Xcloud.id

Tag: Dadan Kusdiana

  • Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menghitung harga sebelum menetapkan kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri pada 2025.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Adapun, program HGBT menyasar tujuh subsektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih memperhitungkan harga di tingkat hulu serta penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee. 

    “Kami ini ingin memastikan bahwa gasnya itu ter-deliver kepada konsumen dengan harga yang baik,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/1/2025).

    Danan pun mengaku ingin memastikan kecukupan penerimaan negara dan ketersediaan gas sebelum melanjutkan program HGBT.

    Dia pun mengatakan pada program HBGT 2024, sebanyak 258 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menjadi pelanggan. Dadan pun mengaku akan melakukan review kepada 258 perusahaan tersebut apakah masih layak mendapatkan HGBT atau tidak.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan memperluas sektor industri penerima HGBT. Kendati, Dadan menyebut usulan itu perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industri-nya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh. Terus ada juga [usulan tambahan] yang di luar itu,” tutur Dadan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya masih mengkaji terkait kelanjutan program HGBT pada tahun ini. Dia juga membuka opsi untuk memangkas jumlah sektor industri penerima HGBT itu. 

    “Ada kemungkinan [memangkas jumlah perusahaan atau industri], kami lagi ada bahas, tapi belum final ya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025). 

    Selain itu, Bahlil juga mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program HGBT sebelumnya. Dia menjelaskan, HGBT sejatinya bertujuan untuk memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan penerima. 

    Oleh karena itu, jika ada perusahaan yang sudah untung, Bahlil akan mengeluarkan perusahaan tersebut dari daftar penerima HGBT. Menurutnya, tolak ukur keuntungan perusahaan itu dilihat dari kesehatan internal rate of return (IRR). 

    “Yang IRR-nya udah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT,” kata Bahlil.

  • Waswas Daya Saing Industri Turun, Pengusaha Desak Pemerintah Perpanjang HGBT

    Waswas Daya Saing Industri Turun, Pengusaha Desak Pemerintah Perpanjang HGBT

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mendesak pemerintah untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sanny mengatakan, HGBT sangat krusial bagi industri manufaktur, terutama yang berbasis energi intensif. Menurutnya, jika HGBT diperpanjang hingga 2025, akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi. 

    Namun, jika tidak, pihaknya khawatir akan ada dampak signifikan pada daya saing industri nasional.

    “HKI terus memperjuangkan agar HGBT ini diperpanjang dengan skema yang lebih mendukung industri. Jika harga gas terlalu tinggi atau fluktuatif, banyak investor dapat beralih ke negara lain yang menawarkan tarif lebih kompetitif,” ucap Sanny kepada Bisnis, Senin (6/1/2025).

    Oleh karena itu, Sanny mengingatkan pemerintah untuk perlu mengambil momentum pada awal 2025 ini dengan segera memberikan kepastian mengenai perpanjangan harga HGBT. Hal ini, kata dia, agar dapat mengurangi keraguan di kalangan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Terutama dalam sektor industri yang membutuhkan waktu pengembalian modal yang lama, seperti industri manufaktur dan infrastruktur,” ucap Sanny.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan masih menghitung pasokan gas sebelum melanjutkan kebijakan HGBT.

    Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana menuturkan pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan HGBT yang kemungkinan akan dilanjutkan untuk tujuh sektor industri. Salah satunya dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan negara. 

    “Nah, pemerintah nanti akan menetapkan harganya. Dengan mempertimbangkan, tetap sih mempertimbangkan pasokan dan mempertimbangkan kecukupan penerimaan negara,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025). 

    Terkait dengan perluasan penerima HGBT, Dadan menjelaskan bahwa kelanjutan atau perluasan kebijakan HGBT untuk sektor industri nantinya akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dirinya menuturkan bahwa kebijakan terkait dengan perpanjangan HGBT akan segera dikeluarkan.

    “Iya sebentar lagi kita akan terbitkan [kebijakan HGBT]. Kalau aturannya kalau diperluas, itu kan harus sedang yang dipimpin oleh presiden,” ujarnya.

  • Ini Alasan Aturan Kebijakan HGBT Belum Terbit

    Ini Alasan Aturan Kebijakan HGBT Belum Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan masih menghitung pasokan gas sebelum melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

    Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa kebijakan HGBT sebesar US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Dadan menuturkan bahwa ESDM tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan HGBT yang kemungkinan akan dilanjutkan untuk tujuh sektor industri. Salah satunya dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan negara.

    “Nah pemerintah nanti akan menetapkan harganya. Dengan mempertimbangkan, tetap sih mempertimbangkan pasokan dan mempertimbangkan kecukupan penerimaan negara,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).

    Terkait dengan perluasan penerima HGBT, Dadan menjelaskan bahwa kelanjutan atau perluasan kebijakan HGBT untuk sektor industri nantinya akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, dirinya menuturkan bahwa kebijakan terkait dengan perpanjangan HGBT akan segera dikeluarkan.

    “Iya sebentar lagi kita akan terbitkan [kebijakan HGBT]. Kalau aturannya kalau diperluas, itu kan harus sedang yang dipimpin oleh Presiden,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pejabat ESDM yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Dirjen Migas menyebut kebijakan HGBT hingga saat ini belum diputuskan, bakal membuat harga gas untuk industri akan mengikuti harga komersial yakni di atas US$ 6 per MMBTU.

    “Jadi nanti kalau sekarang kan, belum ada aturannya untuk yang itu. Ya sekarang berjalan. Yang harganya komersial. Tapi nanti kalau diputuskan, kalau diputuskan itu berlakunya dari 1 Januari,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah membuka peluang melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$6 per MMbtu untuk industri yang sedianya akan berakhir pada 2024.

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eko Harjanto menjelaskan bahwa pertimbangan perpanjangan HGBT saat ini sedang menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Pertimbangan HGBT diperpanjang untuk mendorong daya saing industri dalam negeri, khususnya industri petrokimia. Sebelum berakhir pemerintahan yang lalu, BPKP sudah diminta segera mengaudit,” ujar Eko dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum: Dukungan Pemerintah Baru Genjot Manufaktur Petrokimia, dikutip Sabtu (23/11/2024).

    Adapun, kebijakan HGBT dirilis sejak medio 2020. Saat ini, terdapat tujuh sektor industri penerima manfaat, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Namun, pihak Kementerian Perindustrian masih membuka peluang sektor industri penerima HGBT bisa diperluas.

  • Freeport Belum Dapat Izin Ekspor, Konsentrat Tembaga Numpuk di Gudang Papua

    Freeport Belum Dapat Izin Ekspor, Konsentrat Tembaga Numpuk di Gudang Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah terkait relaksasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang telah berakhir pada 1 Januari 2025. Terhentinya ekspor ini membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua.

    VP Corporate Communications Freeport Katri Krisnati mengatakan, hingga saat ini kegiatan operasi smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur masih dihentikan karena dalam proses perbaikan setelah insiden kebakaran pada Oktober 2024 lalu. 

    “Kami tengah berdiskusi dengan pemerintah untuk melakukan penjualan konsentrat yang semestinya dimurnikan di smelter PTFI ke luar negeri sampai smelter PTFI beroperasi penuh 100%,” ujar Katri kepada Bisnis, Jumat (3/1/2025). 

    Hal ini terus diupayakan untuk mempertahankan tingkat operasi produksi penambangan atau pengolahan serta kontribusi keuangan PTFI kepada negara. 

    Berdasarkan rencana perbaikan fasilitas yang terdampak, diperkirakan ramp-up operasi smelter Freeport dapat dimulai pada akhir semester I/2025. 

    “Hal ini tentunya akan berdampak pada kapasitas penyimpanan konsentrat kami, baik di pelabuhan Amamapare maupun di smelter PTFI yang akan penuh dalam beberapa waktu ke depan,” ujarnya. 

    Hingga saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengeluarkan persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport yang habis pada 1 Januari 2025.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor kepada Freeport. 

    “Belum. Kalau habis, ya habis. Ya per regulasi sekarang kan habis [izin ekspornya],” ujar Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).

    Dadan menuturkan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik bagi Freeport terkait potensi penumpukan stok konsentrat akibat terhentinya operasi smelter.

    “Kami cari cara terbaik ya, dari sisi regulasi, dari sisi keekonomian,” kata Dadan.

  • Bidik B50 di 2026, Bahlil Jamin Negara Tak Lagi Impor Solar – Page 3

    Bidik B50 di 2026, Bahlil Jamin Negara Tak Lagi Impor Solar – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melaporkan usul skema baru penyaluran BBM Subsidi ke Presiden Prabowo Subianto. Sehingga penerapannya masih menunggu arahan dari RI 1.

    “Masih menunggu arahan Presiden. (Kementerian ESDM) sudah lapor (skema baru penyaluran BBM subsidi ke Prabowo,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, salah satu rencana penyaluran BBM subsidi nantinya akan menggunakan skema blending. Dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT).

    Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin konversi daripada BBM subsidi tersebut salah sasaran. 

    Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggak BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik. 

    Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. “Nanti setelah diputuskan, kami umumkan,” imbuh Bahlil beberapa waktu lalu. 

    Namun, Bahlil memperkirakan, seluruh pelaku UMKM nantinya akan dikelompokkan sebagai konsumen yang berhak menenggak langsung BBM subsidi, bukan dalam bentuk BLT. Termasuk para pengemudi ojek online, atau ojol. 

    “Terkait dengan UMKM, semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” ungkapnya.

     

     

  • Izin Ekspor Konsentrat Freeport Habis, ESDM Belum Beri Perpanjangan

    Izin Ekspor Konsentrat Freeport Habis, ESDM Belum Beri Perpanjangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengeluarkan persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia menyusul insiden kebakaran di smelter baru perusahaan di Gresik, Jawa Timur.

    Adapun, izin ekspor konsentrat Freeport telah berakhir pada 1 Januari 2025 setelah mendapat relaksasi kebijakan larangan ekspor bahan mentah hingga 31 Desember 2024.

    Relaksasi izin ekspor tersebut diberikan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 10/2024.

    Belakangan, Freeport melobi pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat seiring terbakarnya fasilitas smelter barunya di Gresik pada Oktober 2024. Insiden ini menyebabkan operasi smelter terhenti dan diperkirakan kegiatan perbaikan selesai 6 bulan mendatang.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor kepada Freeport.

    “Belum. Kalau habis, ya habis. Ya per regulasi sekarang kan habis [izin ekspornya],” ujar Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).

    Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa perpanjangan izin sejumlah produk tambang termasuk konstentrat tembaga memang menjadi kewenangan Kementerian Pergadangan. Namun, dirinya menyebut izin ekspor konsentrat tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM.

    “Ya pasti, kalau itu pasti ada urusannya ke sana [Kemendag]. Tapi di hulunya kan harus ada regulasinya dulu,” ucapnya.

    Di sisi lain, Dadan menuturkan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik bagi Freeport terkait potensi penumpukan stok konsentrat akibat terhentinya operasi smelter.

    “Kami cari cara terbaik ya, dari sisi regulasi, dari sisi keekonomian,” kata Dadan.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter barunya di Gresik, Jawa Timur yang terbakar, baru akan pulih dalam 6 bulan ke depan.

    Oleh karena itu, Tony menyebut, smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur baru akan berproduksi lagi pada pertengahan 2025.

    “Ini kami lagi hitung, tapi mungkin diperkirakan sekitar 6 bulan lah [perbaikannya]. Mudah-mudahan [selesai pada pertengahan 2025],” kata Tony usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Fasilitas pengolahan asam sulfat di smelter Freeport terbakar pada Senin (14/10/2024). Induk Freeport Indonesia, Freeport-McMoran Inc. (FCX) melaporkan insiden kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur produksi asam sulfat yang diperlukan untuk proses peleburan tembaga. Akibatnya, operasi smelter dihentikan sementara sambil menunggu kegiatan perbaikan.

    “Kami melakukan diskusi dengan pemerintah. Semua pihak berkepentingan agar konsentrat dapat terus berlanjut. Kami memiliki fleksibilitas dalam kuota [ekspor] yang ada saat ini mengenai apa yang dapat kami kirimkan hingga tahun 2024. Namun, kami akan meminta fleksibilitas tambahan untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan semua yang kami produksi pada tahun 2024,” ujar President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. Kathleen Quirk dalam Earnings Conference Call Q3 2024, Selasa (22/10/2024) waktu New York, AS.

  • Harga Gas Murah Berakhir, Industri Kini Kena Harga Komersial – Page 3

    Harga Gas Murah Berakhir, Industri Kini Kena Harga Komersial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, kebijakan harga gas murah untuk industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 6 per MMBTU untuk tujuh sektor telah berakhir per 31 Desember 2024.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, industri penerima HGBT sudah memiliki kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Itu dihitung berdasarkan harga komersial dengan pihak penyedia.

    “Sekarang sudah putus yang 2024, HGBT yang 31 Desember sudah setop. Tapi nanti pemerintah memutuskan untuk HGBT mana yang akan diperpanjang, mana yang akan berlanjut, itu tuh kebijakan harganya. Jadi bukan kebijakan pasokan,” jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Untuk aturan harga gas murah untuk industri di 2025, pemerintah disebutnya bakal mempertimbangkan pasokan gas dan kecukupan penerimaan negara.

    Namun, lantaran kebijakan itu belum diputuskan, maka harga gas murah untuk 7 industri penerima saat ini mengikuti harga komersial di atas USD 6 per MMBTU.

    “Kalau sekarang kan belum ada pak aturannya untuk yang itu? Yang sekarang berjalan, harganya komersial. Tapi nanti kalau diputuskan, itu berlakunya dari 1 Januari,” imbuh Dadan.

    Dadan pun menjanjikan, aturan HGBT terbaru akan segera terbit. Kelanjutan atau perluasannya nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Kalau aturannya kalau diperluas itu kan harus sidang yang dipimpin oleh Presiden. Perpres-nya mengatur begitu,” sambungnya.

    Kendati begitu, ia belum bisa memastikan secara pasti kapan aturan terbaru soal harga gas murah untuk industri bakal keluar. Sebab, pasokan gas yang tersedia cenderung fluktuatif.

    “Kemudian komposisi kalau turun pasokan, nanti ada komposisi yang berubah antara HGBT dan non HGBT. Ini harus dihitung dengan baik, supaya kewajiban pemerintah terhadap KKKS itu tetap terpenuhi,” tutur Dadan.

     

  • Kementerian ESDM jamin stok BBM dan LPG selatan Jawa Barat tercukupi

    Kementerian ESDM jamin stok BBM dan LPG selatan Jawa Barat tercukupi

    Kementerian ESDM menjamin ketersediaan BBM dan LPG selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 termasuk wilayah Jawa Barat bagian selatan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) di Jawa Barat bagian selatan tercukupi pada periode libur Natal dan tahun baru.

    “Kementerian ESDM menjamin ketersediaan BBM dan LPG selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 termasuk wilayah Jawa Barat bagian selatan,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Dadan Kusdiana dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Guna menjamin ketersediaan stok BBM dan LPG di selatan Jawa Barat saat periode libur ini, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Terminal BBM (Fuel Terminal/FT) PT Pertamina Patra Niaga di Tasikmalaya dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Asgaraya Abadi Gas di Garut pada 25 Desember 2024.

    Dadan mengatakan, mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk wilayah Jawa Barat bagian selatan, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina telah menyiagakan 328 SPBU, 116 Pertashop, 52 SPBE, 464 Agen LPG, dan 10.904 pangkalan LPG tabung 3 kilogram. Hal itu karena wilayah tersebut merupakan jalur alternatif dan daerah wisata.

    “Jalur selatan merupakan jalur alternatif mudik dan jalur wisata, sehingga ketersediaan BBM dan LPG di sepanjang jalur ini perlu selalu dijaga,” kata Dadan.

    Disampaikannya, selama periode menjelang dan libur Natal tahun ini, daerah Jawa Barat bagian selatan mengalami kenaikan konsumsi BBM dan LPG, yakni pertalite sebesar 6 persen dan LPG tabung 3 kilogram 8 persen. Sementara konsumsi solar turun 9 persen dari kondisi normal.

    Lebih lanjut, menurutnya, pihaknya telah memperhitungkan beberapa kendala pengiriman BBM dan LPG seperti peningkatan arus kendaraan, kemacetan, dan kondisi cuaca.

    “Kami, bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, melakukan pengawasan untuk memantau ketersediaan BBM dan LPG, baik secara langsung ke lapangan maupun melalui Posko Nasional sektor ESDM yang dipusatkan di BPH Migas,” ujarnya.

    Adapun data stok LPG dan BBM terbaru menunjukkan jumlah stok LPG nasional sebesar 336.468 metrik ton (MT), sehingga ketahanan stoknya mencapai 14 hari.

    Selanjutnya, jumlah stok BBM bervariasi, seperti pertalite sebesar 1,56 juta kiloliter (KL), solar 1,76 juta KL, dan minyak tanah sekitar 29 ribu KL.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan mendapatkan BBM dan LPG karena stoknya aman”, ujar Dadan.

    Dadan mengatakan apabila masyarakat ingin mengetahui kondisi ketersediaan BBM dan LPG ataupun memberikan informasi kondisi riil di lapangan, dapat menghubungi layanan call center Kementerian ESDM 136 atau call center Pertamina 135.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penuhi Kebutuhan Selama Nataru, BPH Migas Klaim Pasokan BBM Aman

    Penuhi Kebutuhan Selama Nataru, BPH Migas Klaim Pasokan BBM Aman

    JABAR EKSPRES – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra pastikan pasokan BBM dan LPG aman selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kita ingin memastikan bahwa kondisi ini aman dan mencukupi, sehingga masyarakat yang merayakan Natal dan berlibur bersama keluarga dapat dengan nyaman melakukan aktivitasnya tanpa perlu khawatir,” ujarnya.

    BPH Migas mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Sabtu (21/12/2024) di Cilegon, Banten untuk melakukan kunjungan dalam rangka Satgas Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 serta melihat secara langsung kondisi pasokan energi di lapangan.

    BACA JUGA: Erdogan Walkout Saat Prabowo Pidato di KTT D8, Kenapa?

    “Kita melihat langsung di lapangan kesiapan badan usaha penugasan Pertamina Group, dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, bagaimana stok BBM, stok LPG, bagaimana rencana mendistribusikannya kepada penyalur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” ucap pria yang sering disapa Tiko tersebut.

    Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan keandalan pasokan energi seperti listrik, LPG, dan BBM yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua masyarakat dapat menjalani periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan damai.

    Selain itu, Menteri ESDM juga mengunjungi PLTU Suralaya, Pelabuhan Merak, Terminal BBM Tanjung Gerem, dan Terminal LPG Pertamina Tanjung Sekong.

    BACA JUGA: Video Jasmine Kerudung Pink Papaya Viral di Twitter, Apa Isinya?

    Turut hadir mendampingi Menteri ESDM antara lain Kepala BPH Migas sekaligus Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Periode Natal 2024 dan Tahun Baru Erika Retnowati, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

    Kemudian, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harjady BTP, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono.

    Hadir juga Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantri, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyatno, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, dan Kepala Kepolisian Daerah Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

  • Kunjungi Cilegon, Bahlil Pastikan Listrik, LPG, dan BBM Selama Nataru Aman

    Kunjungi Cilegon, Bahlil Pastikan Listrik, LPG, dan BBM Selama Nataru Aman

    Jakarta –

    Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat dapat menjalani periode Nataru dengan damai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunjungi Kota Cilegon, Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keandalan pasokan energi, seperti listrik, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Dalam kunjungan kali ini, Bahlil didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra. Kunjungan pertama ia lakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Cilegon.

    “Perintah Bapak Presiden Prabowo bahwa kami dari Kementerian ESDM dengan tim, baik PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero) untuk selalu mengecek dan memastikan. Agar semua masyarakat bisa mendapatkan suplai listrik menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

    Dari PLTU Suralaya, Bahlil melanjutkan kunjungannya guna memeriksa kesiapan BBM untuk kapal di Pelabuhan Merak. Bahlil menuturkan bahwa tak ada kendala suplai BBM untuk kapal-kapal yang berangkat dari Pelabuhan Merak.

    “Karena di sini kan ada tempat untuk berangkat kapal-kapal dari sini. Alhamdulillah minyak tadi saya cek sudah tidak ada masalah juga. Dari stok maupun dari persiapan teman-teman untuk menyuplai ke kapal, tidak ada isu,” tandasnya.

    Usai mengunjungi Pelabuhan Merak, Bahlil juga mendatangi Terminal BBM Tanjung Gerem di Cilegon. Bahlil menyampaikan bahwa ketersediaan LPG dan BBM nasional dalam kondisi aman. Prognosis ketahanan stok LPG Nasional dalam kondisi aman, dengan coverage days LPG rata-rata 17,12 hari dan sama halnya dengan BBM, baik Gasoline, Gasoil, Kerosene maupun Avtur, dengan ketahanan stok 18-20 hari.

    “Dari pemaparan Pertamina, Alhamdulillah, LPG kita aman. Jadi silakan yang mau Natalan, mau Tahun Baru, clear. Yang kedua, menyangkut dengan minyak kita BBM, itu clear,” terang Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Erika menyampaikan, BPH Migas terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan energi pada saat Nataru dalam kondisi aman. Ada berbagai pihak yang terlibat di posko ini, seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepolisian, Badan Usaha sektor energi, dan Jasa Marga. Dengan posko ini, pemerintah memastikan pasokan energi tersedia dengan baik di seluruh pelosok negeri.

    “Posko Nasional Sektor ESDM Periode Nataru Tahun 2024/2025 telah dibuka dan berjalan sejak 19 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025 mendatang. Tim BPH Migas juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan pasokan energi aman dan tersedia,” ucapnya.

    “Terlebih, bagi daerah yang mayoritas masyarakat merayakan Hari Raya Natal,” lanjutnya.

    Bahlil dan rombongan juga melakukan kunjungan lapangan ke LPG Terminal Pertamina Tanjung Sekong untuk melihat langsung aktivitas kegiatan operasional. Bahlil menilai kondisi operasional berjalan baik dan aman, mengingat LPG Terminal Tanjung Sekong melayani sekitar 40% kebutuhan LPG Nasional.

    Basuki Trikora Putra memaparkan BPH Migas mendampingi Menteri ESDM untuk melakukan kunjungan dalam rangka Satgas Nataru 2024/2025 dan melihat secara langsung kondisi pasokan energi di lapangan.

    “Kita melihat langsung di lapangan kesiapan Badan Usaha Penugasan Pertamina Group, dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, bagaimana ketersediaan stok BBM, ketersediaan stok LPG, bagaimana rencana mendistribusikannya kepada penyalur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi saudara kita yang akan merayakan Natal dan tahun baru,” terang pria yang kerap disapa Tiko ini.

    Tiko berharap pasokan BBM dan LPG dapat terjaga dengan baik, sehingga masyarakat yang merayakan Natal dan liburan bersama keluarga dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman.

    “Kita ingin memastikan bahwa kondisi ini aman dan kemudian mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya.

    Selain Erika dan Tiko, Bahlil juga didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dan Kepala Kepolisian Daerah Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

    (ega/ega)