Tag: Dadan Kusdiana

  • Mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh Dimakamkan di Kalibata, Bahlil Hadir

    Mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh Dimakamkan di Kalibata, Bahlil Hadir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengantarkan jenazah mantan menteri ESDM periode 2009-2011, Darwin Zahedy Saleh ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025).

    Darwin sendiri tutup usia pada Jumat (7/2/2025) pukul 18.39 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta pada usia 64 tahun.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, jenazah Darwin tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pukul 13.30 WIB. Jenazah dimakamkan dengan upacara militer.

    Tampak Bahlil beserta iring-iringan keluarga mengikuti pengantaran jenazah menuju liang lahat. Bahlil juga ditemani oleh Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana dan Dirjen Minerba Tri Winarno.

    Kementerian ESDM mengungkapkan, kepergian Darwin meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak. Darwin dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang energi dan pendidikan. 

    “Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Kementerian ESDM melalui keterangan resmi. 

    Darwin lahir di Sapat, Indragiri Hilir, Riau, pada 29 Oktober 1960. Dia adalah putra dari pasangan HM Saleh (almarhum) dan Hj. Raja Pujian S (almarhumah). Pada usia 10 tahun, Darwin pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Kemayoran. 

    Darwin menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan Ilmu Ekonomi. Gelar S2 dalam bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, Amerika Serikat. 

    Kemudian, Darwin meraih gelar doktor (S3) di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia. Karier profesional Darwin dimulai sebagai dosen di FEUI sejak 1986. 

    Selain mengajar, dia juga berkiprah di berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, dan konsultan manajemen. Pada 2009, dia dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden SBY.  

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 2011, Darwin kembali aktif di dunia akademis dan berbagai kegiatan lainnya.

  • Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

    Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendapatkan hibah dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar yang akan digunakan untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan.

    Penggunaan dana hibah ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dari total dana hibah itu sekitar 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) dipergunakan untuk  program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) oleh PLN.

    “Dana digunakan PLN mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien dan sisanya akan digunakan oleh Kementerian ESDM,” kata Dadan saat acara Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility (IETF) di Jakarta belum lama ini.

    Dikatakannya, transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih yang menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.

    “Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40 persen, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri,” katanya.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone mengatakan, program  IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan, mendorong inovasi sehingga  kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Di saat peluncuran juga dilakukan seremoni penandatanganan perjanjian kemitraan antara PT PLN (Persero) dan AFD bertajuk Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia. 

    Perjanjian berinsi penempatan Energy Technical Advisor oleh AFD di lingkungan Kementerian ESDM, reformasi kebijakan dalam skema Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), 

    Lebih lanjut, kata Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly mengungkapkan, dana akan digunakan untuk mendukung berbagai program transisi energi di sektor ketenagalistrikan. 

    “Dukungan ini akan dimanfaatkan untuk renovasi proyek, asistensi teknis, serta memastikan kelancaran proyek transmisi dan distribusi energi terbarukan,” tuturnya. (Eko Sutriyanto)

     

  • Mantan Menteri Darwin Zahedy Saleh Meninggal Dunia, Kementerian ESDM Berduka

    Mantan Menteri Darwin Zahedy Saleh Meninggal Dunia, Kementerian ESDM Berduka

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berduka atas meninggalnya Darwin Zahedy Saleh, Menteri ESDM periode 2009-2011. Menteri ESDM di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu wafat pada Jumat, 7 Februari 2025.

    “Seluruh insan KESDM sangat kehilangan, dan mendoakan semoga almarhum husnul khatimah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada detikcom, Jumat (7/2/2025).

    Dadan mengaku banyak belajar dari Darwin selama berkarir di Kementerian ESDM. Menurutnya pola kerja yang diajarkan Darwin kepadanya masih diterapkan hingga sekarang.

    Dadan sendiri pernah menjadi asisten pribadi Darwin tahun 2010-2011. Ia juga menyebut bahwa Darwin merupakan pencipta lagu Mars ESDM.

    “Saya pernah menjadi asisten beliau pada tahun 2010-2011, menangani penyiapan bahan Menteri. Banyak pelajaran yang saya dapat dari beliau untuk bagaimana menyiapkan bahan dengan baik, fokus dan lengkap tapi tetap ringkas,” kenang Dadan.

    “Sampai saat ini pola penyiapan tersebut masih berjalan, seperti misalnya briefing sheet dan formulir izin perjalanan dinas ke luar negeri. Beliau juga menciptakan lagu Mars ESDM,” sambungnya.

    Dadan menyebut Kementerian ESDM bersama keluarga mendiang sedang menyiapkan pemulasaraan jenazah. Rencana mendiang akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

    “Kami dari KESDM bersama keluarga sedang menyiapkan proses pemulasaraan jenazah. Almarhum adalah penerima Bintang Maha Putera Adipradana sehingga berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan,” tutupnya.

    Lihat juga video: Jokowi Berduka Meninggalnya Hamzah Haz: Beliau Mengabdi untuk Bangsa

    (ily/hns)

  • Didukung Uni Eropa, Indonesia Percepat Transisi Energi Hijau

    Didukung Uni Eropa, Indonesia Percepat Transisi Energi Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia mendapat dukungan dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis yang memberikan suntikan dana atau hibah langsung sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar guna mempercepat transisi energi hijau.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, hibah ini akan digunakan dalam program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) bersama Agence Francaise de Development (AFD). Tujuannya yakni mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di Tanah Air.

    “Transisi energi menjadi bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih 2024-2029. Diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya dalam acara Kick Off Meeting IETF di Jakarta Kamis (6/2/2025).

    Dalam aspek teknologi penangkapan karbon, Dadan menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan Carbon Capture Storage (CCS). 
    Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri.

    “Sekitar 44 persen atau 6,5 juta Euro atau Rp 109,85 miliar akan digunakan oleh PT PLN (Persero) untuk mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien.

    Dana yang tersisa oleh Kementerian ESDM baka digunakan mendukung berbagai program yang sejalan dengan upaya Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh program ini tetap memperhatikan target pengurangan emisi gas rumah kaca.

    “Pada tahun 2024, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sektor energi mencapai 147,61 juta ton CO2 ekuivalen, melampaui target yang kami tetapkan sebesar 142 juta ton. Jadi kita masih on the track pada pengurangan emisi,” ungkap Dadan.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone menyatakan IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan yang kuat, mendorong inovasi, serta memastikan komitmen jangka panjang untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelas Penone kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

    Hibah yang diberikan melalui program ini memiliki dua fokus utama, yakni mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien.

    Selanjutnya, menjadi catatan menarik bahwa percepat penerapan energi terbarukan di Indonesia, langkah kolaborasi Indonesia-Perancis menjadi kuncinya guna mengatasi kompleksitas transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

  • Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai Just Transition Energy Partnership (JETP) sebagai program gagal. 

    Menurutnya, program bantuan pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar atau setara Rp325,94 triliun (asumsi kurs Rp16.297 per dolar AS) itu hanya omong kosong.

    Hashim bercerita dirinya bertemu dengan utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat (AS) bernama John Podesta di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan, Podesta menanyakan kelanjutan JETP. 

    Namun, Hashim mengatakan, JETP gagal karena tak ada satu dolar pun dana dikucurkan AS untuk Indonesia demi transisi energi. Ini termasuk dana hibah US$5 miliar dalam total keseluruhan komitmen JETP sama sekali tidak ada yang mengalir.

    “Banyak omon-omon ternyata. Ya, hibah US$5 miliar. Dalam US$20 miliar ternyata tidak ada. Itu ada khusus dalam JETP itu. US$5 miliar itu akan hibahkan apabila dana tersedia,” ungkap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu pun mengonfirmasi hal ini kepada stakeholder di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Hashim lalu mendapat konfirmasi bahwa memang benar tidak ada dana JETP yang masuk ke RI.

    “Setelah dicek kapan bisa dihibahkan. ‘Siap’ mereka bilang oh maaf tidak tersedia. Ini realita Pak. Yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Ya. So, ini saya kira kita jangan harapan ya US$20 miliar,” ucap Hashim.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani membenarkan ucapan Hashim. Kamia menyebut belum ada anggaran dari JETP yang masuk untuk mendanai proyek transisi energi PLN.

    “Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hashim tadi, JETP memang sampai saat ini belum secara konkret ya membiayai proyek dari PLN,” katanya.

    Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema JETP untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521) pada Agustus 2024 lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin AS dan Jepang. 

    “Ada dua tuh dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).  

    “Kemudian diarahkan juga ke SMI untuk proyek geothermal. Kan itu yang ditunjuk sama pemerintah untuk yang di SMI,” tutur Dadan.

  • RI Disebut Coba Tunda Beberapa Ekspor LNG Demi Kebutuhan Dalam Negeri

    RI Disebut Coba Tunda Beberapa Ekspor LNG Demi Kebutuhan Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia disebut tengah berupaya untuk menunda ekspor sejumlah kargo liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair. Hal ini dilakukan lantaran kondisi permintaan energi domestik yang meningkat.

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (24/1/2026), sumber yang mengetahui isu itu menyebut bahwa pemerintah telah meminta eksportir untuk menahan pengiriman terjadwal tahun ini. Bahkan, salah satu informan tersebut mengatakan penundaan ekspor diminta berlaku hingga 2026.

    Sumber lainnya menyebut bahwa Indonesia mungkin perlu menahan sekitar 50 pengiriman LNG untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Adapun, menurut Ship-tracking Data, ekspor LNG Indonesia tahun lalu mencapai 300 kargo.

    Sebagai eksportir LNG terbesar keenam di dunia, Indonesia disebut sebagai pemasok yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga menghambat pasokan LNG di pasar global.

    Pada saat yang sama, Mesir yang juga merupakan eksportir LNG kini mengimpor LNG untuk menutupi produksi yang menurun. Di sisi lain, Malaysia tengah mempertimbangkan untuk menerima lebih banyak pengiriman.

    Saat dikonfirmasi Bisnis terkait kabar tersebut melalui pesan singkat, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana tak menanggapi hingga berita ini diturunkan.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal kemungkinan untuk menutup keran ekspor gas demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

    Opsi tersebut disampaikannya langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). 

    Bahlil menyampaikan bahwa kementeriannya tengah mendorong prioritas penggunaan gas bumi dari blok-blok garapan kontraktor untuk diserap sepenuhnya di dalam negeri. Dia menambahkan, keran ekspor gas dibuka bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

    “Pak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami prioritas kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil.

    Bahlil menuturkan, alokasi gas domestik itu bakal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan program hilirisasi industri. 

    Prioritas alokasi gas untuk dalam negeri ini tak lepas dari meningkatnya kebutuhan gas yang signifikan selama periode 2025-2030. Selama 5 tahun mendatang, kebutuhan gas untuk memenuhi sektor pembangkit mencapai 1.741 billion British thermal unit per day (BBtud). Kebutuhan gas diproyeksikan naik ke level 2.695 BBtud pada 2034 mendatang. 

    “Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor, tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup kita akan melakukan ekspor,” kata dia. 

  • Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2025 ini jangan sampai mengorbankan potensi pendapatan negara.

    Bahlil menyebut, pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT yang dinikmati oleh tujuh sektor industri.

    Kehilangan pendapatan ini berasal dari berkurangnya bagi hasil bagian negara dari produksi di hulu migas. Dengan bagi hasil negara yang berkurang, maka harga gas ke sektor industri tertentu bisa dipatok US$ 6 per MMBTU.

    “HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Bahlil menyebut, saat ini pihaknya tengah mengkaji adanya usulan tambahan sektor industri penerima HGBT tersebut. Saat ini, ada tujuh sektor industri penikmat harga gas “murah”, antara lain industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    “Nah sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan. Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” bebernya.

    Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.

    Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.

    “Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pernah menyebutkan bahwa ada usulan tambahan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025 ini.

    Dadan menyebutkan, sejatinya ada 258 industri penerima harga gas murah dari pemerintah hingga tahun 2024. Dadan mengatakan, saat ini yang masih berlaku adalah 7 sektor penerima HGBT di Indonesia.

    Pihaknya, masih menunggu rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk merumuskan perjanjian jual-beli gas sektor industri penerima HGBT. Seperti diketahui, HGBT ini ditetapkan US$ 6 per MMBTU.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industrinya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh (sektor industri). Terus ada juga yang di luar itu. Nah, minggu lalu kan saya bilang untuk yang di luar itu perlu ada rapat yang dipimpin oleh Presiden. Nah ini kita belum memikirkan itu, tapi basisnya adalah bahwa gasnya sudah ada. Dia kan sudah punya perjanjian jual-beli gas sekarang,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).

    Walaupun masih menunggu arahan lebih lanjut, Dadan menyebutkan pihaknya tetap memperhitungkan kecukupan penerimaan negara dan kecukupan dari pasokan gas untuk sektor industri penerima HGBT yang akan berlaku tahun 2025 ini.

    “Kan sudah ada (Perjanjian Jual Beli Gas), tapi nanti komposisi penerimaan negara dan komposisi penerimaan dari KKKS itu akan berubah. Begitu komposisi yang HGBT-nya misalkan naik. Kan totalnya itu menjadi berkurang,” tambahnya.

    Pihaknya saat ini tengah memperhitungkan keekonomian dari industri yang sudah menerima HGBT pada tahun 2024 lalu. Jika ada evaluasi penerima HGBT di Indonesia, maka pihaknya juga akan memperhitungkan keekonomian dari keputusan yang akan datang.

    “Itu yang menjadi tahap kedua kalau bagi ESDM untuk yang baru. Untuk yang baru ini masih kita pelajari. Yang sedang saya proses itu untuk yang existing. Existing kan lebih jelas, sudah ada basis harga dari yang kemarin. Lebih cepat lah hitung-hitungnya. Tapi kita juga lagi mengerjakan juga,” paparnya.

    (wia)

  • Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN – Halaman all

    Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Himpunan Pengusaha Pipa, Tubular, dan Aksesoris (HIPPDA) Irvan Prasurya Widjaya mendukung rencana pemerintah memberi sanksi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) yang mengabaikan kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Hal itu berkaitan dengan proyek hulu–hilir minyak dan gas bumi (migas).  

    “Kami sangat setuju dengan rencana pemberian sanksi kepada BUMN & EPC yang masih menggunakan produk impor, khususnya untuk material pipa, flensa (flanges), fittings, dan valves yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia,” ujar Irvan saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2025).

    Menurutnya, ketegasan pemerintah sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan industri domestik.

    Namun ia menilai perlu adanya sosialisasi ulang dari pemerintah terhadap semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), BUMN, dan EPC. 

    Sosialisasi ini mencakup aturan beserta sanksi bagi pelanggar penggunaan produk dalam negeri.  

    “Pabrik-pabrik lokal juga bersinergi dengan UMKM di Indonesia. Jika proyek-proyek strategis tidak memakai produk dalam negeri, otomatis industri dalam negeri dan UMKM terdampak signifikan,” jelas Irvan.  

    Irvan berharap agar pemerintah dapat bersikap tegas dengan membatasi atau menolak permohonan izin impor/kuota impor bagi EPC, BUMN, maupun pemasok (supplier) bila produk yang dibutuhkan telah tersedia di dalam negeri. 

    Dia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat di kawasan berikat, yang rawan disusupi barang impor.  

    “Kami mendukung penuh upaya pemerintah, termasuk pemberian sanksi, supaya industri dalam negeri terlindungi dan mampu tumbuh lebih kuat,” pungkasnya.  
      
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merangkap Plt Dirjen Minyak dan Gas Dadan Kusdiana menegaskan sikap pemerintah yang akan mengambil langkah tegas terhadap KKKS, BUMN, dan kontraktor EPC yang melanggar kewajiban TKDN. 

    Hal ini disampaikannya menanggapi sejumlah sorotan publik mengenai dugaan abainya penggunaan produk domestik pada proyek-proyek yang dikerjakan di sektor migas.

    Dadan merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

    Dalam regulasi tersebut, KKKS, produsen dalam negeri, dan penyedia barang/jasa di hulu migas diwajibkan memaksimalkan produk lokal serta kemampuan rekayasa dalam negeri. 

    Jika melanggar, Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas siap menjatuhkan sanksi.

    Sorotan publik muncul antara lain pada proyek EPC South Sonoro di Sulawesi Tengah milik KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori dan proyek pembangunan Terminal Refrigerated LPG Tuban di Jawa Timur milik PT Pertamina Energy Terminal (PET) di bawah Subholding PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Dalam proyek-proyek tersebut diduga masih terjadi pengadaan produk impor yang seharusnya dapat dipenuhi oleh industri lokal.

    Di sektor hilir, industri pupuk juga mendapat sorotan, seperti proyek PUSRI-IIIB yang disinyalir tetap memakai pipa impor. 

    Sejumlah perusahaan dalam negeri telah menyampaikan protes resmi dan menempuh jalur surat keberatan kepada pihak terkait, namun belum mendapat tindak lanjut.

  • PGE sebut fokus kerja sama dengan Kenya melalui GDC

    PGE sebut fokus kerja sama dengan Kenya melalui GDC

    Abu Dhabi (ANTARA) – Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Yurizki Rio menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kenya terkait eksplorasi dan pengembangan, PGE ingin fokus pada kerja sama dengan Geothermal Development Company (GDC).

    GDC merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kenya yang bergerak di bidang energi.

    “Tadinya kan ada dua entitas di Kenya, yang satu itu swasta (Africa Geothermal International Limited/AGIL), satunya seperti BUMN-nya Kenya. Kami mau fokus oleh entitas yang memang seperti BUMN-nya Kenya,” ucap Yurizki kepada ANTARA ketika ditemui di sela-sela Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa.

    Yurizki menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kenya tidaklah berbentuk penggabungan atau akuisisi, tetapi berbentuk eksplorasi bersama dan pengembangan bersama lapangan geothermal (panas bumi).

    Sampai saat ini, kata dia, kerja sama tersebut masih berproses.

    Ketika disinggung mengenai perluasan ke tingkat internasional, Yurizki menjelaskan PGE sedang fokus pada internal dan pertumbuhan organik perusahaan.

    Sebab, menurut dia, berdasarkan penilaian untuk beberapa aset geothermal yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, belum ada yang sesuai dengan keinginan PGE.

    “Belajar dari pengalaman 2–3 tahun terakhir, pada saat kita mau melakukan akuisisi ke perusahaan domestik ataupun yang ada di luar negeri, sampai saat ini belum ketemu yang sesuai,” ucap Yurizki.

    Meskipun demikian, PGE tidak menutup kemungkinan apabila memang ada aset yang menarik untuk dipelajari lebih jauh.

    “Kami pasti akan melakukan itu. Kami tidak menutup kemungkinan ekspansi ke tingkat internasional,” tuturnya.

    Pada pertengahan 2024, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan terdapat potensi sebesar 10 ribu megawatt (MW) di Kenya, yang bermuara pada rencana eksplorasi dua blok sumber energi panas bumi atau geotermal di Kenya.

    Eksplorasi lapangan panas bumi itu dilakukan atas kerja sama cucu usaha BUMN Pertamina, yakni Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan Africa Geothermal International Limited (AGIL) di blok Longonot, serta Geothermal Development Company (GDC) untuk pengembangan di Blok Suswa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pupuk Indonesia Tunggu Keputusan Final HGBT, Kunci Efisiensi Industri

    Pupuk Indonesia Tunggu Keputusan Final HGBT, Kunci Efisiensi Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) menantikan kebijakan perpanjangan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang disebut merupakan salah satu kunci efisiensi produksi pupuk nasional. 

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan pihaknya menunggu penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah, sekaligus berupaya berkoordinasi melakukan masukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. 

    “Saat ini Pupuk Indonesia masih menunggu keputusan final dari pemerintah yang berencana melakukan penyesuaian terkait kebijakan HGBT tahun 2025,” kata Wijaya kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025). 

    Perusahaan plat merah itu mengungkap bahwa fluktuasi harga gas serta kepastian pasokan gas tentunya mempengaruhi biaya produksi dan keberlanjutan operasional pabrik. 

    Apalagi, gas bumi merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk berbasis nitrogen, seperti urea, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

    “Oleh karena itu, kebijakan HGBT menjadi sangat krusial untuk memastikan efisiensi produksi pupuk sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani, serta menjaga daya saing industri,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih memperhitungkan harga di tingkat hulu serta penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee. 

    “Kami ini ingin memastikan bahwa gasnya itu ter-deliver kepada konsumen dengan harga yang baik,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/1/2025).

    Dadan pun mengaku ingin memastikan kecukupan penerimaan negara dan ketersediaan gas sebelum melanjutkan program HGBT.

    Dia pun mengatakan pada program HGBT 2024, sebanyak 258 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menjadi pelanggan. Dadan pun mengaku akan melakukan review kepada 258 perusahaan tersebut apakah masih layak mendapatkan HGBT atau tidak.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan memperluas sektor industri penerima HGBT. Kendati, Dadan menyebut usulan itu perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.