Xcloud.id

Tag: Christina Aryani

  • Wamen Christina Ungkap Rencana Program Magang di Luar Negeri Bakal Masuk Bagian Pekerja Migran

    Wamen Christina Ungkap Rencana Program Magang di Luar Negeri Bakal Masuk Bagian Pekerja Migran

    loading…

    Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan rencana mengenai program magang di luar negeri bakal masuk ke dalam kategori pekerja migran. Foto/Dok SindoNews/Ari Sandita

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan rencana mengenai program magang di luar negeri bakal masuk ke dalam kategori pekerja migran . Hal itu diungkapkannya usai acara Serap Aspirasi dan Evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Aula Abdurrahman Wahid KemenP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2024).

    “Jadi kemarin memang ada wacana untuk mengatur. Ini juga arahan dari Pak Menteri agar magang juga masuk dalam bagian pekerja migran,” kata Christina.

    Mereka yang mengikuti program magang di luar negeri dan mendapatkan upah sama saja dengan bekerja di luar negeri. Pun bagi pelajar yang magang bekerja meski tak sesuai dengan jurusan yang digeluti.

    Baca Juga

    “Selama ini kita sering mendengar banyak yang pergi magang. Tapi ternyata magangnya itu sebenarnya tidak in-line dengan pendidikan mereka. Nah ini kan sebetulnya sama saja bekerja ke luar negeri gitu,” ujar Christina.

    Lebih lanjut dia mengatakan, masuknya program magang ke dalam bagian pekerja migran tujuannya agar terdata di KemenP2MI dan bisa mendapatkan pelindungan hukum maupun sosial.

    “Jadi terdata dan bisa lebih terlindungi. Untuk itu diperlukan revisi undang-undang ya, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran,” pungkasnya.

    (rca)

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Unjuk rasa ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun (HUT) ke-26 FSPMI.

    Pantauan di lokasi, sekitar pukul 14.45 WIB, ribuan butuh yang menaiki bus, mobil pribadi dan sepeda motor tiba di depan Kedubes Malaysia.

    Massa aksi ini pun mengibarkan bendera FSPMI dan Partai Buruh. Massa juga menyerukan tuntutan yang ingin mereka sampaikan. 

    Di antaranya, terkait kasus penembakan terhadap 5 orang pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Kepolisian di Malaysia beberapa waktu lalu.

    Dalam tuntutannya, massa mendesak untuk pemerintah Malaysia mengadili dan memenjarakan polisi yang terlibat penembakan terhadap buruh migran Indonesia. Dimana, salah satunya harus meninggal dunia akibat peristiwa itu.

    “Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia,” seru massa aksi.

    Massa juga menyerukan Ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia dan menuntut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding beserta Wamen Christina Aryani untuk mundur dari jabatannya.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI,” sambungnya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mendesak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk segera bertindak menangani kasus penembakan tersebut.

    Dia pun menyinggung Menteri Karding yang sibuk konferensi pers dan tampil di media, daripada bertindak dan melakukan sesuatu demi melindungi dan mengusut kasus penembakan tersebut.

    “Kami beri waktu 3×24 jam untuk Menteri P2MI bertindak dan menjemput buruh migran yang masih dirawat untuk diberikan perlindungan dan mengusut kasus ini dengan pemerintah Malaysia,” kata Said Iqbal.

    Said pun memberikan ultimatum, jika hal itu tidak segera dilakukan, pihaknya bersama massa buruh akan menduduki Kedubes Malaysia dan Kantor P2MI setiap hari.

    Sementara, ratusan personil kepolisian terlihat telah berjaga di depan kedubes Malaysia. 

    Dua mobil taktis water canon milik Brimob juga terlihat terparkir di halaman depan Kedubes Malaysia. Mobil pembawa kawat berduri juga disiagakan di depan kantor Kedubes.

    Pagar penghalang juga terlihat terpasang di pintu masuk Kedubes Malaysia.

    Arus lalu lintas di depan Kedubes Malaysia terpantau padat, yang dari arah Mampang menuju Menteng.

    Sebelumnya diberitakan, desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat.

    Insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) dini hari tersebut mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Namun pernyataan itu dibantah dua korban yang berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. 

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Aksi Serentak

    Sebelum menggelar aksi di depan Kedubes Malaysia, massa buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

    Sejumlah tuntuan turut disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Diagendakan, massa juga akan mendatang kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

  • Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia Nasional 31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia Nasional 31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia
    Malaysia
    (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan
    pekerja migran Indonesia
    yang terjadi di Malaysia.
    Menteri HAM
    Natalius Pigai
    menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
    “Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN,” ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).
    “Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.
    Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.
    Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.
    “Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
    “Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.
    Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.
    “Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya,” ujarnya.
    “Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.
    Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
    “Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.
    Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Dari kiri ke kanan: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers rapat tingkat menteri, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 19:18 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan fokus memberikan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.

    “Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” kata Menko Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis (30/1).

    Pihaknya mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem.

    Menurut dia, ada tiga tahapan pemberian bantuan kepada mereka. Tahap pertama dengan meningkatkan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. Tahap kedua, dengan memberikan akses untuk mengembangkan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif.

    “Dan yang ketiga, kita akan dorong yang pada posisi miskin ekstrem itu untuk mandiri,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan akan berkoordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan data kemiskinan ekstrem.

    “Akan ada intervensi. Tentu programnya Kementerian Sosial (Kemensos) menyesuaikan dengan data terbaru dan juga prioritas presiden,” kata Mensos.

    Pihaknya saat ini masih melakukan pendataan kemiskinan ekstrem. “Sedang profiling. Ada yang usia lanjut, penyandang disabilitas, ada juga yang masih usia produktif. Tentu (pemberian bantuan) beda programnya,” kata Mensos.

    Menurut dia, setelah pendataan baru akan dipastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem.

    “Kita matangkan itu, nanti datanya kita lihat lagi setelah datanya final, baru kita akan intervensi. Tentu intervensi pertama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru pemberdayaan,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    GELORA.CO – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mengecam penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    “Mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) terhadap pekerja migran Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM, Munafrizal Manan, dalam siaran persnya dikutip Rabu (29/1).

    Penembakan yang terjadi pada Jumat (24/1) menyebabkan satu pekerja migran Indonesia tewas, 1 orang lainnya kritis dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Tindakan ini dinilai tidak menghormati prinsip hak asasi manusia.

    “Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” ujarnya.

    Kementerian HAM RI mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif, profesional, dan independen melakukan pemantauan atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia.

    Lebih lanjut, Munafrizal mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM RI secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga SUHAKAM mengenai kasus tersebut. Sebab, lanjut dia, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang hak asasi manusia.

    “Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia tersebut dalam Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara (the South East Asia National Human Rights Institution Forum/SEANF) di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” sambungnya.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkap PMI yang tewas berasal dari Riau. Kementerian memastikan KBRI Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, sampai memfasilitasi pemulangan ke daerah asal.

    “KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM (polisi Malaysia) bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata keterangan pers Kemlu, Senin (27/1).

    Mereka menambahkan, untuk korban luka pihak KBRI Kuala Lumpur sudah mendapatkan akses kekonsuleran. Rencananya empat orang itu akan ditemui pada Rabu mendatang.

    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata Kemlu RI.

    Unprocedural

    Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengatakan lima orang WNI itu adalah pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal. Ia belum mengetahui lima WNI itu apakah baru akan memasuki Malaysia atau ingin keluar dari Malaysia.

    “Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia unprocedural,” kata Christina di Kantor P2MI, Jakarta, Minggu (26/1).

    “Untuk ke mananya belum tahu pasti, ini baru dugaan tapi mereka ditemukan di Perairan Tanjung Rhu. Jadi bisa jadi mereka sedang, karena kita informasinya belum semuanya terkumpul maksimal. Bisa jadi mereka meninggalkan Malaysia atau menuju Malaysia,” lanjutnya.

  • Uya Kuya-Verrel Bramasta Turut Menyoroti Penembakan 5 WNI di Malaysia Nasional 28 Januari 2025

    Uya Kuya-Verrel Bramasta Turut Menyoroti Penembakan 5 WNI di Malaysia Nasional 28 Januari 2025

    Uya Kuya-Verrel Bramasta Turut Menyoroti Penembakan 5 WNI di Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migra oleh aparat Malaysia, turut disorot artis yang menjadi anggota DPR.
    Penembakan yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) lalu ini telah mengakibatkan seorang WNI meninggal dunia, dan empat lainnya luka-luka. Tindakan aparat pun dinilai sebagai perbuatan yang berlebihan, meskipun para WNI itu diketahui merupakan pekerja ilegal.
    Anggota Komisi IX Surya Utama alias
    Uya Kuya
    menyayangkan tindakan otoritas Malaysia tersebut. Meskipun, menurutnya, mereka juga memiliki wewenang untuk menegakkan hukum di wilayahnya.
    “Kita sangat sayangkan ini terjadi. Walaupun di satu sisi ini adalah hak dari pemerintah Malaysia untuk menegakkan hukum di sana, tapi di satu sisi kan kita menyesalkan kenapa sampai ada korban,” ujar Uya saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (27/1/2025) malam.
    Sementara itu, anggota Komisi X DPR,
    Verrell Bramasta
    mendesak Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kuala Lumpur mengusut tuntas persoalan ini.
    Ia pun mengecam tindakan aparat Malaysia atas insiden ini.
    “Saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Kita negara tetangga. Satu rumpun. Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ujar Verrell kepada
    Kompas.com
    , Selasa (28/1/2025).
    Verell pun meminta Kemenlu mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas persoalan ini.
    Menurutnya, aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) telah melakukan tindakan berlebihan.
    “Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran non-prosedural/ilegal,” ujarnya.
    “Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” imbuh Verrell.
    Hal senada disampaikan Uya. Menurutnya, meskipun tindakan para WNI itu ilegal, mereka tak layak untuk ditembak. 
    Ia pun mendesak agar aparat kepolisian Malaysia dapat menyelidikan kasus ini secara menyeluruh, dan tanpa ditutup-tutupi. Terlebih selama ini, Malaysia memiliki hubungan baik dengan Indonesia.
    “Jadi kita minta Malaysia juga harus tuntaskan kasus ini secara menyeluruh dan fair. Dengan objektif lah. Dan segera beri izin kepada PMI yang luka-luka bertemu dengan konsuler kita,” desak Uya.
     
    Berdasarkan informasi yang diterima Uya, hingga kini pihak Kemenlu belum bisa memberikan pendampingan kekonsulerang kepada para WNI yang menjadi korban penembakan itu.
    Padahal, sebagai WNI, mereka memiliki hak pendampingan dari pemerintah ketika menghadapi persoalan di luar negeri, sekalipun mereka ilegal.
    “Karena yang saya dengar, hingga saat ini, konsuler masih belum bisa diizinkan bertemu untuk mendengar penjelasan dari pihak WNI yang luka-luka. Jadi baru dapat izin itu hari Rabu untuk bertemu mereka. Jadi sangat disesalkan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” tuturnya.
    Sementara Verell meminta agar para korban selamat mendapat perlindungan dari Kemenlu, KBRI Kuala Lumpur dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
    “Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” katanya.
    Pada saat yang sama, Uya mendorong pemerintah Indonesia untuk menindak para calo dan mafia yang memberangkatkan pekerja migran secara ilegal keluar negeri.
    Dia mencontohkan, ketika perbatasan di Batam diperketat, para PMI tetap saja bisa berangkat secara ilegal melalui jalur lain, seperti Kalimantan.
    “Karena kebanyakan yang diberangkatkan orang-orang yang tidak punya pengetahuan secara benar, tidak teredukasi baik tentang pekerja legal tuh gimana. Sampai sana mereka dipekerjakan di ladang, di tempat-tempat di pabrik, gaji kadang enggak dikasih, pulang pun enggak bisa,” katanya.
    “Kalau sudah melewati batas keimigrasian, jangka waktu keimigrasian, juga mereka enggak bisa keluar main keluar saja. Kecuali mereka keluar gelap lagi, selundup-selundup lagi,” imbuh Uya.
     
    Insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
    “Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).
    Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya berada dalam kondisi kritis. “Tiga PMI lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia,” ujar Christina.
    Ia mengecam keras tindakan APMM yang dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam insiden tersebut.
     
    “Kami mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia (APMM), yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya terluka,” tegasnya.
    Christina juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap para PMI yang selamat segera pulih.
    “Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan mendoakan agar empat korban lainnya segera mendapatkan kesembuhan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uya Kuya-Verrel Bramasta Turut Menyoroti Penembakan 5 WNI di Malaysia Nasional 28 Januari 2025

    Meski PMI yang Ditembak Otoritas Malaysia Ilegal, Negara Harus Tetap Melindungi Nasional 28 Januari 2025

    Meski PMI yang Ditembak Otoritas Malaysia Ilegal, Negara Harus Tetap Melindungi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan, meski lima
    Pekerja Migran Indonesia
    (PMI) yang ditembak otoritas maritim Malaysia ilegal, negara harus tetap melindungi mereka.
    Dia menekankan Indonesia perlu melindungi mereka, terlepas dari ada atau tidaknya dokumen resmi yang mereka bawa.
    “Walaupun PMI tersebut adalah ilegal, namun konstitusi kita memerintahkan negara untuk melindungi mereka, terlepas dari ada tidaknya dokumen resmi yang mereka bawa,” ujar Rezasyah kepada
    Kompas.com
    , Selasa (28/1/2025).
    Maka dari itu, Rezasyah menyebut, nota diplomatik yang dikeluarkan KBRI di Kuala Lumpur sudah sesuai dengan Konvensi Wina yang mengatur tugas pokok dan tanggung jawab diplomatik.
    Setidaknya, kata dia, hak-hak dasar para korban dihargai secara hukum di Malaysia.
    “Setidaknya hak-hak dasar PMI tersebut di Malaysia dihargai secara hukum nasional Malaysia, dan proses peradilan mereka nanti dapat diterima secara hukum internasional,” imbuhnya.
    Insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (
    APMM
    ) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyebutkan, peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
    “Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).
    Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya berada dalam kondisi kritis.
    “Tiga PMI lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia,” ujar Christina.
    Ia mengecam keras tindakan APMM yang dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam insiden tersebut.
    “Kami mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia (APMM), yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya terluka,” tegasnya.
    Christina juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap para PMI yang selamat segera pulih.
    “Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan mendoakan agar empat korban lainnya segera mendapatkan kesembuhan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM RI menyatakan melakukan pemantauan kasus dugaan penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Koordinator Subkomisi Pemantauan (Komisioner) Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terkait kasus tersebut.

    “Komnas HAM melakukan pemantauan kasus penembakan PMI di Malaysia. (Komnas HAM) akan meminta keterangan dan berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan WNI dan Kementerian P2MI atas peristiwa penembakan itu,” kata Uli saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (28/1/2025).

    “Komnas HAM (mendorong) adanya penyelidikan secara independen dan imparsial atas peristiwa tersebut,” tegas dia.

     

    Wakil Menteri P2MI Mengecam

    Diberitakan sebelumnya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    Ia juga mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bilamana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan.

    Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    Hal itu, lanjut dia, termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang ilegal.

    Ia menyampaikan hal itu saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan pada Minggu (26/1/2025).

    “Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” kata Christina.

    Kejadian itu dilaporkan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 dini hari di Perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia.

    Dilaporkan, Petugas Patroli Maritim Malaysia mendapati kapal yang berisi 5 pekerja migran Indonesia.

    Petugas Patroli Maritim Malaysia kemudian diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia.

    Akibat penembakan tersebut 1 WNI dilaporkan tewas, 1 kritis, dan 3 lainnya luka-luka.

    Selain itu, mereka yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit wilayah Selangor Malaysia.

     

    Menlu Dorong Investigasi

    Diberitakan juga sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia).

    Sugiono juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut.

    Selain itu, Sugiono juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (27/1/2025).

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Juga diberitakan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha menerima informasi korban tewas dalam insiden itu merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Ia mengatakan saat ini jenazah B tengah diautopsi otoritas Malaysia.

    Jenazah B, kata dia, akan direpatriasi ke tanah air setelah autopsi selesai.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi,” kata Judha kepada wartawan Senin (27/1/2025).

    Judha mengatakan KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.  

    Sementara itu, kata dia, empat WNI yang menjadi korban luka-luka telah mendapat perawatan di rumah sakit.

    KBRI Kuala Lumpur, kata dia, juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. 

    Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025) besok.

    “Sedangkan untuk empat WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata dia.

     

    DPR Akan Bentuk Tim

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya melalui Komisi terkait bakal membentuk tim untuk penanganan insiden tersebut.

    Dasco mengatakan pembentukan tim ditujukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Dasco menegaskan DPR juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Menurutnya tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” ungkap dia.

    Dasco juga meminta Kementerian P2MI melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Ia juga meminta Kementerian P2MI menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” kata dia.

    Dasco juga mengecam tindakan penembakan tersebut.

    Ia menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Iq mengatakan DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    DPR RI, kata dia, juga akan meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco.

  • Menlu Sugiono Desak Otoritas Malaysia Lakukan Investigasi Atas Penembakan 1 WNI

    Menlu Sugiono Desak Otoritas Malaysia Lakukan Investigasi Atas Penembakan 1 WNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendesak investigasi menyeluruh dilakukan terhadap insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, yang menewaskan satu orang WNI.

    Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI diterima di Jakarta, Senin malam, Sugiono berkata amat menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam kejadian tersebut.

    “Menlu RI mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan,” sebut Sugiono dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).

    Menlu juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban tewas dan juga kepada sejumlah korban lainnya yang terluka akibat insiden penembakan tersebut.

    Seorang WNI yang diduga hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal dikabarkan tewas ditembak oleh personel APMM di Perairan Tanjung Rhu Selangor pada Jumat (24/1). Peristiwa ini juga menyebabkan beberapa WNI lainnya mengalami luka-luka.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya mengatakan penembakan dilakukan karena WNI tersebut diduga melakukan perlawanan saat dihentikan oleh APMM. Identitas para korban masih terus didalami oleh pihak terkait.

    Informasi serupa juga diungkapkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang melaporkan satu korban meninggal dan empat lainnya luka-luka. Kejadian ini bermula pada pukul 03.00 waktu setempat ketika kapal yang membawa lima WNI pekerja migran tanpa dokumen resmi dihentikan oleh patroli APMM.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding turut mendesak supaya proses penegakan hukum dilakukan secara transparan. Selain itu, ia memastikan bahwa akses terhadap korban luka dalam insiden tersebut akan dibuka pada Rabu (29/1) mendatang.

    Senada, Wamen P2MI Christina Aryani mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas Malaysia tersebut dan mendesak otoritas setempat mengusut penggunaan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa WNI.