Tag: Cucun Ahmad Syamsurijal

  • DPR Minta Cek Kesehatan Gratis Diawasi, Khawatir Ada Pungli – Halaman all

    DPR Minta Cek Kesehatan Gratis Diawasi, Khawatir Ada Pungli – Halaman all

    DPR minta program cek kesehatan gratis oleh pemerintah perlu diawasi secara ketat hingga ke daerah terpencil agar tidak ada pungli. 

    Tayang: Selasa, 11 Februari 2025 13:12 WIB

    TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

    PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS – Tenaga kesehatan memeriksa warga saat peluncuran program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (10/2/2025). Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai bentuk apresiasi negara kepada masyarakat yang berulang tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta menekan angka penyakit yang dapat dicegah. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal minta program cek kesehatan gratis oleh pemerintah perlu diawasi secara ketat agar tidak ada pungli. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta agar pelaksanaan program cek kesehatan gratis oleh pemerintah perlu diawasi secara ketat.

    Cucun menilai, hal tersebut penting agar tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari program cek kesehatan gratis.

    “Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli (pungutan liar) yang justru membebani rakyat,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Karenanya, dia mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis diawasi hingga ke daerah-daerah terpencil.

    “Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Cucun.

    Cucun pun mengapresiasi program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    “Ini menjadi wujud kehadiran Negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CGK ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.

    Dia berharap, program cek kesehatan gratis dapat membuat masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk bisa hidup lebih sehat. 

    “Karena lewat program ini, masyarakat bisa mengantisipasi berbagai penyakit karena skrining kesehatan kini mudah diakses,” tegas Cucun.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Minta Adanya Evaluasi Polemik Siswa Gagal Ikuti SNBP, Wakil Ketua DPR RI: Jangan Memupus Mimpi Anak-Anak

    Minta Adanya Evaluasi Polemik Siswa Gagal Ikuti SNBP, Wakil Ketua DPR RI: Jangan Memupus Mimpi Anak-Anak

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta adanya evaluasi terkait polemik siswa yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kelalaian dalam melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) agar tidak kembali terjadi di tahun tahun berikutnya.

    “Jangan memupus mimpi anak-anak karena kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengemban amanat ini. Harus ada evaluasi ke depan,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Pada Kamis, 06 Februari 2025.

    Ia sangat menyesalkan dengan adanya polemik ini, mengingat tidaklah sedikit sekolah yang lalai menjalankan tugas dalam mendaftarkan siswanya agar ikut SNBP.

    Lanjutnya, polemik SNBP yang terjadi ini sangatlah serius, karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, dimana mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia perkuliahan tanpa melalui tes.

    “Anak-anak ini punya mimpi untuk masa depan mereka, tapi jadi korban karena kelalaian pihak sekolah. Jadi ini bukan hanya soal masalah administrasi, tapi terbuangnya satu kesempatan bagi anak-anak berprestasi meraih cita-cita mereka,” ujarnya.

    Cucun kemudian menyinggung soal dalih sejumlah pihak sekolah yang gagal memfinalisasi data karena kendala infrastruktur hingga jaringan.

    “Saya pikir semua sekolah pasti punya tantangan masing-masing ya. Bahkan berdasarkan keterangan panitia SNBP, ada sekolah yang kualitas infrastruktur jaringan lebih parah tapi berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu berakhir,” terangnya.

    Meskipun begitu, Wakil Ketua DPR RI ini mengapresiasi upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mengatasi persoalan finalisasi PDSS melalui berbagai layanan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengurus soal pendaftaran SNBP.

    “Karena ini menyangkut nasib anak-anak berprestasi kita yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jangan abaikan mereka karena kelalaian pihak lain,” ujar Cucun.

    Terkait kebijakan Kemendiktisaintek yang memberikan perpanjangan bagi pihak sekolah agar dapat kembali mengakses PDSS, Cucun turut mendukung keputusan tersebut, sehingga siswa-siswi berprestasi dapat mendaftar SNBP 2025.

    “Karena anak-anak ini tidak salah tapi justru jadi korban, jangan mereka yang ikut terkena sanksi akibat kelalaian guru atau pihak sekolah. Jadi kalau mau ada tindakan tegas ya dilakukan kepada pihak-pihak yang gagal menginput data, bukan ke siswa,” katanya.

    Wakil Ketua DPR RI menilai, atas kelalaian pihak sekolah, harus ada upaya tambahan dari mereka sebagai bentuk tanggung jawab karena menyebabkan siswa berprestasi terancam tak bisa mengikuti SNBP.

    Ia juga menekankan, dengan adanya polemik ini agar dapat menjadi catatan penting bagi sekolah untuk lebih siap lagi dalam memastikan siswanya bisa mendaftar SNBP di tahun tahun selanjutnya.

    Cucun berharap, ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, termasuk bagi pihak kementerian untuk mengadakan tim khusus yang mengawasi sekolah-sekolah dalam proses pendaftaran siswa untuk berkuliah melalui jalur prestasi.

    “Termasuk agar sistem pendaftaran semakin dipermudah, misalnya dengan metode automatically yang bisa mengambil data siswa secara lebih cepat. Jadi bisa mengurangi missed atau kendala teknis di lapangan,” paparnya.***(Sri Wulandari/UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU BUMN Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya – Halaman all

    Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU BUMN Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang.

    Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (4/2/2025).

    Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Di meja pimpinan, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Awalnya, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan laporan atas pembahasan RUU BUMN.

    Setelah itu, Dasco selaku pimpinan Paripurna meminta persetujuan pengesahan RUU BUMN menjadi Undang-Undang.

    “Apakah Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Dasco.

    “Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna.

    Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU BUMN tersebut.

    Di antaranya penyesuaian definisi BUMN yang nantinya akan mempertegas tugas BUMN sesuai perkembangan regulasi.

    Berikut poin-poin yang tertuang dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

    • Penyesuaian dan perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal.

    • Penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam UU saat ini.

    • Pengaturan terkait Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN.

    • Pengaturan terkait bisnis judgement rule.

    • Penegasan terkait aset BUMN.

    • Pengaturan terkait SDM, di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat.

    • Karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di BUMN.

    • Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetil dalam rangka memastikan anak usaha memberikan kontribusi yang besar bagi BUMN dan negara.

    • Pengaturan terkait aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan,
    pengambilalihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang kompetitif, andal, tangguh.

    • Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN dalam rangka memastikan privatisasi memberikan
    manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan negara.

    •Pengaturan mengenai satuan pengawasan internal, komite audit, dan komite lainnya.

    • Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan UMKM dan koperasi, serta masyarakat, dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada.

     

     

     

     

     

  • WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia, Kinerja Kementerian P2MI Disorot – Page 3

    WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia, Kinerja Kementerian P2MI Disorot – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menangani fenomena pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Hal itu merespons kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia.

    Menurut Cucun, Kementerian P2MI harus segera membuat terobosan untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja di luar negeri.

    “Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

    Cucun menilai Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian P2MI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja migran yang jumlahnya besar.

    Sejumlah isu yang dialami para pekerja migran ilegal kerap menjadi sorotan, salah satunya kekerasan. Selain itu juga ada penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.

    Dengan berbagai macam isu tersebut, menurut Cucun, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tengah ditantang untuk membuktikan kinerjanya.

    “Ini tantangan perlindungan kehadiran negara melalui Menteri P2MI, rakyat sangat ingin melihat kinerjanya,” ujar Cucun.

    Ke depan, Cucun berharap Kementerian P2MI segera menemukan solusi untuk menyelesaikan sejumlah isu yang merugikan, bahkan sampai mengancam nyawa para PMI. Termasuk mereka yang bekerja secara ilegal di luar negeri.

    “Kita berharap Kementerian PPMI bisa segera menyelesaikan PR-PR terkait PMI, termasuk pekerja yang berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini,” tutur Cucun.

    Sebelumnya, pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, saat berpatroli.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut keterangan Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, WNI itu mencoba menyerang petugas APMM saat berpatroli. Sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan demi keamanan.

    “Kapal yang ditumpangi tersangka menghantam kapal APMM sebanyak empat kali sebelum dua di antaranya mencoba menyerang petugas dengan parang,” lapor Harian Metro Malaysia, mengutip keterangan Hussein.

    Lantaran merasa terancam, petugas APMM kemudian melesatkan peluru ke arah kapal para WNI. Disebutkan bahwa para WNI itu sempat kabur.

    Atase Kejaksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok bersama otoritas setempat melakukan gerak cepat dalam rangka mempercepat proses pemulangan 20 WNI pekerja informal di Myanmar. Mereka diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan …

  • Buntut 1 WNI Tewas Ditembak, DPR Protes Keras ke Malaysia

    Buntut 1 WNI Tewas Ditembak, DPR Protes Keras ke Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA–DPR protes ke Pemerintahan Malaysia atas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) hingga menyebabkan 1 orang tewas, sementara 4 orang lainnya mengalami luka serius.

    Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai bahwa penggunaan senjata api oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) tidak bisa dibenarkan dan berlebihan.

    “Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” tutur Cucun di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Cucun mendesak Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait untuk memberikan perlindungan bagi korban yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

    “Dukacita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut,” katanya.

    Seperti diketahui, Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1). Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). 

    Akibat penembakan, satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang kritis. Mereka yang terluka dikabarkan merupakan warga Aceh, sementara korban meninggal dunia berasal dari Riau.

    Menurut informasi, penembakan terjadi saat para PMI unprocedural yang berjumlah 26 orang hendak keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan boat.

    Namun di tengah perjalanan, boat yang mereka tumpangi dikejar kapal patroli APMM. Petugas APMM melepaskan tembakan membabi buta ke arah boat dari jarak 20-25 meter.

  • Tukin Dosen ASN Akan Cair Rp 2,5 Triliun pada 2025

    Tukin Dosen ASN Akan Cair Rp 2,5 Triliun pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah melalui rapat kerja antara Komisi X DPR dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, pemerintah memastikan akan mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 2,5 triliun pada 2025.

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Alhamdulillah, tukin untuk dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun sudah disetujui Kementerian Keuangan dan akan dialokasikan pada 2025,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Lalu Hadrian menjelaskan pencairan tukin dosen ASN saat ini tinggal menunggu penyelesaian regulasi yang diperlukan. Presiden telah menyetujui rancangan peraturan presiden (Perpres) terkait hal ini.

    “Dalam waktu dekat, perpres sudah didraf. Setelah itu, akan dibuat turunannya berupa Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) untuk mengatur mekanisme pembayaran tukin,” tambahnya.

    Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga menyoroti pentingnya pencairan tukin ini bagi dosen ASN, khususnya di lingkungan Kemendiktisaintek. Menurutnya, tunjangan kinerja dosen dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

    “Pemberian tukin ini tidak hanya soal kesejahteraan dosen, tetapi juga investasi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia,” jelas Cucun.

    Sebagai informasi, tunjangan kinerja dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek telah tertunda selama lima tahun terakhir. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,5 triliun, diharapkan pencairan ini menjadi solusi atas tuntutan dosen ASN yang telah lama menunggu.

  • Usai Dipanggil Komisi X DPR, Mendiktisaintek Satryo Bungkam – Page 3

    Usai Dipanggil Komisi X DPR, Mendiktisaintek Satryo Bungkam – Page 3

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, kisruh di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) harus diungkap secara transparan kepada publik.

    Menurut Cucun, Komisi X DPR RI yang juga menjadi mitra kerja Kemendikti Saintek harus menggelar rapat secara terbuka jika memang ada keinginan memanggil Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Pernyataan itu disampaikan merespons soal rencana rapat Komisi X DPR RI akan digelar secara tertutup.

    “Pasti, ya sebetulnya temen-temen Komisi X gak perlu juga membuat rapat sifatnya tertutup, publik kok udah tau, silakan saja buat rapat secara terbuka,” kata Cucun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Dengan rapat digelar terbuka, kata dia, maka publik akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Kemendiktisaintek. 

    “Apa yang sebenarnya (terjadi) kalau emang misalkan, ini akan lebih baik buat pak menterinya kalau emang rapatnya dibuka secara terbuka, sampaikan kepada publik,” ujar Cucun.

    “Kalau enggak ada (publikl yang menyanggah (keterangannya) berarti betul, dia enggak melakukan hal seperti sekarang yang beredar di media,” sambungnya.

    Rapat terbuka juga diharapkan bisa membuktikan tentang apa yang diucapkan Mendikti Saintek. Karena belakangan ini Menteri Satryo membantah bahwa dirinya melakukan tindakan kekerasan, seperti kabar yang beredar di media sosial.

    “Saya berharap rapatnya ini terbuka, publik juga mendengarkan bagaimana nanti bisa dilihat dari mimiknya, bahasa tubuhnya, pak menteri menjawab apa kalau betul clear dia tidak melakukan itu kan lebih enak buat pak menterinya juga, secara terbuka ke publik beliau udah menjelaskan,” imbuh dia.

  • DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengumumkan pembentukan tiga tim pengawas (timwas) DPR yang mencakup Timwas Pelaksanaan Haji 2025, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia, dan Timwas penanganan bencana.

    Ketiga timwas tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahamd dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (23/1/2025).

    “Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi 22 Januari 2025 telah membahas surat pimpinan DPR RI tentang pembentukan tim pengawas haji,” tuturnya dalam rapat itu.

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan urgensi dibentuknya timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan timwas pengangan bencana. Kata Dasco, warga Indonesia saat ini memiliki minat yang tinggi untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.

    “Dan masih banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran serta untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia periode 2019-2024,” jelasnya.

    Sementara itu, timwas penanganan bencana dibentuk lantaran pihaknya merasa ada frekuensi yang tinggi dan beragamnya bencana yang mengakibatkan kerusakan, baik kepada korban maupun ekonomi.

    “Sehingga [dengan dibuatnya timwas] akan mempermudah tugas DPR RI dalam pengawasan upaya terhadap tanggap darurat dan lain sebagainya,” kata Politikus Gerindra tersebut.

    Adapun, Timwas Pelaksanaan Haji 2025 akan dipimpin oleh Dasco. Sementara itu, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan Timwas penanganan bencana akan dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat.

  • Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Rapat dengan Mendikti Saintek Satryo Digelar Terbuka

    Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Rapat dengan Mendikti Saintek Satryo Digelar Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Komisi X DPR untuk menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro secara terbuka pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

    Menurutnya, rapat tersebut perlu dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui hal yang sebenar-benarnya soal aksi unjuk rasa ASN kemarin dan juga akan lebih baik bagi Mendikti Saintek untuk menyampaikan ke publik.

    Tak hanya itu, Cucun turut menuturkan rapat itu nantinya juga akan fokus membahas tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah Kemendikti Saintek.

    “Jadi saran saya kepada Komisi X sekarang rapat ya perlu [terbuka], apalagi mengenai anggaran, penyesuaian anggaran, penyelerasan program, kelembagaan tidak perlu rapat secara tertutup, biar semua terang benderang,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Cucun melanjutkan, pencairan anggaran tukin dosen ASN ini merupakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto, karena sejalan dengan banyaknya lembaga yang juga sudah memberikan kenaikan gaji, sehingga dosen juga menjadi prioritas presiden.

    Oleh sebab itu, Politikus PKB ini juga menekankan saat DPR RI merancang UU tentang guru dan dosen, pihaknya memperhatikan gaji dan penghargaan bagi mereka. 

    “Kita sudah sampaikan ketika rakor pertama dengan Kemendikti Saintek itu bagaimana perjuangan terhadap Kemenkeu untuk para dosen,” ucapnya.

    Lebih jauh, Cucun mengemukakan setelah rapat hari ini, dirinya akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi X DPR RI untuk meminta kejelasan soal tenggat waktu pencarian dana tukin untuk dosen.

    “Nanti saya juga koordinasi dengan pimpinan komisi X pasca mereka rapat, kita undang di pimpinan nanti rakor antara pimpinan Komisi X dengan pimpinan DPR,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani memastikan pihaknya akan menggelar rapat dengan Mendikti Saintek hari ini, Kamis (23/1/2025) pukul 14:00 WIB.

    “[Menteri Satryo] terkonfirmasi hadir jam 14:00 WIB. [rapatnya] tertutup,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

  • Waka DPR sarankan Komisi X rapat terbuka dengan Mendiktisaintek

    Waka DPR sarankan Komisi X rapat terbuka dengan Mendiktisaintek

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyarankan agar Komisi X DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Kamis siang secara terbuka.

    “Isu-isu terkait hal yang sekarang lagi dibicarakan di publik, pasti, ya sebetulnya teman-teman Komisi X enggak perlu juga membuat rapat sifatnya tertutup, publik kok sudah tahu, silakan saja buat rapat secara terbuka apa yang sebenarnya (terjadi),” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rapat dilakukan secara terbuka agar publik bisa memperoleh penjelasan transparan terkait kasus pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) yang menuai protes pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI.

    “Saya berharap rapatnya ini terbuka, publik juga mendengarkan bagaimana nanti bisa dilihat dari mimiknya, bahasa tubuhnya, Pak Menteri menjawab apa,” ucapnya.

    Selain itu, rapat yang dilakukan secara terbuka juga dapat memberi kesempatan bagi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk dapat menyanggah apabila didapati fakta yang keliru.

    “Kalau betul clear dia tidak melakukan itu kan lebih enak buat Pak Menterinya juga, secara terbuka ke publik beliau sudah menjelaskan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia berharap dengan Komisi X DPR RI melakukan rapat terbuka bersama Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik menteri maupun pegawai Kemdiktisaintek RI itu sendiri.

    “Jadi enggak perlu rapat dilakukan secara tertutup, biar semua terang benderang kan. Pak Menterinya kalau emang enggak salah juga beliau bisa minta clear di publik, kalau misalkan beliau suatu saat ada yang nyanggah (lalu diketahui) bahwa betul melakukan itu, ya risikonya terima sendiri,” tuturnya.

    Dia juga menilai rapat Komisi X DPR RI terkait anggaran, penyelarasan program, hingga kelembagaan dengan mitra kerja terkait tidak perlu dilakukan secara tertutup.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengkonfirmasi bahwa komisinya menggelar rapat dengan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro secara tertutup pada Kamis siang.

    Dia menyebut bahwa rapat tersebut akan membahas sejumlah hal. Mulai dari, sekolah unggulan garuda, pembayaran tunjangan kinerja, hingga kasus pemberhentian ASN yang memicu protes oleh pegawai.

    “Terkonfirmasi hadir jam 14.00. (Rapat) tertutup,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025