Xcloud.id

Tag: Cholil Nafis

  • Tidak Ada Orang Kaya dan Bermartabat dari Perjudian

    Tidak Ada Orang Kaya dan Bermartabat dari Perjudian

    loading…

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, tidak ada orang kaya dan bermartabat dari perjudian. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyebut Ramadan momentum membangun keikhlasan dan keimanan. Dalam mencari rezeki dan beribadah seorang muslim juga harus bersumber dari yang halal.

    “Bagi seorang muslim, semua yang dilakukan harus dengan jalan yang benar jalan yang halal, bukan dengan cara yang untung-untungan sehingga membuat buntung seperti perjudian. Mari kita kembali ke jalan Allah SWT, karena tidak ada orang yang kaya dari perjudian, tidak ada orang yang bermartabat dari perjudian,” katanya, Senin (17/3/2025).

    Dalam Islam diajarkan seseorang yang menginginkan sesuatu harus bekerja keras dan harus saling menguntungkan dalam pekerjaan. “Apabila dalam sistem perjudian yang ada hanyalah diuntungkan salah satu, maka jika pemain ingin untung maka bandar akan rugi, begitupula sebaliknya,” ucapnya.

    Maka untuk mencari nafkah dan mencari rezeki, janganlah sesekali bergantung pada perjudian atau judi ini karena bisa membuat seseorang akan semakin melarat atau semakin miskin. “Kita harus saling menyadarkan saling berbagai kebaikan, demi terus meluaskan pimikiran untuk bersama memerangi judi di Indonesia,” katanya.

    Biasanya penjudi ini main coba-coba, lama-lama menjadi candu setelah candu ini biasanya mulai transparan di depan keluarganya. Dari sebelumnya tidak ingin diketahui siapa-siapa pada akhirnya diketahui keluarga kita. “Lebih membahayakan lagi mereka yang kecanduan judi online apalagi anak-anak kita, maka tolong dekati anak kita, awasi dengan benar,” katanya.

    Namun, ulama Nahdlatul Ulama (NU) ini juga menyampaikan harapannya bahwa Pemerintah juga terus memberantas para pelaku, para bandar yang terlibat sesuai proses hukum berlaku. “Sehingga ini akan berjalan bersama, bukan hanya masyarakat yang diimbau untuk sadar, tetapi juga kesadaran bersama,” katanya.

    Kiai Cholil menambahkan, momen Ramadan harus dimanfaatkan untuk selalu meningkatkan keimanan, saling mengingatkan kebaikan. Batasi penggunaan media sosial bagi anak, pelajari permainan judi online yang selalu berkedok hanya permainan.

    “Dekati mereka, pelajari kemauan mereka, agar anak-anak kita, saudara kita, dijauhkan dari tipu daya judi online. Mari kita jaga keluarga kita, diri kita, dan juga masyarakat kita dari perjudian, karena perjudian tidak akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan, kemajuan namun akan membawa kepada kerugian, kebinasaan dan kesengsaraan,” paparnya.

    (cip)

  • MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Produk MinyaKita tidak sesuai dengan aturan. Salah satu temuan yang mencolok adalah ketidaksesuaian volume minyak goreng kemasan.

    Hal itu menuai sorotan oleh publik. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyebut hal itu menunjukkan semua hal dikorupsi dan ditipu di Indonesia.

    “Ya Allah. Semua lini dikorupsi dan ditipu,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/3/2025).

    Cholil pun berdoa. Semoga Indonesia dilindungi dari orang jahat.

    “Mudah-mudahan negeri ini Allah lindungi dari tipu daya orang-orang jahat,” ujar Cholil.

    Sebelumnya, temuan Minyakita itu berasal dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025) kemarin.

    Seharusnya, setiap kemasan MinyaKita berisi 1 liter, tetapi faktanya hanya berisi sekitar 750-800 mililiter. Selain itu, harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi (HET).

    Di pasaran, MinyaKita dijual seharga Rp 18.000 per liter, padahal dalam kemasannya tertera harga Rp 15.700 per liter.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran,” ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Produk MinyaKita yang melanggar ketentuan tersebut diketahui berasal dari tiga produsen, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.
    (Arya/Fajar)

  • Bau Mulut Saat Puasa, Tapi Ragu untuk Gosok Gigi? Ini Penjelasan dan Tipsnya!

    Bau Mulut Saat Puasa, Tapi Ragu untuk Gosok Gigi? Ini Penjelasan dan Tipsnya!

    JABAR EKSPRES – Bau mulut saat puasa menjadi salah satu hal yang memang sulit dihindari. Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan mulut terasa bau, salah satunya ragu untuk menggosok gigi lantaran takut membatalkan puasa.

    Disadari atau tidak, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, saat berpuasa kita juga dianjurkan untuk menghindari berbagai material masuk dari luar ke dalam tubuh melalui bagian manapun. Misalnya berkumur atau menggosok gigi.

    Menurut beberapa Mazhab seperti dikisahkan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, hukum menggosok gigi saat puasa menjadi makruh apabila dilakukan setelah waktu zuhur.

    Mengutip laman NU, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain, menjelaskan bahwa berkumur dan sikat gigi ketika puasa hukumnya makruh. “Hal yang makruh dalam puasa ada tiga belas. Salah satunya bersiwak setelah zhuhur,” (Lihat Nihayatuz Zein fi Irsyadil Mubtadi’in, Cetakan Al-Maarif, Bandung, Halaman 195).

    BACA JUGA:Keistimewaan Bulan Ramadan Bagi Peningkatan Ketakwaan Umat Muslim

    Akan tetapi dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, dalam At-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib karya Musthafa Dib Al-Bugha, menyebut bahwa menggosok gigi saat berpuasa hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis menjelaskan bahwa menggosok gigi tidak membatalkan puasa, terlebih jika dilakukan pada pagi hari.

    “Kalau dilakukan sebelum zuhur, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan bagi yang ingin membersihkan mulutnya,” ujarnya beberapa waktu lalu, dikutip Senin (3/3/2025).

    Adapun, jika masih ada keraguan terkait apakah menggosok gigi dapat membatalkan puasa atau tidak, sebaiknya hal itu dilakukan 30 menit setelah makan sahur dan berbuka puasa.

    BACA JUGA:Jangan Lakukah Hal ini, Atau Puasamu Bisa batal

    Namun demikian, menggosok gigi bukanlah satu-satunya faktor penyebab bau mulut saat puasa. Praktisi Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salama menyebut bahwa merokok saat berpuasa juga mengakibatkan mulut beraroma tidak sedap.

    Kemudian, kekuarangan cairan juga menjadi faktor yang menyebabkan bau mulut, sehingga Ngabila menyampaikan bahwa masyarakat perlu memenuhi asupan cairan dengan minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka.

  • MUI: Ada Potensi Perbedaan Awal Puasa Ramadan 2025, Lebaran Tetap Sama

    MUI: Ada Potensi Perbedaan Awal Puasa Ramadan 2025, Lebaran Tetap Sama

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya kemungkinan perbedaan awal puasa Ramadan 1446H/2025M antara pemerintah dengan Muhammadiyah.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang dakwah, Cholil Nafis mengatakan potensi itu muncul lantaran menurut kriteria Mabims (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Imnakur Rukyat di Indonesia hanya bisa terpenuhi di Aceh.

    “Sedangkan di Jawa Timur apalagi di daerah timurnya lagi lebih sulit untuk imkan melihat bulan,” tuturnya dalam unggahan X @cholilnafis yang dikutip Jumat (28/2/2025).

    Perlu diketahui, menurut Mabims imnakur rukyat memenuhi syarat jika bulan sabit (hilal) minimal mencapai tinggi 3 derajat dan sudut elongasi (jarak sudut matahari dan bulan) 6,4 derajat. 

    “Pada Akhir Sya’ ban, 28 Februari tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat, elongasi 6,02 derajat, sedangkan di Jawa Timur tinggi hilal 3 derajat, elongasi 5,9 derajat [elongasinya belum masuk kriteria Mabims],” jelas Cholil.

    Meski demikian, dia turut menyebut penetapan Hari Raya Idulfitri antara pemerintah dengan Muhammadiyah berpotensi sama.

    Cholil melanjutkan, pada akhir Ramadhan nanti saat ijtimak tanggal 29 Maret pukul 10:02 WIB. Tinggi hilal di Jakarta saat Maghrib mencapai 1° 28’ dan elongasi 6,5 derajat.

    “Tinggi kriteria. Tapi sementara ini kesepakatan Mabims  tinggi dan elongasi terpenuhi. Awal Syawal insyaallah tidak ada perbedaan antar ormas,” urainya.

    Sebab itu, dia menerangkan bila hasil pemantauan hilal yang muktabar atau otentik berada di daerah Ach, maka awal puasa Ramadan 1446H jatuh pada esok hari, Sabtu (1/3/2025).

    “Kalau tidak ada hasil rukyah, maka istikmal sya’ban. Pemerintah bisa punya skenario, tetap diisbatkan Sabtu, baik rukyah berhasil atau tidak,” tuturnya.

    Akan tetapi, dia pun menekankan kalender NU dan MU 2025 M menyebutkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

    “Namun, NU selalu disertai keterangan bahwa putusan awal bulan hijriyah menunggu hasil ru’yat. Jika hilal gagal terlihat, maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari, maka 1 mulai puasa pada Minggu (2/3/2025),” pungkasnya.

  • Awal Ramadan 2025 Kemungkinan Berbeda, Lebaran Sama

    Awal Ramadan 2025 Kemungkinan Berbeda, Lebaran Sama

    Jakarta, Beritasatu.com – Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Cholil Nafis memperkirakan awal bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah/2025 berpotensi berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Namun, hari Idulfitri atau Lebaran kemungkinan besar akan sama. 

    Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan puasa Ramadan 2025 jatuh pada Sabtu (1/3/2025). Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat (28/2/2025). 

    “Mulai puasa tahun 1446 H/2025 potensi berbeda, tetapi lebaran sepakat bersama,” ujar Cholil Nafis dalam cuitannya di akun X @cholilnafis, Jumat (28/2/2024).

    Prediksi ini didasarkan pada aspek imkanur rukyat, yaitu kemungkinan terlihatnya hilal.

    Berdasarkan kriteria Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), imkanur rukyat di Indonesia hanya bisa terpantau di Aceh. Sedangkan di Jawa Timur dan daerah sebelah timur Indonesia, hilal masih sulit terlihat

    “Pada akhir Syakban, 28 Februari 2028, tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat, elongasi 6,02 derajat. Di Jawa Timur, tinggi hilal hanya 3 derajat, dengan elongasi 5,9 derajat,” jelas Cholil Nafis.

    Data tersebut belum memenuhi kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan di Jawa Timur, tinggi hilal 3 derajat, dan elongasi 5,9. 

    Ia menambahkan, apabila pemantauan hilal berhasil di zona Aceh, maka 1 Ramadan 1446 H kemungkinan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Namun, apabila tidak ada hasil rukyah, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga puasa jatuh pada Minggu, 2 Maret 2025.

    “Pemerintah bisa punya skenario tetap mengisbatkan 1 Ramadan 2025 pada Sabtu, baik rukyat berhasil atau tidak,” tulis Cholil Nafis.

  • PBNU Haramkan Kekerasan pada Lembaga Pendidikan

    PBNU Haramkan Kekerasan pada Lembaga Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti permasalahan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya pesantren.

    Ketua Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah PBNU, Cholil Nafis, menegaskan tindakan kekerasan dalam lembaga pendidikan yang dapat menimbulkan mudharat (bahaya atau penderitaan) dikategorikan sebagai perbuatan haram.

    “Masukan dari Mustasyar yang disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama membahas secara khusus tentang kekerasan di lembaga pendidikan,” kata Cholil Nafis dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (9/2/2025) dikutip dari Antara.

    Ia menyoroti fenomena kekerasan di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap siswa atau santri dengan dalih menegakkan kedisiplinan.

    “Sering kali kekerasan ini dikaitkan dengan penerapan disiplin pendidikan,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Alai Nadjib, menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap konsep pendisiplinan dalam Islam, yang selama ini dianggap memperbolehkan tindakan fisik seperti pemukulan.

    “Konsep pemukulan dalam pendidikan Islam kini mulai dikaji ulang untuk menentukan batasannya, apakah itu masuk kategori intoleran atau masih dapat diterima,” jelasnya.

    Ia menambahkan tindakan yang melibatkan kontak fisik, baik dengan tangan maupun alat ringan seperti kertas, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas mengenai praktik pendisiplinan di institusi pendidikan agar tidak merugikan baik guru maupun murid.

    “Kita perlu merumuskan dengan lebih rinci apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan dan sejauh mana tindakan disiplin dapat diterapkan agar tidak berdampak negatif,” ungkapnya.

    Menurutnya, selama ini terdapat berbagai kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang berujung fatal, bahkan menyebabkan kematian. Beberapa insiden terjadi akibat kemarahan tenaga pendidik, yang berujung pada tindakan ekstrem seperti menenggelamkan santri ke dalam kolam.

    “Kasus-kasus seperti ini tidak dapat ditoleransi. Tentu saja kita masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk melihat besaran kasus dan dampaknya secara lebih mendalam,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan PBNU telah membentuk satuan tugas (satgas) antikekerasan di lembaga pendidikan sebagai penanggulangan.

  • Ilmu Tinggi, Etika Juga Harus Tinggi!

    Ilmu Tinggi, Etika Juga Harus Tinggi!

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, turut menanggapi polemik di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang diwarnai aksi demo ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan keilmuan semata, tetapi juga harus diiringi dengan etika dan moralitas yang tinggi.

    “Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri Indonesia ini. Menjadikan pendidikan tinggi dan kemajuan sains teknologi makin tinggi ilmunya dan tinggi etikanya serta tambah dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis KH Cholil Nafis di platform X saat menggungah dan mengomentari konten video Inilah.com, Senin (20/1).

    Pernyataan KH Cholil Nafis muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap aksi demo pegawai Kemendiktisaintek yang menuntut keadilan atas dugaan pemecatan sepihak terhadap seorang ASN bernama Neni Herlina. Aksi ini turut diwarnai dengan spanduk bernada kritik keras terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menteri Satryo sendiri diduga langsung meninggalkan kantor kementerian pada saat kejadian aksi demo tersebut.

    Satryo Bantah Tuduhan Arogansi

    Menanggapi aksi demo yang terjadi di kantornya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah tuduhan aroganisme dan kesewenang-wenangan yang diarahkan kepadanya. Menurutnya, demo yang dilakukan oleh pegawai kementerian itu adalah reaksi dari kebijakan mutasi besar-besaran yang sedang dijalankan.

    “Tidak ada (arogansi dan kesewenang-wenangan). Demo ini terjadi karena ada pihak yang tidak senang dengan mutasi besar-besaran,” ujar Satryo kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin (20/1).

    Satryo menjelaskan, mutasi tersebut merupakan langkah efisiensi yang sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah kementerian dipecah menjadi tiga bagian. Ia juga membantah adanya tindakan kasar dalam pemberhentian pegawai, seperti yang dituduhkan oleh para ASN.

    Pegawai Tuntut Keadilan

    Di sisi lain, Neni Herlina, ASN yang dipecat, menyatakan dirinya akan menempuh jalur hukum dan membawa kasus ini ke DPR RI. Ia menilai pemecatan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait status pekerjaannya.

    “Status saya ini apakah benar-benar dipecat atau tidak? Sampai sekarang saya masih belum tahu. Saya ingin ada kejelasan hukum terkait keputusan ini,” ujarnya.

    Selain itu, sejumlah ASN juga mengaku khawatir dengan kondisi di kementerian yang dinilai tidak kondusif, serta meminta adanya transparansi dalam kebijakan mutasi dan pemberhentian pegawai.

    Dalam konteks ini, KH Cholil Nafis berharap agar insiden di Kemendiktisaintek dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembinaan karakter dan akhlak. Menurutnya, pendidikan tinggi harus menjadi sarana untuk menciptakan manusia yang unggul dalam ilmu dan etika.

  • Ketimbang Gunakan Dana Zakat Biayai MBG, MUI Sarankan Pakai Uang Koruptor!

    Ketimbang Gunakan Dana Zakat Biayai MBG, MUI Sarankan Pakai Uang Koruptor!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Uang zakat disarankan jadi salah satu dana Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana itu panen kritikan.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentangnya. Itu diungkapkan Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Cholil Nafis.

    Ia meminta wacana itu dikaji. Pasalnya, kata dia, tak semua penerima MBG orang miskin.

    “Baiknya dikaji dulu karena dana zaka itu hanya untuk 8 macam yang sudah ditentukan. Sementara anak sekolah tak semuanya miskin atau perlu bantuan,” kata Kiai Cholil dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (18/1/2025).

    Zakat, kata dia punya ketentuan. Tidak boleh asal menyalurkan.

    Apalagi, ia menyebut MBG adalah janji Prabowo. Bukan program santunan.

    “Mungkin secara syariah masih bisa dipilah dana zakat untuk MBG, tapi secara akhlaknya tak sesuai. Krn ini janji kampanye presiden dan program nasional bukan santunan,” imbuh Cholil. 

    Ketimbang menggunakan dana zakat. Cholil menyarankan menggunakan uang koruptor yang sudah disita negara.

    “Dana hasil nyolong, lalu diambil negara untuk rakyat. Biarkan zakat yang dana “Tuhan” berbasis keimanan untuk dibagi sesuai peruntukan dan tujuan syariahnya,” terangnya.

    Sebelunya, usulan menggunakan dana zakat untuk MBG disaranan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin.

    “Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong,” kata Sultan. (Arya/Fajar)

  • Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, angkat bicara terkait kabar seorang siswa SD di Medan berinisial MI yang terpaksa duduk di lantai saat belajar karena tidak mampu membayar SPP sebesar Rp180 ribu.

    Peristiwa ini menyita perhatian publik dan menuai simpati dari berbagai pihak.

    “Ya Allah info ini sangat simpatik,” ujar Cholil dalam keterangannya di X @cholilnafis (12/1/2025).

    Cholil Nafis mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada program makan siang bergizi gratis bagi siswa.

    “Mungkin baiknya tak semua anggaran untuk makan siang bergizi gratis bagi siswa,” sebutnya.

    Ia menilai pentingnya alokasi anggaran untuk membebaskan biaya SPP, terutama bagi keluarga yang kurang mampu di sekolah swasta dan madrasah.

    “Tapi juga ada anggaran untuk SPP gratis yang dibayari oleh pemerintah,” Cholil menuturkan.

    Cholil bilang, langkah ini dapat membantu siswa-siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mendapatkan hak pendidikan mereka tanpa hambatan biaya.

    “Khususnya keluarga tak mampu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah,” tandasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui hal tersebut langsung bereaksi.

    Prabowo menginstruksikan Anggota DPRD Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Ihwan Ritonga untuk melunasi SPP MI hingga tamat sekolah.

    (Muhsin/fajar)

  • Cholil Nafis: Haji Itu bagi yang Mampu dan Ongkos Berdasarkan Standar

    Cholil Nafis: Haji Itu bagi yang Mampu dan Ongkos Berdasarkan Standar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, menegaskan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tidak perlu disamaratakan dengan pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH).

    Dikatakan Cholil, ongkos haji sebaiknya mengikuti standar harga penyelenggaraan yang sudah ditetapkan.

    “Haji itu bagi yang mampu, dan ongkos itu berdasarkan standar,” ujar Cholil dalam keterangannya di aplikasi X @cholilnafis (8/1/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa nilai pengembangan atau bagi hasil dari dana haji telah diterima setiap tahunnya, sehingga tidak perlu ada penyesuaian yang merata untuk seluruh calon jamaah.

    “Jadi Ongkos haji itu ikuti saja harga penyelenggaraan, BPIH tidak perlu diratakan semua dengan bayar BIPIH. Karena nilai pengembangan atau bagi hasilnya sudah diterima setian tahunnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M dibandingkan dengan biaya haji tahun sebelumnya.

    Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat kerja yang digelar di Senayan, Jakarta.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa rata-rata BPIH 2025 ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79, dengan asumsi kurs 1 USD setara dengan Rp16.000 dan 1 SAR setara dengan Rp4.266,67.

    “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” ujar Menag Nasaruddin Umar, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.