“Walkout” di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI
Cucun Ahmad Syamsurijal
memilih meninggalkan ruangan saat acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Didi Sukyadi karena sumpah jabatan dilakukan dalam bahasa Inggris.
“Saya tidak bisa menerima pengucapan sumpah jabatan rektor di institusi pendidikan Indonesia dilakukan dalam bahasa asing. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengucapan sumpah jabatan di lingkungan resmi kenegaraan,” kata
Cucun
kepada awak media, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Cucun menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi UPI yang dinilai seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang akademik dan kelembagaan.
“Ini adalah teguran keras. Tidak boleh lagi ada institusi pendidikan yang menomorduakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Kita bisa internasional, tetapi tidak boleh mengorbankan identitas nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata soal bahasa, melainkan menyangkut kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.
Cucun juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi insiden tersebut dan memberikan pembinaan kepada UPI.
“Saya akan menyampaikan hal ini secara resmi dalam rapat DPR bersama Kemendiktisaintek. Ini bukan sekadar insiden, tapi mencerminkan lemahnya kesadaran berbahasa negara di institusi akademik,” ucapnya.
Acara pelantikan
rektor UPI
berlangsung di Gedung Auditorium Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Bandung, dan dihadiri sejumlah pejabat, akademisi, serta civitas akademika UPI.
Dalam prosesi sumpah jabatan,
Rektor UPI
yang dilantik menggunakan bahasa Inggris.
“Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung tinggi prinsip
values for value
,
full commitment no conspiracy
, dan
defender integrity
,” ucapnya.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi lainnya dan tidak boleh terulang lagi,” kata mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.
Hingga berita ini disusun, Kompas.com masih berupaya meminta komentar pihak UPI berkait Cucun “walkout”.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Cucun Ahmad Syamsurijal
-
/data/photo/2025/06/16/684f99fea69d0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "4
\"Walkout\" di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris
Bandung")
4 "Walkout" di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris Bandung
-
Timwas Haji DPR Kritik Permintaan Maaf Menag soal Pelayanan Haji 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan permintaan maaf Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar atas kekurangan pelayanan jemaah haji Indonesia tahun ini.
Menurut Wakil ketua DPR tersebut, permintaan maaf semestinya bukan menjadi bentuk penyelesaian. Terlebih, dia menyebut DPR telah memberi peringatan sejak awal soal potensi masalah teknis dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Sebetulnya kalau seorang pejabat negara itu sah-sah saja meminta maaf terhadap suatu hal yang terkait kegagalan. Tapi menurut saya itu bukan hal yang bagus,” bebernya sebagaimana dikutip dari laman DPR, Rabu (11/6/2025).
Dia berpandangan, semestinya pemerintah menunjukkan kesiapan sejak awal, bukan malah merespons setelah persoalan muncul.
Padahal, lanjutnya, pelayanan haji adalah siklus yang bisa dipelajari dari tahun ke tahun, sehingga semestinya tidak ada alasan untuk tidak siap.
“Saya sudah ingatkan waktu itu pada Pak Menteri Agama, hati-hati, ini akan terjadi kejadian-kejadian yang harus diantisipasi. Tapi apa yang terjadi? Dari transportasi Mekah ke Arafah bermasalah, kemudian tenda di Arafah pun juga bermasalah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah haji Indonesia atas berbagai kendala yang menyertai rangkaian ibadah Haji 2025. Mulai dari pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina.
“Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf,” ujar Menag Nasaruddin Umar dilansir dari Antara, Rabu (11/6/2025).
Meski ada sejumlah kendala, dia sependapat dengan penjelasan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq Al Rabiah saat pertemuan di Mina dan Wakil Gubernur Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umrah, Pangeran Saud bin Mish’al, bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik.
Kondisi tersebut ditunjang dengan adanya sejumlah perbaikan pada fasilitas infrastruktur, ketersediaan air, fasilitas Kesehatan.
“Alhamdulillah, angka kematian sampai saat ini juga lebih rendah. Semoga kondisi ini akan terus berlangsung hingga seluruh jamaah haji kembali ke negara masing-masing,” kata dia.
-
Ketua Timwas Haji ingatkan kesiapan fisik dan mental jelas puncak haji
…, harus betul-betul menyiapkan, bukan hanya fisik, melainkan juga mentalnya karena puncak haji ini adalah ibadah yang sangat didambakan.
Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan perihal kesiapan fisik dan mental seluruh calon haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada hari Kamis.
“Pesan saya untuk jemaah haji, harus betul-betul menyiapkan, bukan hanya fisik, melainkan juga mentalnya karena puncak haji ini adalah ibadah yang sangat didambakan. Harus dijalani dengan penuh semangat dan kesiapan,” kata Cucun dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya saat melakukan pengawasan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, Rabu.
Cucun menekankan pentingnya kesiapan jasmani maupun rohani agar dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah secara maksimal.
“Ibadah puncak haji merupakan momen yang sangat dinantikan oleh jemaah setelah bertahun-tahun menunggu kesempatan berhaji,” ucapnya.
Wakil rakyat ini lantas menjelaskan bahwa tantangan utama jemaah saat puncak haji adalah cuaca ekstrem dan kondisi padat di lokasi ibadah, terutama di Padang Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Selain itu, dia menyebut jemaah juga harus menjalani prosesi ibadah yang cukup menguras tenaga seperti tawaf ifadah dan lempar jamrah.
“Fisik dan psikis jemaah harus benar-benar kuat. Cuaca di Arafah sangat panas, kemudian saat lempar jamrah maupun tawaf, itu sangat padat. Jadi, mental dan semangat harus terus dijaga agar bisa tetap sehat hingga akhir ibadah,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian Agama, telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan jemaah saat menjalani ibadah puncak.
Persiapan itu, kata dia, termasuk layanan kesehatan, penyediaan transportasi, pengaturan logistik dan akomodasi, serta pendampingan bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus.
“Biarkan kami, seluruh panitia penyelenggara haji dan DPR sebagai pengawas, memastikan prosesi ini berjalan aman dan nyaman bagi jemaah. Kami ingin mereka bisa fokus beribadah dan pulang dalam keadaan sehat,” kata dia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ketua Timwas Haji soroti persoalan Kartu Nusuk jelang puncak haji
Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima Kartu Nusuk, padahal puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai
Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti persoalan keterlambatan distribusi kartu haji (Kartu Nusuk) menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.
“Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima Kartu Nusuk, padahal puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jamaah haji Indonesia di Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, Selasa (3/6), untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi para jamaah.
Dia menyebut keluhan yang masih menjadi perhatian serius lainnya ialah persoalan koordinasi antar penanggung jawab di lapangan.
Menurut dia, terdapat kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (daker), kepala sektor, hingga ketua kloter.
“Ada missed koordinasi antara keputusan tingkat pusat dan pelaksana di lapangan. Bahkan informasi penting belum sepenuhnya terdistribusi ke para kepala sektor dan ketua kloter,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Dia lantas menyoroti peran perusahaan penyedia layanan hotel (syarikah) yang menjadi penanggung jawab pemondokan jemaah. Menurut dia, pengawasan terhadap kinerja syarikah perlu ditingkatkan dan seluruh keluhan jemaah harus segera ditindaklanjuti.
“Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya dicatat. Saya minta semua ditindaklanjuti. Kalau kepala sektor tidak bisa, harus diteruskan ke kepala daker. Kalau daker tak mampu, harus bicara ke direktur haji luar negeri,” tuturnya.
Dia lantas berkata, “Kalau semua tidak mampu menyelesaikan, lalu untuk apa mereka berada di PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji)?”
Dia pun menyampaikan kunjungan itu menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk mengawal kualitas pelayanan haji tahun ini, terlebih di tengah proses transisi sistem pelayanan haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Semua anggota DPR yang hadir menemui konstituennya di dapil masing-masing, tapi fokus kita bukan semata-mata pada dapil. Seluruh jemaah haji Indonesia menyampaikan berbagai problematika, khususnya terkait transisi sistem yang terjadi di pemerintahan Saudi,” katanya.
Dia menegaskan pula bahwa semangat utama dari pengawasan ini adalah memastikan pelayanan jemaah oleh PPIH berjalan dengan prinsip aman, nyaman, serta mendukung kekhusyukan ibadah.
“Kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan koordinasi lintas sektor agar puncak pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan lancar, serta seluruh jamaah dapat beribadah dengan tenang dan tertib,” ucap dia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
DPR perkuat kolaborasi lawan DBD dengan target 0 persen kematian
Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam
Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI untuk menciptakan ruang kolaborasi lintas sektor penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan target nol kematian pada tahun 2030.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan tujuan dibentuknya Kaukus Kesehatan DPR RI adalah sebagai ruang strategis lintas komisi dan fraksi di DPR RI untuk merespons isu-isu kesehatan publik secara terintegrasi, termasuk DBD.
“Angka kematian akibat DBD bukan hanya statistik, tapi cerminan lemahnya sistem respons kita. Ini saatnya bergeser dari pendekatan reaktif menjadi strategi kolaboratif yang proaktif dan prediktif,” kata Cucun di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Selain itu DPR RI bersama Kemenkes juga menyelenggarakan High-Level Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Koalisi Bersama Lawan Dengue (Kobar Lawan Dengue).
Terhitung hingga Mei 2025, Indonesia telah mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dengan lebih dari 250 kematian di 456 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Di Kabupaten Bandung tercatat 3.529 kasus dan 38 kematian. Angka ini membuat Bandung menjadi salah satu daerah dengan angka kematian tertinggi akibat DBD di Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan bahwa DBD masih menjadi ancaman serius di negara-negara berkembang. Ia menyebut bahwa 40 persen penduduk dunia berada dalam risiko tertular DBD.
Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam.
“Tahun 2024 mencatat lebih dari 257.000 kasus DBD dan sekitar 1.400 kematian di Indonesia. Untuk mencapai target nol kematian pada 2030, dibutuhkan kolaborasi nyata antar-stakeholder,” kata Dante.
Cucun juga menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda kesehatan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maka dari itu, melalui pembentukan koalisi bersama dan presidium kaukus ini, DPR RI dan Kemenkes berharap bisa mendorong secara maksimal agenda advokasi kebijakan, percepatan vaksinasi, edukasi publik berbasis data, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respon terhadap penyakit menular seperti DBD.
“Kolaborasi ini adalah awal dari langkah nyata, menyatukan visi dan kekuatan nasional untuk melindungi generasi bangsa. DBD bisa kita kalahkan, asal kita tidak bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Sebagai informasi, agenda peluncuran ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan Netty Prasetiyani Heryawan, beserta Para Ketua Kelompok Fraksi Komisi IX DPR RI.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/05/08/681c1b86df2e3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "DPR Peringatkan Diaspora Indonesia: Jangan Bantu Keberangkatan Haji Tanpa Visa Resmi")
DPR Peringatkan Diaspora Indonesia: Jangan Bantu Keberangkatan Haji Tanpa Visa Resmi
DPR Peringatkan Diaspora Indonesia: Jangan Bantu Keberangkatan Haji Tanpa Visa Resmi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan diaspora Indonesia di Arab Saudi untuk tidak membantu warga negara Indonesia (WNI) berangkat haji menggunakan visa dan jalur tak resmi.
Hal itu disampaikan Cucun saat menanggapi masih adanya temuan kasus calon jemaah yang nekat mencoba berangkat tanpa
visa haji
.
“Misalkan mukimin kita yang di Saudi udah lama, berani memberangkatkan bukan visa haji. Saya sarankan dan saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, masyarakat Indonesia yang ingin berhaji jangan melakukan hal-hal seperti itu,” ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (8/5/2025).
Politikus PKB itu mengingatkan bahwa pemerintah Arab Saudi sudah menegaskan, mereka akan memberi sanksi tegas setiap jemaah yang berhaji dengan visa selain haji.
Peringatan bahwa pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengawasannya juga sudah disosialisasikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
“Konjen ya sudah menyosialisasikan bagaimana mereka rugi nanti kalau melakukan itu. Ketika punya kesempatan berangkat
reguler
, kalau kena
banned
10 tahun enggak bisa berangkat. Kemudian juga dendanya besar juga,” kata Cucun.
Dalam kesempatan itu, Cucun pun mengingatkan calon jemaah haji Indonesia untuk mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta tidak tergoda dengan modus pemberangkatan dengan visa ziarah atau kunjungan lainnya.
“Ini penting ini ya. Saya sekali lagi menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di negara kita ini,” pungkas Cucun.
Diberitakan sebelumnya, Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah, Yusron B Ambary, mengatakan, 30 warga negara Indonesia (WNI) tepergok tiba di Bandara Internasinal King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi.
Dari informasi salah satu rombongan WNI tersebut diketahui bahwa mereka datang untuk berhaji menggunakan visa ziarah.
“Mereka datang ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji dan membayar dana sebesar Rp 150 juta. WNI tersebut juga sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji,” ujar Yusron dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).
Meski mengetahui aturan, masih banyak masyarakat Indonesia yang mencoba untuk ibadah haji walaupun tidak memiliki visa resmi.
“Jadi masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji,” jelas Yusron.
Yusron mengatakan, visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk bepergian ke Arab Saudi meski penerbitannya sudah dihentikan sejak 13 April 2025.
Warga negara asing yang memiliki visa ziarah dan masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Namun, tidak untuk berhaji.
“Tapi mereka tetap tidak boleh masuk ke Mekkah. Kalau Jeddah dan kota lainnya tidak ada larangan,” tegasnya.
Pihak KJRI sebelumnya juga mendapat informasi dari imigrasi Arab Saudi terkait adanya 50 WNI yang ditolak masuk ke Arab Saudi.
WNI tersebut diketahui menggunakan visa pekerja musiman (amil musimy). Alhasil, mereka dideportasi dari Arab Saudi.
“50 orang itu langsung dikembalikan ke Indonesia dengan pesawat berikutnya,” kata Yusron.
Yusron mengingatkan bahwa Pemerintah Arab Saudi sedang gencar-gencarnya melakukan razia terhadap orang-orang yang tidak memiliki izin berada di Mekkah.
Mereka yang saat ini kedapatan tidak memiliki tasreh haji akan langsung dikeluarkan atau dideportasi dari Kota Mekkah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (topi hijau tengah) saat menghadiri Women’s Day Run 10K di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (4/5/2025). ANTARA/HO-PKB
Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 04 Mei 2025 – 17:59 WIBElshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk membudayakan olahraga.
“Ayo kita budayakan olahraga. Dengan olahraga kita sehat, dengan sehat kita kuat, dengan kuat insyaallah kita bisa bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” kata Cak Imin saat melepas peserta Women’s Day Run 10K di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.
Cak Imin mengaku bersyukur bisa melepas sekaligus ikut serta hingga finis dalam acara yang dilaksanakan dalam rangka menyambut International Women’s Day sekaligus memperingati Hari Kartini 21 April 2025.
“Pagi hari ini dengan penuh semangat saya kembali melepas Women’s Day Run 10K dalam rangka menyambut International Women’s Day 2025. Lebih bersyukur lagi saya ikut finis,” ujarnya.
Ia juga mengaku bersyukur sebab peserta Women’s Day Run 10K yang berjumlah sekitar 6.000 orang dinilai antusias mengikuti kegiatan tersebut.
“Saya juga bahagia melihat seluruh peserta WDR (Women’s Day Run 10K) sehat walafiat, semua semangat, dan tentu bahagia bisa berolahraga bersama-sama,” kata Cak Imin.
Adapun selain Cak Imin, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga anggota DPR RI Hasanuddin Wahid, dan Tommy Kurniawan.
Sumber : Antara
-
Pemberangkatan Jamaah Haji Kloter Perdana, Simak Dos and Donts dari Menag
Jakarta: Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025 dengan pesan yang sarat makna. Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.
“Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2025.
Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesan Menag saat melepas 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01).
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, perwakilan Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Kemenag dan BPH yang telah bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Terima kasih atas kerja samanya untuk mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata Cucun.
Ia juga mengingatkan jemaah agar senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. “Bapak Ibu adalah duta bangsa. Jangan lupakan negeri ini dalam setiap doa,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru.
Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke Tanah Air.
“Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.
Ia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya.
Ia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji.
“Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.
Aturan dan Fasilitas Baru
Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.
Senada dengan Menkes, Menag pun menutup pesannya dengan ajakan untuk kerja sama semua pihak. “Mari kita jaga kekompakan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi haji adalah ibadah yang penuh tantangan. Dengan ikhtiar, doa, dan niat yang lurus, insya Allah, semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Jakarta: Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025 dengan pesan yang sarat makna. Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.
“Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2025.
Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesan Menag saat melepas 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01).
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, perwakilan Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito.Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Kemenag dan BPH yang telah bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Terima kasih atas kerja samanya untuk mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata Cucun.
Ia juga mengingatkan jemaah agar senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. “Bapak Ibu adalah duta bangsa. Jangan lupakan negeri ini dalam setiap doa,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru.
Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke Tanah Air.
“Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.
Ia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya.
Ia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji.
“Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.
Aturan dan Fasilitas Baru
Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.
Senada dengan Menkes, Menag pun menutup pesannya dengan ajakan untuk kerja sama semua pihak. “Mari kita jaga kekompakan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi haji adalah ibadah yang penuh tantangan. Dengan ikhtiar, doa, dan niat yang lurus, insya Allah, semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(CEU)
-
DPR: Pelepasan calon haji BIJB perlu skema praktis dan efisien
Jadi, masih harus mencari skema yang baik untuk pelayanan jemaah.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memandang perlu skema yang praktis dan efisien dalam pelaksanaan pemberangkatan calon anggota jemaah haji di Bandara Intemasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati agar mereka tidak lelah menunggu lama.
“Jemaah jangan sampai lelah menunggu, mulai berangkat dari embarkasi sampai ke bandara naik pesawat. Itu semua dibikin praktis,” kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Cucun mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan waktu untuk simulasi pemberangkatan jemaah di tiap embarkasi, pasalnya di Bandara Kertajati mengalami kenaikan jumlah anggota jemaah dari tahun sebelumnya.
Menurut dia, bandara yang setiap harinya beroperasi normal akan terbiasa untuk mengangkut banyak orang.
Namun, dia mengatakan bahwa Bandara Kertajati merupakan bandara yang baru memulai kembali penerbangan.
“Jadi, masih harus mencari skema yang baik untuk pelayanan jemaah,” kata dia.
Wakil rakyat ini berpesan jangan sampai ada aktivitas berlebih untuk jemaah yang akan terbang seperti hand and carry, duduk menunggu boarding hingga lebih dari 2 jam, dan masalah lain sebagainya.
“Tadi kami sudah berikan saran kepada PPIH Jawa Barat agar segera mengevaluasi hal ini dan juga kepada pihak terkait, mudah-mudahan kloter berikutnya berjalan dengan lancar,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5198800/original/012048900_1745556891-WhatsApp_Image_2025-04-25_at_11.43.28.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3")
Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk “Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis 24 April 2025 malam. Diskusi ini menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Dr Sarath Davala.
Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPP PKB diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi.
Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial. Hanif pun mengapresiasi kehadiran Dr Sarath Davala ke kantor DPP PKB dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja yang kita semua hormati Dr. Sarath Davala. Welcome to Indonesia Dr. Sarath Davala!” ujar Hanif saat membuka sambutannya.
“Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara,” sambungnya.
Hanif menjelaskan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. “Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah,” terangnya.
“Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya,” ungkap Hanif.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.
“Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara,” tutur Hanif.