Tag: Cucun Ahmad Syamsurijal

  • Pimpinan DPR RI tinjau pengungsian korban banjir di Kampung Melayu

    Pimpinan DPR RI tinjau pengungsian korban banjir di Kampung Melayu

    Utamakan operasi penyelamatan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Cucun tiba di lokasi pukul 12.15 WIB disambut Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian dan jajaran kelurahan Kampung Melayu.

    “Ini yang kemarin crowded (penuh sesak) ya,” kata Cucun saat tiba di lokasi, Kamis.

    Cucun langsung menuju ke lantai dua menemui perwakilan warga terdampak banjir di Kampung Melayu yang disebabkan karena luapan sungai Ciliwung.

    “Bagaimana baik? Aman ya?” kata Cucun.

    “Alhamdulillah pak,” jawab warga.

    Sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) untuk sigap membantu masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3).

    Cucun juga meminta semua pemerintah daerah yang warganya terdampak banjir agar menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil atau menyusui, dan warga berusia lanjut (lansia).

    Berikutnya, dia juga meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir itu.

    Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan lokasi-lokasi yang terkena banjir dipastikan telah surut dan warga mulai membersihkan sisa material banjir.

    “Seluruh daerah sudah tidak lagi tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin (3/3) dini hari dipastikan telah surut pada Rabu (5/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB.

    Saat ini, kata Yohan, warga yang rumahnya terendam banjir sudah mulai membersihkan material yang terbawa arus banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jabodetabek Dikepung Banjir, DPR Desak Pemda Bekasi Cs Gerak Cepat

    Jabodetabek Dikepung Banjir, DPR Desak Pemda Bekasi Cs Gerak Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi alias Jabodetabek dilanda banjir akibat air kiriman dari kawasan Puncak, Jawa Barat. 

    Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berpesan pada pemerintah, terkhusus pemerintah daerah (pemda) untuk sigap membantu masyarakat yang terkena dampak banjir.

    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (4/3/2025).

    Selain itu, dia juga meminta agar para petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

    Tak hanya itu, legislator PKB ini mengungkapkan pihaknya meminta BPBD dan Pemprov setempat agar segera memastikan jalur-jalur yang tergenang bisa cepat dikeringkan, supaya mobilitas masyarakat tak terganggu.

    “Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan, apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” ujarnya.

    Pimpinan DPR koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini turut meminta pemerintah dengan BNBP, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI/Polri dan Pemda di Jabodetabek untuk bersinergi dan bergerak cepat guna mengatasi bencana banjir.

    “Semua stakeholder harus bergerak cepat. Baik mitigasi dan penanganan bencana harus dilakukan dengan maksimal, analisis semakin diefektifkan untuk mengantisipasi banjir semakin besar di Jakarta dan sekitarnya,” pesannya.

    Lebih jauh, dia pun mengingatkan pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan kepada daerah yang wilayahnya terdampak banjir parah.

    “Segera salurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir di kawasan Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan sekitarnya,” tutup Cucun.

  • Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga

    Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga

    Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR RI
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda), sigap membantu masyarakat yang terkena bencana banjir.
    Sebab, sejak Senin (3/3/2025), banjir melanda sejumlah daerah, yakni wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (
    Jabodetabek
    ).
    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).
    Adapun hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek memicu meluapnya sungai yang merendam berbagai area pemukiman.
    Cucun meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi warga terus dilakukan secara menyeluruh.
    “Pastikan semua warga yang terjebak banjir untuk segera dievakuasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata dia.
    Bukan hanya merendam rumah, banjir juga membuat lalu lintas di Ibu Kota terdampak macet karena air menggenangi sejumlah jalan arteri.
    “Kita minta agar BPBD dan Pemprov segera memastikan jalur-jalur yang tergenang bisa cepat dikeringkan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Cucun.
    Selain itu, ia meminta pemerintah pusat segera memberikan bantuan kepada daerah yang wilayahnya terdampak banjir parah.
    Wakil Ketua Umum PKB ini mendesak semua daerah yang terdampak banjir menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil/menyusui, dan lansia.
    “Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya yang kebanjiran untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan, apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” ujar Cucun.
    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan dampak dari banjir akibat hujan deras di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
    Abdul menyebut total 155 rumah di Bekasi terendam banjir dengan tinggi air mencapai 150-200 cm.
    Saat ini, BPBD setempat tengah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk evakuasi warga terdampak ke lokasi yang aman.
    “Sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam banjir dengan tinggi muka air sekitar 150 sampai 200 sentimeter,” ujar Abdul dalam keterangannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Pangan Naik, DPR Wanti-wanti Satgas Pangan

    Harga Pangan Naik, DPR Wanti-wanti Satgas Pangan

    Jakarta

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, ada sejumlah komoditas pangan yang mengalami tren kenaikan harga, seperti telur ayam, cabai rawit merah, daging sapi, hingga minyak goreng bersubsidi yang masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700/liter.

    Ia menilai, tren kenaikan harga itu terjadi akibat meningkatnya permintaan pada periode Ramadan. Cucun mengatakan, Satgas Pangan perlu melakukan pemantauan dan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan.

    “Biasanya harga-harga ini naik menjelang Ramadan karena permintaan yang meningkat, tetapi kami berharap Satgas Pangan dapat mengontrol agar lonjakan harga tidak berlanjut dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Cucun menekankan, pengawasan distribusi dan stok bahan pangan di pasar perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar.

    “Jika pasokan berkurang, harga-harga pangan pasti akan melonjak. Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus dihindari,” jelasnya.

    Menurutnya, Operasi Pasar Pangan Murah menjadi salah satu langkah tepat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Adapun operasi pasar dilakukan serentak oleh pemerintah pada 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025.

    Menurutnya, pasar pangan murah tidak hanya berperan dalam menjaga keterjangkauan harga, melain juga instrumen penting dalam upaya pengendalian inflasi di periode Ramadan hingga Lebaran.

    Dengan harga bahan pokok yang stabil dan terjaganya daya beli masyarakat, Cucun menyebut kondisi ini akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional.

    “Kami berharap masyarakat, khususnya umat Muslim, dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang karena harga bahan pangan yang stabil dan terjangkau,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Cucun mengapresiasi gerakan tersebut. Pasalnya, harga dan pasokan bahan pokok yang stabil perlu dipastikan selama Ramadan.

    “Kami menyambut baik program operasi pasar yang digelar serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan harga komoditas tetap aman. Stabilitas harga pangan sangat penting saat Ramadan,” tutupnya.

    Diketahui, operasi pasar ini dilakukan kolaboratif antara Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, BUMN Pangan, dan PT Pos Indonesia.

    “Ini merupakan wujud nyata dari keseriusan pemerintah untuk menjaga harga bahan pokok yang terjangkau dan stabil sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa takut ada lonjakan harga,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sabtu (1/3/2025).

    (rrd/rrd)

  • DPR Harap Proyek yang Didanai Danantara Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

    DPR Harap Proyek yang Didanai Danantara Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap, Danantara turut berpartisipasi dalam ekonomi kerakyatan.

    “Kami berharap, proyek-proyek yang didanai melalui Danantara dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri,” kata Cucun.

    Pimpinan DPR koordinator bidang (Korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun mendorong agar program Danantara diselaraskan dengan sektor pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Cucun juga menekankan agar Danantara banyak diarahkan pada proyek-proyek padat karya yang bermitra dengan UMKM dan koperasi.

    “Maka penting juga dipersiapkan SDM dalam negeri yang kompeten sesuai bidang-bidang yang diprioritaskan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” tegasnya.

    Dengan begitu, Cucun juga berharap, Danantara dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Serta menjadi sovereign wealth fund Indonesia tersebut dapat membangkitkan perekonomian negara.

    “Semoga Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    Seperti diketahui, nama Danantara sendiri diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di mana ‘Daya’ berarti energi, ‘Anagata’ berarti masa depan, dan ‘Nusantara’ merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

    “Dengan semangat tersebut, saya secara pribadi berharap visi Danantara bisa tercapai untuk menjadi pengelola investasi negara yang terkemuka dan dapat mendorong transformasi ekonomi negara,” ujar Cucun. [hen/but]

  • Pimpinan DPR Harap Proyek Danantara Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Negeri – Halaman all

    Pimpinan DPR Harap Proyek Danantara Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal harap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), turut berpartisipasi dalam ekonomi kerakyatan, melalui penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

    “Kami berharap, proyek-proyek yang didanai melalui Danantara dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri,” kata Cucun dalam keterangannya Selasa (25/2/2025).

    Pimpinan DPR koordinator bidang (Korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun mendorong agar program Danantara diselaraskan dengan sektor pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). 

    Cucun juga menekankan agar Danantara banyak diarahkan pada proyek-proyek padat karya yang bermitra dengan UMKM dan koperasi.

    “Maka penting juga dipersiapkan SDM dalam negeri yang kompeten sesuai bidang-bidang yang diprioritaskan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” ujarnya.

    Peluncuran Danantara dianggap menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis oleh negara di Indonesia. 

    Danantara juga dinilai menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

    “Dengan tata kelola keuangan yang sehat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, kami meyakini Danantara akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan perekonomian rakyat,” ucap Cucun.

    Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. 

    Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.

    Cucun pun meminta Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara melakukan pengawasan dan operasional badan ini dengan optimal dan sebaik-baiknya.

    “Sehingga Danantara dapat membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Karena saat perekonomian kita maju, pastinya kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Itu harapan kita bersama,” katanya.

    Presiden Prabowo menyatakan Danantara akan menjadi lembaga pengelola modal besar di Indonesia yang operasionalnya diharapkan akan mirip seperti holding Temasek dari Singapura. 

    Danantara nantinya akan mengelola aset senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350), dengan proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

    Danantara akan mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi bagi masyarakat. Proyek-proyek ini disebut dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    “Tentunya DPR akan terus mendukung setiap program Pemerintah yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” pungkas Cucun.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut .

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Diketahui, Danantara adalah Badan Pengelola Investasi. Badan ini merupakan hasil perpaduan antara Otoritas Investasi Indonesia dan unsur Badan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

    Berdasarkan revisi UU BUMN yang diterima Tribunnews, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Danantara nantinya terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Dewan Pengawas terdiri dari: Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota; lalu perwakilan dari Kementerian keuangan sebagai anggota; dan Pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Sementara Badan Pelaksana berjumlah 6 (enam) orang dari unsur profesional.
    Salah satu anggota Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Badan Pelaksana adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

    Presiden Prabowo pada 17 Februari lalu mengatakan bahwa bahwa Danantara bertujuan untuk optimalisasi pengolahan BUMN melalui konsolidasi dana Invetasi.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan bumn itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” katanya.

    Presiden juga sempat menyinggung soal, penamaan Danantara. Nama tersebut berasal dari nama Daya Anagata Nusantara. Daya kata Prabowo artinya energi kekuatan. Sementara Anagata berarti masa depan. Kemudian Nusantara adalah tanah air.

    “Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan indonesia, kekayaan negara dikelola dihemat untuk anak dan cucu kita,” pungkasnya.

  • Peluncuran Danantara, Strategi Prabowo Bangun Sektor Industri Strategis – Halaman all

    Peluncuran Danantara, Strategi Prabowo Bangun Sektor Industri Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Prabowo menyebut peluncuran Danantara menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional untuk pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

    Prabowo mengatakan dalam 100 hari pertama pemerintahannya, negara dapat mengamankan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara untuk puluhan proyek strategis nasional. 

    “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Senin.

    Presiden Prabowo mengklaim proyek-proyek tersebut akan berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk negara.

    Seperti menciptakan lapangan kerja yang bermutu serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat. 

    “Kami tidak mau lagi menjual sumber alam dengan murah, kami tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” katanya.

    Diketahui, Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. 

    Selain itu, Prabowo meneken UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut BPI Danantara merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengonsolidasikan kekayaan dan aset negara untuk membangun sektor industri strategis.

    “Danantara nanti akan membiayai sendiri bidang industri strategis, antara lain untuk hilirisasi nikel, kobalt, untuk mengembangkan kecerdasan buatan, untuk pembuatan kilang-kilang minyak dan industri pendukungnya, yang akan menopang bangsa Indonesia melompat sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Hasan Nasbi, Senin.

    Hasan optimistis Danantara dapat menjadi jalan keluar atas paradoks yang dialami negara- negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap peluncuran BPI Danantara. 

    Cucun berharap Danantara, yang kini menjadi sovereign wealth fund Indonesia, dapat membantu menggerakkan perekonomian negara.

    “Kita patut mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.”

    “Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting untuk mengangkat ekonomi Indonesia di kancah internasional,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, dikutip dari laman DPR.

    Cucun juga optimistis, Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Menurutnya, Danantara bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis di sektor prioritas yang mendorong daya saing global.

    “Sehingga Danantara dapat membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Karena saat perekonomian kita maju, pastinya kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Itu harapan kita bersama,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Willy Widianto)

  • DPR: Danantara momentum bangkitkan ekonomi RI di mata dunia

    DPR: Danantara momentum bangkitkan ekonomi RI di mata dunia

    Semoga Danantara dapat membuat ‘multiplier effect’ yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, sebagai momentum untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di mata dunia.

    “Kita patut mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk membangkitkan ekonomi Indonesia di mata dunia,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dia berharap BPI Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia dapat membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat di tanah air.

    “Semoga Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal,” ucapnya.

    Sebagaimana arti Danantara sendiri, yakni ‘Daya’ berarti energi, ‘Anagata’ berarti masa depan, dan ‘Nusantara’ merujuk pada NKRI, Cucun berharap visi Danantara bisa tercapai untuk menjadi pengelola investasi negara yang terkemuka dan mendorong transformasi ekonomi negara.

    “Dan dengan menumbuhkan badan sovereign wealth fund berskala dunia, tentunya kita berharap Danantara dapat mendukung pembangunan nasional dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, sebagai badan yang akan mengelola modal di BUNN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi, dia juga berharap agar Danantara turut berpartisipasi dalam ekonomi kerakyatan.

    “Kami berharap, proyek-proyek yang didanai melalui Danantara dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri,” tuturnya.

    Dia mendorong agar program Danantara diselaraskan dengan sektor pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan proyek-proyek padat karya yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, (UMKM) dan koperasi.

    “Maka penting juga dipersiapkan SDM dalam negeri yang kompeten sesuai bidang-bidang yang diprioritaskan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” katanya.

    Dia meyakini Danantara akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan perekonomian rakyat dengan tata kelola keuangan yang sehat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

    Cucun pun meminta Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara melakukan pengawasan dan operasional badan itu dengan optimal dan sebaik-baiknya.

    “Sehingga Danantara dapat membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi negara karena saat perekonomian kita maju, pastinya kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Itu harapan kita bersama,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Tentunya DPR akan terus mendukung setiap program Pemerintah yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Inpres DTSEN kebijakan konkret pemerintah

    DPR: Inpres DTSEN kebijakan konkret pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kebijakan konkret pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

    “Saya sebagai pimpinan DPR mengapresiasi, terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah meneken Inpres DTSEN. Ini tentu prestasi yang membanggakan, bagaimana pengentasan kemiskinan, target miskin ekstrem nol persen insyaallah bisa cepat terwujud,” kata Cucun di Jakarta, Selasa.

    Dia secara khusus mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemneko PM) beserta seluruh kementerian/lembaga di bawah koordinasinya yang sudah berjuang mewujudkan DTSEN.

    “Mewujudkan DTSEN bukan pekerjaan mudah karena masalah data dari dulu selalu rumit. Namun, berkat komitmen kerja Kemenko PM, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga di bawah koordinasinya alhamdulillah DTSEN ini terwujud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Cucun meminta pemerintah untuk rutin memverifikasi dan memvalidasi DTSEN secara periodik. Hal itu menurut dia karena data bisa benar-benar akurat jika verifikasi dan validasi dilakukan secara rutin.

    “Saya dengar sudah ada Satuan Tugas (Satgas), ada hotline juga. Namun yang tidak kalah penting itu saya harap Satgas ini benar-benar rutin verifikasi dan validasi data secara rutin,” katanya.

    Untuk diketahui, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Pewarta: Imam Budilaksono
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wacana Kampus Kelola Tambang Kandas

    Wacana Kampus Kelola Tambang Kandas

    Jakarta

    Hari ini revisi Rancangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 telah diketok. Dengan demikian, per hari ini, rancangan aturan tersebut sudah sah menjadi Undang-undang.

    Aturan ini diputus dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025). Hadir dalam rapat paripurna terkait hal ini antara lain Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Adies Kadir yang bertugas sebagai pimpinan sidang.

    Dalam sidang tersebut muncul pembahasan tentang wacana pemberian hak atas pengelolaan tambang kepada kampus. Terkait hal ini, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan jika perguruan tinggi batal memperoleh konsesi tambang.

    Meski demikian, ia menyebut jika kampus kampus akan berperan sebagai penerima manfaat. Supratman menegaskan keputusan ini disepakati oleh pemerintah serta DPR.

    “Terhadap usulan dari DPR RI, yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” kata Supratman usai rapat pleno bersama Baleg DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Dalam kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keterlibatan kampus tidak akan berjalan secara langsung. Ia menyebut jika kampus akan menjadi pihak pendukung badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dalam mengelola tambang. Dukungan itu terjadi ketika badan usaha atau swasta meminta perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, laboratorium, atau pemberian beasiswa.

    “Kami dari pemerintah berpandangan bahwa kampusnya tidak kita berikan langsung kepada kampus, tetapi kepada badan usaha, yang nantinya badan usaha ini akan bisa memberikan semacam penelitian atau laboratorium ataupun beasiswa bagi kampus yang mau,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak automatically kampus mengelola. Lewat perusahaan-perusahaan, perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan yang lain,” kata Bahlil

    “Nah kalau dia mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk butuh laboratoriumnya, ya silahkan dibicarakan gitu. Dan pemerintah membuka ruang itu,” pungkasnya.
    Sebelum disahkan, RUU Minerba sempat menjadi sorotan publik. Sebabnya, tertuang dalam draf tersebut jika perguruan tinggi memiliki kans untuk mengelola tambang layaknya ormas keagamaan. Berbagai komentar muncul dengan adanya perubahan draf tersebut. Saat itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjawab mengenai munculnya usulan ini. ia menyebutkan jika hal ini menjadi solusi bagi berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan dana tambahan.

    Lalu bagaimana mekanisme keterlibatan kampus terhadap konsesi tambang? Siapa yang berhak membuka keran campur tangan perguruan tinggi di tanah konsesi? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

    Beralih ke topik lain, detikSore akan mengulas peristiwa kriminal dengan modus gendam. Seperti diberitakan detikJateng, aksi ini terjadi beberapa hari lalu di kawasan Solo Jawa Tengah. Diketahui, Pencurian dengan modus gendam atau hipnotis ini terjadi di salah satu toko emas di Semarang. Seorang penjaga terkena gendam oleh kawanan pelaku hingga tanpa sadar menyerahkan sejumlah perhiasan di tokonya.

    Berdasarkan penelusuran tim detikJateng, diketahui jika kawanan pencuri tersebut beraksi saat hanya ada satu karyawan yang bertugas. Mulanya, penjaga toko yang terhipnotis tersebut hendak berganti sif dengan karyawan lainnya. Berdasarkan pengakuan saksi, para pelaku menggunakan Bahasa campur-campur saat beraksi. Adakah titik terang terkait hal ini? Ikuti laporan Redaktur detikJateng selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

    Sementara itu untuk membahas lebih lanjut tentang tagar #kaburajadulu, detikSore akan menghadirkan secara langsung diaspora yang sudah lama tinggal jauh dari tanah air. Kepada detikSore, ia akan memaparkan bagaimana ia bergelut di luar negeri. Benarkah semudah itu pergi dari tanah air? Benarkah rumput tetangga lebih hijau? Ikuti obrolannya dalam Sunsetalk sore nanti.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)