Xcloud.id

Tag: Cucun Ahmad Syamsurijal

  • DPR minta Kemendikdasmen inventarisasi infrastruktur sekolah Indonesia

    DPR minta Kemendikdasmen inventarisasi infrastruktur sekolah Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menginventarisasi infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia agar mengetahui sekolah yang perlu mendapat prioritas perbaikan demi memastikan kualitas pendidikan bagi anak didik.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons atap dua ruang kelas SDN Mekarjaya 29, Depok, Jawa Barat, yang ambruk pada Senin (13/1). Akibat kejadian ini, anak-anak SDN Mekarjaya terpaksa belajar secara daring selama proses perbaikan sekolah.

    “Kejadian ini menjadi bukti nyata masih kurang maksimalnya infrastruktur sekolah. Revitalisasi sekolah harus betul-betul ada kajian teknisnya dulu, demi memastikan keamanan bagi murid sehingga tidak lagi ada ancaman kerusakan infrastruktur,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia pun menyoroti tentang infrastruktur sekolah yang secara kualitas masih belum merata, khususnya di daerah-daerah.

    “Bahkan sebelum maraknya media sosial yang menyampaikan berbagai informasi, kita tahu banyak sekali infrastruktur sekolah di Tanah Air yang kurang memadai,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

    Selain itu, beberapa waktu lalu viral di media sosial seorang wali murid yang membagikan pengalamannya ketika menyaksikan anak-anak belajar tanpa bimbingan guru, serta ketidaktersediaan fasilitas dasar seperti bangku dan buku pelajaran.

    Belum lagi banyak sekali cerita di berbagai daerah tentang sulitnya akses ke sekolah, bahkan ada anak-anak yang harus berangkat ke sekolah dengan keadaan yang menantang seperti menyeberangi sungai dengan alat seadanya.

    Cucun menilai peristiwa-peristiwa semacam itu mencerminkan kenyataan pahit mengenai kualitas pendidikan yang masih jauh dari ideal di beberapa daerah.

    “Tapi kami percaya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi misi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan, persoalan infrastruktur dan pembangunan sekolah menjadi prioritas,” ujar Cucun.

    Ia mengatakan penempatan perbaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama dapat membantu pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Apalagi konstitusi juga telah mengamanatkan alokasi anggaran besar untuk pendidikan yang akan menjadi modal pembangunan bangsa.

    “Jadi Negara memang harus memberikan langkah-langkah yang menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan memadai,” tambahnya.

    Untuk itu, menurutnya diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk membenahi masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia.

    Bukan hanya dari sisi SDM pendidik-nya saja, tapi juga kesetaraan infrastruktur dan fasilitas antara sekolah di daerah maju dan di daerah yang masuk dalam wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    “Karena banyak sekolah di wilayah 3TP yang masih menghadapi kekurangan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Ini menjadi masalah mendasar dalam sistem pendidikan kita,” ucap Cucun.

    Dirinya menambahkan perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah di Indonesia akan menjadi investasi pendidikan di Indonesia.

    “Termasuk penyediaan buku pelajaran dan peralatan belajar, harus dilakukan secara menyeluruh dan merata. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Cucun berharap Pemerintah dapat fokus pada program-program pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi daerah-daerah terpencil yang seringkali kurang mendapatkan perhatian.

    “Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dalam kondisi memadai. Karena tak sedikit juga sekolah yang dekat dari metropolitan tapi memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan,” urai Cucun.

    Di sisi lain, dia menyebut pemerintah perlu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran pendidikan benar-benar sampai ke lapangan dan berdampak positif pada sistem pendidikan di Indonesia.

    “Transparansi dalam pelaporan penggunaan dana pendidikan juga penting untuk memastikan akuntabilitas,” pungkasnya.

    Cucun pun meminta Pemerintah untuk melibatkan masyarakat, termasuk orang tua siswa atau wali murid dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Kolaborasi ini disebut akan membantu memastikan bahwa kebutuhan pendidikan di lapangan dapat teridentifikasi dan ditangani secara efektif.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Turuti Perintah Prabowo,KPK Akan Awasi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Turuti Perintah Prabowo,KPK Akan Awasi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

    “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

    Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.

    Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 akan dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.

    Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH,” jelasnya.

  • Top 3 News: KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Terkait Kasus Dugaan Suap Harun Masiku – Page 3

    Top 3 News: KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Terkait Kasus Dugaan Suap Harun Masiku – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Tessa Mahardika membenarkan, penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sudah berstatus tersangka. Itulah top 3 news hari ini.

    Menurut Jubir KPK Tessa Mahardika, penggeledahan tersebut dilakukan terkait dalam kasus dugaan suap buron Harun Masiku.

    Namun, Tessa belum merinci barang bukti apa saja yang ditemukan penyidik KPK di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia memastikan hal itu akan diungkap saat penggeledahan sudah selesai.

    Sementara itu, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Di mana, sebesar Rp89.410.258,79.

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya, keputusan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan kebutuhan mayarakat.

    Lebih lanjut, Cucun menekankan kepada pemerintah untuk betul-betul menjaga, agar hak-hak rakyat terkait ibadah haji dapat dijalankan sebaik-baiknya. Terutama terkait pokok keabsahan pelaksanaan ibadah haji agar diperhatikan dengan seksama.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengumumkan jadwal awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi.

    Berdasarkan hasil perhitungan, 1 Ramadan 1446 H akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025, sementara Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.

    Penetapan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Kalender ini diharapkan menjadi rujukan universal bagi umat Islam dalam menentukan waktu ibadah yang lebih seragam.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 7 Januari 2025:

    Dua kader PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly masuk dalam daftar cekal KPK. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri dalam waktu 6 bulan ke depan.

  • Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

    “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

    Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.

    Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 akan dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.

    Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH,” jelasnya.

    Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan ibadah haji. “Yang paling penting mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas yang diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu harus betul-betul punya tanggung jawab secara moral,” kata Cucun.

    Ia juga berharap pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. “Kita punya harapan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkencil antrean,” ungkap Cucun.

    “Tapi kuota ini harus urut kacang. Misalkan ada yang tidak mampu berangkat, jangan loncatnya ke tahun yang masih baru tapi sesuai urutan,” tambahnya.

  • DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025, Minta Pemerintah Jaga Kualitas Pelayanan dan Tambah Kuota – Page 3

    DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025, Minta Pemerintah Jaga Kualitas Pelayanan dan Tambah Kuota – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

    “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

    Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.

    Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 akan dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.

    Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH,” jelasnya.

    Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan ibadah haji. “Yang paling penting mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas yang diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu harus betul-betul punya tanggung jawab secara moral,” kata Cucun.

    Ia juga berharap pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. “Kita punya harapan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkencil antrean,” ungkap Cucun.

    “Tapi kuota ini harus urut kacang. Misalkan ada yang tidak mampu berangkat, jangan loncatnya ke tahun yang masih baru tapi sesuai urutan,” tambahnya.

    Cucun juga mengingatkan pentingnya Pemerintah memperhatikan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode lalu terkait pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2024.

    “Bagaimana hal yang sudah baik memang harus dipertahankan bukan dibuang, tetapi yang kemarin temuan-temuan pansus itu yang merupakan apa yang terjadi misalkan ada moral hajat daripada penyelenggara segala macem sangat penting agar panitia penyelenggara hati-hati,” imbau Cucun.

    DPR akan serius melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji untuk memastikan hak-hak rakyat dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan berkeadilan.

    “Karena kami semua wakil rakyat, representatif dari daerah pemilihan masing-masing ingin penyelenggaraan haji ini dapat memberikan pelayanan ibadah haji dengan baik,” pungkasnya.

  • Cucun Nilai PPN 12% untuk Kluster Barang Mewah Penuhi Rasa Keadilan

    Cucun Nilai PPN 12% untuk Kluster Barang Mewah Penuhi Rasa Keadilan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada kelompok barang mewah dinilai patut diapresiasi.

    Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, keputusan Prabowo itu merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” kata Cucun di Jakarta, Selasa (31/12).

    Cucun menambahkan, kebijakan yang sama juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Di sisi lain, para pelaku industri pun mendapatkan ruang untuk terus bertumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

    Pasalnya, dalam situasi ekonomi global yang tak menentu saat ini, lanjut Cucun, kestabilan tarif pajak untuk barang kebutuhan sehari-hari dan jasa nonmewah dapat membantu industri dalam negeri menjaga produktivitas dan daya saing, sekaligus menghindari potensi efek domino terhadap harga barang lain yang semakin membebani masyarakat.

    “Keputusan Presiden tentang PPN 12 persen saya kira sudah tepat. Bagaimana sasarannya tidak general, tapi hanya untuk kalangan atas saja. Jadi kebijakan ini justru membangkitkan keadilan bagi masyarakat. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor,” ujar Cucun.

    Lebih jauh, Cucun menjelaskan bahwa pemberlakuan kenaikan tarif PPN hanya pada barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak.

    Dirinya menegaskan, pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumen yang berasal dari kalangan dengan kemampuan ekonomi tinggi.

    Hal ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada asas keadilan sosial dan mendukung sistem pajak yang adil, mempertegas visi untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

    “Melalui keputusan ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan upaya konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, mendukung ketahanan industri nasional, dan membangun pondasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk menciptakan harmoni antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat,” papar Cucun.

    Cucun kemudian turut mengapresiasi langkah pemerintah memberikan paket stimulus, mulai bantuan beras, diskon tarif listrik, hingga pembiayaan industri padat karya.

    “Langkah Presiden Prabowo dalam memberikan stimulus kepada perekonomian melalui bantuan dan subsidi ke masyarakat sangat tepat untuk terus menjaga daya belinya di tengah ketidakpastian perekonomian yang tinggi,” pungkas Cucun.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, PKS: Langkah Bijak demi Kesejahteraan

    PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, PKS: Langkah Bijak demi Kesejahteraan

    Jakarta Beritasatu,.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai  (PPN) 12 persen hanya akan diterapkan untuk barang-barang mewah tepat. Alasannya, memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi.

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan tersebut juga menunjukkan keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap kepentingan rakyat kecil.

    “Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (1/1/2025).

    Syaikhu menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat. PKS terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial.

    Dengan demikian, menurut dia, kenaikan PPN 12 persen diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan.

    “Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegas Syaikhu terkait kenaikan PPN 12 persen.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal berpendapat penerapan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah-menengah dengan kalangan atas. Menurut dia, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

    “Jadi kebijakan ini justru membangkitkan keadilan bagi masyarakat. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor,” ungkapnya.

    Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, kestabilan tarif pajak untuk barang kebutuhan sehari-hari dan jasa nonmewah akan membantu industri dalam negeri menjaga produktivitas dan daya saingnya, juga menghindari potensi efek domino terhadap harga barang lain yang dapat membebani masyarakat.

    Pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12 persen hanya pada barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. Pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

  • DPR Sebut Kenaikan Pajak Bisa Berikan Rasa Keadilan Untuk Rakyat

    DPR Sebut Kenaikan Pajak Bisa Berikan Rasa Keadilan Untuk Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR menilai kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% bisa memberi rasa keadilan untuk masyarakat.

    Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengemukakan kenaikan PPN sebesar 12 persen tersebut hanya diberlakukan untuk barang mewah, sehingga bisa memberikan keadilan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Ditambah lagi, menurut Cucun, kenaikan itu juga bisa memberikan ruang untuk pelaku industri agar terus tumbuh dan memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional.

    “Jadi kebijakan ini justru memberikan rasa keadilan untuk masyarakat. Nah yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajak mereka sama dengan kalangan menengah ke bawah yang hanya punya sepeda motor saja,” tuturnya di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

    Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN hanya pada barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. 

    Cucun menegaskan pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

    “Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk menciptakan harmonisasi antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

  • Wakil Ketua DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

    Wakil Ketua DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hanya memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada kelompok barang mewah.

    Menurut Cucun, keputusan tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” ujar Cucun di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Cucun menilai, kebijakan tersebut juga telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah dan menengah dengan kalangan atas. Menurut dia, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

    “Keputusan Presiden tentang PPN 12 persen saya kira sudah tepat dan adil karena sasarannya tidak general, tetapi hanya untuk kalangan atas saja. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor,” tandas Cucun.

    Cucun menegaskan, dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, kestabilan tarif pajak untuk barang kebutuhan sehari-hari dan jasa non-mewah akan membantu industri dalam negeri. Selain itu, hal tersebut menjaga produktivitas dan daya saingnya.

    “Termasuk juga menghindari potensi efek domino terhadap harga barang lain yang dapat membebani masyarakat,” tandas waketum PKB tersebut.

    Pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12 persen hanya pada barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. Pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

    Cucun mengungkapkan, langkah pemerintah Prabowo-Gibran juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada asas keadilan sosial dan mendukung sistem pajak yang adil. Kebijakan ini sekaligus mempertegas visi pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

    “Melalui keputusan ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan upaya konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, mendukung ketahanan industri nasional, dan membangun pondasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

    Cucun juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan paket stimulus berupa bantuan beras, diskon untuk tarif listrik, dan pembiayaan industri padat karya.

    “Langkah Presiden Prabowo dalam memberikan stimulus kepada perekonomian melalui bantuan dan subsidi ke masyarakat sangat tepat untuk terus menjaga daya belinya di tengah ketidakpastian perekonomian yang tinggi,” pungkas Cucun terkait PPN 12 persen.

  • DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Terkait Penetapan Tarif PPN 12 Persen Barang Mewah

    DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Terkait Penetapan Tarif PPN 12 Persen Barang Mewah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk kelompok barang mewah. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat, memperkuat industri nasional, dan melindungi daya beli masyarakat.

    “Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Cucun, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai kebijakan tersebut membawa rasa keadilan sosial, khususnya dalam membedakan beban pajak antara masyarakat kelas atas dan kelas menengah ke bawah.

    “Kebijakan ini sangat tepat. Tarif PPN 12 persen hanya diterapkan untuk barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, atau properti bernilai tinggi. Ini memberikan rasa keadilan. Tidak adil jika pemilik barang mewah membayar pajak yang sama dengan masyarakat yang hanya punya sepeda motor,” kata Cucun.

    Menurutnya, dengan fokus pada barang mewah, kebijakan ini tidak hanya adil, tetapi juga membantu menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan jasa non-mewah. Ini penting untuk mendukung daya beli masyarakat sekaligus menjaga produktivitas industri dalam negeri.

    Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Cucun menilai langkah ini menjadi solusi konkret untuk mencegah efek domino terhadap kenaikan harga barang kebutuhan lainnya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.