Xcloud.id

Tag: Chusnunia Chalim

  • Komisi VII DPR minta Pemerintah beri regulasi efektif untuk pengecer

    Komisi VII DPR minta Pemerintah beri regulasi efektif untuk pengecer

    Setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Pemerintah mengawasi distribusi LPG 3 kilogram dan memberikan regulasi yang tepat untuk dijual oleh pengecer di tengah-tengah masyarakat.

    Menurut dia, Pemerintah harus ambil langkah percepatan untuk mengatasi kelangkaan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kg yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan tersebut, terlebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada LPG.

    “Jika keadaan ini berlangsung lama, akan sangat menyulitkan mereka,” kata Chusnunia di Jakarta, Selasa.

    Wakil rakyat ini menyebutkan banyak warga sangat bergantung pada akses yang mudah terhadap gas bersubsidi ini. Dalam hal ini, keberadaan pengecer selama ini telah menjadi bagian penting dalam rantai distribusi yang mempermudah masyarakat mendapatkan LPG dengan cepat dan efisien.

    “Apa yang disampaikan agar pengecer dapat menjadi subpangkalan resmi itu tepat, tetapi baiknya jangan dibuat proses yang rumit. Kita membutuhkan keputusan yang tidak hanya tepat, tetapi cepat,” kata dia.

    Menurut Chusnunia, saat pengecer menjadi bagian penting untuk mencegah kelangkaan gas. Jika difokuskan hanya di pangkalan, dikhawatirkan antrean pembeli gas terus berlangsung hingga memakan korban.

    “Tetap saya tekankan distribusinya harus benar. Jika memang diarahkan di pangkalan, masyarakat harus dilayani dengan benar-benar jangan sampai memakan korban lagi,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, Pemerintah juga dapat melibatkan asosiasi pedagang kecil dan pengecer untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua APIMSA Bicara Peran Penting Sektor UMKM bagi Ekonomi RI

    Ketua APIMSA Bicara Peran Penting Sektor UMKM bagi Ekonomi RI

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kecil dan Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menekankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil saat ini.

    Menurut Ketua Fraksi PKB MPR RI ini, sektor UMKM mampu bertahan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

    “Sektor UMKM ini adalah penyumbang PDB sekitar 61 persen atau setara dengan Rp 9000 triliun lebih. Selain itu, UMKM juga membuka peluang kerja 97 persen,” tegas Neng Eem dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Hal ini dikatakan Neng Eem saat Pengukuhan APIMSA di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12) Sore.

    Selain itu, UMKM dinilai juga lebih stabil dan mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar karena tidak terlalu terpengaruh terhadap dollar. UMKM sudah terbiasa dengan berbagai turbulensi ekonomi, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 melanda.

    Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat APIMSA Chusnunia Chalim mendorong APIMSA bisa menjadi energi baru dalam memperjuangkan pelaku UMKM. APIMSA, kata dia, harus bisa membuka dan memperluas akses pasar dan permodalan bagi pengusaha UMKM. Selain itu, organisasi baru ini juga berkomitmen meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Satu hal lagi yang juga penting,

    APIMSA berkomitmen dalam proses digitalisasi UMKM agar bisa menembus pasar global. Lebih lanjut pengurus pusat APIMSA menargetkan untuk segera membuka pengurus hingga di tingkat Provinsi bahkan sampai Kecamatan.

    (anl/ega)

  • Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Polri berhasil mengamankan berbagai produk ilegal senilai total Rp 5 miliar.

    Beberapa barang yang diamankan antara lain adalah 1.320 unit sprayer gendong semi otomatis merek Imisa dan Farm Jet senilai Rp 396 juta. 

    Kemudian, 1.701 pasang sepatu pengaman merek Caterpillar, Navigo, dan Septigo senilai Rp2,8 miliar, 44.133 mainan anak merek Hochihoku dan Zavanese dengan nilai Rp1,5 miliar, serta 196 unit speaker aktif merek W-King, Urbano, dan Hafsun senilai Rp 311 juta.

     

    Menanggapi keberhasilan tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, mendukung segala langkah Kemenperin untuk menertibkan jalur keluar masuk perdagangan impor nasional.

    Chusnunia mendorong agar pemerintah selalu menindak tegas importir barang yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

    “Tindak tegas importir nakal yang tidak sesuai standar, jangan biarkan mereka lolos. Ini juga bentuk pemerintah mendukung pelaku UMKM dan IKM kita,” kata Chusnunia, kepada wartawan Kamis (19/12/2024).

    Adapun dirinya juga meminta seluruh pemangku kebijakan agar terus melakukan kegiatan kontroling yang berkelanjutan. 

    “Saya mendukung langkah Kemenperin untuk penertiban tersebut dan mengapresiasi aparat kepolisian, kita berharap kegiatan kontroling seperti itu bisa continue dan betul-betul ditegakkan,” tandasnya.

  • Komisi VII DPR RI minta perlindungan pekerja perempuan diperkuat

    Komisi VII DPR RI minta perlindungan pekerja perempuan diperkuat

    Perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi hal yang harus terus dilakukan

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta agar perlindungan bagi pekerja perempuan harus tetap dilakukan serta diperkuat.

    “Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai regulasi untuk melindungi perempuan salah satunya pekerja perempuan sudah disahkan, akan tetapi memang masih perlu banyak hal yang harus dibenahi,” ujar Chusnunia Chalim di Bandarlampung, Selasa.

    Ia menjelaskan, perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi hal yang harus terus dilakukan, sebab akan mencegah adanya tindak diskriminasi terhadap perempuan, meningkatkan kesejahteraan serta terjaminnya hak-hak pekerja perempuan.

    “Memang untuk perlindungan pekerja perempuan ini harus lebih spesifik, kalau terkait aturan memang sudah ada tapi ada yang belum tuntas. Misalkan kalau di dunia politik contohnya afirmasi perempuan persen di calon legislatif, partai dan dewan sudah tercukupi, akan tetapi di birokrat dan swasta belum selesai karena keterlibatan perempuan masih kurang,” katanya.

    Dia melanjutkan berbagai persoalan perlindungan pekerja perempuan yang belum tuntas harus tetap diperjuangkan.

    “Seperti para jurnalis perempuan ini pekerjaan yang rentan dan harus terus diperjuangkan perlindungannya, kemudian Undang-undang Ketenagakerjaan juga perlu direvisi agar tetap melindungi pekerja perempuan,” ucap dia.

    Menurut dia, para perempuan juga harus tetap aktif memperjuangkan dan menjaga agar hak sebagai perempuan tetap terlindungi. Meski regulasi mengenai perlindungan perempuan telah dibuat.

    “Implementasi ini tidak menunggu sempurna tapi kita para perempuan yang harus mengejarnya, dan yang pasti perempuan tidak boleh manja dengan mengatas namakan perempuan. Perempuan harus mandiri, berdaya saing untuk meningkatkan kemampuan diri serta mengedukasi keluarganya,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2024

  • Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Presiden Prabowo mengingatkan untuk menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelakunya dan pernyataan Golkar menerima kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca mengawali aktivitas pagi Anda;

    Prabowo soal korupsi: Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada seluruh pihak agar menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

    Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam, meminta jangan ada jiwa korps yang keliru di institusi pemerintahan.

    “Pasti setiap institusi ada yang baik dan tidak baik. Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban,” kata Prabowo.

    Selengkapnya di sini

    Megawati: Ada pihak yang akan ganggu Kongres PDI Perjuangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya sudah mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar 2025.

    “Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau ‘diawut-awut’ saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu ‘awut awut’ partai saya,” kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Kementerian PANRB resmikan 42 mal pelayanan publik baru di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meresmikan 42 mal pelayanan publik (MPP) baru di seluruh Indonesia.

    “Sejak 2017 kami memulai mal pelayanan publik. Dari 3 mal pelayanan publik, sekarang sudah 230. Kemudian ditambah 42, sekarang sudah ada 272 mal pelayanan publik yang sudah terbentuk sampai hari ini,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    DPR dorong pemerintah audit lokasi wisata jelang libur Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk mengaudit sarana dan prasarana lokasi wisata menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Liburan panjang Nataru biasanya jadi momen masyarakat untuk berwisata. Saya harap pemerintah bisa mengantisipasi dengan memastikan sarana dan prasarana wisata layak dan aman. Kalau perlu, audit. Silakan surati pengelolanya, cek betul ke lokasi,” ujar Nunik, sapaan akrabnya, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    Waketum Golkar terima kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Wakil) Partai Golkar Idrus Marham mengaku menerima kekalahan kandidat yang diusungnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024, karena merupakan realitas politik yang harus diterima.

    Dia mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang taat kepada azas negara dan hukum sehingga mengikuti hasil Pilkada Jakarta 2024 secara hukum, walaupun secara politik merugikan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong agar lembaga penyiaran dan kantor berita, mulai dari LKBN ANTARA, LPP TVRI, dan LPP RRI, untuk meningkatkan kreativitas produk pemberitaan.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim berharap lembaga milik negara itu mampu bersaing dengan lembaga pemberitaan lainnya dengan produk pemberitaan dan program yang kreatif dan diminati masyarakat.

    “Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan ketiga lembaga tersebut juga perlu menyusun tantangan dan hambatan terkait pengembangan program dan peningkatan kualitas baik secara regulasi, birokrasi, maupun anggaran yang hasilnya diserahkan kepada Komisi VII DPR RI.

    Di samping itu, dia meminta agar ANTARA, TVRI, dan RRI untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI tersebut.

    Adapun sejumlah masukan dari para legislator itu mulai dari usulan agar ketiga lembaga itu digabung menjadi satu guna menghindari program yang serupa. Selain itu, ada juga usulan agar lembaga-lembaga penyiaran itu bisa mencari pendapatan mandiri tanpa mengandalkan APBN.

    Menurut dia, Komisi VII DPR RI juga menerima penjelasan mengenai alokasi pagu anggaran LKBN ANTARA Tahun Anggaran 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, di mana target pendapatannya pada tahun 2025 sebesar Rp547,99 miliar.

    “Komisi VII DPR RI meminta LPP TVRI, LPP RRI, dan Perum LKBN ANTARA Untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama lima hari,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi

    Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi

    “Selebihnya kami punya rencana tapi belum mampu secara korporasi membiayai sendiri, harapan kami pemerintah bisa mencari model bagaimana kami bisa memperkuat koresponden kami di luar negeri, seperti sebelum era Reformasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengusulkan agar koresponden luar negeri bisa kembali diperkuat seperti sebelum era reformasi, karena pengaruhnya saat itu sudah diakui.

    Ketika masih berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara (Setneg) dan belum menjadi korporasi, dia mengatakan ANTARA memiliki 15 perwakilan di luar negeri. Namun sejak menjadi Perum (perusahaan umum), Kantor ANTARA untuk biro luar negeri menjadi “drop”.

    “Selebihnya kami punya rencana tapi belum mampu secara korporasi membiayai sendiri, harapan kami pemerintah bisa mencari model bagaimana kami bisa memperkuat koresponden kami di luar negeri, seperti sebelum era Reformasi,” kata Munir ketika memaparkan program kerja.

    Saat itu, dia mengatakan ANTARA memiliki koresponden atau perwakilan di negara-negara besar, mulai dari Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Portugal, Inggris, Australia, hingga Mesir. Namun saat ini, kata dia, hanya ada tiga perwakilan ANTARA di luar negeri, yaitu Malaysia, China, dan Jepang.

    Dia menjelaskan bahwa sejak berdiri pada tahun 1937, Kantor Berita ANTARA memproduksi berita teks, foto, video, hingga terus mengembangkan produk-produk jurnalistik kekinian untuk menyesuaikan kebutuhan publik di jaman yang sedang berkembang.

    Menurut dia, pewarta ANTARA tersebar di sekitar tiga per empat kabupaten/kota di Indonesia. Setiap tahunnya, ANTARA pun memproduksi sebanyak 250 ribu berita yang terdistribusi ke kanal-kanal kekinian.

    “Kami masuk ke lini-lini yang memang menjadi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Mungkin bapak-bapak sering melihat media digital kami, media robot kami, serta videotron kami di jalan, di Bogor, Jawa Barat, di rumah sakit, bandara, stasiun, itu bagian kanal kami kepada publik,” kata dia.

    Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI guna membahas program kerja Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.

    Selain dengan LKBN ANTARA, RDP tersebut juga mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan LPP Radio Republik Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta menghadirkan evaluasi terkait kondisi pariwisata di Pulau Dewata.

    Hal itu disampaikan terkait Bali yang masuk dalam salah satu destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada 2025 versi penerbit panduan perjalanan asal Amerika serikat, Fodor.

    “Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif. Ini tetap menjadi bahan evaluasi tetapi kita harus tetap pada sisi positifnya,” ujar Chusnunia sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Meski destinasi kenamaan itu mendapat kritik tajam, kata dia, tak dapat dipungkiri bahwa Bali turut mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai belahan dunia.

    “Sebelum ada pemberitaan ini, Bali sudah datang banyak masukan seperti reklamasi, kebijakan tata ruang, perizinan pendirian bangunan dan lain-lain. Semua masukan itu pasti akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bersama. Namun, perlu diingat Bali tetap dihujani apresiasi di mata dunia, baru saja Desa Jatiluwih yang berada di Kabupaten Tabanan, dianugerahi penghargaan bergengsi oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia,” ujarnya.

    Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kebijakan dan juga seluruh masyarakat untuk saling berkolaborasi agar dapat memperbaiki yang masih kurang dan memaksimalkan yang sudah ada di Bali. Dengan begitu Bali dapat menjadi rujukan wisata global.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil Pasangan Calon Pilgub Lampung 2024, Berikut Partai Pengusungnya

    Profil Pasangan Calon Pilgub Lampung 2024, Berikut Partai Pengusungnya

    Melansir dari KPU pasangan Rahmat Mirjani Djausal dan Jihan Nurlela diusung oleh sembilan partai yaitu PAN, PSI, Demokrat, NasDem, PKS, PKB, Partai Buruh, Golkar, dan Gerindra.

    Profil Rahmat Mirzani Djausal

    Rahmat Mirzani Djausal dikenal sebagai seorang pria kelahiran 18 Maret 1980 di Kotabumi. Ia dikenal sebagai kader dari Partai Gerindra dan anggota DPRD Komisi V Provinsi Lampung periode 2019-2024.

    Pria berusia 44 tahun itu aktif dalam sejumlah organisasi dan sebelumnya sempat bekerja di perusahaan setelah lulus pendidikan sarjana. Sementara itu, karier politiknya dimulai ketika dipercaya Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung sejak 2019.

    Kemudian sempat menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung sejak 2022 hingga saat ini. 

    Riwayat Pendidikan

    SD Negeri 1 Teladan Lampung Utara (1986-1992).
    SMP Negeri 5 Kotabumi Lampung Utara (1992-1995).
    SMA Negeri 2 Bandar Lampung (1995-1998).
    S1 Teknik – Universitas Trisakti (1998-2005).
    S2 Manajemen – Universitas Lampung (2008-2012).

    Riwayat Organisasi

    1. DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung sebagai Ketua (2022-2027).

    2. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua (2009-2012).

    3. HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2012-2023).

    4. BPD HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2012-2023).

    5. BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) sebagai Wakil Bendahara (2011-2014).

    6. PII (Persatuan Insinyur Indonesia) sebagai Anggota (2014-2017).

    7. Persatuan Baseball Softball (PERBASASI) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2007-2022).

    8. PB DMI (Dewan Majid Indonesia) Kota Bandar Lampung sebagai Ketua (2022-2027).

    9. Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2023-2028).

    10. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Lampung sebagai Dewan Kehormatan (2020-2025).

    11. Klub Sepak Bola TS Saiburai Lampung sebagai Pembina (2017-2027).

    12. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (ASPEKNAS) Provinsi Lampung sebagai Sekretaris (2007-2017).

    13. AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua (2009-2017).

    Profil Jihan Nurlela

    Jihan Nurlela diketahui sebagai seorang perempuan kelahiran 22 April 1994 di Sumber Rejo. Sosoknya sempat jadi perhatian karena menjadi perempuan satu-satunya dalam kontestan Pilkada Lampung 2024.

    Selain itu, Jihan Nurlela menjadi kandidat muda dan dikenal sebagai adik mantan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Sebelum terjun ke dunia politik perempuan berusia 30 tahun ini berprofesi sebagai dokter.

    Kemudian memulai karier politiknya sejak 2019 sebagai Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024 dan menjabat sejak 1 Oktober 2019 setelah meraih suara sebanyak 810.373 suara. 

    Riwayat Pendidikan

    SD Negeri 2 Sumber Rejo, Lampung Timur (1999-2000).
    SMP Negeri 1 Waway Karya, Lampung Timur (2005-2008).
    SMA Negeri 1 Mayong, Kab. Jepara, Jawa Tengah (2008-2011).
    S1 Kedokteran – Universitas Lampung (2011-2015).
    S1 Dokter (Gelar Profesi) – Universitas Lampung (2015-2017).
    S2 Manajemen – Universitas Saburai (2021-2023).

    Riwayat Organisasi

    1. Pengurus Pusat Fatayat NU sebagai Kepala Bidang (2022-2027).

    2. DPW IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) Lampung sebagai Ketua (2020-2026).

    3. Pengurus Harian Satuan Komunitas Pramuka Ma’arif (Sako Ma’arif) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2023-2025).

    4. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung sebagai Anggota (2022-2025).

    5. Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia (ASKI) sebagai Dewan Pembina (2021-2025).

    6. Lembaga kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) Lampung Timur sebagai Penasihat (2023-2025).

    7. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung sebagai Alumni (2024).

    8. Pimpinan Wilayah Sako Ma’arif Lampung sebagai Ketua (2024-2029).

  • Kemenperin: Jaminan akses bahan baku dukung keberlanjutan produksi IKM

    Kemenperin: Jaminan akses bahan baku dukung keberlanjutan produksi IKM

    Kita harus menjamin terkait dengan bahan baku, ini tidak hanya dari segi jumlah saja akan tetapi dari kualitasnya juga harus siap untuk diolah.Bandarlampung (ANTARA) – Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan dengan meningkatkan serta menjamin akses bahan baku dapat mendukung keberlanjutan produksi industri kecil menengah (IKM).

    “Kita harus menjamin terkait dengan bahan baku, ini tidak hanya dari segi jumlah saja akan tetapi dari kualitasnya juga harus siap untuk diolah,” ujar Reni Yanita, di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan adanya jaminan ketersediaan dan akses bahan baku bagi industri kecil menengah itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing.

    “Yang menjadi fokus kami ini terkait dengan pasar, dan keberlanjutan produksi dari industri kecil menengah, dan ini tentu menyangkut bahan baku. Meski Lampung potensi pisangnya lumayan banyak, tapi semua terkait musim dan kita harus mencari cara agar saat tidak musim masih bisa mendapatkan bahan baku untuk mencukupi produksi,” katanya lagi.

    Dia melanjutkan ketersediaan akses mendapatkan bahan baku untuk mendukung produksi industri kecil menengah tersebut juga akan mendapatkan dukungan dari sisi pemanfaatan teknologi, permesinan produksi, akses pemasaran, dan dukungan akses pembiayaan.

    “Ini menjadi tantangan bersama, di Lampung memiliki semuanya terkait sumber daya manusia di bidang industri sudah siap kerja, bahan baku, pasar hanya perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar makin banyak investasi masuk ke Lampung,” ujar dia pula.

    Tanggapan atas adanya jaminan ketersediaan bahan baku bagi keberlanjutan produksi industri kecil menengah juga dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim.

    “Secara umum untuk industri kecil menengah yang didatangi tadi tidak ada persoalan permodalan, kalau secara umum ini kita terus dekatkan dengan permodalan lalu tentang berkelanjutan yang penting adalah proses pengemasan, pemasaran, produksi, dan bahan baku karena sering tersendat,” kata Chusnunia.

    Ia mengatakan ketersediaan bahan mentah yang berkaitan erat dengan musim akan coba dicarikan solusinya.

    “Bahan mentah ini terkait persoalan musim, jadi keberlanjutan produk kalau kita mau tembus ke pasar retail wajib berkelanjutan, dan sumber permasalahan awal adalah ketersediaan bahan baku. Selain itu, juga komitmen dari industri kecil menengah untuk terus berproduksi ini harus diselesaikan satu per satu,” katanya lagi.
    Baca juga: Kemenperin beri kemudahan akses bahan baku IKM

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024