Xcloud.id

Tag: Cucun Ahmad Syamsurijal

  • Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Jokowi tegaskan tidak memiliki kewajiban menunjukkan ijazah ke TPUA

    ​​​​Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR minta pemerintah lindungi mahasiswa RI ditahan di AS

    Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan seluruh jajaran perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat untuk secara aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia (WNI) dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

    “Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” kata Junico dalam keterangannya saat menanggapi soal penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons sejumlah kasus yang melibatkan dokter belakangan ini, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisial PAP, di Bandung, serta tindak asusila yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Dewan Pers dukung program pemberian subsidi perumahan untuk wartawan

    Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

    Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Hasan Nasbi berkantor seperti biasa, tepis isu dirinya mundur

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut dirinya berkantor seperti biasa, saat merespons isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya.

    “Saya masih berkantor seperti biasa,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons sejumlah kasus yang melibatkan dokter belakangan ini, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisial PAP, di Bandung, serta tindak asusila yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

    “Negara tidak boleh mentolerir, semua penegak hukum juga harus terus mengawasi. Karena apa, profesi seorang dokter ini berhadapan dengan masyarakat berjenis kelamin apapun, dokter laki-laki juga mengurusi pasien perempuan. Nah ini berbahaya kalau misalnya (para dokter) tidak punya moral, tidak punya etika,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan seluruh dokter di Indonesia untuk menjaga moral dan etika setiap melayani pasien. Dia menilai setiap pelanggaran etik profesi dan moral kedokteran yang dilakukan dokter bukan hanya merugikan satu atau dua orang pasien, namun ribuan orang, karena dokter adalah tumpuan kesehatan masyarakat.

    “Karena (jika moral dan etika dokter rusak) ini merusak bukan hanya merugikan satu atau dua orang (pasien), tapi ribuan orang. Juga tentu merusak sisi kemanusiaan karena ulah orang ini (dokter tak bermoral). Makanya penegak hukum jangan main-main, dan negara tidak akan mentolerir apa yang mereka lakukan,” tegasnya.

    Sebelumnya, kasus dugaan perkosaan yang dilakukan dokter PAP, peserta PPDS Universitas Padjajaran terhadap keluarga pasien dan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir.

    Belum selesai pengusutan kasus ini, tiba-tiba muncul kabar tak kalah memprihatinkan: seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut diduga melecehkan pasiennya yang merupakan ibu hamil.

    Aksi bejat MSF yang diduga dilakukan pada 2024 terekam CCTV dan viral di sejumlah platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

    Semula aksinya dilakukan selayaknya pemeriksaan USG biasa, namun tindakannya berubah dengan menyentuh area dada pasien.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bule AS Rusak Klinik Bali, DPR Geram: Tindak Tegas!

    Bule AS Rusak Klinik Bali, DPR Geram: Tindak Tegas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menunjukkan kemarahannya terhadap tindakan brutal seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat (AS) berinisial MM yang mengamuk dan melakukan perusakan fasilitas Klinik Nusa Medika di Pecatu, Bali.

    Cucun menyayangkan respons aparat kepolisian yang tidak melakukan penahanan terhadap pelaku, meskipun hasil tes urine menunjukkan MM positif mengonsumsi narkotika jenis THC dan kokain.

    “Arogansi seperti ini tidak boleh ditoleransi sedikit pun. Jangan biarkan muruah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinjak-injak oleh warga negara asing. Siapa pun yang menginjakkan kaki di Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negeri ini,” tegas Cucun pada Rabu (16/4/2025).

    Lebih lanjut, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai insiden bule rusak klinik di Bali ini sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan terhadap keberadaan serta perilaku WNA di wilayah Indonesia. Ia mendesak lembaga-lembaga terkait untuk mengambil tindakan tegas dan tidak membiarkan kasus serupa terulang kembali di kemudian hari.

    Aksi brutal MM terjadi di Klinik Nusa Medika yang berlokasi di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Sabtu (12/4/2025). Insiden tersebut dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial setelah rekaman video amatir memperlihatkan seorang pria bule bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek mengamuk dan menghancurkan berbagai fasilitas klinik.

    Dalam rekaman video, MM terlihat jelas membanting lemari, merobek tirai ruang periksa, serta berteriak dan menghardik orang-orang yang berada di sekitarnya. Tindakan bule tersebut sontak menimbulkan kepanikan di antara pasien dan staf klinik yang berada di lokasi kejadian.

    Meskipun hasil tes urine menunjukkan bahwa MM positif mengonsumsi narkoba, ia hanya ditahan selama satu hari di Kantor Imigrasi Denpasar sebelum akhirnya dideportasi pada Senin (14/4/2025). Pihak kepolisian tidak melakukan penahanan lebih lanjut dengan alasan tidak ditemukannya barang bukti narkotika.

    Keputusan tersebut menuai kritikan tajam dari Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurutnya, fakta bahwa MM terbukti mengonsumsi narkotika seharusnya sudah menjadi lampu merah bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

    “Pengawasan terhadap WNA di Indonesia harus ditingkatkan secara signifikan, terutama di wilayah-wilayah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat pelarian bagi pelaku kejahatan internasional, termasuk para penyalahguna narkoba,” ujarnya dengan nada prihatin.

    Cucun juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan WNA, khususnya di daerah-daerah strategis seperti Bali. Ia mendesak pihak Imigrasi untuk memperketat proses seleksi masuk serta meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang menetap di Indonesia.

    “Aparat penegak hukum harus bertindak transparan dan tidak ragu untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status atau kewarganegaraannya. Kejadian bule rusak klinik di Bali ini harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan nasional,” pungkasnya terkait insiden tersebut.

  • Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Pimpinan DPR: Aksi WNA onar di Bali momentum perkuat kedaulatan hukum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengemukakan aksi onar yang dilakukan warga negara asing asal Amerika Serikat yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan di Pecatu, Bali, sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan di tanah air.

    “Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat bebas bagi pelanggar hukum dari luar negeri yang mengancam ketertiban umum dan membahayakan warga kita sendiri,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, aksi brutal warga negara asing (WNA) itu menjadi alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan terkait pengawasan terhadap WNA di Indonesia.

    “Aksi brutal WNA di Bali membuktikan bahwa pengawasan terhadap warga asing masih lemah. Lembaga terkait harus tegas menyikapi persoalan ini,” ucapnya.

    Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap WNA di seluruh wilayah tanah air sebab sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem yang ketat untuk menyaring dan memantau setiap orang asing yang masuk.

    “Terlebih di daerah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat persembunyian atau pelarian bagi pelaku penyalahgunaan narkotika,” katanya.

    Dia pun menyayangkan tindakan aparat yang tidak menahan pria WNA tersebut dengan alasan tak menemukan bukti.

    “Mengapa seorang WNA yang positif narkoba jenis THC dan kokain bisa dibebaskan?” ujarnya.

    Dia menggarisbawahi pula perusakan fasilitas umum oleh WNA tersebut hingga membuat pasien di rumah sakit ketakutan.

    “Tentunya hal itu sangat mengganggu dan berpotensi mengancam keselamatan pasien serta tenaga kesehatan maupun staf faskes. Harus menjadi evaluasi,” ujarnya.

    Untuk itu, dia berharap pihak berkepentingan dapat bertindak tegas menyikapi kasus-kasus pelanggaran oleh WNA seperti itu.

    “Arogansinya jangan ditoleransi. Jangan sampai pintu marwah NKRI diinjak-injak orang asing, mereka masuk ke Indonesia harus taat aturan yang berlaku di Indonesia,” tuturnya.

    Di sisi lain, dia memandang kasus tersebut menyingkap kelemahan koordinasi antarinstansi, aparat keamanan, instansi kesehatan, dan pihak imigrasi.

    “Bagaimana mungkin seorang pengguna narkoba bisa lolos tanpa pengawasan selama tinggal di akomodasi lokal, hingga menimbulkan kericuhan di fasilitas umum?” tuturnya.

    Dia menilai sudah saatnya seluruh lembaga terkait mengevaluasi secara menyeluruh tentang sistem pengawasan WNA, terutama di wilayah strategis seperti Bali.

    Dia juga menyebut imigrasi harus memperketat seleksi masuk dan meningkatkan pemantauan terhadap WNA yang tinggal di Indonesia.

    “Pihak berwenang juga harus lebih transparan dan tidak ragu menindak tegas pelaku pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu,” katanya.

    Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia, Amerika Serikat, yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan milik Klinik Nusa Medika, Pecatu, serta membahayakan pasien lain.

    Setelah didalami kepolisian, pelaku dalam kondisi mabuk dan ternyata positif mengonsumsi narkotika jenis kokain dan senyawa kimia ganja, yakni tetra hydro cannabinol (THC) setelah melalui pengujian urine.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    Polda Jabar saat menghadirkan tersangka berinisial PAP atas kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada keluarga pasien di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta seluruh rumah sakit (RS) memperketat seleksi tenaga medis dan residen untuk mencegah berulangnya kasus seperti pemerkosaan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran.

    “Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi rumah sakit agar menerapkan manajemen seleksi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengantisipasi kejadian serupa,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pimpinan DPR di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) itu pun meminta agar pelaku pemerkosaan itu dihukum seberat-beratnya.

    Menurut Cucun, tidak ada toleransi terhadap tindakan pemerkosaan, terlebih jika dilakukan oleh tenaga medis yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.

    “Lebih-lebih tempatnya di rumah sakit yang berkewajiban untuk memastikan keamanan bagi masyarakat,” kata dia.

    Ia mengingatkan pelaku harus tetap diproses secara hukum, walaupun telah di-blacklist Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyampaikan permintaan maaf.

    “Tindakan pelaku tetap harus diproses hukum untuk mendapatkan sanksi. Hal ini sebagai upaya penegakan keadilan dan edukasi publik,” ucapnya.

    Ia juga mendorong adanya kerja sama yang erat antara pihak manajemen RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan Universitas Padjadjaran dalam pemulihan korban.

    Dia menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan sosial secara optimal agar korban bisa bangkit dari trauma.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa pendampingan terhadap korban dan proses pemulihan benar-benar optimal sehingga dampak psikologis dan sosial dapat diatasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

    Polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

    Sumber : Antara

  • Pimpinan DPR hadiri open house Lebaran Ketua MPR

    Pimpinan DPR hadiri open house Lebaran Ketua MPR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghadiri open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

    Puan yang tiba sekitar pukul 12.34 WIB datang bersama dengan sang suami Hapsoro Sukmonohadi. Ia kemudian masuk ke rumah dengan menyalami rombongan tamu yang hadir menyambutnya.

    Tak lama berselang, Sufmi Dasco Ahmad datang sekitar pukul 12.52 WIB bersama sang istri. Ia juga didampingi Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad yang datang bersama sang istri Nagita Slavina sekaligus anaknya Rafathar Malik Ahmad.

    Dasco yang tiba di rumah dinas Ahmad Muzani ketika hujan turun itu, kemudian disambut antusias oleh para tamu undangan open house yang ikut berdiri dan menyalaminya. Begitu pula Raffi, yang kemudian menanggapi permintaan foto dari sejumlah tamu undangan.

    Adapun Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa tak tampak menghadiri acara open house yang digelar oleh Ahmad Muzani.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Hadir pula, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno, para anggota DPR-MPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan DPR Harap Idul Fitri Jadi Momen Saling Berbagi Kepedulian – Page 3

    Pimpinan DPR Harap Idul Fitri Jadi Momen Saling Berbagi Kepedulian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap momen Idul Fitri bukan menjadi sekadar perayaan kemenangan spiritual setelah menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya berbagi dengan sesama, terutama bagi rakyat kecil yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Semoga kebahagiaan Idul Fitri tidak hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (1/4/2025).

    Cucun menegaskan salah satu esensi utama Idul Fitri adalah memperkuat solidaritas sosial, memperbanyak sedekah, dan meningkatkan kepedulian terhadap kaum dhuafa serta masyarakat kurang mampu.

    Karena itu, Cucun mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan semangat berbagi sebagai bagian di momen Idul Fitri dan juga dalam kehidupan sehari-hari bagi yang berkecukupan. Baik melalui zakat, infak, maupun bentuk kepedulian lainnya.

    “Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Semangat gotong royong yang telah menjadi tradisi bangsa ini harus terus kita pelihara dan perkuat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat,” papar Cucun.

    Pimpinan DPR koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut pun berharap kebersamaan yang terjalin dalam momen Idul Fitri dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Terutama, kata Cucun, bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momen refleksi, mempererat persaudaraan, dan memperkuat tekad untuk membangun bangsa yang lebih baik,” sebut Waketum PKB itu.

  • Wakil Ketua DPR ingatkan perusahaan segera bayar THR pekerja

    Wakil Ketua DPR ingatkan perusahaan segera bayar THR pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerjanya, terlebih pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif Lebaran 2025.

    “Banyaknya insentif dari pemerintah yang dikeluarkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentunya sangat membantu masyarakat yang kebutuhannya pasti meningkat saat hari raya,” kata Cucun dikutip dari keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan sejumlah kebijakan menggembirakan untuk masyarakat jelang musim mudik Lebaran 2025 seperti diskon tarif tol hingga penurunan harga tiket pesawat.

    Bagi masyarakat yang berencana pulang ke kampung halaman menggunakan transportasi darat dan udara, pemerintah memberikan potongan tarif jalan tol sebesar 20 persen di berbagai ruas tol di Indonesia.

    Selain memberikan insentif untuk perjalanan darat, pemerintah juga resmi memberikan diskon harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13-14 persen.

    Presiden mengeluarkan kebijakan pemberian sejumlah insentif guna meringankan beban masyarakat yang ingin berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri 1446 Hijriah. Cucun pun menyetujui pemberian insentif dari pemerintah dapat membuat perjalanan mudik masyarakat berjalan lancar, aman, dan nyaman.

    “Kebijakan diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, dan program mudik gratis arahan Pak Presiden Prabowo ini sangat tepat di tengah kondisi ekonomi yang saat ini penuh tantangan,” ungkap Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut.

    Di sisi lain, Cucun mengingatkan agar seluruh perusahaan dan para pengusaha untuk segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pekerjanya. Hal tersebut juga sesuai dengan imbauan Pemerintah.

    “Sesuai dengan peraturan, THR untuk pekerja dibayarkan secara penuh paling lambat satu minggu sebelum Lebaran,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan bagi pekerja. Tertuang dalam SE tersebut, THR tak boleh dibayarkan lebih dari H-7 sebelum Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Untuk itu, Cucun meminta semua perusahaan menjalankan ketentuan tersebut. Sebab, THR merupakan hak karyawan yang harus diberikan perusahaan sebagai pemberi kerja.

    “Jadi sekali lagi, THR wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya dan dibayarkan secara penuh,” ujarnya.

    Adapun, pemberian THR sebagai kewajiban perusahaan kepada para pekerjanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang mengatur kebijakan pengupahan di Indonesia serta tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

    Pada Pasal 2 Ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tertulis, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

    Pada 2025 ini pula, Menaker menerbitkan SE Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi. Edaran pemerintah itu menegaskan bahwa pengemudi dan kurir daring (online) berhak atas bonus hari raya.

    “Kita bersyukur pemerintah saat ini memberikan perhatian kepada para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online dan kurir untuk juga mendapatkan THR. Para pekerja di sektor informal telah banyak memberikan kontribusi,” sebut Cucun.

    Ia melanjutkan “semoga semangat dari pemerintah yang memberikan perhatian bagi pekerja-pekerja di sektor informal ini dapat membawa semangat keadilan di bidang ketenagakerjaan”.

    Cucun pun meminta masyarakat yang tidak memperoleh THR sesuai hak untuk dapat mengadukannya ke posko pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Kemnaker sudah membuat posko pengaduan bagi masyarakat pekerja yang mengalami persoalan terkait pemberian THR. DPR juga akan ikut memberikan pengawalan,” tutur Cucun.

    Lebih lanjut, Cucun menyoroti pentingnya persiapan jelang arus mudik Lebaran. Ia meminta setiap kementerian/lembaga yang bertugas untuk memastikan kelancaran mudik Idul Fitri agar bisa menyiapkan sebaik-baiknya setiap unsur yang dibutuhkan masyarakat.

    “Baik secara infrastruktur transportasi, sumber daya manusia (SDM), dan kebutuhan di setiap tempat keberangkatan/kedatangan pemudik yang menggunakan moda transportasi massal,” katanya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan gagasan pembentukan partai super terbuka (Tbk), sebuah konsep yang sebelumnya dibahas bersama relawan dan Ketua Umum Projo, Budi Arie.

    Wacana ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Kan ada wacana menggabungkan seperti partai super Tbk, ya ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun di Senayan, Kamis, 6 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa pembentukan partai politik harus tetap berpegang pada regulasi yang berlaku.

    Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa konsep “PSI Perorangan,” yang baru saja diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki kesamaan dengan gagasannya.

    “Konsepnya hampir sama, hanya dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi.

    Saat ini, wacana pembentukan partai super terbuka masih dalam tahap diskusi dan terus mendapat beragam respons dari kalangan politisi. (bs/fajar)

  • DKI kemarin, Pram pantau banjir pakai helikopter hingga mudik gratis

    DKI kemarin, Pram pantau banjir pakai helikopter hingga mudik gratis

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Kamis (6/3) mulai dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memantau kondisi banjir memakai helikopter milik Polri hingga Mudik Gratis 2025 menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi).

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pramono Anung pantau banjir Jakarta pakai helikopter milik Polri

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memantau kondisi banjir di berbagai lokasi Jakarta dari udara memakai helikopter milik Polri.

    Helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 itu lepas landas pukul 08.30 dan kembali pukul 09.19 WIB. Pada kesemaptan tersebut Pramono ditemani Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi Chaniago, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta Maruli Sijabat, dan Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Pemprov DKI sediakan 22.403 kursi untuk mudik gratis 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi) dalam program Mudik Gratis 2025 yang pendaftarannya mulai dibuka pada 7 Maret 2025.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis, menyiapkan 521 bus dan 20 truk untuk di masa arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DPR siap prioritaskan anggaran penanganan banjir Jabodetabek

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan kesiapan untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir, khususnya di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kalau misalkan masih memerlukan anggaran, biaya, walaupun dalam kondisi efisiensi ini, menjadi prioritas, pasti DPR akan meminta kepada pemerintah untuk dianggarkan. Nanti, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan tata kawasan dari ujung Bogor ke sini, ke Jakarta,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI sudah miliki 91 Kampung Siaga Bencana yang siap untuk diaktifkan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai saat ini sudah memiliki 91 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang siap diaktifkan setiap saat untuk membantu warga terutama dalam penyediaan makanan akibat banjir.

    Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan KSB yang dibentuk dan dibina oleh Pemprov DKI menjadi garda terdepan membantu masyarakat terdampak bencana.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. BPBD DKI gelar kerja bakti bersihkan sampah dan lumpur banjir

    Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat menjelaskan mulai hari ini akan melaksanakan kerja bakti di kawasan Cililitan untuk membersihkan sampah hingga lumpur sisa banjir.

    “Hari ini kita melakukan kerja bakti di kawasan Cililitan. Memang Cililitan kan kemarin paling terdampak banjir. Beberapa kelurahan juga sudah kita bantu untuk pelaksanaan kerja bakti,” kata Maruli saat dijumpai di Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025