Xcloud.id

Tag: Cyril Ramaphosa

  • Presiden Afsel Desak Israel Bebaskan Aktivis Flotilla Termasuk Cucu Mandela

    Presiden Afsel Desak Israel Bebaskan Aktivis Flotilla Termasuk Cucu Mandela

    Pretoria –

    Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa mendesak Israel untuk membebaskan para aktivis yang ditahan, setelah rombongan kapal Global Sumud Flotilla dicegat Israel saat berlayar membawa bantuan ke Jalur Gaza. Terdapat cucu mantan Presiden Nelson Mandela di antara para aktivis yang ditahan Israel.

    Ramaphosa dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (3/10/2025), juga mengecam pencegatan yang dilakukan pasukan Israel terhadap puluhan kapal itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Pencegatan Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran berat lainnya yang dilakukan oleh Israel terhadap solidaritas dan sentimen global yang bertujuan untuk meringankan penderitaan di Gaza dan memajukan perdamaian di kawasan tersebut,” kata Ramaphosa dalam pernyataannya pada Kamis (2/10).

    Afrika Selatan telah menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh negara Yahudi itu melakukan genosida atas perang yang menghancurkan di Jalur Gaza. Tuduhan itu telah dibantah keras oleh Israel.

    Dalam pernyataannya, Ramaphosa menyebut pencegatan armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan oleh pasukan Israel di perairan internasional itu telah melanggar putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus diizinkan mengalir tanpa hambatan.

    Global Sumud Flotilla, yang melibatkan sekitar 45 kapal yang membawa para politisi dan aktivis dari berbagai negara termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg, berangkat dari Spanyol bulan lalu dengan tujuan menembus blokade Israel atas Jalur Gaza.

    Cucu laki-laki mendiang Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela, atau yang akrab dipanggil Mandla, ikut dalam misi Global Sumud Flotilla tersebut.

    Dalam wawancara dengan Reuters sebelum meninggalkan Afrika Selatan untuk bergabung dengan misi itu, Mandla mengatakan bahwa kehidupan warga Israel di bawah pendudukan Israel lebih buruk daripada apa pun yang dialami warga kulit hitam Afrika Selatan di bawah apartheid.

    Israel selalu menolak perbandingan antara kehidupan warga Palestina di bawah pendudukannya atau blokade ekonomi selama lebih dari setengah abad dengan era apartheid di Afrika Selatan, ketika mayoritas warga kulit hitam diperintah oleh pemerintahan minoritas kulit putih yang represif.

    Sementara itu, penyelenggara Global Sumud Flotilla, seperti dilansir Anadolu Agency, mengonfirmasi bahwa lebih dari 450 aktivis dari 47 negara telah dipindahkan ke pelabuhan Ashdod di Israel bagian selatan setelah sebagian besar kapal dicegat pasukan Tel Aviv.

    Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa para aktivis yang ditahan akan dideportasi ke Eropa setelah dibawa ke pelabuhan Ashdod.

    Tel Aviv juga mengakui bahwa ada satu kapal Global Sumud Flotilla yang masih berlayar di kejauhan, dan bersumpah akan mencegahnya mendekati Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dubes Afrika Selatan Ditemukan Tewas di Hotel Mewah Paris

    Dubes Afrika Selatan Ditemukan Tewas di Hotel Mewah Paris

    Jakarta –

    Duta Besar (Dubes) Afrika Selatan untuk Prancis ditemukan tewas di sebuah hotel mewah di ibu kota Prancis, Paris pada hari Selasa (30/9) waktu setempat. Jaksa penuntut Paris menyebut kematian pria berumur 58 tahun itu diduga karena bunuh diri.

    Jenazah Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, rekan dekat mantan presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, ditemukan di halaman dalam hotel mewah Hyatt.

    Duta Besar Afsel tersebut, yang biasa dikenal sebagai Nathi Mthethwa, telah memesan kamar di lantai 22 dan jendelanya yang terkunci telah dibuka paksa dengan gunting yang ditemukan di lokasi kejadian.

    Istrinya melihatnya untuk terakhir kalinya pada Senin sore waktu setempat ketika sang Dubes seharusnya menghadiri acara koktail. Wanita tersebut kemudian menerima pesan pada malam harinya “di mana ia (Mthethwa) meminta maaf kepadanya dan menyatakan niatnya untuk mengakhiri hidupnya”, kata jaksa penuntut Laure Beccuau dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/10/2025).

    “Investigasi awal menunjukkan bahwa ini bisa jadi merupakan tindakan yang disengaja, tanpa campur tangan pihak ketiga,” ujarnya, seraya menekankan bahwa investigasi akan berupaya mengumpulkan semua detail.

    Mthethwa telah menjabat sebagai duta besar sejak Desember 2023. Sebelumnya dia menjabat sebagai menteri kabinet selama bertahun-tahun.

    Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut kematiannya “terlalu cepat dan menjadi momen duka yang mendalam”.

    “Duta Besar Mthethwa telah mengabdi kepada bangsa kita dalam berbagai kapasitas selama hidupnya yang berakhir terlalu cepat dan traumatis,” ujarnya.

    Mthethwa menjabat sebagai menteri kebudayaan Afrika Selatan dari tahun 2014 hingga 2019, dan kemudian menteri olahraga, seni, dan budaya hingga tahun 2023, menurut situs web kedutaannya.

    Ia juga menjabat sebagai menteri kepolisian dari tahun 2009 hingga 2014 dan menteri keamanan dari tahun 2008 hingga 2009.

    Antara tahun 2007 dan 2022, ia menjabat sebagai pejabat senior di Kongres Nasional Afrika (ANC), partai yang berkuasa sejak pemilihan umum demokratis pertama pasca-apartheid pada tahun 1994.

    Tonton juga video “Dubes Peru: Penyelidikan Pembunuhan Zetro Jadi Prioritas Tertinggi” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Cak Imin: Prabowo berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno

    Cak Imin: Prabowo berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno

    Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Prabowo di forum PBB yang tertinggi. Isinya clear atau jelas, pesannya sangat efektif, bisa dilaksanakan, dan komitmennya tinggi, bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Presiden Prabowo Subianto telah berhasil berpidato dengan baik dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hal itu merupakan keberhasilan setelah pidato di forum yang sama oleh Presiden Soekarno (Bung Karno).

    “Saya kira presiden yang berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno, hanya Prabowo,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan keberhasilan Presiden Prabowo tersebut tampak dari pemilihan kata yang dipakai hingga komitmen kepedulian terhadap sejumlah isu.

    “Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Prabowo di forum PBB yang tertinggi. Isinya clear atau jelas, pesannya sangat efektif, bisa dilaksanakan, dan komitmennya tinggi, bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terinspirasi oleh Nelson Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan, red.),” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan Presiden Prabowo memberi contoh pentingnya negosiasi maupun rekonsiliasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

    “Sebuah solusi yang sangat luar biasa. Kalau mau Israel diakui Indonesia, akui dulu Palestina,” ujarnya.

    Diketahui, dalam sesi debat Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada 23 September 2025, Presiden Prabowo menyerukan Palestina harus merdeka, dan mengusulkan solusi dua negara.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” kata Presiden.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Senin (8/9/2025). Menurutnya perdagangan dan keuangan global sering dimainkan sebagai senjata politik di dunia.

    Bahkan Prabowo mengatakan, praktik standar ganda sering muncul dalam penerapan hukum internasional.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double bahkan triple standard, dimana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini, saatnya BRICS terus berkembang,” kata Prabowo, mengutip keterangan.

    Untuk itu, Prabowo mendukung langkah yang diambil BRICS dalam memperkuat kerja sama multilateral.

    Menurutnya BRICS juga telah menjadi pilar kuat dalam tatanan ekonomi global. Terlebih aliansi ekonomi dan politik dari negara berkembang ini telah merepresentasikan kekuatan ekononi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar di dunia.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar – sumber daya kritis,” kata Prabowo.

    Prabowo menekankan dengan kekuatan itu, BRICS kian menjadi salah satu poros kekuatan global yang harus diperkuat.

    “KIta harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi satu sama lain,” katanya.

    Pertemuan kali ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.

    Awalnya Presiden Brasil membuka virtual meeting ini dengan memberikan pandanganannya. Kemudian dilanjut pernyataan dari Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian dilanjut Presiden Prabowo Subianto.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara Nasional 8 September 2025

    Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara Nasional 8 September 2025

    Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting dari kediaman pribadinya di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025).
    Pertemuan yang dilaksanakan secara daring ini mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas isu-isu global yang menjadi perhatian bersama.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
    Ada pula Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.
    Presiden Brasil Lula da Silva membuka virtual meeting dengan memberikan pandangannya.
    Setelahnya, Presiden RRT Xi Jinping dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan pandangan di urutan kedua dan ketiga.
    Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global pada urutan keempat.
    Kepala negara menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap berbagai inisiatif yang dihasilkan dalam forum BRICS.
    “Kami sepenuhnya mendukung inisiatif-inisiatif yang telah diambil. Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden Lula dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih erat dengan seluruh negara BRICS,” ucap Presiden Prabowo, Senin.
    Forum BRICS tersebut menjadi sarana bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan terkait perkembangan ekonomi dunia dan kondisi sistem multilateral saat ini.
    Situasi geopolitik dan dinamika ekonomi global turut memberi pengaruh terhadap stabilitas perdagangan internasional serta prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heboh Jenderal Afsel Dukung Iran, Presiden Ramaphosa Geram!

    Heboh Jenderal Afsel Dukung Iran, Presiden Ramaphosa Geram!

    Pretoria –

    Kantor Presiden Afrika Selatan (Afsel), Cyril Ramaphosa, mengkritik jenderal top negaranya atas komentar soal solidaritas dengan Iran yang disampaikan dalam kunjungan ke negara itu. Ramaphosa menilai komentar itu tidak membantu Afsel yang sedang dalam proses pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat (AS).

    Kementerian Luar Negeri Afsel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), juga mengecam Kepala Angkatan Bersenjata Nasional Afsel, Jenderal Rudzani Maphwanya, atas pernyataan yang disampaikannya dalam kunjungan ke Iran baru-baru ini.

    Partai politik terkemuka di Afsel bahkan menyerukan agar Jenderal Maphwanya diadili di pengadilan militer.

    Pretoria berupaya memperbaiki hubungan dengan Washington, dengan tujuan mencapai kesepakatan perdagangan baru yang akan menghindarkan Afsel dari tarif 30 persen atas ekspornya.

    “Kita sedang dalam proses mengelola upaya pemulihan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang sangat rumit,” kata juru bicara kantor Presiden Ramaphosa, Vincent Magwenya, dalam konferensi pers dalam Kamis (14/8).

    Selama negosiasi itu berlangsung, sebut Magwenya, sangat “tidak membantu” jika “pejabat senior pemerintah atau militer membuat pernyataan yang akan memperburuk situasi”.

    Media lokal Iran, Tehran Times, melaporkan pada Selasa (12/8) waktu setempat bahwa sang jenderal top Afsel telah menyerukan kerja sama yang lebih mendalam dengan Iran, terutama dalam sektor pertahanan, selama pertemuan dengan para pejabat tinggi pertahanan Iran.

    Sedangkan laporan televisi pemerintah Iran, Press TV, menyebut Jenderal Maphwanya menegaskan bahwa kedua negara memiliki “tujuan bersama” dan juga mengutuk tindakan Israel di Jalur Gaza.

    “Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik di Timur Tengah, kunjungan tersebut dapat dikatakan tidak bijaksana,” sebut Magwenya dalam pernyataan mewakili kantor Presiden Afsel.

    Dia menambahkan bahwa Presiden Ramaphosa tidak mengetahui soal kunjungan Jenderal Maphwanya ke Iran.

    Aliansi Demokratik, kelompok koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan Afsel, menuntut agar Jenderal Maphwanya diadili di pengadilan militer karena “melanggar netralitas militer”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan tak akan memohon kepada Presiden AS Donald Trump, meski ekspor Brasil kini dihantam tarif impor hingga 50% mulai Rabu (6/8/2025).

    Ia menyebut menghubungi Trump di saat yang tidak tepat hanya akan menjadi “penghinaan” bagi negaranya.

    Dalam wawancara dengan Reuters di kediaman resminya di Brasilia, Lula menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan segera mengumumkan tindakan balasan berupa tarif serupa, dan masih akan mengandalkan dialog tingkat menteri. Namun, secara pribadi, Lula menolak untuk mengulurkan tangan lebih dulu kepada Trump.

    “Saat intuisi saya mengatakan Trump siap berbicara, saya tak akan ragu untuk meneleponnya,” kata Lula. “Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak ingin berbicara. Dan saya tidak akan menghina diri saya sendiri.”

    Meskipun ekspor Brasil saat ini menghadapi tarif tertinggi yang diberlakukan Trump, Lula tampak tenang dan tak gentar. Ekonomi terbesar di Amerika Latin itu dinilai cukup tangguh untuk menahan guncangan, memberikan ruang manuver lebih bagi Lula dibandingkan para pemimpin Barat lainnya.

    Situasi diplomatik makin rumit karena Trump mengaitkan tarif baru ini dengan tuntutannya agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang kini diadili atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta hasil pemilu 2022.

    Lula mengatakan bahwa Mahkamah Agung Brasil “tidak peduli dengan apa yang dikatakan Trump dan memang tidak seharusnya peduli.” Ia juga menyerukan agar Bolsonaro diadili dalam perkara terpisah atas upayanya memancing campur tangan Trump.

    “Kami telah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964,” kata Lula, yang karier politiknya dimulai sebagai pemimpin serikat buruh yang menentang pemerintahan militer hasil kudeta tersebut.

    “Tapi yang ini bukan intervensi kecil. Ini adalah presiden Amerika Serikat yang merasa bisa mendikte aturan kepada negara berdaulat seperti Brasil. Itu tidak bisa diterima.”

    Meski demikian, Lula menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Ia membuka kemungkinan pertemuan di forum internasional seperti Majelis Umum PBB bulan depan atau Konferensi Iklim PBB (COP) pada November.

    Namun ia juga mengkritik keras gaya diplomasi Trump yang kerap mempermalukan tamunya.

    “Apa yang dilakukan Trump terhadap Zelensky adalah penghinaan. Itu tidak normal. Apa yang dia lakukan terhadap Ramaphosa juga penghinaan,” kata Lula, mengacu pada Presiden Ukraina dan Presiden Afrika Selatan.

    “Seorang presiden tidak boleh menghina presiden lain. Saya menghormati semua orang dan saya menuntut dihormati.”

    Di tengah kebuntuan diplomatik, Lula menyebutkan bahwa para menterinya kesulitan membuka jalur dialog dengan mitra AS. Untuk itu, pemerintahnya kini fokus pada kebijakan dalam negeri guna meredam dampak ekonomi dari tarif AS, sambil tetap menjaga “tanggung jawab fiskal”.

    Ia menolak memberikan rincian soal langkah-langkah dukungan terhadap perusahaan Brasil, namun diperkirakan bantuan itu mencakup jalur kredit dan insentif ekspor. Ia juga menyampaikan rencana menghubungi negara-negara mitra di kelompok BRICS untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan AS.

    “Saat ini belum ada koordinasi antar-BRICS, tapi itu akan ada,” kata Lula.

    Ia membandingkan potensi kekuatan kolektif tersebut dengan kekuatan negosiasi serikat buruh, tempat ia dulu berkiprah. “Apa daya tawar satu negara kecil terhadap Amerika Serikat? Tidak ada.”

    Selain itu, Brasil juga mempertimbangkan kemungkinan mengajukan keluhan bersama dengan negara lain ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Saya lahir sebagai negosiator,” ujar Lula. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru mengambil keputusan retaliasi. “Kita harus sangat berhati-hati,” imbuhnya.

    Ketika ditanya soal kemungkinan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS, seperti peningkatan pajak terhadap raksasa teknologi, Lula menjawab bahwa pemerintahnya tengah mempelajari cara untuk menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan AS dan perusahaan domestik Brasil.

    Di sisi lain, Lula juga mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk merumuskan kebijakan nasional baru terkait sumber daya mineral strategis Brasil. Menurutnya, kebijakan ini harus dilandasi prinsip “kedaulatan nasional” agar negara tidak terus-menerus hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dendam Jokowi Dihadang Prabowo

    Dendam Jokowi Dihadang Prabowo

       

    Oleh: Tony Rosyid*

    KETIKA Nelson Mandela jadi Presiden Afrika Selatan, seorang wartawan bertanya: “Kenapa anda tidak penjarakan orang-orang yang dulu telah memenjarakan anda?”. Nelson menjawab: “27 tahun saya menderita di penjara. Saya tidak ingin menambah penderitaan saya dengan memenjarakan mereka (dendam)”.

    Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dinilai publik sebagai bentuk balas dendam Joko Widodo alias Jokowi. Tom Lembong adalah eks Menteri Perdagangan dan orang yang menyiapkan teks pidato Presiden Jokowi. Di Pilpres 2024, Tom Lembong balik arah dan mendukung Anies Baswedan. Anies adalah “musuh” dan tokoh yang paling “dikuyo-kuyo” dimasa kekuasaan Jokowi. 

    Sementara Hasto adalah Sekjen PDIP yang paling bersemangat menyerang Jokowi. Bahkan menyiapkan sejumlah dokumen dan video terkait dosa Jokowi. Meski sampai sekarang tak pernah dia bisa buktikan.

    Dalam persidangan terakhir, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Vonis ini membuat marah hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, Tom Lembong tak terbukti menerima uang dan tak ada mens rea (niat jahat). 

    Tidak terima uang dan tak ada niat jahat, tapi divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Vonis ini melukai perasaan, mengguncang nalar dan menodai rasionalitas publik. Publik marah. Vonis ini semakin menguatkan dugaan adanya faktor non hukum yang ikut menentukan keputusan.

    Soal intervensi hukum di Indonesia, ini sudah hal biasa. Yang nggak biasa itu kalau ada aparat hukum jujur dan elite anti korupsi. Ini baru barang langka.

    Presiden Prabowo Subianto membaca situasi ini. Dengan sabar dan tekun mengikuti proses persidangan Tom Lembong. Ketika Tom Lembong divonis, tak lama kemudian Presiden Prabowo memberikan abolisi. Menghapus semua keputusan hakim terkait vonis terhadap Tom Lembong. 

    Di waktu yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Amnesti itu pengampunan. Ya, semacam pengampunan dosa. Supaya tidak terlihat vulgar, amnesti untuk Hasto dikeluarkan berbarengan dengan 1.116 terpidana 

    Silahkan para ahli hukum berdebat soal substansi dari dua kasus yang diberi abolisi dan amnesti ini. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi politik.

    Pemberian abolisi dan amnesti oleh Prabowo merupakan langkah politik yang cukup cerdas dan taktis. Saat publik sedang masif memberikan empatinya kepada Tom Lembong, Presiden Prabowo hadir. Gelombang empati akhirnya juga mengalir ke Prabowo. Abolisi seperti mata air yang muncul di saat rakyat sedang kehausan atas keadilan hukum. Prabowo hadir di saat yang paling tepat.

    Di saat yang bersamaan, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto. Ini langkah politik lainnya. Urusannya bukan kepada publik, karena publik tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto. Tom Lembong dan Hasto adalah dua kasus yang berbeda.

    Jika kasus Tom Lembong berkaitan dengan empati dan simpati publik, sedangkan kasus Hasto berkaitan dengan kebutuhan Prabowo terhadap dukungan dari PDIP.

    Informasi yang beredar ke publik: PDIP siap bergabung dengan Prabowo dengan dua syarat. Salah satunya: Hasto dibebaskan. Benarkah?

    Yang pasti, dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, Prabowo mendapat tiga keuntungan sekaligus. 

    Pertama, Prabowo mendapatkan simpati publik. Publik mengapresiasi langkah Prabowo yang berpihak dengan amat cerdas kepada Tom Lembong. Kali ini, simpati publik tidak lagi dimonopoli oleh Tom Lembong. Tom Lembong harus berbagi dengan Prabowo. 

    Kedua, amnesti kepada Hasto menjadi ruang baru bagi rekonsiliasi Prabowo dengan Megawati. 

    Ketiga, abolisi dan amnesti menjadi pukulan telak Prabowo kepada Jokowi. Ini pukulan yang kesekian kali yang dimainkan Prabowo secara softly, sistemik dan konsisten.

    Abolisi kepada Tom Lrmbong dan terutama amnesti kepada Hasto akan membuka konstalasi baru dalam land scape perpolitikan Indonesia kedepan. Prabowo akan melangkah semakin kuat karena dukungan PDIP, seiring dengan melemahnya pengaruh Jokowi.

    Apakah dukungan PDIP kepada Parbowo, jika ini benar-benar terjadi, akan membuat Indonesia lebih stabil? Apakah bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo akan membuat demokrasi kita lebih hidup? Pertanyaan ketiga, dan ini paling substansial: Apakah merapatnya PDIP ke Prabowo akan membuat Indonesia lebih baik?

    Tiga pertanyaan ini seiring berjalannya waktu akan terjawab. Butuh beberapa tahun kedepan untuk kita mendapatkan jawabannya.

    Era balas dendam boleh jadi lambat laun akan menghilang. Apakah era baru akan memberi jaminan?

    Kita tunggu.

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Presiden Afsel Nonaktifkan Menteri Kepolisian Atas Dugaan Korupsi

    Presiden Afsel Nonaktifkan Menteri Kepolisian Atas Dugaan Korupsi

    Cape Town –

    Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa menonaktifkan Menteri Kepolisian Senzo Mchunu dari jabatannya terkait tuduhan korupsi. Pemberhentian sementara itu berlaku “dengan segera”, sekitar sepekan setelah tuduhan terhadap Mchunu yang dilontarkan oleh seorang kepala kepolisian provinsi setempat.

    Di negara yang menghadapi korupsi yang mengakar, seperti dilansir AFP, Senin (14/7/2025), keputusan Ramaphosa yang disampaikan dalam pidato kepresidenan pada Minggu (13/7) telah sangat dinantikan, setelah seminggu penuh spekulasi mengenai nasib Mchunu, yang menjadi Menteri Kepolisian setahun lalu setelah pemilu.

    Dalam pidatonya yang disiarkan televisi setempat, Ramaphosa juga mengumumkan pembentukan “Komisi Penyelidikan Yudisial” yang bertugas menyelidiki “peran para pejabat senior saat ini atau mantan pejabat di lembaga-lembaga tertentu yang mungkin telah membantu atau bersekongkol dalam dugaan aktivitas kriminal”.

    Komisi tersebut harus menyampaikan laporan dalam waktu tiga bulan dan enam bulan.

    “Seiring kita mengintensifkan pemberantasan kejahatan, sangat penting bagi kita untuk menjaga integritas dan kredibilitas kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya,” kata Ramaphosa dalam pidatonya.

    Mchunu telah membantah tuduhan yang menjeratnya, menyebutnya sebagai “institusi yang dibuat tanpa bukti atau proses hukum yang semestinya”.

    Politikus berusia 67 tahun itu telah diusulkan oleh media lokal sebagai kandidat potensial dari faksi sentris Kongres Nasional Afrika (ANC) untuk menggantikan Ramaphosa di masa depan.

    Namun tuduhan korupsi secara luas menjerat Mchunu, dengan Komisioner Kepolisian Provinsi KwaZulu-Natal, Letnan Jenderal Nhlanhla Mkhwanazi, melontarkan tuduhan pada 6 Juli lalu bahwa Mchunu telah menerima pembayaran dari seorang tersangka korupsi.

    Dia juga menuding Mchunu turut berperan dalam pembubaran tim investigasi pembunuhan demi melindungi orang-orang yang memiliki koneksi politik.

    Mkhwanazi, yang berbicara dalam konferensi pers diapit oleh pasukan keamanan bersenjata, mengatakan bahwa dirinya telah membuka penyelidikan kriminal terhadap sang menteri. Dia juga menuduh para pejabat lainnya menghalangi kinerja kepolisian dalam memberantas kejahatan terorganisasi.

    Mkhwanazi sendiri, menurut laporan media Sunday Times, sedang diselidiki atas tuduhan korupsi terkait pemberian kontrak rompi antipeluru.

    Menyusul pemberhentian sementara Mchunu, Firoz Cachalia yang merupakan profesor hukum dan anggota ANC yang berkuasa telah ditunjuk sebagai Menteri Polisi sementara.

    Menurut indeksi persepsi korupsi dari LSM Transparency International, Afrika Selatan berada di peringkat ke-82 di dunia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini