Tag: Cucun Ahmad Syamsurijal

  • Soroti Anak SMA Tak Bisa Numerasi Dasar, Waka DPR Dorong Reformasi Pendidikan

    Soroti Anak SMA Tak Bisa Numerasi Dasar, Waka DPR Dorong Reformasi Pendidikan

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti viralnya anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia menilai hal itu karena kurangnya literasi.

    “Masih adanya anak-anak kita yang kurang literasinya cukup mengkhawatirkan, karena literasi menentukan kualitas SDM kita. Kalau generasi muda masih memiliki literasi yang rendah, kita khawatir mereka akan sulit bersaing di tengah tantangan zaman yang serba cepat ini,” kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

    Beberapa waktu belakangan, media sosial dipenuhi dengan video siswa SMP-SMA yang tidak bisa menjawab pertanyaan hitungan matematika dasar. Baik itu perkalian maupun pembagian.

    Selain soal perhitungan dasar, sempat viral juga di media sosial yang menunjukkan 29 orang pelajar SMP tidak bisa membaca. Dikabarkan video itu merupakan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

    Meski video-video tersebut tak bisa digeneralisasi, Cucun melihat perlu ada yang diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia. Ia pun mendorong Pemerintah melakukan evaluasi.

    “Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut,” ujar Cucun.

    Berdasarkan tes IFLS, diketahui kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tes IFLS yang menunjukkan anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%. Artinya walaupun siswa tersebut naik kelas, peningkatan kemampuan siswa antara jenjang satu dengan jenjang berikutnya tidak memiliki kenaikan yang berarti.

    “Banyak penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi anak-anak usia sekolah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kesenjangan kualitas layanan pendidikan kita antara kota besar dan di daerah-daerah,” sebut Cucun.

    “Karena buku adalah jendela dunia. Maka adanya data-data penelitian itu menjadi sebuah indikasi serius bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Dan ini harus diperbaiki karena kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Cucun mengingatkan, SDM yang unggul menjadi syarat terwujudnya visi Indonesia Emas yang dapat bersaing di kancah global. Untuk menciptakan generasi unggulan, aspek pendidikan menjadi salah satu faktor utama.

    “Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang bisa meningkatkan kualitas mereka di dunia kerja,” terang Cucun.

    Cucun menambahkan, kurangnya literasi dan kompetensi anak-anak akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sebab para generasi muda inilah yang nantinya menjadi calon-calon pemimpin Indonesia.

    “Di tengah dinamika global dan persaingan ketat, termasuk adanya Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), anak-anak kita harus mendapat modal keterampilan yang akan menunjang masa depan mereka kelak, dan masa depan bangsa ini,” urai Cucun.

    “Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannnya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik, dan benahi yang masih kurang-kurang,” sambungnya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti buka suara soal viral anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia mengaku tidak cemas namun tetap tidak mengabaikan realita yang ada di lapangan serta segera akan ditangani.

    “Kita tidak perlu cemas dengan persoalan itu. Dalam pengertian bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, masalah yang harus kita tangani,” ucap Mu’ti dilansir detikedu.

    Dengan keadaan ini, Kemendikdasmen tegas tidak akan menutup mata. Ke depannya akan berbagai upaya perbaikan termasuk upaya wajib belajar 13 tahun dan pengajaran matematika dari tingkat pendidikan usia dini.

    “Kalau ada masalah seperti itu (video viral anak sulit berhitung matematika dasar) kami tidak menutup mata. Kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan karena itu maka termasuk program prioritas kami literasi dan numerasi,” tambah Mu’ti.

    Mu’ti menilai salah satu penyebab mengapa siswa kesulitan berhitung matematika dasar adalah masa pandemi Covid-19. Kala pandemi melanda, siswa sudah lama tidak bertemu dengan guru sehingga terjadi fenomena learning loss.

    “Learning loss yang diakibatkan Covid-19 itu mungkin sekarang baru kelihatan dampaknya,” jelas Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    (eva/maa)

  • DPR Gelar Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK pada 18-21 November

    DPR Gelar Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK pada 18-21 November

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada pekan depan, Senin (18/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024). Waktu tersebut berdasarkan hasil rapat konsultasi Komisi III DPR dengan pimpinan DPR pada hari ini.

    “Senin siang langsung fit and proper untuk capim dan kemudian berlanjut cadewas dan berakhir pada Kamis tanggal 21 November,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di ruangan Komisi III gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan pihaknya memberikan waktu masing-masing 90 menit kepada setiap capim dan cadewas KPK memaparkan visi dan misinya sekaligus pendalaman dari anggota Komisi III DPR. Capim KPK dan cadewas KPK masing-masing terdiri dari 10 orang.

    “Kali ini satu orang peserta diperiksa 90 menit. Kita akan berikan keleluasaan kepada teman-teman serius mendalami visi-misi capim dan cadewas ini,” kata.

    Sebanyak 10 nama capim KPK itu adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Kemudian, 10 nama calon anggota Dewas KPK, antara lain Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwaiz, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

    Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi persiapan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut berlangsung secara tertutup.

    Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Adies Kadir. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman turut mengikuti rapat konsultasi tersebut.

    “Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024-2029,” ujar Puan seusai rapat.

    Puan mengatakan, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari surat presiden (surpres) nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024. Berdasarkan aturan, DPR bertugas melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang dikirimkan Pemerintah.

    Fit and proper test calon pimpinan KPK dan Dewas KPK akan diselenggarakan Komisi III sebagai mitra lembaga anti-rasuah itu. “DPR telah menerima surpres tentang nama-nama calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang telah dibacakan dalam rapat paripurna pada 12 November kemarin,” tegas Puan.

    “Rapat hari ini menindaklanjuti surpres tentang capim KPK dan calon Dewas KPK. Sesuai mekanisme, pimpinan DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan proses fit and proper test dari nama-nama yang sudah disaring oleh pansel KPK,” sambung Puan.

  • Peduli Wong Cilik, Kang DS Rehab 28 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

    Peduli Wong Cilik, Kang DS Rehab 28 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

    JABAR EKSPRES – Calon Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriatna adalah sosok yang konsisten menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil atau wong cilik di Kabupaten Bandung.

    Diantara program dan kebijakan Cabup Dadang Supriatna yang dirasakan langsung masyarakat kecil atau wong cilik di Kabupaten Bandung adalah program pembangunan rumah tidak layak huni (ritulahu).

    “Alhamdulillah selama 3 tahun memimpin Kabupaten Bandung di periode pertama, saya telah merenovasi sebanyak 28 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung,” ujar Cabup Dadang Supriatna saat menyapa warga Kecamatan Kertasari, Jum’at (8/11/2024).

    Kang DS yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu menyebut total rumah tidak layak huni saat dirinya baru dilantik menjadi Bupati pada 26 April 2021, jumlahnya mencapai 37 ribu unit.

    Namun hanya dalam waktu 3 tahun, Kang DS mampu menyelesaikan sebanyak 28 ribu rutilahu. Artinya, rumah tidak layak huni yang tersisa saat ini hanya berjumlah sekitar 9 ribu rumah.

    “Insya Allah yang 9 ribu rutilahu tersisa akan kami bereskan pada 2025,” ungkap Kang DS.

    Kunci sukses menyelesaikan persoalan rutilahu di Kabupaten Bandung, dijelaskan Kang DS adalah fokus dan kolaborasi.

    Menurutnya, sejak pertama kali dilantik dirinya fokus merenovasi sedikitnya 7.000 unit rutilahu per tahunnya dengan alokasi setiap desa mendapat 6 unit rutilahu yang direhab.

    Realisasinya, pada tahun 2021 sebanyak 7.437 unit, tahun 2022 sebanyak 7.397 unit, dan tahun 2023 sebanyak 7.506 unit.

    Kedua lanjut Kang DS, kunci keberhasilan program perbaikan rumah tidak layak huni adalah kolaborasi. Selain alokasi dari APBD, Kang DS juga memperoleh bantuan dari Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Di Kertasari sendiri saat ini renovasi rutilahu mencapai 500 unit. Yang juga turut dibantu dari Program BSPS melalui Kang Haji Cucun Ahmad Syamsurijal. Sehingga per hari ini insya Allah sudah mencapai 28 ribuan selama 3 tahun pembangunan Kabupaten Bandung,” kata Dadang Supriatna di hadapan para tokoh dan warga Kecamatan Kertasari.

    Perbaikan rutilahu merupakan salah satu dari 13 program prioritas Bupati Bandung Dadang Supriatna pada periode pertama. Kang DS bersama Ali Syakieb akan melanjutkan program tersebut di periode kedua.

  • Kebijakan Penghapusan Utang Bakal Buat UMKM Reborn

    Kebijakan Penghapusan Utang Bakal Buat UMKM Reborn

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik kebijakan penghapusan utang untuk UMKM, nelayan dan petani. Menurutnya, kebijakan ini akan membuat UMKM yang lesu bertumbuh kembali.

    “Penghapusan utang ini pastinya berdampak positif, UMKM bisa reborn (tumbuh kembali) sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Cucun dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

    Cucun mengatakan kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto itu merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, penghapusan utang itu salah satu upaya menjaga perekonomian.

    “Di tengah banyaknya badai PHK yang belakangan terjadi dan dinamika ekonomi yang penuh tantangan, UMKM bisa menjadi jaring pengaman sosial. Sehingga penghapusan utang bagi pelaku UMKM dan kelompok masyarakat di sektor riil seperti petani dan nelayan dapat menjaga perekonomian Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Cucun, menjaga UMKM dari kesulitan keuangan juga berarti menjaga roda ekonomi negara. Sebab, UMKM memiliki peran yang cukup dominan terhadap perekonomian nasional karena berhasil menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia.

    “Selain banyak membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada PDB, keberadaan UMKM juga akan memutar roda perekonomian pada suatu daerah. Dan saat daerah maju, kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga diperlukan intervensi bagi UMKM-UMKM yang sedang terpuruk,” papar Cucun.

    “Pendampingan berkelanjutan tetap harus dilakukan agar para pelaku UMKM bisa bangkit lagi. Misalnya dengan pendidikan finansial agar mereka tidak kembali terjerat dalam utang,” ucapnya.

    Cucun bicara perlunya pelatihan finansial diharapkan dapat memaksimalkan potensi dan kemandirian usaha UMKM. Kemudian juga pelatihan teknologi untuk memajukan usaha.

    “Pelatihan dalam pemasaran digital dan teknologi terbaru yang relevan sangat dibutuhkan UMKM. Dukungan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas,” lanjut Cucun.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. PP itu terkait penghapusan piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11).

    Dengan ini, menurut Prabowo, pemerintah berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan. Menurut Prabowo, petani hingga nelayan merupakan produsen pangan yang sangat penting.

    (eva/whn)

  • Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029

    Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui ruang lingkup tugas koordinator pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    “Apakah ruang lingkup tugas pimpinan DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

    Puan lantas membacakan bahwa dirinya akan membidangi tugas memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta lembaga negara lainnya.

    “Dan mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas yang mencakup semua bidang koordinasi,” ucapnya.

    Dia kemudian menyebut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

    Baca juga: Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Lalu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Badan Legislasi (Baleg).

    Kemudian, Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

    Selanjutnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membidangi tugas Mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

    Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, dia menuturkan bahwa Rapat Paripurna tersebut dihadiri 431 anggota dan 6 anggota lainnya menyatakan izin.

    “Sehingga total 437 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai,” kata Puan di awal saat membuka rapat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim Datangi Polda Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Lukman Edy?

    Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim Datangi Polda Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Lukman Edy?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, mendatangi Polda Jawa Timur pada Selasa (06/08/2024), diduga terkait dengan kasus pencemaran nama baik mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy.

    Kedatangan Gus Halim, yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB mengendarai mobil Alphard hitam dengan nomor polisi L 1176 YD, langsung menuju ruangan Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jatim.

    “Durung iso crito (belum bisa cerita),” kata Gus Halim yang didampingi oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah dan Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan, ketika ditanya oleh awak media terkait tujuannya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, telah mengajukan laporan yang diterima oleh pihak Bareskrim Polri dengan nomor STTL/262/VIII/2024/BARESKRIM.

    Laporan tersebut diajukan karena Edy dianggap menyebarkan informasi bohong terkait pernyataannya tentang kurangnya peran Dewan Syuro, yang berdampak pada dinamika internal PKB dan hubungannya dengan PBNU.

    “Sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan, satu ujaran kebencian atau pencemaran nama baik yang berbahaya bagi kami sebagai partai, institusi, maupun pimpinan kami yang diserang tanpa dasar dan bukti,” kata Cucun kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/8/2024).

    Cucun menjelaskan bahwa laporannya telah diterima dengan baik oleh pihak Bareskrim dan pihak penyidik akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk memanggil saksi-saksi yang diperlukan untuk menguatkan laporan tersebut.

    “Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami juga ditanya di sisi mana, dan kami sudah jelaskan. Saudara Lukman ini bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang PKB maupun pimpinan PKB,” pungkas Cucun.

    Lukman Edy sebelumnya mengungkapkan bahwa peran Dewan Syuro PKB dikurangi berdasarkan hasil Muktamar PKB di Bali. Menurut Lukman, pengurangan peran ini berdampak pada dinamika internal PKB dan relasinya dengan PBNU.

    “Semenjak Muktamar di Bali, sebagian besar kewenangan Dewan Syuro dihapus dalam AD/ART, sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu, di semua tingkatan, bukan hanya di tingkat DPP, tapi juga di DPW dan DPC,” kata Lukman di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7) lalu, usai memenuhi panggilan dari Tim Lima PBNU.

    Lukman menambahkan bahwa perubahan ini berdampak pada relasi PKB dengan PBNU karena Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU. “Kenapa sekarang justru eksistensi Dewan Syuro, eksistensi kiai, dihilangkan? Makanya kemudian boleh kita simpulkan, hubungan NU dan PKB memburuk karena peran ulama, kiai, dan Dewan Syuro dihilangkan dari anggaran dasar maupun dalam praktek partai sehari-hari,” ujarnya.

    Dengan perkembangan terbaru ini, publik menantikan hasil penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jatim dan Bareskrim Polri. Tetap pantau beritajatim.com untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kasus ini. [uci/ted]