Tag: Cucun Ahmad Syamsurijal

  • Rapat Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Timwas Perlindungan PMI dan Penanganan Bencana Alam – Halaman all

    Rapat Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Timwas Perlindungan PMI dan Penanganan Bencana Alam – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membentuk dua Tim Pengawas (Timwas) DPR RI.

    Pembentukan Timwas itu diumumkam dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (23/1/2025).

    Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Rapat dipimpim Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Rapat konsultasi prngganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR  dan pimpinan fraksi tanggal 22 Januari 2025 telah membahas surat pimpinan DPR RI tentang pembentukan pengawas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” kata Dasco.

    Dasco menjelaskan urgensi pembentukan Tim Pengawas DPR RI terhadap PMI.

    Satu diantaranya yakni tingginya minat warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan masih banyak kasus-kasus yang dihadapi pekerja migran.

    “Serta untuk mengawasi tindak lanjut  rekomendasi tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia periode 2019-2024,” ucap Dasco.

    DPR RI juga membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana Alam.

    Urgensi pembentukan tim pengawas DPR terhadap pelaksaan penanganan bencana itu yakni antara lain tingginya frekuensi dan beragamnya jenis bencana alam yang  mengakibatlan kerusakan, baik korban maupun keruskaan ekonomi.

    “Sehingga akan mempermudah tugas DPR RI dalam pengawasan terhadap upaya tanggap darurat,” ucap Dasco.

    “Dengan memperhatikan urgensi tersebut dan pentingnya pelaksanaan pengawasan, maka melalui forum ini dalam rapat paripurna ini kami umumkan satu tim pengawas DPR RI tentang perlindungan pekerja migran Indonesia,” pungkas Dasco.

    Adapun dua tim pengawas DPR RI tersebut akan dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal.

     

  • Diminta Terlibat Program MBG Imbas Keracunan Siswa, BPOM: Belum Ada Landasan Hukum Formal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Januari 2025

    Diminta Terlibat Program MBG Imbas Keracunan Siswa, BPOM: Belum Ada Landasan Hukum Formal Nasional 18 Januari 2025

    Diminta Terlibat Program MBG Imbas Keracunan Siswa, BPOM: Belum Ada Landasan Hukum Formal
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (
    BPOM
    ) Taruna Ikrar menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap memberikan dukungan maksimal terhadap program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG). 
    Namun, hingga saat ini, belum ada landasan hukum formal yang mengatur keterlibatan BPOM dalam program tersebut.
    “Masalahnya tinggal satu saja sebetulnya, yaitu keterlibatan kami secara formal belum ada,” ujar Taruna saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (18/1/2025).
    “Kenapa belum? Karena kami menunggu instruksi. Apakah melalui MoU atau instruksi Presiden,” ungkap dia.
    Menurut Taruna, BPOM telah menjalin kolaborasi nonformal dengan
    Badan Gizi Nasional
    terkait program MBG. 
    Dalam waktu dekat, menurut Taruna, lembaganya akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional untuk menjadi dasar hukum dalam keterlibatan BPOM.
    Taruna mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk segera menyusun MoU ini. Hal ini dilakukan sambil menunggu instruksi Presiden tentang keterlibatan BPOM.
    “Supaya terorganisasi, ada landasan aturan, instruksi, dan poin-poin tanggung jawab yang jelas,” tambah Taruna.
    Taruna menegaskan pentingnya keterlibatan BPOM sebagai bagian dari pengawasan dalam program strategis nasional tersebut.
    “Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tentu ini program strategis nasional kita. Badan POM siap memberi dukungan maksimal untuk program Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR,
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    , juga menyarankan agar BPOM dilibatkan dalam pengawasan program MBG.
    Menurut dia, langkah ini penting untuk menghindari insiden seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana puluhan siswa SD mengalami keracunan akibat menu ayam dalam program MBG.
    “Alangkah baiknya libatkan BPOM sebagai institusi negara yang bisa (mengawasi). Kalau memang BPOM misalkan SDM-nya sedikit, daerah itu kan ada dinas kesehatan, juga ada ahli gizi yang memahami bagaimana menguji makanan layak atau tidak,” ujar Cucun di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
    BPOM menyambut baik usulan tersebut dan menganggapnya sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program MBG.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua Umum PKB Sebut Bakal Timbul Masalah Lain Jika Ambang Batas Parlemen Ikut Dihapus – Halaman all

    Wakil Ketua Umum PKB Sebut Bakal Timbul Masalah Lain Jika Ambang Batas Parlemen Ikut Dihapus – Halaman all

    Cucun menilai jika parliamentary threshold dihapus atau dikurangi ambang batasnya itu akan menyebabkan lebih banyak parpol di DPR. 

    Tayang: Sabtu, 18 Januari 2025 11:55 WIB

    Tribunnews.com/Reza Deni

    Waketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat mengisi Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam. Cucun menilai wacana penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen bakal menimbulkan masalah lain. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai wacana penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen bakal menimbulkan masalah lain.

    Diketahui, wacana itu mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden 4 persen.

    “Nanti ya kebanyakan partai itu ya malah ada fraksi yang kecil-kecil kaya dulu,” kata Cucun dalam Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam.

    Cucun menilai jika parliamentary threshold dihapus atau dikurangi ambang batasnya itu akan menyebabkan lebih banyak parpol di DPR. 

    Sehingga, menurutnya, akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. 

    “Ini problem juga nanti ya,” ucap dia.

    Saat ini, parliamentary threshold atau ambang batas minimal parpol dinyatakan lolos bisa masuk parlemen adalah apabila memiliki suara minimal 4 persen dari total suara. 

    Wakil Ketua DPR RI itu menyebut dinamika politik terus berjalan. 

    Meski begitu, terkait perumusan maupun revisi UU Pemilu yang akan dilakukan DPR termasuk tindak lanjut putusan MK akan melibatkan berbagai unsur. 

    “Nanti public hearing beliau-beliau ini kan pasti akan terlibat, terlibat bagaimana memberikan masukan, kritis, melalui forum media ataupun kita undang ke DPR,” tandas dia. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 23:00 WIB

    Elshinta.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi PKB Inshight Hub “Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Menuju Demokrasi Matang” pada Jumat (17/1/2025) di Winner Cafe, Jakarta Pusat. Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan pengamat politik dari Indikator, Burhanuddin Muhtadi. Mereka membahas isu-isu krusial, termasuk politik uang, sistem pemilu, serta tantangan pengambilan keputusan di parlemen.

     

    Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan bahwa dinamika di DPR sering kali dipengaruhi oleh pembagian kursi yang tidak selalu sesuai dengan representasi jumlah penduduk. “Misalnya dapil saya, kalau jumlah penduduk dua kabupaten sekitar lima juta tapi kursinya dikurangi, tentu saya akan protes. Harga kursi jadi lebih mahal,” ujar Cucun, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Ia juga menyoroti pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap kurang efektif meski tujuan awalnya untuk efisiensi anggaran. “Keserentakan Pilkada ini perlu dievaluasi. Dikatakan hemat anggaran, tetapi kenyataannya tidak. Kita harus menimbang plus-minusnya,” tambahnya.

     

    Cucun menyoroti pentingnya meninjau ulang presidential threshold (PT) dan parliamentary threshold. “Kalau PT dihapus atau parliamentary threshold diperkecil, partai-partai kecil akan kesulitan beradaptasi. Akibatnya, pengambilan keputusan di fraksi-fraksi menjadi tidak bulat, dan itu problem besar,” tegasnya.

     

    PKB, menurut Cucun, terus berupaya menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih baik. “Kita turun ke bawah untuk mendengarkan harapan rakyat, mencari sistem politik terbaik yang benar-benar mencerminkan aspirasi mereka,” katanya.

     

    Burhanuddin Muhtadi: Politik Uang Meningkat Pasca-Pemilu 2019

    Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan data survei yang menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak Pemilu 2019. “Sebelum pemilu serentak, hanya sekitar 42% pemilih yang menganggap politik uang itu wajar. Sekarang, angka itu melonjak menjadi 60-70%,” ungkapnya.

     

    Burhanuddin juga mencatat bahwa efek politik uang terhadap preferensi pemilih semakin besar. “Sebelum 2019, uang Rp100 ribu bisa mengubah 61% preferensi pemilih. Sekarang, dengan nilai yang sama, hanya mampu memengaruhi 30%. Itu sudah disesuaikan dengan inflasi,” jelasnya.

     

    Ia menambahkan bahwa perilaku pemilih oportunis—yang menerima uang tetapi memilih sesuai hati nurani—kini berkurang. “Semakin banyak pemilih yang tergiur oleh politik uang dan membiarkan pilihan mereka dipengaruhi oleh uang,” ujarnya.

     

    Burhanuddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya kesalahan pemilih atau calon legislatif, tetapi juga sistem politik dan institusi yang ada. “Sistem ini mendorong masyarakat dan kandidat menyesuaikan strategi mereka,” katanya.

     

    Diskusi ini menyoroti perlunya reformasi sistem politik dan pemilu serentak agar lebih adil dan efisien. Dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan memperbaiki kelemahan yang ada, diharapkan demokrasi Indonesia dapat menjadi lebih matang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PKB Bicara Potensi Masalah Baru di DPR Jika MK Hapus Parliamentary Threshold

    PKB Bicara Potensi Masalah Baru di DPR Jika MK Hapus Parliamentary Threshold

    Jakarta

    Wakil Ketua PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen akan menimbulkan masalah lain. Salah satu persoalan yang akan muncul ialah adanya partai yang memiliki anggota fraksi yang kecil di DPR.

    “Termasuk masalah PT, nah sekarang, kalo PT-nya di nol-kan, presidential threshold segala macam atau parliamentary threshold-nya diperkecil, nanti ya kebanyakan partai itu ya malah ada fraksi yang kecil-kecil kaya dulu,” kata Cucun dalam acara Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Cucun menilai parpol akan semakin banyak jika parliamentary threshold dihapus atau dikurangi ambang batasnya. Hal itu akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan di tingkat parlemen.

    “Sehingga pengambilan keputusan di dalam fraksinya itu tidak bulat, nah ini problem juga nanti ya,” sebutnya.

    Cucun mengatakan perumusan maupun revisi UU Pemilu yang akan dilakukan DPR termasuk tindak lanjut putusan MK soal penghapusan presidential threshold akan melibatkan berbagai unsur. Nantinya pembuat aturan atau DPR yang akan menentukan apakah presidential threshold dihapus sepenuhnya atau ada batasan lain.

    “MK mengembalikan bahwa untuk melakukan efektivitas daripada president threshold ini, jadi dikembalikan kepada nanti apa pola yang diambil oleh pembuat undang-undang Antara pemerintah dengan DPR,” tuturnya.

    “Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang,” kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1).

    Untuk diketahui, parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas itu menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

    (ial/ygs)

  • DPR Sebut Presidential Threshold Belum "Fix" 0 Persen, Ini Alasannya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    DPR Sebut Presidential Threshold Belum "Fix" 0 Persen, Ini Alasannya Nasional 17 Januari 2025

    DPR Sebut Presidential Threshold Belum “Fix” 0 Persen, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    menegaskan bahwa ambang batas pencalonan Presiden atau
    presidential threshold
    belum tentu diturunkan menjadi 0 persen.
    Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan kewenangan mengenai aturan
    presidential threshold
    kepada pembuat undang-undang (UU), dalam hal ini
    DPR dan pemerintah
    .
    Cucun melihat
    presidential threshold
    bisa saja diturunkan menjadi 15 persen atau 10 persen.
    “Masih belum dikatakan
    fix
    juga bisa betul-betul 0 persen, apakah misalkan dari 20 diturunkan menjadi 15, diturunkan jadi 10. Itu kan nanti ya tidak menabrak daripada putusan MK juga,” ujar Cucun, usai Insight Hub PKB Vol 3 di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
    “Karena MK-nya mengembalikan, untuk lebih detailnya kan MK mengembalikan kepada pembuat undang-undang juga di sana,” sambung dia.
    Cucun mengingatkan bahwa MK hanya mengabulkan gugatan orang yang ingin
    presidential threshold
    dihapus menjadi 0 persen.
    Namun, kata dia, MK mengembalikan kepada pembuat UU supaya
    presidential threshold
    tetap bisa efektif.
    “Jadi dikembalikan kepada nanti apa pola yang diambil oleh pembuat undang-undang antara pemerintah dengan DPR. Artinya kita sebagai pembuat undang-undang memang punya kewenangan untuk membuat formulasi berapa sih (angka) pastinya,” ucap Cucun.
    Cucun berpandangan bahwa pada akhirnya tidak akan ada banyak capres yang muncul di
    Pemilu 2029
    .
    Dia yakin tidak ada partai yang berani memajukan capres sendirian tanpa koalisi.
    “Karena butuh dukungan politik, pastilah tidak mungkin satu partai berani maju tanpa kekuatan koalisi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PKB: Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tak berarti pemerintah masih membutuhkan tambahan dukungan partai politik.

    “Jadi bukan masalah sekarang masih butuh dukungan atau segala apa pun,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pertemuan kedua tokoh tersebut sedianya merupakan hal baik yang dapat berdampak pada stabilitas politik di tanah air.

    “Ya, tujuannya kan kalau tokoh nasional bukan masalah itu, yang penting stabil, semua mau dalam posisi apa pun, mungkin Pak Prabowo menghargai yang bertemu antar-tokoh-tokoh negara ini itu adalah hal yang sangat baik,” ujarnya.

    Terlepas dari prinsip check and balances dalam pemerintahan yang demokratis, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP terkait bergabung tidaknya dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ya, itu kan haknya PDIP,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum partai ini melaksanakan kongres pada April 2025.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).

    Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato pada Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pertemuan Megawati dengan Prabowo apabila terwujud akan membawa dampak ke seluruh rakyat Indonesia sebab stabilitas politik menjadi dasar dalam mendukung proses pembangunan nasional.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apa pun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Sumber : Antara

  • DPR minta Kemendikdasmen inventarisasi infrastruktur sekolah Indonesia

    DPR minta Kemendikdasmen inventarisasi infrastruktur sekolah Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menginventarisasi infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia agar mengetahui sekolah yang perlu mendapat prioritas perbaikan demi memastikan kualitas pendidikan bagi anak didik.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons atap dua ruang kelas SDN Mekarjaya 29, Depok, Jawa Barat, yang ambruk pada Senin (13/1). Akibat kejadian ini, anak-anak SDN Mekarjaya terpaksa belajar secara daring selama proses perbaikan sekolah.

    “Kejadian ini menjadi bukti nyata masih kurang maksimalnya infrastruktur sekolah. Revitalisasi sekolah harus betul-betul ada kajian teknisnya dulu, demi memastikan keamanan bagi murid sehingga tidak lagi ada ancaman kerusakan infrastruktur,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia pun menyoroti tentang infrastruktur sekolah yang secara kualitas masih belum merata, khususnya di daerah-daerah.

    “Bahkan sebelum maraknya media sosial yang menyampaikan berbagai informasi, kita tahu banyak sekali infrastruktur sekolah di Tanah Air yang kurang memadai,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

    Selain itu, beberapa waktu lalu viral di media sosial seorang wali murid yang membagikan pengalamannya ketika menyaksikan anak-anak belajar tanpa bimbingan guru, serta ketidaktersediaan fasilitas dasar seperti bangku dan buku pelajaran.

    Belum lagi banyak sekali cerita di berbagai daerah tentang sulitnya akses ke sekolah, bahkan ada anak-anak yang harus berangkat ke sekolah dengan keadaan yang menantang seperti menyeberangi sungai dengan alat seadanya.

    Cucun menilai peristiwa-peristiwa semacam itu mencerminkan kenyataan pahit mengenai kualitas pendidikan yang masih jauh dari ideal di beberapa daerah.

    “Tapi kami percaya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi misi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan, persoalan infrastruktur dan pembangunan sekolah menjadi prioritas,” ujar Cucun.

    Ia mengatakan penempatan perbaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama dapat membantu pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Apalagi konstitusi juga telah mengamanatkan alokasi anggaran besar untuk pendidikan yang akan menjadi modal pembangunan bangsa.

    “Jadi Negara memang harus memberikan langkah-langkah yang menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan memadai,” tambahnya.

    Untuk itu, menurutnya diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk membenahi masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia.

    Bukan hanya dari sisi SDM pendidik-nya saja, tapi juga kesetaraan infrastruktur dan fasilitas antara sekolah di daerah maju dan di daerah yang masuk dalam wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    “Karena banyak sekolah di wilayah 3TP yang masih menghadapi kekurangan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Ini menjadi masalah mendasar dalam sistem pendidikan kita,” ucap Cucun.

    Dirinya menambahkan perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah di Indonesia akan menjadi investasi pendidikan di Indonesia.

    “Termasuk penyediaan buku pelajaran dan peralatan belajar, harus dilakukan secara menyeluruh dan merata. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Cucun berharap Pemerintah dapat fokus pada program-program pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi daerah-daerah terpencil yang seringkali kurang mendapatkan perhatian.

    “Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dalam kondisi memadai. Karena tak sedikit juga sekolah yang dekat dari metropolitan tapi memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan,” urai Cucun.

    Di sisi lain, dia menyebut pemerintah perlu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran pendidikan benar-benar sampai ke lapangan dan berdampak positif pada sistem pendidikan di Indonesia.

    “Transparansi dalam pelaporan penggunaan dana pendidikan juga penting untuk memastikan akuntabilitas,” pungkasnya.

    Cucun pun meminta Pemerintah untuk melibatkan masyarakat, termasuk orang tua siswa atau wali murid dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Kolaborasi ini disebut akan membantu memastikan bahwa kebutuhan pendidikan di lapangan dapat teridentifikasi dan ditangani secara efektif.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Turuti Perintah Prabowo,KPK Akan Awasi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Turuti Perintah Prabowo,KPK Akan Awasi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

    “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

    Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.

    Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 akan dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.

    Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH,” jelasnya.

  • Top 3 News: KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Terkait Kasus Dugaan Suap Harun Masiku – Page 3

    Top 3 News: KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Terkait Kasus Dugaan Suap Harun Masiku – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Tessa Mahardika membenarkan, penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sudah berstatus tersangka. Itulah top 3 news hari ini.

    Menurut Jubir KPK Tessa Mahardika, penggeledahan tersebut dilakukan terkait dalam kasus dugaan suap buron Harun Masiku.

    Namun, Tessa belum merinci barang bukti apa saja yang ditemukan penyidik KPK di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia memastikan hal itu akan diungkap saat penggeledahan sudah selesai.

    Sementara itu, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Di mana, sebesar Rp89.410.258,79.

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya, keputusan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan kebutuhan mayarakat.

    Lebih lanjut, Cucun menekankan kepada pemerintah untuk betul-betul menjaga, agar hak-hak rakyat terkait ibadah haji dapat dijalankan sebaik-baiknya. Terutama terkait pokok keabsahan pelaksanaan ibadah haji agar diperhatikan dengan seksama.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengumumkan jadwal awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi.

    Berdasarkan hasil perhitungan, 1 Ramadan 1446 H akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025, sementara Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.

    Penetapan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Kalender ini diharapkan menjadi rujukan universal bagi umat Islam dalam menentukan waktu ibadah yang lebih seragam.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 7 Januari 2025:

    Dua kader PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly masuk dalam daftar cekal KPK. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri dalam waktu 6 bulan ke depan.