Xcloud.id

Tag: Cholil Nafis

  • Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    GELORA.CO – Dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza dan melanggengkan pendudukan.

    Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi Indonesia dalam menjalankan rencana tersebut, yang dinilai selaras dengan kepentingan Israel dan proposal relokasi yang sempat disuarakan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Rabu (9/4/2025).

    Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi itu memperingatkan bahwa jika rencana ini terlaksana, Israel akan lebih leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza, yang dalam jangka panjang berpotensi menjadi bagian dari proyek Israel Raya.

    “Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.

    Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.

    “Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya,” tambahnya.

    Senada dengan Buya Anwar, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan penolakannya. Ia menilai bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.

    “Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri,” kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya yang sudah diizinkan dikutip inilah.com, Kamis (10/4).

    Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.

    “Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina,” ujarnya.

    KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.

    “Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka,” pungkasnya. (*)

  • Mudik di Kampung tak Usah Flexing

    Mudik di Kampung tak Usah Flexing

    GELORA.CO – Masyarakat Indonesia telah mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. Saat di kampung, mereka pun akan saling bermaaf-maafan dan melakukan silaturrahim dengan sanak famili, saudaranya dan tetangganya.

    Saat merayakan lebaran di kampung, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis pun mengingatkan kepada masyarakat agar menghindari flexing atau memamerkan kekayaannya secara berlebihan.

    “Yang mudik tunjukkan perhatian kita, kepedulian kita berbagi nikmat dengan masyarakat di kampung, hidupkan ekonomi masyarakat. Jangan hanya menunjukkan keberhasilan apalagi flexing,” ujar Kiai Cholil saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (30/3/2025).

    Dia menjelaskan, Idul Fitri ini merupakan ajang bagi umat Islam untuk saling bersilaturrahim dan peduli terhadap sesama.

    “Mari kita sambung silaturrahmi antara kita, kita saling menghalalkan antara kita. Artinya dari berpuasa kita belajar untuk empati dan memaafkan kepada yang lain,” ucap Rais Syuriah PBNU ini.

    Sebelum melakukan Sholat Idul Fitri pada Senin (31/3/2025), Kiai Cholil juga mengingatkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena, zakat fitrah hukumnya wajib bagi umat Islam.

    “Jangan lupa melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat dilaksanakan,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini.

    Selain itu, kiai asal Madura ini juga mengajak kepada umat Islam untuk banyak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Ramadhan yang telah berhasil dilalui.

    “Mari kita perbanyak syukur dan banyak tahmid dan juga takbir dan juga tahlil kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat Ramadhan yang telah kita lalui,” jelas Kiai Cholil. (*)

  • Hilal Tak Teramati di Sejumlah Lokasi, Lebaran 2025 Jatuh Pada Hari Senin!

    Hilal Tak Teramati di Sejumlah Lokasi, Lebaran 2025 Jatuh Pada Hari Senin!

    JABAR EKSPRES – Pantauan di sejumlah tiitk lokasi pemantauan melaporkan bahwa hilal tidak teramati, salah satunya di Masjid Hasyim Asy’ari, Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

    Dengan demikian, Lebaran Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah akan jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025 mendatang.

    Selain itu, akademisi Muhammad Cholil Nafis menyebut 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran Idulfitri 2025 jatuh pada Senin (31/3).

    Hal itu disampaikan penulis sekaligus pendakwah tersebut melalui akun X pribadinya @/cholilnafis, Sabtu (29/3/2025). “Lebarana 1446 H. Jatuh pada Senin 31/3/25.”

    Menurutnya, penetapan ini karena Ijtima’ Bulan dan Matahari terjadi pada 29 Ramadan atau Sabtu, pukul 17:58:27 WIB.

    BACA JUGA:Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri Digelar 29 Maret, Kemenag Siapkan Proses Rukyatul Hilal di 33 Titik

    “Tinggi hilal mar’ie di Indonesia pada 29 Ramadhan 1446 H bervariasi antara –2º 51’ hingga –0º 41’. Elongasi hilal haqiqi bervariasi antara 2º 58’ hingga 3º 01’,” ujarnya.

    Kemudian, kata dia, lama hilal di atas ufuk di seluruh Indonesia pada 29 Ramadan adalah 0 detik.

    “Kedudukan hilal di seluruh Indonesia (dalam hal tinggi hilal mar’ie dan elongasi hilal haqiqy) di bawah ufuk dan di bawah kriteria Imkan Rukyah,” kata dia.

    Dengan begitu, menurutnya bulan Ramadhan 1446 H adalah 30 hari.

    Sementara itu, Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1446 H akan digelar Kementerian Agama pada Sabtu petang, berdasarkan laporan dari 33 titik lokasi pemantauan hilal.

  • Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) telah merampungkan pembentukan kepengurusan periode 2025-2030.

    Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan kepengurusan tersebut berhasil dibentuk secara musyawarah mufakat.

    “Alhamdulillah hasil rapat formatur berhasil menyusun dan menyepakati susunan Kepengurusan PB IKA PMII Periode 2025-2030, yang merepresentasikan senioritas, ketokohan, kapasitas akademi, dan kewilayahan yang ada,” ujar Fathan di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

    Rapat formatur Munas IKA PMII ke VII pada tanggal 8 Maret 2025 dihadiri oleh tim yang terdiri dari  Imam Nahrawi (mewakili wilayah Jawa), Ahmad Zarkasih (mewakili wilayah Sumatera), Mulyadi Tawik (mewakili wilayah Kalimantan), Mulyadi Prayitno (mewakili wilayah Sulawesi) dan Mumin Refra (mewakili Indonesia Timur).

    Fathan berharap seluruh pengurus PB IKA PMII memiliki spirit kebersamaan untuk membangun IKA PMII yang lebih solid dan mampu mengayomi semua alumni PMII yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Fathan menegaskan bahwa kepengurusan PB IKA PMII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi.

    “Situasi kebangsaan dan kenegaraan membutuhkan kehadiran IKA PMII, tentu hal ini harus menjadi agenda besar yang lebih didahulukan. Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni wajib dijadikan arus utama dalam gerak langkah IKA PMII ke depan. Kita ingin IKA PMII jadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia,” tuturnya.

    Adapun susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Periode 2025-2030 di antaranya yakni:

    MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

    Ketua   : Dr. Andi Jamaro Dulung

    Wakil Ketua     : Hanif Dhakiri

    Sekertaris        : Dr. KH. Cholil Nafis, M.Si

    Wakil Sekertaris   : Drs. Ida Fauziyah, M.Si

    Anggota    :
    1.      DR (HC). Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si
    2.      Prof. Dr. Nazarudin Umar, M.A
    3.      Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.sc
    4.      Dr. Burhanuddin Abdullah.
    5.      KH.Dr (HC) As’ad Said Ali
    6.      Fadhilah Suralaga
    7.      Dr.H. Umar Yahya
    8.      Dr. Kh. Malik Madany, M.A.
    9.      Prof. Dr. Ali Masykur Musa
    10.     Prof. Dr. Ahmad Mubarok, M.A
    11.     Drs. Lilis Nurul Husna
    12.     Dr. KH. Endin AJ Shofihara
    13.     Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si
    14.     Drs. H.A. Chozin Chumaedy
    15.     KH. Masyhuri Malik
    16.     Drs. Nukman abdul Hakim
    17.     Dr. H. Wahidudin Adam, SH. MA.
    18.     Dr. KH. Mohammad Irfan Yusuf Hasyim
    19.     Drs. Mujib Rohmat
    20.     Drs. Slamet Riyanto
    21.     Dr. H. Abdul azis, M.A.
    22.     Prof. Dr. H. Munzir Suparta, M.A.
    23.     Jauharoh Haddad
    24.     Mayjen TNI (purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
    25.     Brigjen TNI (purn) Aziz Ahmadi, M.Sc
    26.     Drs. Syarif Muhammad Allaydarus.
    27.     Komjen Pol (purn) Dr. Ahmad Lutfi, SH, S.S.T., M.K.
    28.     Drs. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si
    29.     Drs. Syaeful Bahri Anshori, MP
    30.     Sultonul Huda
    31.     Nasrul Halim SH.
    32.     Dr. H. Asqolani, SH. MM.
    33.     Drs. H. Ratu Dewa
    34.     Prof. Dr. H. Khairudin Wahid
    35.     Choirus Sholeh Rasyid
    36.     Abdul Mun’im D.Z

    DEWAN PAKAR

    Ketua   : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

    Sekertaris      : Dr. KH. Imdadun Rahmat, M.Si

    Anggota :
    1.      Prof. Dr. H. Masykuri Abdullah, M.A.
    2.      Dr. KH. Jazil Fawaid, M.SI
    3.      KH. Ulil Abshor Abdalla
    4.      Drs. Samsul Widodo, MA.
    5.      Dr. Diana Mutia
    6.      Prof. Dr. Imron Rosyadi, M.Hi
    7.      Amsar Abdul Manan, M.Si
    8.      Prof. Dr. Dzuriyyatun Thoyyibah
    9.      Dr. Kh. Robikim M Has
    10.     Dr. Mundiharno, M.Si
    11.     Saida Sakwan
    12.     Dr. Ir. H. Muhtar Thahir Syarkawi,M.T., ATU.
    13.     Dr. Addin Jauharuddin, M.Si
    14.     Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A.
    15.     KH. Ahmad Baso
    16.     Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I.,S.H.,M.H
    17.     Dr. Fadli Yasir M.M

    PIMPINAN HARIAN

    Ketua Umum      : Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si 

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh

    1.      Ketua   : Hasanudin Wahid
    2.      Ketua   : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
    3.      Ketua   : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si
    4.      Ketua   : Aqib Ardiansyah
    5.      Ketua   : Syiq Samsul Huda
    6.      Ketua   : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i
    7.      Ketua   : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si
    8.      Ketua   : Rivqy Abdul Halim
    9.      Ketua   : Toriqul Haq
    10.     Ketua   : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si
    11.     Ketua   : Yunus Razak
    12.     Ketua   : Akhmad Gozali Harahap, M.Si
    13.     Ketua   : Siti Mukaromah
    14.     Ketua   : Mulyadi Prayitno
    15.     Ketua   : Heri Haryanto Azzumi
    16.     Ketua   : Mulyadi Tawik
    17.     Ketua   : Dr. Saleh, SH., MH
    18.     Ketua   : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si
    19.     Ketua   : MF. Nur Huda Yusro
    20.     Ketua   : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.
    21.     Ketua   : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi
    22.     Ketua   : Juwanda, Spdi.
    23.     Ketua   : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.
    24.     Ketua   : H. Hasan Basri Segala
    25.     Ketua   : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.
    26.     Ketua   : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal     : Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal       : Zainul Munasichin
    1.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Ulil Albab
    2.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Kaisar Abu Hanifah
    3.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Insan Purnama, M.Si
    4.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Isra D Pramulya, SIP
    5.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Yusra Alhabsyi
    6.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Cupli Risman
    7.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Samsul Rani
    8.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Saipul Adam
    9.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Syarifudin Salwani, SE.
    10.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Maryati Sholihah
    11.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abdul Rojak, SH.
    12.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Hamid Bula
    13.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Muhammad Nurcholis, S.Th
    14.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Irma Muthoharoh

    15.     Wakil Sekretaris Jenderal       : H. Faisal Amir, SE, MM.
    16.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Marwan Zaenuddin, MM.
    17.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Septi Rahmawati
    18.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Harry Saputra Gani
    19.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Rahmayanti
    20.     Wakil Sekretaris Jenderal       : M. Rifai Darus
    21.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Mohammad Syarif
    22.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Lukmanul Hakim al-Jambi
    23.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Hasan Taftanjanji
    24.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Anies Hidayah
    25.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH
    26.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Danang Sanggabuana, M.Si
    27.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Abd Basir, M.Pd.I
    28.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Mashudi
    29.     Wakil Sekretaris Jenderl        : Zainal Abidin

    Bendahara Umum  : Arif Rahman

    Bendahara       : Syaeful Amin
    Bendahara       : Dahlia Umar
    Bendahara       : Ratu Dian Hatifah
    Bendahara       : Enung Maryati
    Bendahara       : Deta Anggraeni
    Bendahara       : Farried Akhmad Yani SE
    Bendahara       : Ali Suro
    Bendahara       : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME
    Bendahara       : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.
    Bendahara       : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.
    Bendahara       : Ervan Satriya, S.T
    Bendahara       : Wijayanti, M.Ap.

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
    1.      Departemen Luar Negeri : Dr. H. Syaifuddin Latif M
    2.      Departemen Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Desa : DR. H. Salni Fajar, Jauhari
    3.      Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana : Drs. H. Rusdi Hasir, Mohammad Saifulloh
    4.      Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dwi Saputro Nugroho, SH.
    5.      Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : H. Tamrin
    6.      Departemen Pendidikan dan SDM Unggul : Ahmad Syahri Kurniawan, SH
    7.      Departemen Energi dan Sumberdaya Alam : H. Rudiyanto, SH.
    8.      Departemen Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi : Wahyudin AB. Kessa, SE
    9.      Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Moch. Fachrur Roziq
    10.     Departemen Pangan dan Pertanian : H Ahmad Mujtabah SE Sthi
    11.     Departemen Kelautan dan Perikanan: Yudistira SE.MM
    12.     Departemen Pemberdayaan Perempuan : Novi Kusumaningsih, M.Ak, Dessy Ulfa
    13.     Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran : Firman Syah Ali, S.h. M.h, Catur Susilo Rahardi

    LEMBAGA-LEMBAGA
    1.      Lembaga Kajian Strategis : Aam Waro Panotogomo, S.Sos, M.Sos.
    2.      Lembaga Bantuan Hukum : Soleh, Radit, Nina Batu Atas
    3.      Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi : Ferio Pristiawan Ekananda
    4.      Lembaga Penguatan Ekonomi : Ali Zaziroh Hidayat
    5.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan : Meilina Ulfa
    6.      Lembaga Ketahanan dan Distribusi Kader : Mohamad Tulus

  • Tidak Ada Orang Kaya dan Bermartabat dari Perjudian

    Tidak Ada Orang Kaya dan Bermartabat dari Perjudian

    loading…

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, tidak ada orang kaya dan bermartabat dari perjudian. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyebut Ramadan momentum membangun keikhlasan dan keimanan. Dalam mencari rezeki dan beribadah seorang muslim juga harus bersumber dari yang halal.

    “Bagi seorang muslim, semua yang dilakukan harus dengan jalan yang benar jalan yang halal, bukan dengan cara yang untung-untungan sehingga membuat buntung seperti perjudian. Mari kita kembali ke jalan Allah SWT, karena tidak ada orang yang kaya dari perjudian, tidak ada orang yang bermartabat dari perjudian,” katanya, Senin (17/3/2025).

    Dalam Islam diajarkan seseorang yang menginginkan sesuatu harus bekerja keras dan harus saling menguntungkan dalam pekerjaan. “Apabila dalam sistem perjudian yang ada hanyalah diuntungkan salah satu, maka jika pemain ingin untung maka bandar akan rugi, begitupula sebaliknya,” ucapnya.

    Maka untuk mencari nafkah dan mencari rezeki, janganlah sesekali bergantung pada perjudian atau judi ini karena bisa membuat seseorang akan semakin melarat atau semakin miskin. “Kita harus saling menyadarkan saling berbagai kebaikan, demi terus meluaskan pimikiran untuk bersama memerangi judi di Indonesia,” katanya.

    Biasanya penjudi ini main coba-coba, lama-lama menjadi candu setelah candu ini biasanya mulai transparan di depan keluarganya. Dari sebelumnya tidak ingin diketahui siapa-siapa pada akhirnya diketahui keluarga kita. “Lebih membahayakan lagi mereka yang kecanduan judi online apalagi anak-anak kita, maka tolong dekati anak kita, awasi dengan benar,” katanya.

    Namun, ulama Nahdlatul Ulama (NU) ini juga menyampaikan harapannya bahwa Pemerintah juga terus memberantas para pelaku, para bandar yang terlibat sesuai proses hukum berlaku. “Sehingga ini akan berjalan bersama, bukan hanya masyarakat yang diimbau untuk sadar, tetapi juga kesadaran bersama,” katanya.

    Kiai Cholil menambahkan, momen Ramadan harus dimanfaatkan untuk selalu meningkatkan keimanan, saling mengingatkan kebaikan. Batasi penggunaan media sosial bagi anak, pelajari permainan judi online yang selalu berkedok hanya permainan.

    “Dekati mereka, pelajari kemauan mereka, agar anak-anak kita, saudara kita, dijauhkan dari tipu daya judi online. Mari kita jaga keluarga kita, diri kita, dan juga masyarakat kita dari perjudian, karena perjudian tidak akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan, kemajuan namun akan membawa kepada kerugian, kebinasaan dan kesengsaraan,” paparnya.

    (cip)

  • MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Produk MinyaKita tidak sesuai dengan aturan. Salah satu temuan yang mencolok adalah ketidaksesuaian volume minyak goreng kemasan.

    Hal itu menuai sorotan oleh publik. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyebut hal itu menunjukkan semua hal dikorupsi dan ditipu di Indonesia.

    “Ya Allah. Semua lini dikorupsi dan ditipu,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/3/2025).

    Cholil pun berdoa. Semoga Indonesia dilindungi dari orang jahat.

    “Mudah-mudahan negeri ini Allah lindungi dari tipu daya orang-orang jahat,” ujar Cholil.

    Sebelumnya, temuan Minyakita itu berasal dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025) kemarin.

    Seharusnya, setiap kemasan MinyaKita berisi 1 liter, tetapi faktanya hanya berisi sekitar 750-800 mililiter. Selain itu, harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi (HET).

    Di pasaran, MinyaKita dijual seharga Rp 18.000 per liter, padahal dalam kemasannya tertera harga Rp 15.700 per liter.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran,” ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Produk MinyaKita yang melanggar ketentuan tersebut diketahui berasal dari tiga produsen, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.
    (Arya/Fajar)

  • Bau Mulut Saat Puasa, Tapi Ragu untuk Gosok Gigi? Ini Penjelasan dan Tipsnya!

    Bau Mulut Saat Puasa, Tapi Ragu untuk Gosok Gigi? Ini Penjelasan dan Tipsnya!

    JABAR EKSPRES – Bau mulut saat puasa menjadi salah satu hal yang memang sulit dihindari. Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan mulut terasa bau, salah satunya ragu untuk menggosok gigi lantaran takut membatalkan puasa.

    Disadari atau tidak, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, saat berpuasa kita juga dianjurkan untuk menghindari berbagai material masuk dari luar ke dalam tubuh melalui bagian manapun. Misalnya berkumur atau menggosok gigi.

    Menurut beberapa Mazhab seperti dikisahkan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, hukum menggosok gigi saat puasa menjadi makruh apabila dilakukan setelah waktu zuhur.

    Mengutip laman NU, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain, menjelaskan bahwa berkumur dan sikat gigi ketika puasa hukumnya makruh. “Hal yang makruh dalam puasa ada tiga belas. Salah satunya bersiwak setelah zhuhur,” (Lihat Nihayatuz Zein fi Irsyadil Mubtadi’in, Cetakan Al-Maarif, Bandung, Halaman 195).

    BACA JUGA:Keistimewaan Bulan Ramadan Bagi Peningkatan Ketakwaan Umat Muslim

    Akan tetapi dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, dalam At-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib karya Musthafa Dib Al-Bugha, menyebut bahwa menggosok gigi saat berpuasa hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis menjelaskan bahwa menggosok gigi tidak membatalkan puasa, terlebih jika dilakukan pada pagi hari.

    “Kalau dilakukan sebelum zuhur, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan bagi yang ingin membersihkan mulutnya,” ujarnya beberapa waktu lalu, dikutip Senin (3/3/2025).

    Adapun, jika masih ada keraguan terkait apakah menggosok gigi dapat membatalkan puasa atau tidak, sebaiknya hal itu dilakukan 30 menit setelah makan sahur dan berbuka puasa.

    BACA JUGA:Jangan Lakukah Hal ini, Atau Puasamu Bisa batal

    Namun demikian, menggosok gigi bukanlah satu-satunya faktor penyebab bau mulut saat puasa. Praktisi Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salama menyebut bahwa merokok saat berpuasa juga mengakibatkan mulut beraroma tidak sedap.

    Kemudian, kekuarangan cairan juga menjadi faktor yang menyebabkan bau mulut, sehingga Ngabila menyampaikan bahwa masyarakat perlu memenuhi asupan cairan dengan minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka.

  • MUI: Ada Potensi Perbedaan Awal Puasa Ramadan 2025, Lebaran Tetap Sama

    MUI: Ada Potensi Perbedaan Awal Puasa Ramadan 2025, Lebaran Tetap Sama

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya kemungkinan perbedaan awal puasa Ramadan 1446H/2025M antara pemerintah dengan Muhammadiyah.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang dakwah, Cholil Nafis mengatakan potensi itu muncul lantaran menurut kriteria Mabims (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Imnakur Rukyat di Indonesia hanya bisa terpenuhi di Aceh.

    “Sedangkan di Jawa Timur apalagi di daerah timurnya lagi lebih sulit untuk imkan melihat bulan,” tuturnya dalam unggahan X @cholilnafis yang dikutip Jumat (28/2/2025).

    Perlu diketahui, menurut Mabims imnakur rukyat memenuhi syarat jika bulan sabit (hilal) minimal mencapai tinggi 3 derajat dan sudut elongasi (jarak sudut matahari dan bulan) 6,4 derajat. 

    “Pada Akhir Sya’ ban, 28 Februari tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat, elongasi 6,02 derajat, sedangkan di Jawa Timur tinggi hilal 3 derajat, elongasi 5,9 derajat [elongasinya belum masuk kriteria Mabims],” jelas Cholil.

    Meski demikian, dia turut menyebut penetapan Hari Raya Idulfitri antara pemerintah dengan Muhammadiyah berpotensi sama.

    Cholil melanjutkan, pada akhir Ramadhan nanti saat ijtimak tanggal 29 Maret pukul 10:02 WIB. Tinggi hilal di Jakarta saat Maghrib mencapai 1° 28’ dan elongasi 6,5 derajat.

    “Tinggi kriteria. Tapi sementara ini kesepakatan Mabims  tinggi dan elongasi terpenuhi. Awal Syawal insyaallah tidak ada perbedaan antar ormas,” urainya.

    Sebab itu, dia menerangkan bila hasil pemantauan hilal yang muktabar atau otentik berada di daerah Ach, maka awal puasa Ramadan 1446H jatuh pada esok hari, Sabtu (1/3/2025).

    “Kalau tidak ada hasil rukyah, maka istikmal sya’ban. Pemerintah bisa punya skenario, tetap diisbatkan Sabtu, baik rukyah berhasil atau tidak,” tuturnya.

    Akan tetapi, dia pun menekankan kalender NU dan MU 2025 M menyebutkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

    “Namun, NU selalu disertai keterangan bahwa putusan awal bulan hijriyah menunggu hasil ru’yat. Jika hilal gagal terlihat, maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari, maka 1 mulai puasa pada Minggu (2/3/2025),” pungkasnya.

  • Awal Ramadan 2025 Kemungkinan Berbeda, Lebaran Sama

    Awal Ramadan 2025 Kemungkinan Berbeda, Lebaran Sama

    Jakarta, Beritasatu.com – Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Cholil Nafis memperkirakan awal bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah/2025 berpotensi berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Namun, hari Idulfitri atau Lebaran kemungkinan besar akan sama. 

    Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan puasa Ramadan 2025 jatuh pada Sabtu (1/3/2025). Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat (28/2/2025). 

    “Mulai puasa tahun 1446 H/2025 potensi berbeda, tetapi lebaran sepakat bersama,” ujar Cholil Nafis dalam cuitannya di akun X @cholilnafis, Jumat (28/2/2024).

    Prediksi ini didasarkan pada aspek imkanur rukyat, yaitu kemungkinan terlihatnya hilal.

    Berdasarkan kriteria Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), imkanur rukyat di Indonesia hanya bisa terpantau di Aceh. Sedangkan di Jawa Timur dan daerah sebelah timur Indonesia, hilal masih sulit terlihat

    “Pada akhir Syakban, 28 Februari 2028, tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat, elongasi 6,02 derajat. Di Jawa Timur, tinggi hilal hanya 3 derajat, dengan elongasi 5,9 derajat,” jelas Cholil Nafis.

    Data tersebut belum memenuhi kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan di Jawa Timur, tinggi hilal 3 derajat, dan elongasi 5,9. 

    Ia menambahkan, apabila pemantauan hilal berhasil di zona Aceh, maka 1 Ramadan 1446 H kemungkinan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Namun, apabila tidak ada hasil rukyah, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga puasa jatuh pada Minggu, 2 Maret 2025.

    “Pemerintah bisa punya skenario tetap mengisbatkan 1 Ramadan 2025 pada Sabtu, baik rukyat berhasil atau tidak,” tulis Cholil Nafis.

  • PBNU Haramkan Kekerasan pada Lembaga Pendidikan

    PBNU Haramkan Kekerasan pada Lembaga Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti permasalahan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya pesantren.

    Ketua Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah PBNU, Cholil Nafis, menegaskan tindakan kekerasan dalam lembaga pendidikan yang dapat menimbulkan mudharat (bahaya atau penderitaan) dikategorikan sebagai perbuatan haram.

    “Masukan dari Mustasyar yang disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama membahas secara khusus tentang kekerasan di lembaga pendidikan,” kata Cholil Nafis dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (9/2/2025) dikutip dari Antara.

    Ia menyoroti fenomena kekerasan di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap siswa atau santri dengan dalih menegakkan kedisiplinan.

    “Sering kali kekerasan ini dikaitkan dengan penerapan disiplin pendidikan,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Alai Nadjib, menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap konsep pendisiplinan dalam Islam, yang selama ini dianggap memperbolehkan tindakan fisik seperti pemukulan.

    “Konsep pemukulan dalam pendidikan Islam kini mulai dikaji ulang untuk menentukan batasannya, apakah itu masuk kategori intoleran atau masih dapat diterima,” jelasnya.

    Ia menambahkan tindakan yang melibatkan kontak fisik, baik dengan tangan maupun alat ringan seperti kertas, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas mengenai praktik pendisiplinan di institusi pendidikan agar tidak merugikan baik guru maupun murid.

    “Kita perlu merumuskan dengan lebih rinci apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan dan sejauh mana tindakan disiplin dapat diterapkan agar tidak berdampak negatif,” ungkapnya.

    Menurutnya, selama ini terdapat berbagai kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang berujung fatal, bahkan menyebabkan kematian. Beberapa insiden terjadi akibat kemarahan tenaga pendidik, yang berujung pada tindakan ekstrem seperti menenggelamkan santri ke dalam kolam.

    “Kasus-kasus seperti ini tidak dapat ditoleransi. Tentu saja kita masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk melihat besaran kasus dan dampaknya secara lebih mendalam,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan PBNU telah membentuk satuan tugas (satgas) antikekerasan di lembaga pendidikan sebagai penanggulangan.