Xcloud.id

Tag: Christina Aryani

  • Wamen P2MI Sebut Jumlah Pekerja Migran Ilegal ke Luar Negeri Meningkat Yogyakarta 10 Desember 2024

    Wamen P2MI Sebut Jumlah Pekerja Migran Ilegal ke Luar Negeri Meningkat Yogyakarta 10 Desember 2024

    Wamen P2MI Sebut Jumlah Pekerja Migran Ilegal ke Luar Negeri Meningkat
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –

    Pekerja Migran Indonesia
    (PMI) yang berangkat ke luar negeri secara ilegal mengalami peningkatan signifikan.
    Kebanyakan dari mereka menggunakan
    visa wisata
    untuk berangkat.
    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani, usai membuka rapat koordinasi lintas sektoral penanganan dan pencegahan
    Tindak Pidana Perdagangan Orang
    (TPPO)
    pekerja migran Indonesia
    di DIY, di Sheraton Mustika, Yogyakarta, pada Selasa (10/12/2024).
    “Memang ada tren jumlahnya meningkat terus dari waktu ke waktu,” ujar Christina Aryani dalam jumpa pers.
    Ia menambahkan, peningkatan tersebut disinyalir berkaitan dengan perekrutan yang dilakukan secara masif melalui media sosial.
    Christina Aryani menjelaskan bahwa banyak generasi muda yang tergiur dengan iklan di media sosial dan memutuskan untuk berangkat tanpa melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang merekrut mereka.
    “Kebanyakan anak-anak muda ini melihat ada iklan, langsung tertarik, dan tidak mengecek lagi, berangkat saja. Berangkatnya juga sangat mudah, melalui visa turis, dibikinkan paspor sama yang merekrut, langsung berangkat,” ungkapnya.
    Ia juga menekankan pentingnya kesadaran dari generasi muda untuk melakukan pengecekan informasi sebelum berangkat.
    “Sebetulnya informasi ini kan tidak sulit untuk dicek. Kita sekarang semua terhubung dengan gadget, tinggal tanya saja peran-peran dari BP3MI di berbagai daerah. Kita punya 23 kantor yang bisa digunakan untuk verifikasi informasi,” tuturnya.
    Terkait dengan angka PMI ilegal saat ini, Christina Aryani mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui angka pastinya, karena mereka berangkat secara un-prosedural.
    “Perlintasan imigrasi untuk warga negara Indonesia yang berangkat ini kan bisa jadi sebagai turis, jadi tidak ada cara untuk mengelompokkan apakah benar semuanya ini ke sana atau tidak,” ucapnya.
    Ia menambahkan bahwa para
    pekerja migran ilegal
    rata-rata menggunakan visa turis dan cenderung menuju negara tetangga yang dianggap sebagai pintu masuk ke negara tujuan.
    “Mereka tidak akan bilang Myanmar di situ (Kamboja), mereka akan bilang Thailand, mereka akan bilang Filipina, pokoknya negara lain yang bisa menjadi pintu masuk kemudian pergi ke daerah-daerah itu. Selalu pakai visa turis,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian P2MI-Kemlu Bahas Tata Kelola hingga Perlindungan Pekerja Migran

    Kementerian P2MI-Kemlu Bahas Tata Kelola hingga Perlindungan Pekerja Migran

    Jakarta –

    Kementerian Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Luar Negeri melakukan rapat koordinasi. Dua kementerian ini membahas tata kelola hingga perlindungan para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

    Selepas rapat, Wamen Kementerian P2MI, Christina Aryani, menyebut perlu ada perbaikan terkait tata kelola penempatan PMI. Hal itu, kata dia, agar PMI ke depannya bisa berangkat ke luar negeri dengan cepat, mudah, dan aman.

    “Jadi kami membahas tentang beberapa hal, utamanya yang paling penting adalah soal pelindungan pekerjaan migran kita yang berangkat ke luar negeri. Tadi ada banyak sekali hal-hal yang kita bahas,” ujar Christina di kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/11/2024).

    “Dan kami sepakat diperlukan perbaikan terkait dengan tata kelola penempatan PMI. Bagaimana PMI kita ke depannya bisa berangkat dengan mudah, dengan cepat, prosesnya singkat dan juga aman, itu yang paling penting. Itu satu hal,” sambungnya.

    Selain itu, dua kementerian tersebut akan membuat sistem untuk mengintegrasikan data para PMI. Sehingga, informasi WNI di luar negeri bisa lebih mudah dilacak jika terjadi masalah.

    “Dengan adanya integrasi sistem ini akan lebih mudah ketika ada pengaduan, misalnya ya terkait dengan permasalahan WNI di luar negeri. Itu bisa langsung ditindaklanjuti melalui sistem. Jadi udah tidak usah seperti hotline lagi, tapi melalui by system,” terang Christina.

    Sementara itu Wakil Menlu Negeri, Arrmanatha Nasir, menerangkan ada pembahasan kerja sama yang berkaitan dengan promosi serta peluang kerja PMI ke luar negeri. Dia menilai ada peluang kerja baru di negara maju yang tingkat kelahirannya menurun.

    “Dan yang tidak kalah penting adalah mencari peluang akses pasar baru. Di sini memang kalau kita lihat tadi kita bahas bagaimana birth rate di berbagai negara maju itu sekarang semakin kurun, sehingga mereka membutuhkan pekerja-pekerja migran,” jelas Arrmanatha.

    (lir/lir)

  • Jadi Ketum, Said Saleh Alwaini dinilai mampu pimpin Apjati

    Jadi Ketum, Said Saleh Alwaini dinilai mampu pimpin Apjati

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jadi Ketum, Said Saleh Alwaini dinilai mampu pimpin Apjati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 22:04 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) gelar acara Munas tanggal 18 – 19 November 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    Sebanyak 123 pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selaku peserta Munas Apjati 2024 secara aklamasi memilih Said Saleh Alwaini menjadi Ketua Umum Apjati periode 2024 – 2029.

    Ketua Panitia Munas Apjati, Anggi Muhammad Nur meyakini, Ketua Umum terpilih, Said Saleh Alwaini mampu melanjutkan dan mempertahankan prestasi yang dicapai Ketum Apjati periode 2020 – 2024, Ayub Basalamah serta menjalankan program yang telah dicanangkan pengurus sebelumnya.

    “Ketua Umum terpilih, Said Saleh Alwaini pasti bisa mempertahankan prestasi dan melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya dan mampu membuat terobosan-terobosan yang lebih baik lagi,” ucapnya.

    Karena, sambung Anggi, Said Saleh Alwaini telah berkecimpung dalam dunia penempatan sudah cukup lama bahkan beliau sebagai Direktur Utama PT Binawan Inti Utama.

    Mengingat pekerja migran Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, Ketua Divisi Arab Saudi periode 2020 – 2024 ini berharap, Apjati dibawah komando Ketum Said Saleh Alwaini dapat bersinergi lebih baik lagi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan stake holder terkait sehingga berdampak positif bagi pekerja migran Indonesia dan negara penempatan. 

    “Saya berharap Ketum Said Saleh Alwainia bisa lebih baik lagi bersinergi dangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sehingga dapat membuka peluang penempatan diberbagai negara penempatan seperti di Eropa, Jepang, Korea, New Zealand dan negara lainnya, dan juga meningkatkan perlindungan kepada PMI,” harapnya.

    “Oleh karena itu, Munas Apjati 2024 dengan tema Memperluas Peluang Kerja Global Menuju Indonesia EMAS dapat terwujud,” demikian Ketua Panitia Munas 2024 Anggi Muhammad Nur.

    Diberitakan sebelumnya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dalam sambutannya melalui video yang ditayangkan dalam Munas Apjati mendorong upaya konsolidasi dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) guna memperkuat upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

    Menteri Karding juga menyampaikan dua pesannya untuk APJATI.

    Pertama, APJATI perlu memperkuat kepengurusan di perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya sehingga mereka memiliki kompetensi yang baik dan kompatibel.

    Kedua, APJATI perlu memperkuat akuntabilitas perusahaan-perusahaan anggota sehingga mereka bisa melindungi PMI, katanya seraya menggarisbawahi pentingnya kerja sama pemerintah, perusahaan, dan sektor lain itu terus dikembangkan agar pelayanan, pelindungan, dan kompetensi PMI semakin baik ke depan.

    Menteri Karding juga kembali menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya bahwa peningkatan dari BP2MI menjadi kementerian merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk fokus memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik bagi para PMI.

    Untuk itu, melalui kerja sama yang lebih erat dengan APJATI, Menteri Karding berharap upaya perlindungan bagi PMI itu dapat lebih terkoordinasi sehingga permasalahan yang sering dialami para PMI bisa lebih cepat diatasi.

    “Semoga dengan ini, masalah-masalah pekerjaan migran Indonesia yang selama ini terus terjadi mudah-mudahan semakin hari semakin dapat teratasi,” tutupnya dalam video yang ditayangkan dalam acara Munas Apjati 2024.

    Seperti diketahui, acara Munas Apjati 2024 dihadiri Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Christina Aryani, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Kemudian Anggota Komisi IX DPR RI, Dirjen Binapenta, Dubes UEA, Dubes Arab Saudi dan Dubes RI di Malaysia melalui video conference.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Himbara Siapkan Dukungan KUR untuk Pekerja Migran

    Himbara Siapkan Dukungan KUR untuk Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bersepakat melakukan sejumlah kerja sama untuk kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Menteri BUMN Erick Thohir mengerahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (PPMI),” kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Pinjaman nantinya dapat langsung dimanfaatkan para pekerja yang telah mendapat kepastian kerja di luar negeri, dengan plafon atau batas peminjaman KUR mencapai Rp 100 juta.

    “Untuk KUR sendiri ketika mereka mendapat kepastian bekerja, misalnya biayanya Rp 20 juta, kami sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp 100 juta. Artinya mereka bisa langsung menggunakan akses ini,” rinci Erick.

    Sementara itu, Menteri PPMI Abdul Kadir Karding mengatakan dukungan Himbara ini menjadi angin segar bagi para pekerja migran. Pasalnya, selama ini, salah satu kendala PMI sepulang dari bekerja di luat negeri adalah keterbatasan ekonomi.

    “Jadi saya sering mengatakan, beberapa pekerja migran kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tetapi kadang-kadang tambah miskin. Banyak masalah cerai, bawa pulang anak, hidup keluarganya hedon,” kata Karding.

    Selain dukungan KUR, kedua kementerian juga bersepakat melakukan  kerja sama dengan membangun lounge khusus untuk PMI di bandara internasional di Indonesia.

    “Jadi di bandara ini kita butuh lounge khusus untuk PMI dan itu akan dibuka di seluruh bandara internasional dan Kementerian BUMN digratiskan untuk kami. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa,” kata Karding.

    Wakil Menteri PPMI Christina Aryani menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah akan meresmikan sekitar enam lounge khusus di bandara internasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, jumlah lounge khusus PMI akan berjumlah 15 lounge.

    “Yang mau di-launching Ini nanti yang mau di-launching ada lima. Yang sudah pasti lima, kemungkinan enam kita lihat nanti,” imbuh Cristiana.

  • Momen Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih Kompak Nyanyi di Indonesia Arena

    Momen Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih Kompak Nyanyi di Indonesia Arena

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/11/2024). Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, para menteri, jajaran kabinet, hingga kepala lembaga pemerintahan.

    Selain meresmikan acara, momen kebersamaan terlihat ketika para menteri dari Kabinet Merah Putih dan sejumlah jenderal kompak bernyanyi bersama. Momen ini terjadi setelah Presiden Prabowo menyampaikan sambutannya kepada ribuan pendukung dan masyarakat yang hadir. Prabowo mengajak beberapa anggota kabinetnya, seperti Wiranto, Dudung Abdurachman, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk tampil membawakan lagu Indonesia Jaya dan Jogja Istimewa.

    “Saya kira sambutannya cukup, ya. Saya minta izin minum kopi sebentar. Habis minum kopi, saya bisa bicara dua jam lagi. Bagaimana? Masih kuat dengar saya? Ini ada band, enggak? Kalian lebih suka dengar saya pidato atau mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Milih mana?” canda Prabowo Subianto usai memberikan sambutan.

    Prabowo kemudian mengajak para pejabat Kabinet Merah Putih yang dikenal pandai bernyanyi untuk menghibur.

    “Saya minta rekan-rekan dari Kabinet Merah Putih yang jago nyanyi. Di sini ada beberapa jenderal yang hebat nyanyinya, Pak Wiranto sama Pak Dudung. Saya minta, bersediakah kalian menghibur rakyat kita sesekali?” tambah Prabowo.

    Sambil berseloroh, Prabowo menyampaikan bahwa para jenderal dan menteri yang biasanya dihormati juga perlu sesekali menghibur masyarakat dalam acara sore itu.

    “Bagaimana, setuju enggak? Atau saudara ingin mendengar pidato politik setengah jam lagi? Mungkin saudara suka, tapi para tokoh nasional ini sudah bosan dengar saya bicara terus,” gurau Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Sejumlah menteri yang hadir dalam acara ini di antaranya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/BP2MI Christina Aryani, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Brodjonegoro, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.