Xcloud.id

Tag: Dadan Kusdiana

  • Kementerian ESDM percepat perluasan akses listrik ke pedesaan

    Kementerian ESDM percepat perluasan akses listrik ke pedesaan

    kita akan menuju transisi energi yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya memperluas akses listrik dengan mempercepat penyediaan listrik pedesaan, utamanya di wilayah timur Indonesia.

    “Kami dorong (wilayah) timur pertama, karena wilayah itu yang memang last mile kita untuk mempercepat tersedianya listrik, anggaran sedang disiapkan, percepatannya juga sedang disusun,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam acara Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia atau MENTARI Day di Jakarta, Kamis.

    Adapun tujuan utama program listrik pedesaan adalah di wilayah timur Indonesia. Saat ini, ungkap Dadan, sedang disiapkan berbagai instrumen percepatannya, termasuk dari sisi anggaran.

    Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk menyediakan akses listrik bersih, juga memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, akan dibangun 49 ribu kilometer sirkuit (kms) transmisi baru, untuk menyalurkan listrik-listrik bersih dari sumber energi yang pada beberapa kasus, belum sesuai dengan pusat permintaan listriknya.

    “Jadi ini pun menjadi enabler kita untuk ketahanan energi, ini pun menjadi syarat bahwa kita akan menuju transisi energi yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan. Jadi kalau kami sebetulnya di Kementerian ESDM, kita memang dulu kan yang kedua, jadi adilnya harus duluan. Jadi setelah adilnya terjadi, setelah aksesnya ada, setelah itu baru unsur-unsur keberlanjutannya didorong,” kata Dadan.

    Pada kesempatan ini, Dadan juga memberikan apresiasi kepada negara-negara sahabat.

    “Kami ucapkan terima kasih dukungan dari negara sahabat, negara maju, terutama kepada UK (United Kingdom), dalam kaitan ini kita bisa bekerja sama, dan ini akan terus bekerja sama untuk supaya maju secara bersama, mendapatkan manfaatnya juga secara bersama,” kata Dadan.

    Program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (MENTARI) adalah bentuk kerja sama selama empat tahun dalam pengembangan energi rendah karbon di Indonesia, antara Kementerian ESDM dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta.

    Tahap 1 program ini dilaksanakan pada periode 2020–2024, dan merupakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian ESDM dan Foreign and Commonwealth Office United Kingdom di bidang Kerja Sama Pengembangan Energi Rendah Karbon (Low Carbon Energy Development/LCEP), dan telah dilakukan amandemen menjadi periode 2020–2027.

    Pada kerja sama lanjutan, atau MENTARI tahap 2, diharapkan dapat meneruskan lesson learned dan kisah sukses dari program MENTARI tahap 1, mendukung pencapaian target iklim dan energi Indonesia, dan membangun kemitraan global yang lebih kuat dan responsif terhadap isu sosial dan lingkungan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selat Hormuz terancam tutup, Sekjen ESDM jamin stok minyak aman

    Selat Hormuz terancam tutup, Sekjen ESDM jamin stok minyak aman

    Kalau ini (Selat Hormuz) ditutup, jadi bagaimana, itu sudah ada simulasinya,

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjamin ketersediaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tetap aman, meskipun Selat Hormuz terancam ditutup Iran.

    “Kami konteksnya memastikan supaya ketersediaan crude impor (impor minyak mentah) dan BBM terjamin. Pertamina sekarang sudah punya jalur-jalur yang lain kalau Selat Hormuz ditutup,” ucap Dadan ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

    Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan keamanan minyak di dalam negeri. Dia mengungkapkan bahwa simulasi-simulasi jalur pengiriman alternatif pun sudah ada.

    “Kalau ini (Selat Hormuz) ditutup, jadi bagaimana, itu sudah ada simulasinya,” katanya.

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyiapkan rute alternatif distribusi minyak mentah, seperti Oman dan India, sebagai respons dari Parlemen Republik Islam Iran yang menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa penutupan Selat Hormuz tentu berdampak pada distribusi minyak mentah, sebab selat tersebut dilalui oleh 20 persen pelayaran minyak mentah.

    Meskipun demikian, Fadjar menyampaikan bahwa stok minyak mentah di dalam negeri masih aman.

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir.

    Serangan Israel memicu Teheran untuk melancarkan serangan balasan ke sejumlah titik di negara tersebut pada hari yang sama.

    Presiden AS Donald Trump pada Minggu (22/6) pagi menyatakan bahwa militer AS telah melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.

    Menyusul serangan AS, Parlemen Republik Islam Iran pada Minggu telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran.

    Selat Hormuz adalah selat yang memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab dan terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Selat ini merupakan satu-satunya jalur untuk mengirim minyak keluar Teluk Persia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen ESDM Tegaskan Harga LPG 3 Kg Bakal Seragam untuk Seluruh Indonesia

    Sekjen ESDM Tegaskan Harga LPG 3 Kg Bakal Seragam untuk Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menegaskan skema penjualan LPG 3 kg akan dibuat satu harga alias pukul rata di seluruh Indonesia.

    Hal ini meluruskan pernyataan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang menyebut LPG 3 kg satu harga tak serta merta diseragamkan untuk semua provinsi.

    Yuliot mengatakan, harga di setiap provinsi bakal tetap berbeda, tergantung biaya logistik. Namun, penetapan harga di setiap provinsi itu bakal ditetapkan oleh pemerintah pusat atau PT Pertamina (Persero), selayaknya penjualan Pertamax.

    Sementara itu, Dadan menegaskan bahwa arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia penjualan gas melon harus satu harga untuk semua provinsi.

    “Pak Menteri bilang satu harga. Harga itu [LPG 3 kg] berarti satu, tidak ada [perbedaan] wilayah. Satu Indonesia, satu,” kata Dadan ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dia pun mengibaratkan penjualan LPG bersubsidi itu akan sama seperti Pertalite. Artinya, harga eceran tertinggi (HET)-nya bakal sama di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, hal ini penting lantaran di beberapa daerah harga jual LPG ada yang mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal, idealnya harga jual LPG 3 kg itu bisa di bawah Rp20.000 per tabung.

    Oleh karena itu, Dadan menegaskan bahwa implementasi LPG 3 kg satu harga sangat bisa dilakukan. Dia juga menilai hal itu bukan masalah bagi PT Pertamina (Persero).

    “Kan ada LPG yang harganya keterlaluan itu [mencapai Rp50.000 per tabung], di beberapa tempat suka ada seperti itu. Sekarang kami kaji supaya itu [harga] sama. Kan bisa itu, bisa, kan yang melakukan Pertamina,” tutur Dadan.

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. 

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, wacana pukul rata harga gas melon itu saat ini masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

    Menurutnya, jika aturan terkait skema baru tersebut rampung, pihaknya siap mengikuti. Terlebih, Pertamina Patra Niaga merupakan pelaksana tugas penjualan dan distribusi LPG 3 kg. 

    “Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy kepada Bisnis.

  • Kementerian ESDM tunjuk Pertamina jadi pelaksana LPG satu harga

    Kementerian ESDM tunjuk Pertamina jadi pelaksana LPG satu harga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Pertamina untuk menjadi pelaksana LPG satu harga yang akan diterapkan pada 2026.

    “Kami kaji supaya semua daerah (harganya) bisa sama. Bisa, itu bisa (satu harga). Yang melakukan Pertamina,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

    Dadan mengatakan program LPG satu harga tersebut bertujuan untuk mengatasi ketimpangan harga LPG 3 kg di sejumlah daerah, utamanya di daerah-daerah pelosok yang menjual satu tabung LPG 3 kg seharga Rp50 ribu.

    Selama ini, harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg ditetapkan oleh masing-masing daerah. Menurut Dadan, dengan LPG satu harga, pemerintah dapat mengawasi kesesuaian harga eceran dengan lebih mudah.

    “Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) melihat kita bisa membuat ini menjadi lebih simple mengawasinya, yaitu menyamakan harga. Kan sering ada LPG yang harganya keterlaluan,” kata Dadan.

    Meskipun demikian, menurut dia, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut terkait mekanisme, rentang harga, serta menuntaskan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    Perpres Nomor 104 Tahun 2007 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2019 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

    Dalam kesempatan tersebut, Dadan mengatakan LPG satu harga akan berlaku secara nasional, sehingga harga LPG 3 kg sama di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kalau sekarang, Pak Menteri kemarin bilang kan satu harga, berarti satu (di nasional), tidak ada per wilayah. Satu Indonesia, satu (harga),” kata Dadan.

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (2/7), mengatakan setiap provinsi akan menetapkan harga jual LPG 3 kg dengan mempertimbangkan transportasi di masing-masing daerah.

    “Nanti hampir sama dengan Pertamax, setiap daerah itu kan berbeda, jadi ditetapkan (harganya) berdasarkan wilayah,” kata Yuliot.

    Rencana ihwal pemberlakuan LPG satu harga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR.

    Bahlil akan menetapkan kebijakan LPG (gas alam cair) satu harga untuk tabung 3 kg pada 2026 melalui revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    “Ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam perpres, akan tentukan saja (LPG) satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wujudkan Astacita, BPH Migas perkuat sinergi hulu-hilir migas

    Wujudkan Astacita, BPH Migas perkuat sinergi hulu-hilir migas

    Acara Joint Convention Semarang 2025 bertema \\

    Wujudkan Astacita, BPH Migas perkuat sinergi hulu-hilir migas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sinergi antara sektor hulu dan hilir migas dalam upaya mewujudkan visi swasembada energi nasional sebagaimana tertuang dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan penguatan kerja sama antar-stakeholder menjadi penting untuk mendukung arah kebijakan energi nasional, terutama dalam konteks peningkatan produksi migas dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

    “Bagaimana kita bisa integrasikan semua stakeholder agar kemudian tujuan hulu migas untuk meningkatkan produksi dan lifting minyak bumi dan gas, sedang hilir migas adalah bagaimana kami bisa meningkatkan penggunaan gas domestik dan juga memaksimalkan utilisasi gas pipa yang sudah ada, kita bersinergi. Mari kita coba memitigasi berbagai hal dalam rangka mencapai Astacita Presiden Prabowo,” ujar Yapit saat menjadi pembicara dalam Joint Convention Semarang 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/7/2025).

    “Bagaimanapun juga, lifting gas KKKS tetap memerlukan infrastruktur dari sisi hilir migas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Yapit menjelaskan peluang untuk memperluas peran badan usaha di sektor pengangkutan gas bumi juga terus dibuka lebar. Hal itu dinilainya dapat memperkuat ekosistem hilir migas serta meningkatkan keterlibatan badan usaha baik itu BUMN ataupun badan usaha swasta dalam mendukung ketahanan energi nasional.

    “Badan usaha pengangkutan diharapkan bisa bertambah lagi. Siapa tahu teman-teman yang hadir di sini melihat opportunity pengangkutan gas bumi maupun niaga gas bumi, dipersilakan. Kita akan support, BPH Migas pada dasarnya berdiri di atas tiga platform kepentingan yaitu pemerintah, badan usaha, dan masyarakat,” terang Yapit.

    Sementara, dalam sambutan kuncinya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan arah kebijakan energi nasional ke depan harus selaras dengan Astacita Presiden, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi.

    “Kami menerjemahkan di sini swasembada itu, pertama adalah ketahanan energi, kemudian kedua adalah kemandirian energi. Ini dua hal yang berbeda tapi sebetulnya esensinya sama. Kita ingin memastikan bahwa energi di dalam negeri ini tersedia dengan cukup,” urainya.

    Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Rikky Rahmat Firdaus mengutarakan ketahanan energi menjadi fondasi utama untuk memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.

    “Kolaborasi dan inovasi adalah essential (penting). Kami berterima kasih kepada panitia yang telah menghubungkan para penyedia jasa dan asosiasi, untuk membantu kita bersama dalam konteks sinergi menuju swasembada energi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGN) Arief Setiawan Handoko menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur gas bumi yang terintegrasi, demi mendukung pemerataan energi dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

    Kegiatan itu merupakan forum dua tahunan yang menjadi wadah strategis bagi para profesional di bidang energi, geosains, dan rekayasa sumber daya untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring, serta merumuskan langkah nyata menuju kemandirian energi Indonesia. Mengusung tema “Sustainable Energy Resilience: Indonesia’s Path to Self Sufficiency”, Joint Convention 2025 sejalan dengan Astacita.

    Acara tersebut diselenggarakan lima asosiasi profesional nasional, yaitu Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI), Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI).

    Sedangkan, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) bergabung sejak 2023 sebagai co-host. Kehadiran kelima asosiasi tersebut memperkuat sinergi lintas sektor dalam membahas isu-isu terkini di bidang energi, keberlanjutan, dan sumber daya mineral.

    Sumber : Antara

  • Kementerian ESDM sebut hasil penelitian lingkungan PT GAG Nikel bagus

    Kementerian ESDM sebut hasil penelitian lingkungan PT GAG Nikel bagus

    Dari Kelautan Perikanan, kami menyampaikan ini dari sisi penelitian lingkungan cukup bagus.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan penelitian lingkungan soal PT GAG Nikel, di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, menunjukkan hasil yang cukup bagus.

    “Dari Kelautan Perikanan, kami menyampaikan ini dari sisi penelitian lingkungan cukup bagus,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Akan tetapi, Yuliot belum memastikan apakah izin GAG Nikel untuk beroperasi kembali sudah diberikan. Ia masih harus memeriksa kembali di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).

    Pemberian izin GAG Nikel untuk kembali beroperasi nantinya akan berlandaskan kepada rekomendasi terpadu dari kementerian dan lembaga yang terlibat.

    “Jadi, berdasarkan rekomendasi terpadu dari kementerian/lembaga, kami akan sampaikan bagaimana pemenuhan persyaratan di PT GAG,” kata Yuliot.

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Adapun empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Sebanyak tiga dari empat perusahaan tersebut memperoleh izin pertambangan dari pemerintah daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin untuk GAG Nikel tidak dicabut, namun operasional perusahaan tersebut akan diawasi secara ketat.

    Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, masih dihentikan untuk sementara, meskipun pemerintah tidak menghentikan kontrak karyanya.

    Pemberhentian operasional tersebut, kata Dadan, akan terus berlanjut hingga investigasi terkait aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilaksanakan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RUPS LB PLN Ganti Susunan Pengurus Perseroan, Begini Rinciannya

    RUPS LB PLN Ganti Susunan Pengurus Perseroan, Begini Rinciannya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, pada Selasa (18/6). Dalam agenda tersebut, RUPS LB menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi. 

    Segenap insan PLN mengucapkan terimakasih sekaligus selamat kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang senantiasa berdedikasi terhadap penguatan tata kelola perusahaan, akselerasi transformasi bisnis, serta upaya mendorong kinerja korporasi yang semakin andal dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

    Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan dan mewujudkan target transformasi jangka panjang.

    Perubahan Dewan Komisaris

    RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu:

    1. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

    Selanjutnya, RUPS LB mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni:

    1. Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris

    Dengan demikian, susunan lengkap Dewan Komisaris PLN saat ini adalah sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

    5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris

    6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris

    7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

    9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen

    10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen.

    Tampilan Gedung PLN Kantor Pusat di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Perubahan Direksi

    RUPS LB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah Direksi, yaitu:

    1. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga 

    2. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan 

    RUPS LB juga menetapkan beberapa nama baru sebagai Direksi PLN, yakni:

    1. Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    2. Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    3. Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi 

    Dengan demikian susunan lengkap Direksi PLN saat ini adalah sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama 

    2. ⁠Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    3. Evy Haryadi sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan

    4. ⁠Adi Priyanto sebagai Direktur Retail dan Niaga

    5. ⁠Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    6. ⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    7. ⁠⁠Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi

    9. ⁠Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Risiko

    10. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 

    11. ⁠Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.***

  • Wamensesneg ditunjuk jadi komisaris PLN

    Wamensesneg ditunjuk jadi komisaris PLN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia Bambang Eko Suhariyanto ditunjuk menjadi Komisaris PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) yang digelar di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    “Susiwijono diganti dengan Wamensesneg,” kata Komisaris Independen PLN Andi Arief ketika dijumpai setelah RUPSLB PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    Dalam agenda tersebut, RUPSLB menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran dewan komisaris maupun direksi.

    RUPSLB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu Susiwijono Moegiarso, diganti menjadi Bambang Eko Suhariyanto.

    Dengan demikian, susunan lengkap Dewan Komisaris PLN saat ini adalah sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama;
    3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris;
    4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris;
    5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris;
    6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris;
    7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen;
    8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen;
    9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen; serta
    10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen.

    Selain pergantian komisaris, RUPSLB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah direksi, yaitu Edi Srimulyanti yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Retail dan Niaga, serta Wiluyo Kusdwiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Kementerian ESDM masih hentikan sementara operasional PT GAG Nikel

    Kementerian ESDM masih hentikan sementara operasional PT GAG Nikel

    (Pemberhentiannya) sampai investigasi aspek lingkungan selesai

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, masih dihentikan untuk sementara, meskipun pemerintah tidak menghentikan kontrak karyanya.

    “PT GAG Nikel saat ini memang masih dihentikan sementara operasionalnya,” ucap Dadan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Pemberhentian operasional tersebut, kata Dadan, akan terus berlanjut hingga investigasi terkait aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilaksanakan.

    “(Pemberhentiannya) sampai investigasi aspek lingkungan selesai,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung Geopark.

    Adapun empat IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Pemerintah tidak mencabut izin usaha PT GAG Nikel yang berupa kontrak karya, karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Bahlil menegaskan bahwa penambangan yang dilakukan PT GAG Nikel sudah baik dan sesuai dalam dokumen Amdal. Dengan begitu, hingga kini PT GAG Nikel diizinkan untuk terus beroperasi.

    PT GAG Nikel sudah melakukan eksplorasi awal Pulau Gag sejak 1972, kemudian melakukan penandatanganan Kontrak Karya pada 1998, dan seterusnya hingga 2002 pada tahap eksplorasi.

    Pada 2006–2008, PT GAG Nikel melakukan perpanjangan tahap eksplorasi, dan menjalani studi kelayakan pada 2008–2013, serta kegiatan konstruksi pada 2015–2017.

    Perusahaan mulai berproduksi pada November 2017, serta mengantongi izin hingga November 2047.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025