Tag: Chusnunia Chalim

  • Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda yang akan mengikuti pelantikan serentak hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui Istana Negara sedang punya gawe dengan melaksanakan pelantikan serentak 481 kepala daerah terpilih, hasil Pilkada Serentak 2024.

    Semua Kepala Daerah akan berkumpul di Halaman Monas sebelum mereka berbaris menuju Istana Negara.

    Dalam rombongan tersebut, sosok Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda.

    Dikutip lampungprov.go.id, Jihan Nurlela dan Rahmat Mirzani nampak mengikuti gladi bersih pelantikan di Halaman Monas pada Rabu (19/2/2025).

    Jihan Nurlela merupakan Wakil Gubernur terpilih Lampung.

    Ia menemani Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal.

    Pasangan Mirza-Jihan mengantongi 3.300.681 suara atau sekitar 82.7 persen. Mereka unggul merata di 15 kabupaten dan Kota.

    Perolehan suara Mirza-Jihan jauh melampaui pesaing mereka, yakni pasangan Arinal Djunaidi dan Sutono yang hanya mendapatkan 691.076 suara.

    Sosok Jihan Nurlela memang menjadi pembeda pada Pilkada Lampung kali ini.

    Jihan Nurlela lahir di Sumber Rejo, Lampung Timur pada 22 April 1994.

    Wanita berusia 30 tahun tersebut merupakan adik kandung dari Chusnunia Chalim alias Nunik, mantan Bupati Lampung Timur sekaligus Wakil Gubernur Lampung 2019-2024.

    Sebelum terpilih di Pilkada 2024 ini, Jihan Nurlela terpilih menjabat sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

    Ia memperoleh suara 810.373. Suara terbanyak di Provinsi Lampung.

    Ia kembali maju Pemilu 2024.

    Raihan suara Jihan melebih 2019 yaitu mencapai 910.318.

    Namun sebelum pelantikan, ia mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil gubernur Lampung.

    Jihan Nurlela berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan inovatif dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

    Hal yang paling menarik dari Jihan Nurlela adalah kehidupan pribadinya. Ia merupakan anak dari pasangan Khilisoh dan KH Abdul Halim.

    Ayah Jihan Nurlela adalah KH Abdul Halim yang merupakan seorang petani dan kiai di Lampung Timur.

    Jihan Nurlela tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga pesantren yang menganut paham Nahdlatul Ulama (NU).

    Meski tumbuh dari ayah seorang petani, Jihan Nurlela mengaku kehidupan mereka dekat dengan dunia politik.

    “Kebetulan saya lulusan dokter, baru satu tahun. Bukan banting setir, karena saya hidup di keluarga (dekat dunia) politik, meski ayah saya memang petani tapi dekat dengan dunia politik,” katanya dikutip dari TribunLampung.com.

    Perjalanan politik Jihan Nurlela dimulai setelah lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Lampung.

    Ia melanjutkan studi Strata 2 (S2) dengan mengambil Magister Manajemen di Universitas Saburai Lampung.

    Lalu pada 2019, Jihan Nurlela tanpa partai politik alias independen berhasil terpilih Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024.

    Harta Kekayaan

    Di usia 30 tahun, Jihan Nurlela tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6,9 miliar atau lebih tepatnya Rp6.961.304.000.

    Dalam laporan LHKPN, terdapat sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan di beberapa wilayah Lampung Timur dan Jakarta Selatan yang mencapai total nilai Rp4,6 miliar.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 4.601.900.000                          

    1. Tanah Seluas 8541 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 263.750.000

    2. Tanah Seluas 7407 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 215.650.000

    3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 79.300.000

    4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 155.650.000

    5. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp 59.350.000

    6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 606.250.000 

    7. Tanah Seluas 14760 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 420.950.000        

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.801.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 785.000.000                        

    1. MOBIL, HONDA CYVIC SEDAN Tahun 2008, HADIAH Rp 80.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 330.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    4. MOBIL, HONDA ACCORD / SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 294.200.000                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.280.204.000                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 6.961.304.000.

    Jihan Nurlela tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 6.961.304.000.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.com dengan judul Sosok Dokter Cantik Jihan Nurlela, Adik Bupati Lamtim Peraih Suara Terbanyak DPD RI Asal Lampung

    (Tribunnews.com/Siti N) (TribunLampung.com/ Heri)

  • Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Barat, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menyoroti kinerja Perum LKBN ANTARA yang dinilai telah menunjukkan efisiensi serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi.

    “Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional,” kata Chusnunia di Pontianak, Rabu.

    Dalam pertemuan dengan perwakilan LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI itu, Chusnunia menekankan pentingnya peran LKBN ANTARA di tengah dinamika industri media yang sarat kepentingan, karena itu ANTARA harus tetap menjaga standar informasi negara yang berkualitas

    Sejak 2021, capaian realisasi anggaran LKBN ANTARA terus meningkat dan stabil hingga 2023. Rata-rata capaian sepanjang periode tersebut mencapai 97,3 persen, menunjukkan efisiensi dan perencanaan anggaran yang baik. Beberapa produk layanan umum (PSO) yang mencapai target meliputi Teks Hardnews, Berita TV Feature, Berita TV Hardnews, Infografis, Photostory, dan Podcast.

    Namun, beberapa produk masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target, seperti Teks Artikel, yang hanya mencapai 82,41 persen dari target dengan kekurangan 299 unit, serta Berita Foto, yang mencapai 97,31 persen dengan defisit 484 unit.

    Chusnunia menilai hal ini sebagai ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jurnalistik ANTARA. “Ketidakterserapan anggaran yang hanya 0,45 persen menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sudah cukup efisien. Namun, kita tetap perlu melihat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pencapaian target di beberapa produk,” katanya.

    Pada tahun 2025, LKBN ANTARA tidak mengalami pemangkasan anggaran dan tetap menargetkan pendapatan sebesar Rp547,99 miliar, termasuk penugasan PSO sebesar Rp184,62 miliar.

    “Komisi VII DPR RI menilai bahwa efisiensi yang dicapai selama ini harus tetap dijaga dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Chusnunia yang didampingi anggota Komisi VII lainnya, antara lain Maria Lestari, Samuel JD Wattimena, Novita Hardini, Mujakkir Zuhri, Zulkarnaini Ampon, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, Izzuddin Alqassam Kasuba dan Iman Adinugraha.

    Di tempat yang sama, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar, Helti Marini Sipayung menjelaskan bahwa sejauh ini Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang hal itu dapat dilihat dari berbagai target yang terus tercapai setiap tahunnya.

    “Setiap tahunnya, ANTARA Biro Kalbar terus memproduksi berita teks dalam program Public Service Obligation yang bekerjasama dengan Kemekomdigi RI, yakni pada tahun 2023 produksi berita yang dibuat sebanyak 2.866, tahun 2024 sebanyak 2.836 dan tahun 2025 dengan target produksi berita sebanyak 2.700 dengan tiga orang pewarta teks,” kata Rini.

    Berita-berita PSO tersebut disebarluaskan baik melalui website biro dan antaranews, media sosial dan bekerjasama dengan sejumlah media cetak, online dan TV yang ada di Kalbar.

    “Untuk target pendapatan biro setiap tahunnya juga terus tercapai, dan ini tentu menjadi bentuk keseriusan kita untuk menjalankan kewajiban ANTARA sebagai lembaga kantor berita milik negara di Kalbar,” tuturnya.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR minta Pemerintah beri regulasi efektif untuk pengecer

    Komisi VII DPR minta Pemerintah beri regulasi efektif untuk pengecer

    Setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Pemerintah mengawasi distribusi LPG 3 kilogram dan memberikan regulasi yang tepat untuk dijual oleh pengecer di tengah-tengah masyarakat.

    Menurut dia, Pemerintah harus ambil langkah percepatan untuk mengatasi kelangkaan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kg yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan tersebut, terlebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada LPG.

    “Jika keadaan ini berlangsung lama, akan sangat menyulitkan mereka,” kata Chusnunia di Jakarta, Selasa.

    Wakil rakyat ini menyebutkan banyak warga sangat bergantung pada akses yang mudah terhadap gas bersubsidi ini. Dalam hal ini, keberadaan pengecer selama ini telah menjadi bagian penting dalam rantai distribusi yang mempermudah masyarakat mendapatkan LPG dengan cepat dan efisien.

    “Apa yang disampaikan agar pengecer dapat menjadi subpangkalan resmi itu tepat, tetapi baiknya jangan dibuat proses yang rumit. Kita membutuhkan keputusan yang tidak hanya tepat, tetapi cepat,” kata dia.

    Menurut Chusnunia, saat pengecer menjadi bagian penting untuk mencegah kelangkaan gas. Jika difokuskan hanya di pangkalan, dikhawatirkan antrean pembeli gas terus berlangsung hingga memakan korban.

    “Tetap saya tekankan distribusinya harus benar. Jika memang diarahkan di pangkalan, masyarakat harus dilayani dengan benar-benar jangan sampai memakan korban lagi,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, Pemerintah juga dapat melibatkan asosiasi pedagang kecil dan pengecer untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua APIMSA Bicara Peran Penting Sektor UMKM bagi Ekonomi RI

    Ketua APIMSA Bicara Peran Penting Sektor UMKM bagi Ekonomi RI

    Jakarta

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kecil dan Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menekankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil saat ini.

    Menurut Ketua Fraksi PKB MPR RI ini, sektor UMKM mampu bertahan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

    “Sektor UMKM ini adalah penyumbang PDB sekitar 61 persen atau setara dengan Rp 9000 triliun lebih. Selain itu, UMKM juga membuka peluang kerja 97 persen,” tegas Neng Eem dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Hal ini dikatakan Neng Eem saat Pengukuhan APIMSA di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12) Sore.

    Selain itu, UMKM dinilai juga lebih stabil dan mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar karena tidak terlalu terpengaruh terhadap dollar. UMKM sudah terbiasa dengan berbagai turbulensi ekonomi, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 melanda.

    Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat APIMSA Chusnunia Chalim mendorong APIMSA bisa menjadi energi baru dalam memperjuangkan pelaku UMKM. APIMSA, kata dia, harus bisa membuka dan memperluas akses pasar dan permodalan bagi pengusaha UMKM. Selain itu, organisasi baru ini juga berkomitmen meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Satu hal lagi yang juga penting,

    APIMSA berkomitmen dalam proses digitalisasi UMKM agar bisa menembus pasar global. Lebih lanjut pengurus pusat APIMSA menargetkan untuk segera membuka pengurus hingga di tingkat Provinsi bahkan sampai Kecamatan.

    (anl/ega)

  • Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Polri berhasil mengamankan berbagai produk ilegal senilai total Rp 5 miliar.

    Beberapa barang yang diamankan antara lain adalah 1.320 unit sprayer gendong semi otomatis merek Imisa dan Farm Jet senilai Rp 396 juta. 

    Kemudian, 1.701 pasang sepatu pengaman merek Caterpillar, Navigo, dan Septigo senilai Rp2,8 miliar, 44.133 mainan anak merek Hochihoku dan Zavanese dengan nilai Rp1,5 miliar, serta 196 unit speaker aktif merek W-King, Urbano, dan Hafsun senilai Rp 311 juta.

     

    Menanggapi keberhasilan tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, mendukung segala langkah Kemenperin untuk menertibkan jalur keluar masuk perdagangan impor nasional.

    Chusnunia mendorong agar pemerintah selalu menindak tegas importir barang yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

    “Tindak tegas importir nakal yang tidak sesuai standar, jangan biarkan mereka lolos. Ini juga bentuk pemerintah mendukung pelaku UMKM dan IKM kita,” kata Chusnunia, kepada wartawan Kamis (19/12/2024).

    Adapun dirinya juga meminta seluruh pemangku kebijakan agar terus melakukan kegiatan kontroling yang berkelanjutan. 

    “Saya mendukung langkah Kemenperin untuk penertiban tersebut dan mengapresiasi aparat kepolisian, kita berharap kegiatan kontroling seperti itu bisa continue dan betul-betul ditegakkan,” tandasnya.

  • Komisi VII DPR RI minta perlindungan pekerja perempuan diperkuat

    Komisi VII DPR RI minta perlindungan pekerja perempuan diperkuat

    Perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi hal yang harus terus dilakukan

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta agar perlindungan bagi pekerja perempuan harus tetap dilakukan serta diperkuat.

    “Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai regulasi untuk melindungi perempuan salah satunya pekerja perempuan sudah disahkan, akan tetapi memang masih perlu banyak hal yang harus dibenahi,” ujar Chusnunia Chalim di Bandarlampung, Selasa.

    Ia menjelaskan, perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi hal yang harus terus dilakukan, sebab akan mencegah adanya tindak diskriminasi terhadap perempuan, meningkatkan kesejahteraan serta terjaminnya hak-hak pekerja perempuan.

    “Memang untuk perlindungan pekerja perempuan ini harus lebih spesifik, kalau terkait aturan memang sudah ada tapi ada yang belum tuntas. Misalkan kalau di dunia politik contohnya afirmasi perempuan persen di calon legislatif, partai dan dewan sudah tercukupi, akan tetapi di birokrat dan swasta belum selesai karena keterlibatan perempuan masih kurang,” katanya.

    Dia melanjutkan berbagai persoalan perlindungan pekerja perempuan yang belum tuntas harus tetap diperjuangkan.

    “Seperti para jurnalis perempuan ini pekerjaan yang rentan dan harus terus diperjuangkan perlindungannya, kemudian Undang-undang Ketenagakerjaan juga perlu direvisi agar tetap melindungi pekerja perempuan,” ucap dia.

    Menurut dia, para perempuan juga harus tetap aktif memperjuangkan dan menjaga agar hak sebagai perempuan tetap terlindungi. Meski regulasi mengenai perlindungan perempuan telah dibuat.

    “Implementasi ini tidak menunggu sempurna tapi kita para perempuan yang harus mengejarnya, dan yang pasti perempuan tidak boleh manja dengan mengatas namakan perempuan. Perempuan harus mandiri, berdaya saing untuk meningkatkan kemampuan diri serta mengedukasi keluarganya,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2024

  • Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Presiden Prabowo mengingatkan untuk menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelakunya dan pernyataan Golkar menerima kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca mengawali aktivitas pagi Anda;

    Prabowo soal korupsi: Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada seluruh pihak agar menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

    Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam, meminta jangan ada jiwa korps yang keliru di institusi pemerintahan.

    “Pasti setiap institusi ada yang baik dan tidak baik. Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban,” kata Prabowo.

    Selengkapnya di sini

    Megawati: Ada pihak yang akan ganggu Kongres PDI Perjuangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya sudah mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar 2025.

    “Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau ‘diawut-awut’ saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu ‘awut awut’ partai saya,” kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Kementerian PANRB resmikan 42 mal pelayanan publik baru di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meresmikan 42 mal pelayanan publik (MPP) baru di seluruh Indonesia.

    “Sejak 2017 kami memulai mal pelayanan publik. Dari 3 mal pelayanan publik, sekarang sudah 230. Kemudian ditambah 42, sekarang sudah ada 272 mal pelayanan publik yang sudah terbentuk sampai hari ini,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    DPR dorong pemerintah audit lokasi wisata jelang libur Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk mengaudit sarana dan prasarana lokasi wisata menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Liburan panjang Nataru biasanya jadi momen masyarakat untuk berwisata. Saya harap pemerintah bisa mengantisipasi dengan memastikan sarana dan prasarana wisata layak dan aman. Kalau perlu, audit. Silakan surati pengelolanya, cek betul ke lokasi,” ujar Nunik, sapaan akrabnya, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    Waketum Golkar terima kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Wakil) Partai Golkar Idrus Marham mengaku menerima kekalahan kandidat yang diusungnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024, karena merupakan realitas politik yang harus diterima.

    Dia mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang taat kepada azas negara dan hukum sehingga mengikuti hasil Pilkada Jakarta 2024 secara hukum, walaupun secara politik merugikan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong agar lembaga penyiaran dan kantor berita, mulai dari LKBN ANTARA, LPP TVRI, dan LPP RRI, untuk meningkatkan kreativitas produk pemberitaan.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim berharap lembaga milik negara itu mampu bersaing dengan lembaga pemberitaan lainnya dengan produk pemberitaan dan program yang kreatif dan diminati masyarakat.

    “Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan ketiga lembaga tersebut juga perlu menyusun tantangan dan hambatan terkait pengembangan program dan peningkatan kualitas baik secara regulasi, birokrasi, maupun anggaran yang hasilnya diserahkan kepada Komisi VII DPR RI.

    Di samping itu, dia meminta agar ANTARA, TVRI, dan RRI untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI tersebut.

    Adapun sejumlah masukan dari para legislator itu mulai dari usulan agar ketiga lembaga itu digabung menjadi satu guna menghindari program yang serupa. Selain itu, ada juga usulan agar lembaga-lembaga penyiaran itu bisa mencari pendapatan mandiri tanpa mengandalkan APBN.

    Menurut dia, Komisi VII DPR RI juga menerima penjelasan mengenai alokasi pagu anggaran LKBN ANTARA Tahun Anggaran 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, di mana target pendapatannya pada tahun 2025 sebesar Rp547,99 miliar.

    “Komisi VII DPR RI meminta LPP TVRI, LPP RRI, dan Perum LKBN ANTARA Untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama lima hari,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi

    Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi

    “Selebihnya kami punya rencana tapi belum mampu secara korporasi membiayai sendiri, harapan kami pemerintah bisa mencari model bagaimana kami bisa memperkuat koresponden kami di luar negeri, seperti sebelum era Reformasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengusulkan agar koresponden luar negeri bisa kembali diperkuat seperti sebelum era reformasi, karena pengaruhnya saat itu sudah diakui.

    Ketika masih berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara (Setneg) dan belum menjadi korporasi, dia mengatakan ANTARA memiliki 15 perwakilan di luar negeri. Namun sejak menjadi Perum (perusahaan umum), Kantor ANTARA untuk biro luar negeri menjadi “drop”.

    “Selebihnya kami punya rencana tapi belum mampu secara korporasi membiayai sendiri, harapan kami pemerintah bisa mencari model bagaimana kami bisa memperkuat koresponden kami di luar negeri, seperti sebelum era Reformasi,” kata Munir ketika memaparkan program kerja.

    Saat itu, dia mengatakan ANTARA memiliki koresponden atau perwakilan di negara-negara besar, mulai dari Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Portugal, Inggris, Australia, hingga Mesir. Namun saat ini, kata dia, hanya ada tiga perwakilan ANTARA di luar negeri, yaitu Malaysia, China, dan Jepang.

    Dia menjelaskan bahwa sejak berdiri pada tahun 1937, Kantor Berita ANTARA memproduksi berita teks, foto, video, hingga terus mengembangkan produk-produk jurnalistik kekinian untuk menyesuaikan kebutuhan publik di jaman yang sedang berkembang.

    Menurut dia, pewarta ANTARA tersebar di sekitar tiga per empat kabupaten/kota di Indonesia. Setiap tahunnya, ANTARA pun memproduksi sebanyak 250 ribu berita yang terdistribusi ke kanal-kanal kekinian.

    “Kami masuk ke lini-lini yang memang menjadi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Mungkin bapak-bapak sering melihat media digital kami, media robot kami, serta videotron kami di jalan, di Bogor, Jawa Barat, di rumah sakit, bandara, stasiun, itu bagian kanal kami kepada publik,” kata dia.

    Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI guna membahas program kerja Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.

    Selain dengan LKBN ANTARA, RDP tersebut juga mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan LPP Radio Republik Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta menghadirkan evaluasi terkait kondisi pariwisata di Pulau Dewata.

    Hal itu disampaikan terkait Bali yang masuk dalam salah satu destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada 2025 versi penerbit panduan perjalanan asal Amerika serikat, Fodor.

    “Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif. Ini tetap menjadi bahan evaluasi tetapi kita harus tetap pada sisi positifnya,” ujar Chusnunia sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Meski destinasi kenamaan itu mendapat kritik tajam, kata dia, tak dapat dipungkiri bahwa Bali turut mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai belahan dunia.

    “Sebelum ada pemberitaan ini, Bali sudah datang banyak masukan seperti reklamasi, kebijakan tata ruang, perizinan pendirian bangunan dan lain-lain. Semua masukan itu pasti akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bersama. Namun, perlu diingat Bali tetap dihujani apresiasi di mata dunia, baru saja Desa Jatiluwih yang berada di Kabupaten Tabanan, dianugerahi penghargaan bergengsi oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia,” ujarnya.

    Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kebijakan dan juga seluruh masyarakat untuk saling berkolaborasi agar dapat memperbaiki yang masih kurang dan memaksimalkan yang sudah ada di Bali. Dengan begitu Bali dapat menjadi rujukan wisata global.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024