Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan
Penulis
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera.
“Namun, prioritas utama saat ini adalah penanganan tanggap darurat, mengingat masih banyak warga terdampak yang membutuhkan evakuasi maupun bantuan logistik,” ucapnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
Puan menyampaikan hal tersebut saat menanggapi sejumlah usulan yang meminta pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) juga berencana memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, yang dinilai berkontribusi memperparah bencana.
“Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa ada keinginan untuk mengevaluasi ini: akibatnya apa dan bagaimana perencanaannya ke depan. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025) sore.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (3/12/2025) sore, total korban meninggal akibat banjir dan
longsor di Aceh
, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 807 jiwa.
Sebanyak 647 orang masih dinyatakan hilang, 2.600 orang terluka, dan sekitar 582.500 warga mengungsi.
Selain itu, ribuan rumah serta sejumlah fasilitas umum, seperti jembatan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.
Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR kini memusatkan seluruh sumber daya untuk masa tanggap darurat.
“Masih banyak korban yang belum ditemukan, wilayah yang terisolasi, dan bantuan yang harus segera didistribusikan,” ujarnya.
Puan mengatakan, setelah tahap tanggap darurat selesai, fokus selanjutnya adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.
“Itu dulu yang harus kami fokuskan karena kondisi cuaca masih tidak menentu,” tuturnya.
Meski demikian, lanjut Puan, DPR tetap siap menindaklanjuti evaluasi penyebab bencana.
“DPR RI juga akan aktif menanggapi hal tersebut. Yang pasti sekarang kami fokus dulu kepada para korban dan wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” tegas Puan.
Sebagai informasi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian akibat banjir di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 68,67 triliun.
Angka tersebut mencakup kerusakan rumah, kehilangan pendapatan, kerusakan fasilitas publik, hingga kehilangan produksi pertanian.
Puan menambahkan bahwa DPR telah mengirim tim ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
DPR juga menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor pada Minggu (30/11/2025), yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Cucun Ahmad Syamsurizal
-
/data/photo/2025/12/04/69312948d017c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan
Nasional
4 Desember 2025")
Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan Nasional 4 Desember 2025
-
Cucun: Bantuan logistik DPR ke bencana Sumatera sebanyak 15 ton
prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir. Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangka
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan bahwa bantuan logistik yang dikirimkan oleh DPR RI untuk membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai titik di Pulau Sumatera yakni sebanyak 15 ton.
“Koordinasi antara pemerintah daerah dengan BNPB menjadi kunci agar proses bantuan berjalan tepat sasaran,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Bantuan logistik itu secara resmi diserahterimakan oleh Pimpinan DPR RI untuk dikirimkan menggunakan pesawat kargo dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11). Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, bantuan tersebut mulai didistribusikan ke pusat-pusat pengungsian.
Cucun yang juga meninjau langsung ke lokasi bencana, menekankan pentingnya tahapan yang dilakukan oleh BNPB, mulai dari pendataan kerusakan, skema bantuan kontrakan sementara bagi warga yang kehilangan rumah, hingga opsi relokasi jika wilayah terdampak sudah tidak aman untuk ditempati kembali.
Dia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, menurut dia, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir.
“Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangkatnya agar akses jalan segera terbuka. Ini sangat mendesak,” kata dia.
Ia juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sejak awal bergerak cepat membantu warga, termasuk membuka jalur-jalur yang tertutup material longsor.
“TNI dan Polri memiliki kekuatan sampai tingkat desa. Kami berharap dukungan dua lembaga ini terus dimaksimalkan untuk membantu membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi,” katanya.
Dia pun menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta berharap bantuan dari DPR RI dapat meringankan beban para korban.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5428538/original/020525800_1764542924-DPR_beri_bantuan.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "DPR Kirim Bantuan Logistik ke Wilayah Bencana di Sumatra, Dasco: Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat")
DPR Kirim Bantuan Logistik ke Wilayah Bencana di Sumatra, Dasco: Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat
Liputan6.com, Jakarta DPR menyerahkan bantuan logistik untuk didistribusikan melalui jalur udara ke berbagai daerah terdampak bencana di wilayah Pulau Sumatra pada Minggu 30 November 2025.
Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, semua pihak tengah berjibaku memberi perhatian dan bantuan nyata kepada korban bencana Sumatra.
Dalam kegiatan itu turut hadir sejumlah pimpinan dan anggota DPR, antara lain Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, serta anggota DPR lainnya. Selain itu Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni juga turut hadir dalam pelepasan bantuan ini sebagai bentuk dukungan moral kemanusiaan.
“Bahwa pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatra, berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah,” kata dia di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu 30 November 2025.
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, bantuan akan disalurkan berkala. Menurut dia, bantuan pada Senin 1 Desember 2025 kembali diberangkatkan banguan ke Tapanuli Tengah, ke Padang, dan ke Aceh.
“Hari ini Pak Cucun (Pimpinan DPR) yang akan mengantarkan sampai ke lokasi pesawat yang akan berangkat pada sore ini ke Tapanuli Tengah dulu. Secara simbolis, kita akan serah terimakan isi kargo yang terdiri dari macam-macam ada sarung, ada pembalut, ada Pop Mie, ada selimut, ada biskuit, untuk saudara-saudara kita,” tutur Dasco.
Politisi Gerindra itu berdoa, semoga bantuan bisa dapat diterima dan meringankan beban korban bencana Sumatra.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” Dasco menandasi.
-
Penuhi Kebutuhan Korban Banjir di Masa Sulit, DPR RI Kirim 15 Ton Bahan Pokok
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyaluran bantuan kepada warga terdampak banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh terus dilakukan.
Kini 15 ton bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat dikirim menuju Padang, Sumatera Barat; Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; dan Aceh.
Bantuan ini berasal dari DPR RI. Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan dikirim menggunakan pesawat kargo, pada Minggu (30/11).
Dasco mengatakan, DPR berkomitme untuk bergerak cepat membantu masyarakat yang sedang mengalami masa sulit. Dengan begitu, kebutuhan pokok para pengungsi bisa terpenuhi.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera, berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah. Yang pada hari ini dan besok akan diberangkatkan ke Tapanuli Tengah, Padang, dan ke Aceh,” ujar Dasco.
Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, pengiriman bantuan logistik itu akan dikawal oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang juga turut ikut ke lokasi bencana. Adapun kata Dasco, bantuan ini berupa kebutuhan pokok dan peralatan darurat untuk para korban.
“Isi kargo tediri dari macam-macam, ada sarung, pembalut, Pop Mie, selimut, biskuit, untuk saudara-saudara kita sekalian, bismillahirrahmanirrahim,” imbuhnya.
Dasco berharap bantuan dari DPR ini bisa meringankan dan membawa manfaat bagi para masyarakat terdampak bencana. Dia mendoakan agar bencana segera berlalu.
-
DPR: Adies-Uya aktif kembali setelah putusan MKD diumumkan paripurna
Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan Adies Kadir dan Uya Kuya bakal aktif kembali menjadi Anggota DPR RI setelah putusan MKD DPR RI soal kasus kode etik disampaikan/diumumkan di rapat paripurna selanjutnya.
“Ya (aktif kembali), nanti diumumkan dulu di paripurna,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan Pimpinan MKD DPR RI telah berkirim surat ke Pimpinan DPR RI mengenai putusan tersebut. Menurut dia, semua putusan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna.
Adapun rapat paripurna itu akan digelar setelah adanya rapat pimpinan (Rapim) dan rapat Badan Permusyawaratan (Bamus), namun dia belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna selanjutnya.
“Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu,” kata dia.
Sebelumnya (5/11), MKD DPR RI menjatuhkan putusan terhadap lima Anggota DPR RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena menuai sorotan publik terkait dengan adanya aksi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.
MKD memutuskan bahwa Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali menjadi Anggota DPR RI. Kedudukannya di DPR RI pun akan dipulihkan, termasuk Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sementara itu, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, diputuskan melanggar kode etik dan dihukum untuk tetap nonaktif dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sahroni dihukum nonaktif selama 6 bulan, Eko Patrio selama 4 bulan, dan Nafa Urbach selama 3 bulan.
MKD menyatakan bahwa putusan itu merupakan hasil musyawarah dari para anggota dan pimpinan MKD. Putusan itu pun bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diganggu gugat.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
PKB hormati KPK soal Gubernur Riau, minta dibuka seterang-terangnya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurizal menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi, dan meminta agar kasus itu dibuka seterang-terangnya.
Menurut dia, PKB menyatakan prihatin atas peristiwa hukum yang menjerat kadernya itu. Dia pun meminta KPK agar mengusut tuntas guna membongkar tokoh-tokoh dibalik semua yang sudah diungkap.
“Jangan sampai karena kader kami misalkan sekarang tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga bisa terjadi seperti ini. Itu siapa di balik itu,” kata Cucun saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Untuk itu, dia pun mengingatkan kepada seluruh kader PKB, baik eksekutif maupun legislatif, agar menjadikan kasus Gubernur Riau sebagai pelajaran. Jangan sampai, kata dia, kader PKB ada lagi yang terjerat kasus serupa.
“Jangan sampai ada tindakan-tindakan, hal-hal yang bisa mengarah kepada seperti kejadian dialami sahabat kita juga ini,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Sejauh ini, menurut dia, PKB belum membicarakan atau memutuskan apapun terkait penetapan tersangka Abdul Wahid. Dia mengatakan pimpinan dan ketua umum partai pun akan berdiskusi lebih lanjut, termasuk kemungkinan mengirimkan bantuan hukum kepada Wahid.
“Saya belum tahu. Dia sudah menunjuk kuasa hukum atau belum. Makanya nanti kita akan sikapi setelah ini. Kan baru tadi juga rilis ya, ketika saya di rapat sini (DPR),” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Selain Wahid, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau, serta DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.
Ketiga tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Dasco terima asosiasi kades yang minta desa terlibat program MBG
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang menyampaikan aspirasi agar pemerintahan desa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia mengatakan bahwa para kepala desa menyebut program MBG bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar terkoordinasi, dan perputaran ekonomi juga bisa dirasakan oleh desa.
“Bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi. Nah, itu juga kami akan juga sampaikan,” kata Dasco usai audiensi di kompleks parlemen, Jakarta Selasa.
Menurut dia, para kepala desa tersebut juga menyatakan dukungan terhadap program-program dan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun mendukung terhadap program MBG, dan program Koperasi Desa Merah Putih.
“Oleh karena mereka mendukung, maka anggota Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia ini memberikan masukan-masukan yang diharapkan dapat menyukseskan program-program tersebut,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan para kepala desa juga menyampaikan permasalahan-permasalahan soal pengadaan tanah desa untuk membangun gerai koperasi guna menjalankan program Presiden.
Menurut dia, pemerintah pun sudah memiliki beberapa solusi terkait permasalahan itu.
Nantinya, kata dia, pemerintah pun akan menyampaikan opsi-opsi solusi untuk pengadaan lahan desa.
“Nah, sehingga kemungkinan untuk tanah-tanah, untuk membangun gerai tersebut sudah ada solusi,” kata dia.
Adapun audiensi itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Bersama Dasco, mereka mendengarkan aspirasi dari satu per satu perwakilan kepala desa yang tergabung dalam AKSI.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
GMNI: Hormati tradisi pesantren sebagai bagian dari identitas bangsa
Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keharmonisan sosial dan menghormati tradisi pesantren yang telah lama menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.
“Sebagaimana kata Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno), jas merah, perjuangan santri berdarah-darah dalam membangun bangsa. Bukan hal yang berlebihan jika kita bersama-sama menjaga, menghormati tradisi yang ada di pesantren,” kata Sekretaris Jenderal DPP GMNI Patra Dewa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
GMNI menanggapi perihal polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored di stasiun televisi nasional Trans7.
GMNI pada Jumat hari ini menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai wujud solidaritas kepada santri usai viralnya tayangan program tersebut.
“Santri merupakan elemen penting, menjadi benteng tangguh untuk bangsa dari segala ancaman. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas kami, dengan menggelar aksi sebagaimana yang dilakukan para santri,” ujar Patra.
Ia menyesalkan adanya framing tendensius yang dilakukan Trans7 sehingga dinilai bisa membunuh karakter pesantren.
“Kami harap dari kejadian ini, semua pihak dapat mengambil pelajaran, termasuk Trans7,” ucapnya.
Patra mengingatkan bahwa media massa dan masyarakat memang harus menjunjung kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan pers tak berarti mengabaikan sensitivitas kultural dan spiritual.
Menurut dia, kemerdekaan pers juga harus disertai dengan pewarta yang bijaksana.
“Memang tugas pers ibarat lentera untuk masyarakat saat di tengah kegelapan. Dari yang tak tahu menjadi tahu informasi, dari yang lambat menjadi cepat menerima informasi, tetapi mestinya juga diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai tradisi pesantren,” ucapnya.
Dalam pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10), Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kemkomdigi serta KPI untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan tersebut.
“DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7 seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun.
Ia mengatakan Kemkomdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.
Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.
“Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.
Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada 14 Oktober 2025.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM
Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.
DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.
“DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Selengkapnya klik di sini.
Anak Gubernur Mahyeldi ditunjuk jadi Plt. Ketua PSI Sumbar
Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan anak dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yakni Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumbar.
“Benar, beliau (Taufiqur Rahman) sudah menerima surat keputusan sebagai Plt. Ketua DPW PSI Sumbar,” kata Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020–2025 Sukma Trianda di saat dihubungi di Padang, Kamis.
Selengkapnya klik di sini.
TNI rebut kampung yang sebelumnya dikuasai OPM di Intan Jaya
Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Habema berhasil merebut kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).
Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.
“Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.
Selengkapnya klik di sini.
TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis
Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.
“Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.
Selengkapnya klik di sini.
Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.
Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Komdigi apresiasi ketegasan KPI kepada Trans7 soal tayangan pesantren
“Kami juga ingin memberikan apresiasi kepada KPI yang memang secara undang-undang mengawasi konten isi siaran, KPI dari catatan kami, KPI telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait,”
Jakarta (ANTARA) – Dirjen Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengapresiasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengambil langkah tegas terhadap Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.
“Kami juga ingin memberikan apresiasi kepada KPI yang memang secara undang-undang mengawasi konten isi siaran, KPI dari catatan kami, KPI telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait,” kata Fifi dalam pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Fifi mengatakan Kementerian Komdigi sangat memahami dan menghormati keresahan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat terutama dari kalangan pesantren dan ulama terkait konten di salah satu program Trans7.
“Isu ini telah memicu reaksi keras dan kami melihatnya sebagai isu sensitive yang menyangkut nilai-nilai kepantasan,” ujarnya.
Fifi juga mengungkapkan KPI telah mengeluarkan putusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 31 Tahun 2025 yang memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program Xpose Uncencored.
Ia menjelaskan dalam hal ini Kementerian Komdigi dalam konteks ini berperan sebagai regulator kebijakan, pengelola infrastruktur komunikasi dan penjamin ketertiban ruang frekuensi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komdigi serta KPI untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.
“DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun
Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.
Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.
“Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.
Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada tanggal 14 Oktober 2025.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.