Tag: Chusnunia Chalim

  • Profil Chusnunia Chalim, Mantan Wagub Lampung Kini di Komisi VII DPR

    Profil Chusnunia Chalim, Mantan Wagub Lampung Kini di Komisi VII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Chusnunia Chalim kembali mencuat di kancah politik nasional setelah berhasil melenggang ke Senayan sebagai wakil ketua Komisi VII DPR RI hasil Pemilu 2024.

    Ia mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II, dengan raihan suara mencapai 143.422. Meski bukan peraih suara terbanyak di dapil tersebut, jumlah tersebut cukup untuk mengantarkannya duduk di kursi parlemen.

    Kini, ia dipercaya sebagai salah satu wakil ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi isu energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

    Profil Chusnunia Chalim

    Chusnunia Chalim lahir di Lampung Timur, pada 12 Juli 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di berbagai institusi ternama, mulai dari IAIN Walisongo Semarang dari fakultas syariah, Universitas Saburai dari fakultas hukum.

    Kemudian, ia meraih gelar magister di Universitas Nasional dengan jurusan ilmu politik dan Universitas Indonesia dengan kenotariatan. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Malaya, Malaysia, dengan fokus pada sastra dan ilmu sosial.

    Pendidikan nonformalnya ditempuh di dua pesantren di Jawa Tengah pada akhir 1990-an, memperkuat dasar keagamaannya. Sejak masa kuliah, Chusnunia aktif di berbagai organisasi mahasiswa, termasuk PB PMII dan forum-forum mahasiswa daerah, yang membentuk karakter kepemimpinannya sejak dini.

    Kiprah Politik dari Daerah Hingga Nasional

    Karier politik Chusnunia dimulai sejak awal 2000-an bersama PKB. Ia pernah menjabat sebagai kepala administrasi Fraksi PKB di DPRD Jawa Tengah dan menjadi staf pengurus DPP PKB di Jakarta. Bahkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dipercaya menjadi staf khusus menteri.

    Pengalaman eksekutifnya sangat mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai bupati Lampung Timur periode 2016-2021 dan melanjutkan pengabdian sebagai wakil gubernur Lampung untuk periode 2019-2024. Setelah menyelesaikan masa tugasnya di pemerintahan daerah, Chusnunia kembali ke legislatif dan kini mengemban amanah di Komisi VII DPR RI.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengemban tanggung jawab penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya di sektor energi, riset, teknologi, serta lingkungan hidup.

  • Profil Chusnunia Chalim, Mantan Wagub Lampung Kini di Komisi VII DPR

    DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR mendesak pemerintah mengkaji ulang izin dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papu Barat Daya. Pasalnya, Raja Ampat sebagai destinasi superprioritas lingkungannya terancam hancur dengan aktivitas tambang.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengungkapkan ada kekayaan terumbu karang dan keindahan alam bawah laut di sekitar pertambangan tersebut yang harus menjadi perhatian pemerintah.

    “Mengenai izin pertambangan nikel di sekitar wilayah destinasi superprioritas, di mana destinasinya mengangkat keindahan alam dan khususnya terumbu karang, ini hal yang harus dikaji kembali,” kata Chusnunia, Sabtu (7/6/2025).

    Selain izin pertambangan, Chusnunia juga meminta pemerintah mengkaji ulang jalur perlintasan ke area smelter. Alasannya, jalur tersebut juga menyimpan kekayaan terumbu karang di kawasan Raja Ampat.

    Chusnunia khawatir apabila tak ada kajian ulang, maka bakal ada ancaman ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel tersebut.

    “Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang,” katanya.

    Politisi PKB itu menekankan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kawasan konservasi.

    “Saya juga mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut adanya dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat di Raja Ampat.

    Greenpeace meminta Pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel untuk menghentikan tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah, yang disebut telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.

    Industri nikel juga merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara, dan jelas akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

  • Komisi VII DPR RI harapkan pariwisata di Banten lebih dikembangkan

    Komisi VII DPR RI harapkan pariwisata di Banten lebih dikembangkan

    “Pariwisata berkembang, otomatis UMKM-nya akan berkembang, karena itu kan multiplier effect-nya akan terasa. Otomatis ekonomi kreatifnya juga akan berkembang,”

    Cilegon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengharapkan seluruh mitra kerjanya untuk lebih mengembangkan potensi pariwisata di Banten, guna mendukung peningkatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Cilegon, Rabu mengatakan Banten sebagai provinsi terdekat dari DKI Jakarta masih perlu dilakukan optimalisasi dari pengembangan wisata, UMKM dan ekonomi kreatifnya.

    “Pariwisata berkembang, otomatis UMKM-nya akan berkembang, karena itu kan multiplier effect-nya akan terasa. Otomatis ekonomi kreatifnya juga akan berkembang,” kata Evita.

    Evita dalam kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun 2024-2025 mengatakan pengembangan potensi wisata di Banten juga harus didukung dengan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah wisata, guna tercipta aksesibilitas.

    Terkhusus pada Pemerintah Daerah, Komisi VII merekomendasikan untuk membuat kemasan promosi wisata yang menarik.

    Pada kunker tersebut, pihaknya mendapati kendala kurangnya komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan saluran publik seperti TVRI, RRI dan ANTARA untuk promosi potensi wisata Banten.

    “Tadi saya sudah minta sama TVRI, RRI dan ANTARA yang merupakan mitra kerja kita, untuk dibantu bagaimana kita bisa mempromosikan Banten ini,” kata dia.

    Kedepannya, Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan untuk meninjau daerah-daerah wisata yang masuk dalam program khusus Kementerian Pariwisata.

    Kunjungan kerja reses tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata RI, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Kementerian UMKM RI, Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, serta lembaga publikasi LKBN ANTARA, TVRI dan RRI.

    Dalam kunjungan kerja reses di Banten, Komisi VII DPR RI diwakili oleh Evita Nursanty (Ketua Tim), Chusnunia Chalim (Wakil Ketua Tim), Putra Nababan (anggota), Andhika Satya Wasistho (anggota), Kardaya Warnika (anggota), Rahmawati (anggota), Arjuna Sakir (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Erna Sari Dewi (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Hendry Munief (anggota), Rofik Hananto (anggota) dan Zulfikar Suhardi (anggota).

    Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Suryanto, Kepala Biro LKBN ANTARA Banten Bayu Kuncahyo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) I Hendrasmo, Dirut Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Iman Brotoseno.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR apresiasi Kemenparekraf selamatkan industri event Bali

    Komisi VII DPR apresiasi Kemenparekraf selamatkan industri event Bali

    Digitalisasi, diversifikasi acara, dan kolaborasi dengan sektor swasta, saya kira dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan industri ini tetap berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mencari solusi untuk menyelamatkan industri event di Bali terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), banyak pelaku usaha dan tenaga kerja mengalami kesulitan.

    “Industri event merupakan bagian integral dari ekosistem pariwisata Bali yang memberikan dampak ekonomi besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah pemerintah dalam mendengarkan aspirasi para pelaku industri dan mencari jalan keluar yang konkret sangat kami apresiasi. Sektor ini tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Wakil rakyat yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi menilai pemerintah melalui Kemenparekraf telah menunjukkan respons yang baik dengan membuka dialog bersama para pemangku kepentingan guna menemukan solusi yang berkelanjutan.

    Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan industri event harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemulihan ekonomi. Ia mendorong agar ada mekanisme dukungan khusus bagi industri kreatif dan event organizer yang terdampak, termasuk insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan.

    “Saya tentu mendukung kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan pelaku usaha, termasuk memperjuangkan anggaran yang lebih fleksibel untuk mendukung industri ini,” tambahnya.

    Chusnunia berharap bahwa solusi yang sedang dirumuskan pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem yang lebih tangguh bagi industri event di masa depan.

    “Digitalisasi, diversifikasi acara, dan kolaborasi dengan sektor swasta, saya kira dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan industri ini tetap berdaya saing,” ujar Chusnunia.

    Sebagai bentuk komitmen, Chusnunia mengungkapkan akan terus memantau perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan solusi terbaik.

    “Mari kita bersama-sama menjaga keberlanjutan industri event di Bali agar tetap menjadi salah satu pilar utama ekonomi kreatif di Indonesia,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stop Impor Ilegal! Selamatkan Industri Kecil Menengah dari Badai PHK

    Stop Impor Ilegal! Selamatkan Industri Kecil Menengah dari Badai PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR prihatin dengan maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di lingkungan industri kecil dan menengah (IKM) akibat banjirnya produk impor ilegal di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengatakan pemerintah harus melindungi industri kecil dan menengah yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan menutup praktik impor ilegal.

    “IKM adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Masuknya barang impor ilegal tanpa pengawasan yang ketat tentu berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha mereka,” ujar Chusnunia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Chusnunia menilai maraknya impor ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Hal itu berimbas buruk bagi pada perkembangan industri di Tanah Air.

    Menurutnya, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha dalam negeri.

    “Pemerintah harus memperketat pengawasan di pintu masuk barang impor, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif. Jangan sampai ketidaktegasan dalam pengawasan menyebabkan industri dalam negeri, khususnya IKM, semakin terpuruk,” jelas dia.

    Menurut dia, perlunya keseimbangan dalam kebijakan perpajakan dan insentif bagi industri kecil dan menengah. Dia menilai kebijakan fiskal yang adil akan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tetap bersaing secara sehat.

    “Kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan yang selama ini dianggap memberatkan IKM. Di satu sisi, pajak dalam negeri meningkat, sementara di sisi lain barang impor ilegal masuk tanpa beban pajak. Ini tentu menciptakan ketimpangan yang tidak adil bagi para pengusaha lokal,” tegasnya.

    Chusnunia meminta pemerintah harus segera memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dialami IKM, terutama dengan menindak oknum-oknum yang bermain dalam praktik impor ilegal.

    “Kami di DPR akan terus mengawal isu ini agar industri kecil dan menengah mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Presiden perlu segera mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa pengusaha lokal tidak terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan terhadap impor ilegal,” pungkas dia.

  • Negosiasi dengan Apple tercapai, iphone terbaru segera masuk Indonesia

    Negosiasi dengan Apple tercapai, iphone terbaru segera masuk Indonesia

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta usai melakukan negosiasi dengan Apple di Jakarta, Selasa (7/1/2025) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    Negosiasi dengan Apple tercapai, iphone terbaru segera masuk Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 10:52 WIB

    Elshinta.com – “Puasa” gadget bagi para Apple Enthusiast di Indonesia segera berakhir setelah raksasa teknologi asal AS, Apple, akhirnya menyelesaikan negosiasi dengan Indonesia terkait sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kini setelah pada akhirnya negosiasi disepakati, Apple bisa kembali menjual produk terbarunya secara resmi di tanah air. Nantinya sertifikat TKDN akan diterbitkan oleh Kemenperin dan izin edar iPhone 16 dikeluarkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Ini bukan sekadar berita bisnis biasa, melainkan semacam penanda era, sebuah momen penting yang memperlihatkan bagaimana diplomasi Indonesia semakin diperhitungkan dalam rantai pasok industri teknologi global.

    Keteguhan Indonesia dalam menegakkan regulasi sempat menjadi hambatan bagi Apple untuk menjual produk terbarunya ke pasar Indonesia termasuk iphone 16.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui alotnya negoisasi dengan Apple karena baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing. Tak tanggung-tanggung proses tarik ulur urat itu berlangsung selama 5 bulan.

    Namun, lebih dari itu, ada hal yang lebih menarik dan berdampak panjang yakni investasi Apple dalam riset dan pengembangan di Indonesia, yang berpotensi mengubah wajah industri teknologi dalam negeri.

    Hasil negoisasi memang mencakup rencana Apple yang akan berinvestasi sebesar 160 juta dolar AS atau setara Rp2,62 triliun (kurs Rp16.380) untuk perpanjangan TKDN di cycle baru.

    Selanjutnya perusahaan tersebut akan membangun fasilitas research and development (RnD) di Indonesia, membangun Apple Software Innovation and Technology Institute, dan Apple Professional Developer Academy.

    Hal ini, kata Menperin Agus Gumiwang akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia dan negara kedua di luar Amerika Serikat (AS) yang memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan (research and development/RnD) perusahaan teknologi raksasa, Apple.

    Selama ini, Apple membangun RnD facility di AS, selain itu hanya di Brasil.

    Banyak yang memandang kesepakatan ini sebatas perpanjangan izin dagang. Namun, jika ditelisik lebih jauh, ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dengan cermat.

    Perusahaan rintisan Steve Jobs itu bukan sekadar perusahaan teknologi. Ia adalah simbol inovasi, giant tech, pionir dalam riset dan desain produk yang mampu mengubah dunia.

    Keputusannya untuk berinvestasi di Indonesia, membangun pusat R&D, serta mengembangkan Apple Software Innovation and Technology Institute menunjukkan bahwa negeri ini mulai diakui sebagai bagian penting dalam ekosistem teknologi global.

    Atau ini sebuah keterpaksaan agar mereka tak mau melewatkan kue pasar besar bernama Indonesia dengan 280 juta penduduk?

    Tidak masalah, yang jelas ini bukan sekadar soal bisnis, tapi tentang bagaimana bangsa ini bisa mengarahkan momentum agar investasi Apple benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi negeri.

    Sebab masalah utama yang selama ini dihadapi oleh industri teknologi dalam negeri adalah ketimpangan antara pengguna dan pencipta.

    Negara ini memang punya banyak pengguna teknologi, namun jumlah inovator dan insinyur yang mampu menciptakan produk kelas dunia masih jauh dari cukup.

    Investasi Apple di sektor ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai langkah strategis bisnis, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki ekosistem inovasi di Indonesia.

    Jika dikelola dengan baik, pusat R&D Apple bisa menjadi inkubator bagi talenta-talenta lokal, membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pengembang perangkat lunak dan insinyur perangkat keras.

    Namun, peluang ini tidak akan menjadi kenyataan jika bangsa ini hanya berperan sebagai penonton. Pemerintah, akademisi, dan industri lokal harus mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa investasi Apple benar-benar berdampak jangka panjang bagi Indonesia.

    Transfer teknologi

    Salah satu rekomendasi paling aplikatif adalah membangun model kemitraan yang memungkinkan transfer teknologi secara nyata.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi industri teknologi nasional, khususnya dalam pengembangan talenta digital dan ekosistem inovasi

    Maka sebaiknya jangan hanya menjadikan Apple sebagai investor, tetapi juga sebagai mentor bagi industri dalam negeri.

    Ini bisa dilakukan dengan mewajibkan Apple untuk bekerja sama dengan universitas dan institusi riset di Indonesia, menciptakan program magang bagi mahasiswa, serta membuka akses bagi startup lokal untuk belajar dari standar industri global yang diterapkan Apple.

    Di sisi lain, regulasi juga perlu disesuaikan agar investasi ini memberikan manfaat maksimal. Salah satu tantangan terbesar dalam investasi teknologi di Indonesia adalah birokrasi yang lambat dan kurangnya ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri berbasis riset.

    Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih ramah bagi investor di bidang teknologi, termasuk memberikan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi pada pengembangan SDM dan ekosistem inovasi dalam negeri.

    Jika tidak ada dorongan konkret dari pemerintah, investasi Apple bisa saja hanya menjadi catatan sejarah tanpa dampak nyata bagi industri teknologi lokal.

    Lebih jauh, ada aspek yang sering terabaikan yakni kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi peluang ini.

    Dengan adanya pusat R&D Apple, kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi di bidang pemrograman, desain produk, dan pengembangan perangkat keras akan meningkat.

    Namun, apakah bangsa ini sudah siap? Jika tidak ada perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, peluang ini bisa saja hanya dinikmati oleh segelintir orang atau bahkan tenaga asing yang lebih kompetitif.

    Oleh karena itu, pemerintah harus segera berinvestasi dalam pendidikan vokasi yang fokus pada teknologi, memperkuat kurikulum yang relevan dengan industri global, serta mempercepat pelatihan bagi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri berbasis riset.

    Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah memperbanyak program sertifikasi keahlian yang sesuai dengan standar internasional.

    Banyak perusahaan teknologi global memiliki program pelatihan dan sertifikasi yang dapat membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

    Jika pemerintah dapat mendorong Apple untuk terlibat lebih jauh dalam pelatihan tenaga kerja di Indonesia, masyarakat bisa mendapatkan manfaat ganda berupa peningkatan kualitas SDM sekaligus peningkatan daya saing industri lokal.

    Membuka jalan

    Negosiasi juga menyepakati adanya pabrik Luxshare di Batam yang akan memproduksi aksesori AirTag. Ini juga perlu dimanfaatkan lebih jauh. Jangan sampai ini hanya menjadi proyek perakitan biasa tanpa nilai tambah bagi industri dalam negeri.

    Pemerintah harus memastikan bahwa produksi ini benar-benar melibatkan perusahaan lokal dalam rantai pasoknya, termasuk dalam penyediaan komponen dan bahan baku.

    Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kita tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok teknologi global.

    Momentum ini juga bisa menjadi titik awal bagi Indonesia untuk mengembangkan industri teknologi berbasis inovasi sendiri. Apple sudah membuka jalan, tinggal bagaimana bangsa ini meresponsnya.

    Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah mendorong lebih banyak perusahaan teknologi lokal untuk berkolaborasi dengan Apple dan perusahaan global lainnya.

    Startup teknologi di Indonesia harus melihat ini sebagai peluang untuk belajar dari standar industri terbaik di dunia dan mengadaptasinya dalam pengembangan produk mereka sendiri.

    Jika negeri ini ingin benar-benar merasakan manfaat dari investasi ini, maka kesuksesan tidak boleh hanya diukur dari jumlah produk Apple yang bisa kembali dijual di Indonesia.

    Keberhasilan harus diukur dari sejauh mana investasi ini mampu mengubah lanskap industri teknologi dalam negeri, meningkatkan kualitas SDM, serta menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

    Jangan hanya puas dengan kehadiran Apple, tetapi jadikan ini sebagai pemicu bagi Indonesia untuk menjadi pusat inovasi teknologi yang mandiri dan berdaya saing global.

    Pada akhirnya, kesepakatan antara Apple dan Pemerintah Indonesia ini bisa menjadi awal dari perubahan besar atau sekadar peristiwa bisnis yang berlalu begitu saja.

    Semua tergantung pada bagaimana negeri ini mengelolanya. Jika Indonesia hanya menjadi konsumen pasif semata yang senang bisa kembali membeli produk Apple secara resmi, maka Indonesia tidak akan ada yang benar-benar berubah.

    Tetapi jika masyarakat melihat ini sebagai momentum untuk membangun masa depan industri teknologi yang lebih kuat, maka investasi ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.

    Ini bukan sekadar urusan dagang, tetapi tentang bagaimana negeri ini menempatkan diri dalam peta teknologi global.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII DPR sebut penerbitan TKDN Apple jadi momen penguatan SDM RI

    Komisi VII DPR sebut penerbitan TKDN Apple jadi momen penguatan SDM RI

    Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk Apple agar bisa dijual secara resmi di Indonesia, merupakan momen untuk penguatan kualitas SDM di tanah air.

    Penerbitan tersebut segera dilakukan mengingat negosiasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Apple sudah rampung yang menghasilkan penambahan investasi sebesar 160 juta dolar AS atau Rp2,62 triliun untuk membangun Apple Software Indonesia and Technology Institute, serta Apple Profesional Developer Academy.

    “Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi industri teknologi nasional, khususnya dalam pengembangan talenta digital dan ekosistem inovasi,” kata Chusnunia Chalim di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masuknya Apple ke dalam siklus investasi baru ini harus diiringi dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

    “Diharapkan keberadaan Apple Software Indonesia and Technology Institute serta Apple Profesional Developer Academy dapat membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja lokal, mendorong pengembangan aplikasi dan ekosistem digital yang lebih maju,” katanya pula.

    Selain itu, ia mengatakan dengan segera terbitnya sertifikasi TKDN, langkah selanjutnya adalah proses perizinan edar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang akan memastikan salah satu produk Apple, yaitu iPhone 16 dapat resmi beredar di pasar Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Chusnunia berharap kerja sama ini dapat menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan teknologi dalam negeri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia telah merampungkan proses negosiasi dengan perusahaan teknologi terkemuka Apple terkait perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga perusahaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia.

    Menperin menjelaskan proses negosiasi yang dilakukan dengan Apple sudah berjalan selama 5 bulan, dan berlangsung alot.

    Hal tersebut karena baik dari sisi Pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    PIKIRAN RAKYAT – Jihan Nurlela menjadi sorotan dalam pelantikan Kepala Daerah serentak pada 20 Februari 2025. Ia dikenal sebagai Wakil Gubernur termuda sekaligus satu-satunya kandidat wanita pada Pilkada Lampung 2024.

    Bersama pasangannya, Rahmat Mirzani Djausal, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Jihan Nurlela menunjukkan hasil elektabilitas yang signifikan dalam survei yang dilakukan LSI. Pasangan ini memperoleh angka elektabilitas sebesar 68,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rival politiknya, Arinal-Sutono, yang hanya meraih 22,3 persen.

    Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada Lampung 2024 dengan memperoleh 3.300.681 suara, yang setara dengan 82,69 persen dari total suara sah di provinsi tersebut.

    Profil Jihan Nurlela

    Memiliki nama lengkap Jihan Nurlela Chalim, ia lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 22 April 1994. Usianya kini baru menginjak 30 tahun 10 bulan. Ia merupakan adik dari mantan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim. Jihan adalah anggota DPD RI peraih suara terbanyak di Provinsi Lampung pada periode 2019-2024.

    Jihan memiliki latar belakang pendidikan yang solid, yakni Sarjana Kedokteran dari Universitas Lampung dan Magister Manajemen dari Universitas Saburai Lampung. Selain itu, pengalaman sebagai anggota DPD RI Dapil Lampung periode 2019-2024 turut memperkuat kiprahnya.

    Dalam hal pendidikan nonformal, Jihan pernah menimba ilmu di Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak dan Pesantren Al-Ishom Gleget, Jepara.

    Meskipun masih muda dan memiliki pendidikan yang berbeda, Jihan membuktikan bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia melaporkan total harta kekayaannya kepada KPK sebesar Rp6.961.304.000, yang setara dengan Rp6,9 miliar.

    Dalam laporan tersebut, tercatat berbagai aset milik Jihan, antara lain tanah dan bangunan yang terletak di beberapa kawasan Lampung Timur dan Jakarta Selatan, dengan total nilai mencapai Rp4,6 miliar. Selain itu, Jihan juga memiliki empat unit mobil yang total nilainya mencapai Rp785 juta.

    Jihan tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp294 juta dan kas atau setara kas sebesar Rp1,2 miliar. Seluruh harta kekayaan tersebut bebas dari beban utang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda yang akan mengikuti pelantikan serentak hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui Istana Negara sedang punya gawe dengan melaksanakan pelantikan serentak 481 kepala daerah terpilih, hasil Pilkada Serentak 2024.

    Semua Kepala Daerah akan berkumpul di Halaman Monas sebelum mereka berbaris menuju Istana Negara.

    Dalam rombongan tersebut, sosok Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda.

    Dikutip lampungprov.go.id, Jihan Nurlela dan Rahmat Mirzani nampak mengikuti gladi bersih pelantikan di Halaman Monas pada Rabu (19/2/2025).

    Jihan Nurlela merupakan Wakil Gubernur terpilih Lampung.

    Ia menemani Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal.

    Pasangan Mirza-Jihan mengantongi 3.300.681 suara atau sekitar 82.7 persen. Mereka unggul merata di 15 kabupaten dan Kota.

    Perolehan suara Mirza-Jihan jauh melampaui pesaing mereka, yakni pasangan Arinal Djunaidi dan Sutono yang hanya mendapatkan 691.076 suara.

    Sosok Jihan Nurlela memang menjadi pembeda pada Pilkada Lampung kali ini.

    Jihan Nurlela lahir di Sumber Rejo, Lampung Timur pada 22 April 1994.

    Wanita berusia 30 tahun tersebut merupakan adik kandung dari Chusnunia Chalim alias Nunik, mantan Bupati Lampung Timur sekaligus Wakil Gubernur Lampung 2019-2024.

    Sebelum terpilih di Pilkada 2024 ini, Jihan Nurlela terpilih menjabat sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

    Ia memperoleh suara 810.373. Suara terbanyak di Provinsi Lampung.

    Ia kembali maju Pemilu 2024.

    Raihan suara Jihan melebih 2019 yaitu mencapai 910.318.

    Namun sebelum pelantikan, ia mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil gubernur Lampung.

    Jihan Nurlela berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan inovatif dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

    Hal yang paling menarik dari Jihan Nurlela adalah kehidupan pribadinya. Ia merupakan anak dari pasangan Khilisoh dan KH Abdul Halim.

    Ayah Jihan Nurlela adalah KH Abdul Halim yang merupakan seorang petani dan kiai di Lampung Timur.

    Jihan Nurlela tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga pesantren yang menganut paham Nahdlatul Ulama (NU).

    Meski tumbuh dari ayah seorang petani, Jihan Nurlela mengaku kehidupan mereka dekat dengan dunia politik.

    “Kebetulan saya lulusan dokter, baru satu tahun. Bukan banting setir, karena saya hidup di keluarga (dekat dunia) politik, meski ayah saya memang petani tapi dekat dengan dunia politik,” katanya dikutip dari TribunLampung.com.

    Perjalanan politik Jihan Nurlela dimulai setelah lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Lampung.

    Ia melanjutkan studi Strata 2 (S2) dengan mengambil Magister Manajemen di Universitas Saburai Lampung.

    Lalu pada 2019, Jihan Nurlela tanpa partai politik alias independen berhasil terpilih Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024.

    Harta Kekayaan

    Di usia 30 tahun, Jihan Nurlela tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6,9 miliar atau lebih tepatnya Rp6.961.304.000.

    Dalam laporan LHKPN, terdapat sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan di beberapa wilayah Lampung Timur dan Jakarta Selatan yang mencapai total nilai Rp4,6 miliar.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 4.601.900.000                          

    1. Tanah Seluas 8541 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 263.750.000

    2. Tanah Seluas 7407 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 215.650.000

    3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 79.300.000

    4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 155.650.000

    5. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp 59.350.000

    6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 606.250.000 

    7. Tanah Seluas 14760 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 420.950.000        

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.801.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 785.000.000                        

    1. MOBIL, HONDA CYVIC SEDAN Tahun 2008, HADIAH Rp 80.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 330.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    4. MOBIL, HONDA ACCORD / SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 294.200.000                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.280.204.000                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 6.961.304.000.

    Jihan Nurlela tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 6.961.304.000.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.com dengan judul Sosok Dokter Cantik Jihan Nurlela, Adik Bupati Lamtim Peraih Suara Terbanyak DPD RI Asal Lampung

    (Tribunnews.com/Siti N) (TribunLampung.com/ Heri)

  • Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Barat, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menyoroti kinerja Perum LKBN ANTARA yang dinilai telah menunjukkan efisiensi serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi.

    “Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional,” kata Chusnunia di Pontianak, Rabu.

    Dalam pertemuan dengan perwakilan LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI itu, Chusnunia menekankan pentingnya peran LKBN ANTARA di tengah dinamika industri media yang sarat kepentingan, karena itu ANTARA harus tetap menjaga standar informasi negara yang berkualitas

    Sejak 2021, capaian realisasi anggaran LKBN ANTARA terus meningkat dan stabil hingga 2023. Rata-rata capaian sepanjang periode tersebut mencapai 97,3 persen, menunjukkan efisiensi dan perencanaan anggaran yang baik. Beberapa produk layanan umum (PSO) yang mencapai target meliputi Teks Hardnews, Berita TV Feature, Berita TV Hardnews, Infografis, Photostory, dan Podcast.

    Namun, beberapa produk masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target, seperti Teks Artikel, yang hanya mencapai 82,41 persen dari target dengan kekurangan 299 unit, serta Berita Foto, yang mencapai 97,31 persen dengan defisit 484 unit.

    Chusnunia menilai hal ini sebagai ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jurnalistik ANTARA. “Ketidakterserapan anggaran yang hanya 0,45 persen menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sudah cukup efisien. Namun, kita tetap perlu melihat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pencapaian target di beberapa produk,” katanya.

    Pada tahun 2025, LKBN ANTARA tidak mengalami pemangkasan anggaran dan tetap menargetkan pendapatan sebesar Rp547,99 miliar, termasuk penugasan PSO sebesar Rp184,62 miliar.

    “Komisi VII DPR RI menilai bahwa efisiensi yang dicapai selama ini harus tetap dijaga dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Chusnunia yang didampingi anggota Komisi VII lainnya, antara lain Maria Lestari, Samuel JD Wattimena, Novita Hardini, Mujakkir Zuhri, Zulkarnaini Ampon, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, Izzuddin Alqassam Kasuba dan Iman Adinugraha.

    Di tempat yang sama, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar, Helti Marini Sipayung menjelaskan bahwa sejauh ini Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang hal itu dapat dilihat dari berbagai target yang terus tercapai setiap tahunnya.

    “Setiap tahunnya, ANTARA Biro Kalbar terus memproduksi berita teks dalam program Public Service Obligation yang bekerjasama dengan Kemekomdigi RI, yakni pada tahun 2023 produksi berita yang dibuat sebanyak 2.866, tahun 2024 sebanyak 2.836 dan tahun 2025 dengan target produksi berita sebanyak 2.700 dengan tiga orang pewarta teks,” kata Rini.

    Berita-berita PSO tersebut disebarluaskan baik melalui website biro dan antaranews, media sosial dan bekerjasama dengan sejumlah media cetak, online dan TV yang ada di Kalbar.

    “Untuk target pendapatan biro setiap tahunnya juga terus tercapai, dan ini tentu menjadi bentuk keseriusan kita untuk menjalankan kewajiban ANTARA sebagai lembaga kantor berita milik negara di Kalbar,” tuturnya.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025