

    Antisipasi Bencana Alam di Kabupaten Bandung, 800 Personel Gabungan Disiapkan Bandung 31 Oktober 2025

    Antisipasi Bencana Alam di Kabupaten Bandung, 800 Personel Gabungan Disiapkan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung melaksanakan apel siaga bencana.
    Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Bandung termasuk salah satu wilayah di Jawa Barat yang rentan terhadap bencana seperti longsor, puting beliung, dan banjir.
    Apel tersebut dilaksanakan lantaran beberapa waktu terakhir wilayah Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung, dilanda hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan bencana banjir di beberapa titik.
    Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, membenarkan beberapa hari terakhir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bandung terjadi bencana, baik banjir maupun longsor.
    “Yang jelas untuk sekarang kami sama-sama bekerja itu dari saluran-saluran air yang harus kami awasi. Entah itu dari solokan, dari sungai-sungai, dari sampah-sampah. Itu poin-poin pertama yang harus kami selesaikan ke depan,” ujarnya saat ditemui pada Apel Siaga Bencana di Lapangan Panah, Sarana Olahraga (SOR) Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Jumat (31/10/2025).
    Ali mengaku telah ditugaskan oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, untuk mengecek beberapa lokasi bencana.
    Terkait banjir, dia menyebut ada beberapa faktor penyebab, di antaranya selokan, drainase, hingga tekstur dari tanah yang kerap menyebabkan longsor.
    “Kemarin saya ke Kecamatan Rancaekek, itu tanahnya berpotensi longsor karena tekstur tanahnya itu seperti cekungan,” terangnya.
    Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, mengatakan seluruh elemen di Kabupaten Bandung hadir dan merespons kesiagaan bencana.
    Apel tersebut, kata Aldi, diikuti sebanyak 800 personel yang terdiri dari unsur TNI AD dan AU, BPBD, Basarnas, dan PMI.
    Nantinya, semua personel tersebut akan bersiaga di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.
    “Jadi, agar ke depan bisa respons cepat mitigasi ketika ada bencana sehingga semua personel ini nanti tersebar,” ujarnya.
    Saat ini, para personel tersebut akan dilengkapi dengan alat bantu mulai dari perkakas ringan hingga alat berat.
    Selain itu, para personel juga difokuskan pada titik yang rawan bencana alam.
    Di Kecamatan Pangalengan, misalnya, personel akan disiagakan untuk antisipasi adanya bencana longsor.
    Sementara itu, daerah rawan banjir ialah di Dayeuhkolot dan Bojongsoang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial Regional 9 Oktober 2025

    Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial Regional 9 Oktober 2025

    Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial
    Tim Redaksi
    BANDUNG KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menyediakan dan menjalankan pos pengaduan masyarakat, seperti yang diinstruksikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Bahkan, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku pos pengaduan itu sudah berlangsung sejak lama.
    Nantinya, aduan masyarakat akan langsung masuk ke akun media sosial pribadi Dadang.
    “Langkah Pak Gubernur begitu bagus. Kami sudah dan terus melaksanakan (ajakan Gubernur membuka pos pengaduan masyarakat). Ada yang melalui sistem, yang untuk pelaksanaan di Kabupaten Bandung dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Terdapat pula saluran pengaduan yang langsung ke fitur pesan langsung pada akun saya di media sosial,” katanya kepada awak media, Kamis (9/10/2025).
    Pengaduan dan permohonan bantuan dari warga yang masuk ke akun media sosial milik Bupati langsung sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sembako.
    Dadang mencontohkan, beberapa waktu lalu ada keluhan dari warga Kecamatan Pemeungpeuk yang mengalami kendala untuk berobat karena manfaat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nya sempat terhenti.
    Menyelesaikan hal itu, Dadang langsung melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan warga tersebut.
    Setelah itu, kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang menderita tumor di rahim itu kembali aktif dan kembali bisa mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.
    Tak hanya itu, sempat pula warga yang mengadu ijazahnya ditahan. Pihaknya merespons dengan menebus ijazah warga bersangkutan.
    “Yang baru, adanya warga yang telah melewati prosedur kuret, tapi tak memiliki biaya. Kami segera bantu. Warga itu pun bisa segera pulang,” ucap Dadang.
    Bupati mengatakan, terdapat saluran pengaduan melalui sistem. Hal itu merupakan
    mandatory
    dari pemerintah pusat.
    Pemerintah daerah mengikuti arahan pusat perihal optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).
    Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, juga Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap SP4N-LAPOR Tahun 2020-2024, setiap instansi pemerintah – pusat maupun daerah – berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat secara terpadu melalui sistem nasional yang sama.
    SP4N-LAPOR, ucap Bupati, ditetapkan sebagai aplikasi umum nasional yang wajib digunakan seluruh instansi pemerintah semenjak 2020.
    Dengan sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan terpantau secara transparan.
    Kabupaten Bandung terus memperkuat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.
    Salah satunya melalui pengelolaan SP4N-LAPOR untuk penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat, sebagaimana amanat pemerintah pusat.
    Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem itu di tingkat Kabupaten Bandung, berada di angka 415 di semester pertama atau periode Januari-Juni 2025.
    Berdasarkan kategori, pencemaran lingkungan menempati laporan paling banyak dengan 34 laporan, kemudian berikutnya secara berturut-turut, yakni jalan berlubang (25 laporan), penerangan jalan (21 laporan), pengaduan lain berkenaan trantibum serta perlindungan masyarakat (17 laporan).
    Adapun mekanisme penyampaian laporan, masyarakat mengakses situs lapor.go.id atau aplikasi Lapor! di ponsel.
    Setelah itu, masyarakat menulis laporan dengan menjelaskan permasalahan dan memilih instansi tujuan.
    Selanjutnya, berlaku verifikasi laporan dan diteruskan ke unit terkait.
    Adapun hasilnya akan disampaikan kepada pelapor. Pelapor menunggu jawaban atau penyelesaian dari instansi terkait dalam kurun waktu 5-60 hari kerja, bergantung pada tingkat kerumitannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apkasi dan China memperkuat kerja sama untuk pembangunan daerah 

    Apkasi dan China memperkuat kerja sama untuk pembangunan daerah 

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan International Academicians Science and Technology Innovation Centre (IASTIC) dari Beijing, China, memperkuat kerja sama internasional untuk invoasi pembangunan daerah.

    Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyatakan komitmen penuh 416 kabupaten di Indonesia untuk membuka diri terhadap kerja sama.

    “Kami hadir mewakili seluruh kabupaten di Indonesia, menyambut hangat pertemuan silaturahmi ini. Kami membuka diri untuk kerja sama dalam bidang sains dan teknologi, pembangunan pertanian, perkebunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Bursah yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, di Jakarta, Minggu.

    Bursah memetakan secara rinci potensi komoditas unggulan daerah yang siap digarap, mulai dari kopi, kakao, kelapa, durian, bambu, sarang walet, hingga rempah-rempah. Ia juga menyoroti kebutuhan investasi pada sektor yang lebih fundamental.

    “Kami juga membutuhkan investasi pada sektor irigasi pertanian untuk mendukung program strategis nasional bidang ketahanan dan swasembada pangan, serta pengelolaan sampah. Inilah yang bisa dikerjasamakan dalam peringatan hubungan baik antara Indonesia dan China,” paparnya.

    Pada kesempatan yang sama, President IASTIC Beijing Profesor C C Chan, dengan lancar berbahasa Indonesia, membagikan ikatan batinnya dengan Indonesia.

    “Saya senang sekali bisa bertemu dengan para kepala daerah. Ini mengingatkan saya yang lahir di Magelang pada 1930 dan sekarang saya berumur lebih dari 90 tahun. Saya memang berdarah dari orang tua Tiongkok, namun orang Indonesia-lah yang membesarkan saya, jadi saya punya misi merekatkan antara Tiongkok dan Indonesia,” tuturnya, menciptakan keakraban yang langsung menyentuh hati audiens.

    Chan menegaskan komitmen profesionalnya. Ia dan delegasi siap memberikan dukungan penuh bagi kabupaten-kabupaten yang giat membangun.

    “Kami menyambut baik banyak daerah di Indonesia yang ingin memodernisasi sektor agriculture-nya. Kami siap memperkuat dengan pengalaman dan teknologi yang kami miliki,” ujarnya.

    Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah bupati yang menjadi motor penggerak pembangunan di daerahnya, antara lain Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Bupati Sambas Satono, Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, dan Sekda Kabupaten Kepulauan Seribu Tri Indra.

    Mereka hadir didampingi Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang, dan Tony Aditya selaku inisiator pertemuan bilateral itu.

    Bursah berharap pertemuan ini tidak hanya seremonial, melainkan sebuah langkah awal menjanjikan untuk mentransformasi potensi ekonomi lokal melalui sinergi teknologi dan investasi sehingga membawa angin segar bagi pembangunan yang berkeadilan di seluruh penjuru Nusantara.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkopolkam: MBG di Bandung layak jadi percontohan nasional

    Kemenkopolkam: MBG di Bandung layak jadi percontohan nasional

    Kabupaten Bandung siap mendukung dan menyukseskan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo

    Kabupaten Bandung (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung layak dijadikan percontohan tingkat nasional.

    “Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah yang seharusnya menjadi acuan bagi daerah lain dalam implementasi program strategis nasional, terutama MBG,” kata Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolkam RI Marsekal Muda TNI Oka Prawira di Kabupaten Bandung, Kamis.

    Menurut Oka, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari kepemimpinan dan komitmen kuat Bupati Dadang Supriatna yang mampu mengorkestrasi seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Ia menambahkan, Pemkab Bandung juga dinilai berhasil membangun kolaborasi lintas sektor sehingga pelaksanaan program strategis nasional berjalan lancar.

    Menurutnya, konsultasi dan evaluasi berkala dinilai menjadi kunci mengapa program strategis nasional khususnya MBG di Kabupaten Bandung berjalan cepat dan aman.

    “Langkah-langkah optimalisasi SOP dan penguatan teknis MBG yang sudah dilakukan Kabupaten Bandung bisa dijadikan contoh daerah lain. SOP teknis yang sudah berjalan coba dibuat tertulis agar bisa jadi rujukan,” kata Oka.

    Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan Kemenkopolkam. Ia menegaskan kesiapan Pemkab Bandung untuk mendukung program nasional tersebut.

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menerima kunjungan Kemenkopolkam. Kabupaten Bandung siap mendukung dan menyukseskan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo,” kata Dadang.

    Ia menargetkan 361 dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung beroperasi pada Desember 2025 dengan sasaran lebih dari 1,2 juta jiwa penerima manfaat, terutama anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

    Untuk menjamin kualitas, kata dia, setiap SPPG diwajibkan mengirimkan 20 relawan untuk mengikuti pelatihan khusus agar penyajian makanan higienis tetap terjaga.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Geothermal hingga Wisata Serampangan, Gemma Bongkar Masalah Bandung Bandung 3 September 2025

    Dari Geothermal hingga Wisata Serampangan, Gemma Bongkar Masalah Bandung Bandung 3 September 2025

    Dari Geothermal hingga Wisata Serampangan, Gemma Bongkar Masalah Bandung
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Aksi damai Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (Gemma) menyoroti isu lingkungan di Kabupaten Bandung, salah satunya belum rampungnya Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelamatan Kawasan Bandung Selatan (KBS).
    Aksi tersebut digelar di depan pintu masuk DPRD dan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung, Rabu (2/9/2025).
    Koordinator aksi Yogi Noviantara mengatakan, dua periode masa kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Perda KBS tak kunjung selesai.
    “Sampai hari ini juga belum selesai,” kata Yogi ditemui usai aksi.
    Menurut Yogi, belum adanya Perda KBS berdampak pada pembangunan geothermal di Kecamatan Pangalengan yang diyakini merugikan masyarakat.
    Selain itu, banjir tahunan yang masih dirasakan warga di tiga kecamatan seperti Bojongsoang, Baleendah, dan Dayeuhkolot hingga kini belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
    “Keresahan di Kabupaten Bandung banyak, bahkan pembangunan lokasi wisata yang serampangan juga memakan korban, itu yang kita singgung hari ini,” ujarnya.
    Ia menambahkan, serampangannya pemerintah dalam menangani isu lingkungan lambat laun akan berakibat pada perubahan iklim.
    “Kabupaten Bandung yang dulunya dingin, sejuk, hari ini gersang, panas bahkan hari ini juga kita rasakan. Padahal lokasi kita aksi masih dekat dengan Ciwidey kan? Tapi hari ini panas. Nah, itu bentuk dari kesan kita yang ingin kita sampaikan juga. Bahwa lingkungan hidup tidak baik-baik saja juga di Kabupaten Bandung,” tutur Yogi.
    Massa aksi mulai berdatangan pukul 15.00 WIB dan melakukan aksi hingga pukul 16.30 WIB. Mereka membawa berbagai tulisan bernada sindiran terhadap pejabat Kabupaten Bandung maupun aparat kepolisian.
    Secara bergantian, massa menyampaikan orasi menyoroti berbagai peristiwa demonstrasi di sejumlah daerah sejak 25 Agustus 2025.
    Massa juga membakar ban dan melakukan aksi teaterikal menaburkan bunga sebagai bentuk duka atas korban meninggal selama aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah.
    Dari pantauan, sejak siang Kantor Pemda Kabupaten Bandung dijaga ketat aparat kepolisian dengan pemasangan water barrier di depan gerbang masuk kantor DPRD dan Pemda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Cara Kreatif Kab. Bandung Tarik Investasi Rp10 Trilliun di 2025

    Video: Cara Kreatif Kab. Bandung Tarik Investasi Rp10 Trilliun di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, CNBC Indonesia menghadirkan Program Spesial Head to Head ” Laporan Keuangan Daerah di Panggung Nasional” sebagai wadah pagi para kepada daerah untuk menunjukkan capaian kinerja dan strategi pengelolaan fiskal daerah sebagai penopang ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8%.

    Pemerintah Kabupaten Bandung disebut Bupati Dadang Supriatna terus mendorong investasi hingga Rp10 Triliun di 2025. Dimana untuk mencapai target ini, Kabupaten Bandung memanfaatkan potensi PMDN hingga pembangunan proyek perumahan rakyat serta kemudahan regulasi dan infrastruktur penunjang.

    Seperti apa strategi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning dengan Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna dalam Head to Head, CNBC Indonesia (Jum’at, 15/08/2025)