Xcloud.id

Tag: Dadan Kusdiana

  • Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komite XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penyerahan ini membuka rangkaian tahapan di DPR RI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk menentukan pengisian jabatan pada lembaga tersebut.

    “Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon ketua dan anggota Komite BPH Migas kepada Komite XII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test,” kata Dadan yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Kementerian ESDM, kata Dadan, berharap proses seleksi dapat berjalan baik dan diperoleh ketua dan anggota komite BPH Migas yang terbaik. Ini demi memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Menurutnya, melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, akan dipilih 9 nama yang nantinya ditetapkan sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas periode 2025–2029. Adapun proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode yang bersangkutan. 

    Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas telah melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara, hasilnya kemudian disampaikan kepada Prabowo oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai ketentuan.

    Nama-nama hasil seleksi administrasi dan jadwal assessment sempat dipublikasikan dalam pengumuman resmi yang menjadi dasar pengajuan ke tingkat selanjutnya.

    Untuk diketahui, BPH Migas merupakan lembaga di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di Indonesia. 

    Setelah tahapan fit and proper test selesai, DPR RI akan menetapkan anggota komite yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut pada periode 2025–2029.

    Berikut daftar nama usulan calon ketua dan anggota komite BPH Migas 2025-2029:

    1. Abdul Halim, S.Si., M.M. 

    2. Alimuddin Baso, S.T. M.A.B. 

    3. Arief Nurzaman, S.T. 

    4. Arief Wardono, S.E. 

    5. Bambang Hermanto. S.E., Mikom. 

    6. Bambang Utoro, S.H., M.M., M.Env.Stud. 

    7. Dr. Baskara Agung Wibawa, S.E., M.M. 

    8. Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc. 

    9. Ir. Eman Salman Arief, MBA. 

    10. Erika Retnowati, Ak., M.Si. 

    11. Fathul Nugroho, S.Si, MPP 

    12. Ir. Harya Adityawarman 

    13. Hasbi Anshory, S.E., M.M. 

    14. Ir. Mustafid Gunawan, M.E. 

    15. Sahat Purba, S.T. 

    16. Ir. Senda Hurmuzan Kanam, M.Sc. 

    17. Ir. Sutrisno, M.M. 

    18. Wahyudi Anas, S.T.

  • Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Indonesia–Bangladesh Working Group on Energy meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap, Jawa Tengah, untuk mempelajari pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia, termasuk penerapan teknologi dan efisiensi operasional.

    “Untuk teknologi ultra super kritis, bisa mencapai efisiensi penggunaan baru bara sekitar 40–42 persen. Dan untungnya, teknologi ultra super kritis (PLTU S2P Cilacap -red) adalah yang pertama di Indonesia,” ujar Direktur Teknik dan Operasi PT S2P Irvan Rahmat dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

    Irvan mengatakan mereka telah mengembangkan teknologi ultra super critical (USC) yang menghasilkan efisiensi energi lebih tinggi, sehingga memerlukan lebih sedikit bahan bakar batu bara untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama sekaligus mengurangi emisi.

    Dalam kesempatan tersebut, Director General Ministry of Foreign Affairs Bangladesh Nayem Uddin Ahmed mengatakan pemerintah Bangladesh dan Indonesia memiliki rencana pengembangan energi yang serupa, sehingga dirinya berharap akan ada bentuk kerja sama energi yang baru antarkedua belah pihak.

    “Kami sudah duduk bersama dan berbicara tentang masa depan kerja sama energi antara Bangladesh dan Indonesia. Jadi, ini baik bagi kami untuk memiliki bentuk kerja sama baru dalam energi, sektor ketenagalistrikan, terutama energi,” ujar Nayem.

    Nayem menjelaskan, mereka telah membentuk komite gabungan dalam rangka kerja sama bilateral Pemerintah Bangladesh dan Indonesia. Komite itu berangkat dari ketentuan Nota kesepahaman yang telah disepakati kedua belah pihak.

    Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Bangladesh di Sektor Energi telah ditandatangani 4 September 2023 di Jakarta.

    Selain mengunjungi PLTU S2P Cilacap, Delegasi Indonesia dan Bangladesh, pada waktu yang sama juga mengunjungi PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Bangladesh berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dalam rangka mencapai ketahanan sektor energi di masing-masing negara Asia tersebut.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan Indonesia dan Bangladesh selama ini memiliki hubungan ekonomi yang erat, dengan nilai perdagangan bilateral pada 2024 mencapai 2,94 miliar dolar AS.

    Dari angka tersebut, ekspor batu bara Indonesia mendominasi dengan nilai 1,05 miliar dolar AS atau setara 13,2 juta ton.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta pihaknya seluruh desa dalam 4-5 tahun ke depan menerima akses listrik.

    “Dengan target 4-5 tahun ke depan, seluruh desa, seluruh wilayah, seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Republik ini bisa mendapatkan akses listrik yang berkelanjutan,” katanya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.

    Per semester I-2025, total rumah tangga yang sudah memperoleh listrik sebesar 95,53 persen dari 86,59 juta rumah tangga nasional.

    Adapun rumah tangga belum berlistrik sekitar 1,28 juta Rukun Tangga (RT) dengan lebih dari 10 ribu lokasi belum berlistrik.

    Secara keseluruhan, 99 persen akses listrik PLN (RE) diterima 17 provinsi, lalu 90-99 persen 15 provinsi, dan di bawah 90 persen ada enam provinsi. Jika dihitung dengan variabel lain, maka terdapat 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 lokasi berlistrik parsial.

    Mayoritas provinsi yang belum mendapatkan listrik berasal dari wilayah timur Indonesia.

    “Memang lebih banyak terfokus di wilayah Indonesia Timur. Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas. Jadi dalam lima tahun ke depan, kami di Kementerian ESDM diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum berlistrik tersebut,” ungkap Dadan.

    Dia mengungkapkan beberapa strategi penyediaan akses listrik, terutama di daerah timur Indonesia. Pertama ialah perluasan jaringan (grid extension) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting. Perluasan jaringan disebut menjadi pilihan utama untuk mengalirkan listrik ke dusun, penggantian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) maupun memberikan listrik ke desa berlistrik non PLN.

    “Mungkin ini salah satu dari Ekspedisi Patriot juga yang bisa didorong, potensi energi apa, skala kecil, barangkali kalau transmigrasi kan didesain dari awal, sehingga rumahnya juga bisa kita pastikan ada di mana, sehingga kita bisa kembangkan sistem penyediaan listrik yang terpusat, skala kecil di situ, menggunakan energi setempat,” ucapnya.

    Kementerian ESDM disebut telah banyak membangun pembangkit listrik mikro hidro 100-200 kilowatt (KW) di beberapa wilayah dengan teknologi berasal dari dalam negeri semua, dapat menghasilkan listrik 24 jam, pembiayaan menarik, dan biaya operasi tak terlalu tinggi.

    Strategi terakhir adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual plus baterai melalui PLN untuk mengalirkan listrik ke lokasi yang belum berlistrik dengan masyarakat bermukim tersebar (scattered). Penggunaan strategi ini diterapkan untuk wilayah dengan rumah-rumah yang terpencar-pencar.

    “Pengalaman kami, kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, tidak ada yang ngurus, ini biasanya cepat hilang, cepat rusak, cepat pindah ke pasar,” ujar Dadan.

    Sumber : Antara

  • ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik Agustus 2025

    ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap hingga saat ini terdapat 1,28 juta rumah tangga yang masih belum mendapat akses listrik.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM,  Dadan Kusdiana merinci 1,28 juta rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik itu tersebar di 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Di mana umumnya berada di wilayah terpencil.

    “Dari sisi akses, kita memang secara wilayah kan demikian besar. Secara tantangan juga demikian besar karena banyak lokasi-lokasi di wilayah-wilayah yang terpencil,” jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Minggu (24/8/2025).

    Dadan merinci, secara mayoritas sebaran masyarakat yang belum teraliri listrik itu berada di wilayah Indonesia Timur. Di mana, Program Ketahanan Energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dirumuskan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Dia menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bakal menyelesaikan persoalan pasokan aliran listrik di wilayah terpencil dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

    “Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas jadi dalam 5 tahun ke depan kami di Kementerian ESDM yang diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum terlistrik tersebut,” tambahnya.

    Berdasarkan paparan yang disampaikan, pemerintah bakal memasok listrik ke wilayah terpencil yang menyasar 1,28 juta rumah tangga lewat program Listrik Desa (Lisdes) periode 2025 – 2029.

    Perinciannya, sebesar 783.000 masyarakat akan diberikan akses listrik lewat program Pembangunan dan 503.000 rumah tangga lewat Bantuan Sambungan Listrik (BPBL).

    “Jadi kita akan mulai dari tahun ini untuk 1,287 juta calon pelanggan [yang belum teraliri Listrik],” tandasnya. 

    Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan ketahanan energi menjadi program prioritas yang akan digarap pemerintah tahun depan. Di mana, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo mengatakan, dukungan fiskal itu bakal disalurkan lewat subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga penyediaan listrik desa. 

    “Secara keseluruhan pada 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” ucap Prabowo.

    Dia menuturkan, untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah akan mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas). Selain itu, harga energi juga tetap dijaga sambil melakukan transisi menuju EBT. 

    Prabowo juga mengingatkan bahwa subsidi energi harus adil dan tepat sasaran. Dia tak akan membiarkan subsidi dinikmati oleh golongan mampu. 

  • Pertama di RI, Minyak Jelantah Jadi Bahan Bakar Pesawat

    Pertama di RI, Minyak Jelantah Jadi Bahan Bakar Pesawat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia membuka babak baru dalam pengelolaan limbah domestik. Pasalnya, untuk pertama kalinya, minyak goreng bekas atau jelantah (Used Cooking Oil/UCO) berhasil diolah menjadi bahan bakar pesawat.

    Inovasi hasil olahan PT Pertamina (persero) ini dilabeli Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan menghasilkan energi bersih, memangkas emisi karbon, serta ramah lingkungan. Peluncuran komersial awal ditandai dengan penerbangan perdana yang dilakukan maskapai Pelita Air rute Jakarta-Bali.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan dukungan Pemerintah terhadap langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo.

    “Ini adalah program Pak Presiden, Asta Cita harus terus kita laksanakan. Ketahanan energi, dan untuk yang ini tidak hanya ketahanan energinya, tapi juga swasembadanya. Jadi kemandiriannya juga semakin kuat,” ujar Dadan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dikutip Jumat (22/8/2025).

    Pertamina menyatakan SAF berbahan baku UCO ini mampu memangkas emisi karbon hingga 84 persen dibandingkan avtur fosil. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utama dari inovasi yang dikembangkan di Kilang RU IV Cilacap, karena menawarkan peluang konkret bagi industri penerbangan untuk menurunkan jejak karbonnya tanpa mengorbankan standar keselamatan dan performa.

    Secara teknis, bioavtur yang diproduksi di RU IV Cilacap telah memenuhi standar kualitas nasional melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 70 Tahun 2025, serta standar internasional ASTM D1655 dan Defstan 91-091, syarat penting agar bahan bakar tersebut dapat dipakai aman pada pesawat terbang.

    Untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil, Pertamina merangkul masyarakat lewat program pengumpulan minyak jelantah. Saat ini 35 titik pengumpulan telah didirikan di lokasi-lokasi strategis, memberi kemudahan bagi warga mengelola limbah rumah tangga sekaligus menerima saldo rupiah sebagai insentif.

    Momentum hari ini menegaskan bahwa transisi energi bersih di Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan rangkaian langkah praktis, mulai dari pemanfaatan potensi bioenergi, integrasi teknologi kilang, dan partisipasi masyarakat dalam pasokan. Kendati begitu, masih ada pekerjaan rumah, terutama pada pengembangan bioetanol dan penguatan kerja sama lintas lembaga.

    “Pertamina bersama seluruh stakeholders sudah membuktikan kita ini raja untuk biodiesel di dunia. Tidak ada yang mengalahkan untuk yang ini. Tapi kita masih punya tantangan untuk yang bioetanol. Banyak pekerjaan sudah dilakukan, memang kami mengajak bahwa tidak bisa hanya sektor hilir yang bertanggung jawab,” tuturnya.

    Pengembangan SAF ini bukan lompatan tanpa jejak. Sejak 2021, kolaborasi Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menghasilkan bahan bakar dengan campuran bioavtur hingga 2,4% (J2,4) melalui mekanisme coprocessing di TDHT 1 RU IV Cilacap.

    Uji coba pertama dilakukan pada bulan Oktober 2021 menggunakan pesawat teregistrasi militer Dirgantara Indonesia, CN235-200 FTB, rute Bandung-Jakarta. Dua tahun kemudian, pada Oktober 2023, pengujian dilanjutkan untuk pesawat komersial dengan uji terbang Boeing 737-800 milik Garuda rute Jakarta-Solo-Jakarta, sebuah rangkaian yang memperkuat bukti kesiapan penggunaan bahan bakar hijau pada armada pesawat.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dukung Target NZE, Pertamina Salurkan SAF Produksi Dalam Negeri

    Dukung Target NZE, Pertamina Salurkan SAF Produksi Dalam Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penerbangan perdana menggunakan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) yang disalurkan oleh Pertamina mendapat apresiasi penuh dari pemerintah.

    Penerbangan komersial yang dioperasikan Pelita Air dengan rute Jakarta-Bali ini lepas landas pada Rabu (20/8/2025) dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menjadi momen bersejarah sekaligus menandai posisi Indonesia dalam inovasi bahan bakar berkelanjutan.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa pihaknya juga berperan dalam penyediaan bahan baku utama, yakni minyak jelantah yang dikumpulkan dari masyarakat. Upaya ini tidak hanya memperkuat ekosistem energi berkelanjutan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga menghadirkan ekonomi sirkular yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.

    “Kami memastikan distribusi Pertamina SAF berjalan dengan baik sehingga penerbangan perdana ini dapat terlaksana dengan lancar. Lebih dari itu, bahan baku SAF berasal dari minyak jelantah yang dikumpulkan masyarakat, mulai dari restoran, rumah tangga, hingga usaha kecil. Dengan cara ini, pengembangan ekosistem Pertamina SAF tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Mars Ega, dikutip Kamis (21/8/2025).

    Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno dalam sambutannya, menekankan bahwa Pertamina SAF bukan hanya soal aspek teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam geopolitik dan diplomasi energi Indonesia di tingkat global.

    “Pertamina Group harus menjadi pelopor. Seharusnya kita sebagai negara yang mampu, yang pertama dan satu-satunya di ASEAN yang membuat SAF sendiri bisa memiliki hak dalam konteks riset, pemasaran, dan kebijakan. Indonesia itu punya aset untuk menjadi pemimpin di kawasan global,” ungkap Havas.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa SAF merupakan bagian dari arahan Presiden RI dalam mewujudkan Asta Cita di bidang ketahanan dan kemandirian energi.

    “Ini adalah program Asta Cita yang harus terus kita laksanakan, yaitu ketahanan energi, dan untuk yang ini tidak hanya ketahanan energinya tapi juga swasembadanya, jadi kemandiriannya juga semakin kuat. Pertamina SAF telah naik kelas karena memiliki sertifikasi keberlanjutan yang diakui global,” tambah Dadan.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu, menekankan pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekosistem SAF.

    “Momentum ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam dekarbonisasi sektor aviasi. Kita memenuhi komitmen Net Zero Emission di sektor aviasi pada 2050, dan peta jalan SAF ini adalah salah satu upaya kita mencapainya. Harapannya nanti Indonesia bukan hanya pengguna, tapi juga pusat inovasi. Tujuannya menjadikan Indonesia benar-benar pusat, Indonesia harus menjadi nomor satu paling tidak di Asia Tenggara,” ucap Odo.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mineral-batu bara berpotensi besar dongkrak pertumbuhan ekonomi

    Mineral-batu bara berpotensi besar dongkrak pertumbuhan ekonomi

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memberikan sambutan pada acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) di Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/HO-Kementerian ESDM

    ESDM: Mineral-batu bara berpotensi besar dongkrak pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan komoditas mineral dan batu bara memiliki potensi besar dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam sambutannya pada acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX), mengatakan cadangan dan potensi komoditas mineral dan batu bara Indonesia, termasuk terbanyak di dunia, dan menjadi salah satu senjata utama dalam meningkatkan ketahanan energi, yang menjadi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi, ini diharapkan bisa mendorong perekonomian yang baik, mendukung, berkontribusi, dan menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), ini salah satu yang memang akan berkontribusi utama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi delapan persen itu bisa tercapai dengan hilirisasi,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

    Sejak 2022, subsektor minerba memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian ESDM. Pada 2024, PNBP subsektor minerba memberi sumbangsih sebesar Rp140,5 triliun dari total PNBP Kementerian ESDM sebanyak Rp269,6 triliun.

    Dadan juga mengatakan dari sisi pemanfaatan teknologi, subsektor minerba telah menggunakan teknologi yang cukup maju, baik pada tahapan eksplorasi, produksi, hingga pelaporannya. Pemanfaatan teknologi juga didukung regulasi.

    “Sudah disebut di dalam undang-undang kita yang terkait dengan minerba, bahwa pemanfaatan teknologi, pemanfaatan sistem informasi, ini yang menjadi salah satu driver utama untuk mendorong, baik itu secara ekonomi lebih baik, maupun juga untuk memastikan bahwa datanya itu data yang benar, data yang dipercaya,” katanya.

    Kementerian ESDM juga terbuka dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sistem perencanaan dan pelaporan sudah sepenuhnya menggunakan sistem informasi, seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk memastikan penerimaan negara, Minerba One Data Indonesia (MODI), dan e-RKAB untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

    Secara umum, Dadan juga menyampaikan posisi strategis sektor ESDM terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki cadangan dan potensi sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

    Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) merupakan ajang khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan Indonesia Data Center Provider (IDPRO).

    Acara tersebut mempertemukan para profesional dan pengambil keputusan di bidang teknologi informasi dengan berbagai solusi inovatif, serta menghubungkan teknologi terbaru dengan 13 sektor industri utama di Indonesia, mulai dari pemerintahan, infrastruktur, keuangan, FMCG, telekomunikasi, pertanian, logistik dan transportasi, manufaktur, pariwisata dan perhotelan, pertambangan serta minyak dan gas, e-commerce, pendidikan, hingga kesehatan.

    Sumber : Antara

  • Kementerian ESDM Sebut Sektor Energi Mampu Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja

    Kementerian ESDM Sebut Sektor Energi Mampu Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan sektor energi dapat membuka 6,2 juta orang peluang lapangan kerja.

    Dia menuturkan, Indonesia saat ini tengah memasuki masa bonus demografi, dengan mayoritas penduduknya berada di usia produktif. Dari total 284 juta penduduk, sebanyak 169 juta berada di rentang usia produktif, dan sekitar 7,27 juta di antaranya tengah menempuh pendidikan tinggi atau belum bekerja.

    Dengan kondisi tersebut, menurutnya, harus direspons dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan generasi muda di usia produktif.

    “Sektor ESDM, berpeluang untuk menciptakan peluang kerja untuk 6,2 juta orang,” ujar Dadan melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    Menurut Dadan, peluang kerja itu salah satunya didorong oleh meningkatnya kebutuhan listrik nasional. Dia menyebut, konsumsi listrik Indonesia saat ini masih berada di angka 1.337 kWh per kapita per tahun, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 2.648 kWh.

    Dadan mengatakan, hal ini merupakan sinyal bahwa Indonesia harus segera menambah kapasitas pembangkit listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita, konsumsi listriknya itu masih rendah, berarti kita perlu tambahan pembangkit listrik. Ini angka-angkanya yang saya sampaikan, angka-angka yang investasi hijau 42,6 gigawatt (GW). Ini angka yang besar, angka yang nanti memerlukan tenaga kerja yang sangat besar,” ucap Dadan.

    Dia juga menyampaikan, investasi penambahan pembangkit 10 tahun ke depan mencapai Rp1.682 triliun.

    “Ini yang sudah ada, proyek yang ada di PLN, nanti memerlukan tenaga kerja, memerlukan produksi, memerlukan jasa-jasa yang akan mendorong perekonomian di dalam negeri,” imbuhnya.

    Selain dari subsektor ketenagalistrikan, Dadan juga menekankan hilirisasi dan peningkatan ketahanan energi juga akan mendorong terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.

    Dia mencontohkan pembangunan industri ekosistem baterai EV yang beberapa waktu lalu dilakukan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadan mengatakan pembangunan ekosistem baterai EV itu tak hanya membuat pabrik baterainya saja.

    Ekosistem itu juga mencakup sektor hulu dari mulai tambang, kemudian diolah, sampai itu menjadi baterai.

    “Nah ini ada kaitannya juga dengan ketahanan energi, karena ketahanan energi kita ingin mendorong kepada energi yang semakin bersih. Nah kita punya potensi di hulu yang baik, Indonesia ini adalah memegang cadangan terbesar untuk nikel,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Dadan menekankan bahwa peluang kerja di sektor ESDM nantinya bukan hanya untuk bekerja di tambang dan pembangkit saja, melainkan untuk seluruh pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung.

    “Karena nanti ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan makanan, ada perusahaan yang untuk catering, ada perusahaan untuk jasa, ada perbankan, ada yang lain-lain. Nah ini kami menghitung melakukan simulasi, ini angkanya 6,2 juta orang. Jadi tidak usah khawatir, sektor energi ini akan banyak menyerap tenaga kerja,” jelas Dadan.

  • Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air

    Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air

    Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Erika Retnowati (dua kiri) saat pemantauan SPBU di Ngawi, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya anak bangsa mengelola sumber daya alam Indonesia seperti minyak dan gas bumi (migas).

    “Siapa yang mengelola sumber daya migas ini semua? Harapan saya dan atas arahan Bapak Presiden, kita ingin putra-putri terbaik, yang akan mengelola sumber daya alam kita dan salah satu di antaranya ada pada kalian yang hari ini diwisuda,” katanya di hadapan ratusan wisudawan saat menghadiri wisuda ke-54 PEM Akamigas di Cepu, Jawa Tengah, Kamis (17/7).

    Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 39.000 sumur minyak, namun hanya 16.000 yang aktif berproduksi. Sisanya merupakan sumur idle yang belum dikelola. Bahlil menilai hal ini merupakan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam sektor migas nasional.

    Ia juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap tingginya partisipasi tenaga kerja dalam negeri di berbagai proyek migas strategis.

    “Saya bersyukur, dalam tiga bulan terakhir, kami resmikan peningkatan lifting (migas) di Natuna (Kepri), 99 persen tenaga kerjanya anak-anak domestik, pribumi Indonesia asli. Bulan lalu, kami resmikan lifting 30 ribu barel per hari di Cepu oleh Exxonmobil dan Pertamina, lagi-lagi, 99 persen tenaga kerjanya anak-anak Indonesia,” ungkapnya.

    Bahlil menegaskan kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak kalah dengan tenaga kerja asing. Ia menilai hal ini menjadi bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia siap mengambil alih tongkat estafet pembangunan nasional. Bahlil juga mendorong pentingnya hilirisasi migas untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.

    Peningkatan kapasitas teknis harus dibarengi dengan penguatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi seperti yang dilakukan PEM Akamigas. Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Erika Retnowati yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan.

    “Untuk adik-adik tadi yang diwisuda hari ini, saya ucapkan selamat dan dan bersiap-siaplah untuk mengamalkan ilmu kalian dan juga berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk, juga untuk memajukan sektor migas di Indonesia,” ujarnya.

    Erika turut bangga atas prestasi akademik yang diraih para wisudawan, termasuk dominasi lulusan perempuan dalam capaian akademik tertinggi.

    “Meskipun ini adalah sekolah teknik, tetapi ternyata yang paling unggul adalah wanita. Jadi, untuk wanita-wanita jangan ragu untuk berkarir di bidang migas. Saya juga sangat bangga karena ternyata mahasiswanya itu berasal dari seluruh pelosok Indonesia, termasuk dari Pulau Tanimbar,”tuturnya.

    Wisuda juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ESDM, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono,
    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae, Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid, dan Bupati Blora Arief Rohman.

    Pemantauan SPBU

    Selain menghadiri wisuda, Erika juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) di Ngawi, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah pada Rabu-Kamis (16-17/7/2025).

    “Secara umum pelayanan beberapa SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) sudah cukup baik,” katanya.

    Di samping itu, Erika menyarankan sejumlah perbaikan teknis, seperti penempatan closed circuit television (CCTV) agar nomor polisi kendaraan terlihat jelas dan penyediaan genset yang andal agar pelayanan tidak terganggu jika listrik padam.

    “Kami juga meminta agar operator SPBU memastikan bahwa kendaraan yang diisi tersebut memiliki nomor polisi yang sama dengan data di EDC (electronic data capture). Kami sampaikan juga supaya para operator SPBU diberitahu walaupun di EDC sudah ada fotonya, tapi tetap harus dipastikan kembali nomor polisi sama,” ujarnya.

    Turut mendampingi dalam monitoring SPBU tersebut Sales Branch Manager Kediri III Fuel PT Pertamina Patra Niaga Muhammad Tsaqif Fauzan Suwardi dan Sales Branch Manager Semarang IV Fuel PT Pertamina Patra Niaga Nur Fitriany.

    Sumber : Antara

  • Kemenkeu Belum Bahas Skema LPG 3 Kg Satu Harga dengan ESDM

    Kemenkeu Belum Bahas Skema LPG 3 Kg Satu Harga dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan belum membahas skema LPG 3 kilogram satu harga, meski Kementerian ESDM merencanakan akan menerapkan kebijakan itu mulai 2026.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Itu kan model mereka, belum ke kita. Nanti kita bahas, itu belum masuk ke Kemenkeu,” ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025) malam.

    Dia menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait skema tersebut. Menurutnya, pembahasan detail baru akan dilakukan apabila dokumen resminya sudah diterima Kemenkeu.

    Luky juga belum bisa memastikan apakah skema LPG 3 kg satu harga tersebut akan efektif dalam menekan anggaran subsidi, terutama mengingat persoalan salah sasaran selama ini.

    “Soal itu saya no comment dulu, karena saya belum dengar detailnya, yang di lapangan kan mereka [Kementerian ESDM],” tuturnya.

    Adapun dalam laporan semester I APBN 2025, realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg tercatat mengalami penurunan 29,5% secara tahunan dari Rp42,9 triliun menjadi Rp30,3 triliun. Meski demikian, secara volume penyaluran LPG 3 kg mencapai 3,5 juta metrik ton atau naik 3,8% secara tahunan.

    Luky menjelaskan penurunan anggaran subsidi LPG 3 kg tersebut lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) serta nilai tukar rupiah.

    Oleh sebab itu, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menegaskan, jika harga ICP mengalami kenaikan maka besaran anggaran subsidi LPG juga akan disesuaikan.

    “Volume itu salah satu, tapi nanti ada harga ICP dan nilai tukar. Angka tengahnya nanti akan muncul di APBN 2026-nya,” ungkap Luky.

    Wacana Kementerian ESDM

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menegaskan skema penjualan LPG 3 kg akan dibuat satu harga alias pukul rata di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut rencananya mulai diterapkan tahun depan.

    “Pak Menteri bilang satu harga. Harga itu [LPG 3 kg] berarti satu, tidak ada [perbedaan] wilayah. Satu Indonesia, satu,” kata Dadan ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dia pun mengibaratkan penjualan LPG bersubsidi itu akan sama seperti Pertalite. Artinya, harga eceran tertinggi (HET)-nya bakal sama di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, hal ini penting lantaran di beberapa daerah harga jual LPG ada yang mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal, idealnya harga jual LPG 3 kg itu bisa di bawah Rp20.000 per tabung.

    Oleh karena itu, Dadan menegaskan bahwa implementasi LPG 3 kg satu harga sangat bisa dilakukan. Dia juga menilai hal itu bukan masalah bagi PT Pertamina (Persero).

    “Kan ada LPG yang harganya keterlaluan itu [mencapai Rp50.000 per tabung], di beberapa tempat suka ada seperti itu. Sekarang kami kaji supaya itu [harga] sama. Kan bisa itu, bisa, kan yang melakukan Pertamina,” tutur Dadan.

    Adapun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. 

    Hanya saja, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.