Xcloud.id

Tag: Christina Aryani

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

  • Wamen Christina Minta Jakarta Jadi Penyumbang Pekerja Migran Indonesia

    Wamen Christina Minta Jakarta Jadi Penyumbang Pekerja Migran Indonesia

    loading…

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani meminta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daerah yang menyumbang signifikan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani meminta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daerah yang menyumbang signifikan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Memiliki kemampuan dan banyak fasilitas untuk menunjang pelatihan pekerja migran bekerja di luar negeri menjadi salah satu alasannya.

    “Yang saya (Kementerian P2MI) lakukan adalah mencari peluang (kerja) di luar negeri, pertemukan dengan suplai tenaga kerja kita yang ada. Nah, pemprov bisa membantu dari hal pelatihan-pelatihan. Banyak sekali pelatihan di Jakarta yang bisa didayagunakan. Itu yang mau kita pertemukan,” ujar Christina usai pembukaan Jakarta Timur Job Fair di Taman Mini Square, Rabu (26/2/2025).

    Politikus Partai Golkar itu pun mengingatkan agar calon pekerja migran Indonesia membekali diri dengan ketrampilan, agar mampu bersaing dengan pekerja migran dari negara lain seperti Nepal, India atau Bangladesh. “Jadi kita harus siap. Kalau dengar ada #kaburajadulu, enggak cukup dengan kabur tanpa keahlian. Kalau ada kejadian apa-apa, susah diri sendiri, susah keluarga, susah pemerintah. Jadi kabur harus siap, informasi dan keterampilan,” ungkap Alumnus Universitas Indonesia ini.

    Lebih lanjut Christina mengatakan bahwa Jakarta Job Fair menjadi salah satu wujud kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lain dalam penanganan isu ketenagakerjaan. Apalagi, kata dia, Kementerian P2MI menargetkan penempatan 425 ribu pekerja migran di luar negeri.

    Christina menuturkan, Kementerian P2MI senang sekali bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta. “Kami menyambut baik kegiatan job fair seperti ini. Lewat job fair, kementerian melalui kantor BP3MI kami bisa memberikan informasi seputar peluang kerja di luar negeri dengan berbagai macam skill. Jangan lupa tingkatkan kompetensi raih peluang kerja di luar negeri,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Rano Karno menuturkan bahwa Jakarta akan mengadakan job fair setiap 3 bulan di tiap kecamatan. Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyambut baik informasi yang disampaikan Wamen Christina mengenai target penempatan 425 ribu pekerja migran di luar negeri sepanjang 2025. Apalagi Jakarta memiliki banyak balai latihan kerja (BLK).

    “Jadi artinya, momen job fair ini selain menjadi informasi pekerjaan yang ada di Indonesia, juga ada potensi pekerjaan di luar negeri. Kalau ada kendala bahasa, kita punya BLK. Kita siap melatih calon pencari kerja di luar negeri dengan bahasa Mandarin, Korea, Jepang, Taiwan dan job fair ini akan menjadi pusat informasi,” pungkasnya.

    (rca)

  • Wamen P2MI Minta Jakarta Jadi Penyumbang Signifikan Pekerja Migran, Ini Alasannya – Halaman all

    Wamen P2MI Minta Jakarta Jadi Penyumbang Signifikan Pekerja Migran, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani meminta Pemprov DKI Jakarta menjadi daerah dengan penyumbang signifikan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. 

    Pertimbangannya, lantaran Jakarta memiliki kemampuan dan fasilitas penunjang pelatihan pekerja migran untuk siap bekerja di luar negeri. 

    “Yang saya lakukan adalah mencari peluang (kerja) di luar negeri, pertemukan dengan suplai tenaga kerja kita yang ada.” 

    “Nah, Pemprov bisa membantu dari hal pelatihan-pelatihan. Banyak sekali pelatihan di Jakarta yang bisa didayagunakan. Itu yang mau kita pertemukan,” kata Christina usai pembukaan Jakarta Timur Job Fair di Taman Mini Square, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Christina juga mengingatkan kepada calon PMI bisa membekali diri dengan keterampilan supaya mampu bersaing dengan pekerja migran negara lain sisal Nepal, India atau Bangladesh.

    Ia kemudian menyinggung tagar ‘Kabur Aja Dulu’ yang menurutnya tidak bisa diikuti tanpa keahlian maupun pemahaman yang cukup. 

    Sebab jika nekat pergi ke luar negeri tanpa bekal tersebut, maka ketika alami masalah di luar negeri, pemerintah maupun keluarga yang bersangkutan juga akan kesulitan untuk memberikan bantuan.

    “Jadi kita harus siap. Kalau dengar ada #kaburajadulu, ngga cukup dengan kabur tanpa keahlian. Kalau ada kejadian apa-apa, susah diri sendiri, susah keluarga, susah pemerintah.”

    “Jadi kabur harus siap, informasi dan keterampilan,” ungkapnya.

    Adapun Christina menerangkan bahwa saat ini Kementerian P2MI mencanangkan target penyaluran 425 ribu pekerja migran ke luar negeri. 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan Pemprov akan mengadakan job fair setiap 3 bulan di tiap kecamatan.

    Rano menyambut baik target penempatan kerja di luar negeri yang dicanangkan Kementerian P2MI. Apalagi Jakarta memiliki banyak balai latihan kerja (BLK).

    “Kalau ada kendala bahasa, kita punya BLK. Kita siap melatih calon pencari kerja di luar negeri dengan bahasa Mandarin, Korea, Jepang, Taiwan dan job fair ini akan menjadi pusat informasi,” kata Doel, sapaan akrab Rano Karno.

  • Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025

    Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam pembukaan Jakarta Job Fair \”Bersama Jakarta Timur, bersinar karirmu\” gelombang 1 di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 17:03 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan penempatan sebanyak 425 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri pada 2025.

    “Tahun ini, kami menargetkan penempatan ke luar negeri pekerja migran sebanyak 425 ribu orang atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 297 ribu orang. Jadi, ada tambahan 128 ribu orang,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani saat membuka Jakarta Job Fair “Bersama Jakarta Timur, Bersinar Karirmu” gelombang pertama di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Christina, hal itu tidak mustahil karena pada 2024, permintaan sumber daya manusia (SDM) yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta.

    “Permintaan yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta. Kami belum sanggup memenuhi itu, tapi semoga di tahun ini dengan kolaborasi lintas sektor tadi semua ini bisa menjadi peluang yang kita daya gunakan,” ujar Christina.

    Christina juga menyoroti tren tagar “Kabur Aja Dulu” di media sosial dan untuk itu ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dengan melihat peluang kerja di luar negeri sebagai opsi yang lebih menguntungkan dan menjanjikan. Perubahan pola pikir ini, Christina berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang kerja di luar negeri secara legal dan aman, daripada sekadar “kabur” tanpa arah yang jelas.

    “Nah sekarang kita ganti tagarnya jadi #kerja di luar negeri dulu, itu menjadi salah satu opsi selain, kita bisa bekerja juga di dalam negeri. Jadi, peluangnya tidak terbatas, sekarang kami berharap kegiatan hari ini (job fair) akan membawa hasil nyata, mempertemukan pemberi kerja, serta membawa manfaat bagi kita,” jelas Christina.

    Selain itu, Christina menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencari solusi dari pengangguran dan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Hal ini sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian P2MI, yang kini semua urusan pekerja migran berada di bawah satu kementerian sehingga koordinasi lebih optimal.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dan sinergi antar kementerian lembaga adalah kunci. Ini menjadi cara untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki guna mendukung pengejawantahan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada ketiganya yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” jelas Christina.

    Lebih lanjut, Christina juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan lowongan kerja daring yang menjanjikan gaji tinggi dengan syarat yang terlalu mudah dan tak masuk akal.

    “Sering ada iklan kerja di luar negeri, gajinya 1.000 dolar, tidak perlu syarat apa-apa, paspor disediakan. Itu sudah pasti palsu atau penipuan,” tegas Christina.

    Untuk mendapatkan informasi resmi terkait pekerjaan di luar negeri, Christina meminta masyarakat mengecek informasi melalui Instagram Kementerian P2MI atau datang langsung ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta. Sementara itu, pada bursa kerja kali ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan kerja. 

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta. Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Sumber : Antara

  • DKI siap ciptakan 500 ribu lapangan kerja bagi lulusan SMA dan sarjana

    DKI siap ciptakan 500 ribu lapangan kerja bagi lulusan SMA dan sarjana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    “Jakarta sekarang masih membutuhkan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur, Rabu.

    Rano menjelaskan, beberapa posisi yang dibutuhkan Pemprov Jakarta saat ini di antaranya petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

    Selain itu pasukan putih untuk membantu Puskesmas yang ada di Jakarta dan juga untuk para lanjut usia (lansia).

    “Kami masih membutuhkan PPSU, lalu kepala Dinas Damkar berbisik kepada saya, kami masih membutuhkan 11.000 petugas,” katanya.

    “Jakarta kalau tidak dipenuhi dengan keselamatan, tingkat kebakaran sangat tinggi. Ini juga lapangan kerja. Apakah cukup dengan tenaga? No. Kita memerlukan ‘skill’ (kemampuan) tentu dengan pelatihan,” ujar Rano.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menciptakan pasukan putih untuk membantu tenaga medis saat berkunjung langsung ke masyarakat untuk membantu para lansia.

    Selain itu, Rano juga mendukung anak muda untuk bisa mendapat pekerjaan di luar negeri sekaligus membantu generasi ke depannya bisa fasih dalam bahasa asing di dunia kerja.

    “Ayo adik-adik, bermimpilah bekerja di luar. Tapi begitu dengar luar, ‘bang gue bahasa kaga bisa bang’. Kan ada pelatihan. Pelatihan mandarin, Korea, Inggris, Jepang,” katanya.

    Saat menjadi Gubernur Banten, Rano hampir mengirim 1.000 orang untuk bekerja di Taiwan. “Dari 0 (tidak bisa apa-apa), maaf, Banten dari Lebak, dari Pandeglang. Tapi kita latih mereka bahasa, akhirnya bisa bekerja di Taiwan,” katanya.

    Karena itu, pihaknya akan berkomitmen mengadakan bursa kerja (job fair) di Jakarta yang dilakukan sebulan hingga tiga bulan sekali untuk memberikan lapangan kerja yang luas bagi warga Jakarta.

    “Ini janji gubernur dan wakil gubernur, kita akan melakukan ‘job fair’ per tiga bulan sekali. Tapi ternyata, Kadis Ketenagakerjaan ini sanggup melakukan per bulan sekali. Kita akan jangkau hingga kecamatan,” katanya.

    Pemprov DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Turut hadir mendampingi Rano antara lain Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi.

    Selain itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah, Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Sahroni dan jajaran lainnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gemuruh Ribuan Kader Demokrat Sambut Puan Maharani Saat Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat – Halaman all

    Gemuruh Ribuan Kader Demokrat Sambut Puan Maharani Saat Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri langsung acara Penutupan Kongres DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selasa 25/2/2025 malam.

    Pantauan Tribunnews.com, Puan hadir dengan mengenakan blazer hitam dengan kerah berwarna merah khas warna PDIP dan celana panjang hitam.

    Puan didampingi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang mengenakan pakaian batik bernuansa merah.

    Kehadiran keduanya menyita perhatian seluruh peserta yang berada di dalam lokasi Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat.

    Bahkan sebagian besar dari kader Demokrat meneriakkan sambutan untuk Puan Maharani dan Bambang Pacul.

    Mereka bahkan secara gemuruh menepukkan balon tepuk tangan berwarna putih biru bertuliskan Demokrat.

    Hingga berita ini ditulis, segenap pejabat tinggi negara terlihat sudah hadir di dalam lokasi Penutupan Kongres VI Demokrat.

    Mereka di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri BUMN RI Erick Thohir, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Lestari Moedijat, hingga Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

    Tak hanya itu, terpantau turut hadir sederet Wakil Menteri yang ada di Kabinet Merah Putih termasuk Wamen P2MI Christina Aryani, Wamensos sekaligus Ketum Partai Prima Agus Jabo, hingga Wamen Perdagangan RI Roro Esti.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Demokrat ini juga dijadwalkan akan hadir Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Hanya saja kedua kepala negara itu belum terpantau memasuki area Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

    Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan pihaknya mengundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk hadir di agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat.

    Adapun agenda penutupan Kongres VI Demokrat digelar hari ini Selasa 25/2/2025 malam di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

    Meski begitu, Herzaky belum dapat memastikan siapa pihak dari PDIP yang akan hadir nantinya.

    Dipastikan Herzaky sejatinya seluruh pihak partai politik yang ada di parlemen dan di luar parlemen diundang oleh Demokrat.

    Pasalnya, menurut dia, tidak ada lagi label rivalitas antara partai politik setelah event Pemilu 2024 kemarin.

    Sehingga siapapun pimpinan Partai Politik diundang dalam agenda tersebut.

    “Yang di luar parlemen yang kemarin ikutan pemilu kita undang. Karena bagi kami pertarungan, pertempuran, kompetisi itu hanya ada di pemilu dan Pilpres,” kata dia. “Sudah selesai, sudah ada pemilihnya, sudah ada pemenangnya, ya sudah. Kita bergandeng tangan bekerja bersama. Karena Pak Prabowo sampaikan kita yang paling penting persatuan dan kesatuan,” sambungnya.

    Herzaky lantas membeberkan soal siapa saja pihak yang akan hadir dalam penutupan Kongres VI Demokrat ini.

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Wapres Gibran Rakabuming Raka akan turut hadir dan sederet menteri di kabinet Merah Putih.

    “Alhamdulillah hari ini selain Pak Presiden Prabowo, rencananya juga akan ada Pak Wapres, lalu juga akan ada jajaran nanti para Ketum Partai Politik Sahabat, ya. Ada Pak Bahlil, rencananya ada Pak Zulkifli Hasan, lalu juga ada Pak Muhaimin Iskandar,” kata dia.

    “Tentu juga jajaran petinggi Gerindra. Selain misalnya tadi Pak Prabowo selaku Ketua Umum, rencana akan ada Bang Sufmi Dasco, ya. Juga ada Sekjen dan tentu saja para Ketum Partai Sahabat lainnya,” tandas Herzaky.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bisa Diaudit KPK dan BPK

    Bisa Diaudit KPK dan BPK

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    Peresmian ini menandai langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan nasional.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar entitas bisnis, melainkan aset nasional yang berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    Baca: Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, inovasi, serta disiplin dalam operasional BUMN.

    Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkapnya.

    Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.

    Ia menambahkan bahwa BPK juga dapat mengaudit Danantara karena badan ini mencakup perusahaan-perusahaan berbentuk public service obligation (PSO).

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut Danantara bukan sekadar pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan nasional.

    “Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara untuk mendukung proyek-proyek berdampak besar dan berkelanjutan.

    Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Prabowo yakin bahwa dengan peresmian Danantara, Indonesia akan terus maju lebih kuat dan bersatu, serta meraih pencapaian besar di masa depan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.
     
    Peresmian ini menandai langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan nasional.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar entitas bisnis, melainkan aset nasional yang berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.
     
    Baca: Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, inovasi, serta disiplin dalam operasional BUMN.

    Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkapnya.

    Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.

    Ia menambahkan bahwa BPK juga dapat mengaudit Danantara karena badan ini mencakup perusahaan-perusahaan berbentuk public service obligation (PSO).

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut Danantara bukan sekadar pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan nasional.

    “Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara untuk mendukung proyek-proyek berdampak besar dan berkelanjutan.

    Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Prabowo yakin bahwa dengan peresmian Danantara, Indonesia akan terus maju lebih kuat dan bersatu, serta meraih pencapaian besar di masa depan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Kamar Entrepreneur Indonesia Gelar Outlook Ekonomi 2025 Bahas Arah Ekonomi Indonesia – Halaman all

    Kamar Entrepreneur Indonesia Gelar Outlook Ekonomi 2025 Bahas Arah Ekonomi Indonesia – Halaman all

    Outlook Ekonomi 2025 ini menjadi momentum penting bagi organisasi dengan dilaksanakannya Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Pengurus.

    Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 15:45 WIB

    Istimewa

    OUTLOOK EKONOMI – Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) akan menggelar acara Outlook Ekonomi 2025 pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Auditorium BSI, Wisma Mandiri Lt 11, Jakarta Pusat. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND)  menggelar acara Outlook Ekonomi 2025.

    Acara ini berlangsung pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Auditorium BSI, Wisma Mandiri Lt 11, Jakarta Pusat.

    Outlook Ekonomi 2025 ini menjadi momentum penting bagi organisasi dengan dilaksanakannya Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Pengurus serta perayaan HUT KEIND ke-4.

    Acara dibuka secara resmi oleh Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum RI serta dipandu oleh Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND.

    Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional, KEIND menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai sektor strategis untuk membahas prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025.

    Para pembicara yang hadir di antaranya:

    Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi
    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto
    Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yusgiantoro
    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani
    WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi KADIN Aviliani

    Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND, mengatakan dengan adanya diskusi dan pemaparan dari para ahli, KEIND berharap acara ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai arah kebijakan ekonomi di tahun 2025 serta membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku usaha di Indonesia.

    “Kami mengundang seluruh anggota KEIND, akademisi, praktisi bisnis, yang peduli terhadap perkembangan ekonomi untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara ini,” ujarnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Wamen P2MI Wanti-wanti Tawaran Kerja Ilegal di Luar Negeri di Tengah Tren ‘Kabur Aja Dulu’ – Halaman all

    Wamen P2MI Wanti-wanti Tawaran Kerja Ilegal di Luar Negeri di Tengah Tren ‘Kabur Aja Dulu’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani mengingatkan potensi masalah baru jika masyarakat yang mengikuti tren tanda pagar (tagar) #KaburAjaDulu menempuhnya dengan cara ilegal tanpa melewati prosedur sesuai aturan. 

    Ia mengajak masyarakat untuk mengimbangi tren tersebut dengan peningkatan kompetensi, keterampilan dan kemampuan menatap dunia kerja di luar negeri. 

    Hal ini disampaikan Christina saat berbicara di hadapan ratusan mahasiswa Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/2/2025).

    “Kita kan pasti inginnya adik-adik mahasiswa pergi ke luar negeri sesuai tujuan awal. Menimba ilmu kah, bekerja, mencari penghasilan lebih bagus, pulang-pulang bisa membuka usaha dan membantu orang tua,” kata Christina.

    Dalam kesempatan itu Christina juga mengingatkan para mahasiswa untuk hati-hati terhadap iming-iming tawaran kerja di luar negeri tanpa kelengkapan prosedur.

    Jika berangkat bekerja ke luar negeri secara mandiri, ia meminta masyarakat untuk mengecek kembali riwayat perusahaan tempatnya bekerja ke pihak Kementerian P2MI atau Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terdekat.

    “Kalau berangkat mandiri harus ekstra hati-hati. Cari tahu lagi. Cek iklan iming-imingan kerja di luar negeri ke KemenP2MI atau BP3MI terdekat,” ucapnya.  

    Sebelumnya Christina menyatakan tak ada yang salah dari tren tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Menurutnya, sikap tersebut menjadi hak masyarakat dalam mencari penghidupan yang lebih baik.

    Namun ia menekankan bahwa sikap itu harus ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Ia mengingatkan proses berangkat kerja sebagai pekerja migran di luar negeri harus mengikuti prosedur legal agar para WNI tetap aman dan terlindungi.

    Salah satu aturan yang harus diikuti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    Christina mengajak masyarakat yang ingin mengikuti tren tersebut agar lebih menggali informasi bekerja di luar negeri demi menghindari terjerat kasus kejahatan internasional. 

    “Dan tolong jangan dijadikan alasan untuk mencoba-coba berangkat secara ilegal dan berujung pada masalah,” tegasnya. 

    Diketahui berseliweran konten media sosial yang dibuat warga negara Indonesia (WNI) dengan tagar tersebut untuk menunjukkan bentuk kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan keadilan di dalam negeri. 

    Tren ini dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri. Konten ini juga berisi ajakan bagi para anak muda untuk mengenyam pendidikan, bekerja atau tinggal di luar negeri. 

     

  • Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    PIKIRAN RAKYAT – Menanggapi tren #KaburAjaDulu yakni gerakan merantau ke luar negeri akibat sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap gagal, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka peluang penempatan pekerja migran asal Indonesia di luar negeri.

    Kamis, 13 Februari 2025, KM2PI menggelar rapat hasil serap aspirasi dan evaluasi bersama perusahaan penempatan. Rapat ini menghasilkan keputusan bahwa terdapat peluang bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk ditempatkan di Selandia Baru dan Hungaria.

    Adapun, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan bahwa terdapat tantangan terkait kuota PMI yang terbatas di Selandia Baru, sementara di Hungaria ada permasalahan politik yang menghambat.

    “Nanti kita akan coba diskusikan dengan otoritas di negara terkait dan teman-teman perwakilan di sana sejauh apa kondisinya dan apakah ada upaya lain yang bisa kita lakukan agar bisa menempatkan pekerja migran dari Indonesia.” ujarnya.

    Berkenaan dengan ini, KP2MI tidak tinggal diam, Wamen Christina menyampaikan bahwa pasar-pasar tradisional seperti Taiwan, Malaysia, serta negara-negara Timur Tengah juga membuka kesempatan bagi para calon PMI.

    Terkait upaya ini, Wamen Christina mengungkapkan bahwa Kementerian memiliki target penempatan 425 ribu PMI sepanjang tahun 2025 ini. Untuk mencapai target tersebut, kementerian tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama dari perusahaan di mana para PMI akan ditempatkan.

    “Kita punya target penempatan 425 ribu pekerja migran di tahun ini. Nah, ini target yang besar dan bagaimana segala potensi bisa diupayakan agar target ini bisa tercapai. Jadi tadi kita dengerkan dan dapat masukkan juga selain kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi.” tutur Christina.

    Sementara itu, berdasarkan rilis pers hasil rapat kerja KP2MI yang digelar Rabu, 12 Februari silam, saat ini KP2MI tengah berupaya meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menganggap tren ini merupakan terobosan yang positif.

    Menteri Karding menegaskan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin #KaburAjaDulu harus memiliki keterampilan yang memadai terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri. Ia meminta para calon PMI untuk ‘kabur’ demi bekerja dan tidak menyia-nyiakan kesempatan.

    “Kami melihat ada satu hal yang bisa kita isi di sana, yaitu Anda boleh kabur, tapi Anda bekerja saja di luar negeri, daripada kaburnya percuma sia-sia,” kata Menteri Karding usai Rapat Kerja Bersama KP2MI Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

    Menteri Karding juga turut memberikan dukungan dan peran pemerintah Indonesia dalam hal ini, “Kita tingkatkan kapasitas mereka, kita tempatkan mereka bekerja, dapat untung yaitu pekerjaan, dapat gaji, bisa bantu keluarga dan negara.”***(Talitha Azalia Nakhwah/UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News